Lingkar.co - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur Imam Utomo menyinggung pengalaman saat PMI mengirim relawan ke Sumatra Utara ketika terjadi bencana. Namun, sebagian relawan dinilai belum siap menjalankan tugas di lapangan.
“Kita pernah kirim relawan ke Sumatra Utara pada saat terjadi bencana, waktu di sana malah menjadi tontonan saja, dia enggak bisa apa-apa,” ujarnya saat kegiatan pelantikan pengurus PMI Kabupaten Situbondo masa bakti 2026-2031 di Pendopo Rakyat Situbondo, Senin (8/6/2026).
Menurut dia, relawan tersebut tidak mampu ditempatkan di berbagai bidang penanganan bencana, mulai evakuasi hingga pelayanan kesehatan.
“Dijadikan untuk tim evakuasi enggak bisa, dijadikan untuk tim kesehatan enggak bisa, disuruh di dapur enggak bisa apa-apa,” katanya.
Ia lantas mengingatkan, menjadi relawan PMI tidak cukup hanya memiliki jiwa kemanusiaan, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang terukur.
“Relawan enggak sembarangan orang yang mau terus masuk, tapi harus punya spesifikasi seperti sertifikatnya begitu,” kata Imam.
Maka dari itu ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan sertifikasi relawan PMI. Ia menyebut, seluruh bidang di PMI, termasuk petugas dapur umum kebencanaan, juga harus memiliki kompetensi dan sertifikasi yang jelas.
Tak ingin peristiwa itu terulang di lain hari, PMI Jawa Timur mulai membuka pendidikan relawan secara bertahap pada tahun ini guna meningkatkan profesionalisme kader PMI di daerah.
Imam bahkan meminta PMI Kabupaten Situbondo mengirim dua hingga tiga orang relawan untuk mengikuti pendidikan dan sertifikasi tersebut.
“Oleh karena itu, ke depan harus kita tingkatkan. PMI Provinsi Jawa Timur tahun ini secara bertahap membuka bidang pendidikan relawan,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Situbondo, Husna Laili mengatakan, pihaknya siap memperkuat kapasitas kader hingga tingkat desa melalui Palang Merah Remaja (PMR) dan Korps Sukarela (KSR).
Ia berharap penguatan relawan tersebut dapat mendukung kesiapsiagaan PMI Situbondo dalam menghadapi berbagai potensi bencana di daerah. (*)
