Lingkar.co - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum melakukan perhitungan terkait potensi tambahan anggaran subsidi akibat pergeseran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamax ke Pertalite setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Purbaya menyebut pergeseran konsumsi memang berpotensi terjadi, namun tidak seluruh pengguna Pertamax akan beralih ke BBM bersubsidi.
“Kami nggak hitung (potensi tambahan anggaran subsidi). Tapi begini, pasti ada beberapa persen yang pindah, cuma kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menambahkan, proyeksi besaran perpindahan konsumsi akan menjadi ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Purbaya juga menegaskan belum ada rencana untuk menghitung lebih lanjut dampak fiskal dari potensi pergeseran tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara itu, Kementerian ESDM menyebut dampak perpindahan konsumsi BBM belum bersifat signifikan.
“Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, sejauh ini pergeseran yang terlihat lebih banyak terjadi dari Pertamax Turbo ke Pertamax, bukan dari Pertamax ke Pertalite.
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi, termasuk penggunaan kode batang (QR code) untuk pembelian Pertalite serta peningkatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi oleh Pertamina.
Dwi Anggia menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun, sebagai bagian dari kebijakan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebelumnya, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter mulai 10 Juni 2026.
Adapun harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
