Arsip Tag: Bahlil Lahadalia

Berita, Nasional, Pemerintahan

Bahlil Teken Kepmen Tentang Denda Pelanggaran Usaha Pertambangan

Lingkar.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia resmi meneken Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batubara.

Regulasi yang ditandatangani pada 1 Desember 2025 merupakan tindak lanjut dari Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan dari aktivitas tambang ilegal maupun tambang berizin yang menyimpang.

“Perhitungan penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam Keputusan ini didasarkan hasil kesepakatan Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Nomor B-2992/Set-PKH/11/2025 tanggal 24 November 2025,” dalam siaran pers Kamis (11/12/2025) yang menuliskan bunyi salah satu pasal Kepmen tersebut.

Adapun penetapan tarif denda ini merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, sekaligus menanggulangi kerugian negara dan dampak lingkungan.

Besaran tarif denda administratif ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan sanksi administrasi tertinggi dikenakan untuk pelanggaran pertambangan Nikel, yaitu mencapai Rp6,5 miliar per hektare (ha). Sementara itu, komoditas Bauksit dikenakan denda sebesar Rp1,7 miliar per ha, komoditas Timah sebesar Rp1,2 miliar per ha, dan Batubara sebesar Rp354 juta per ha.

Seluruh penagihan denda administratif ini akan diltagih oleh Satgas PKH dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor energi dan sumber daya mineral. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan menjadi dasar bagi langkah penindakan oleh Satgas terhadap pelanggaran di lapangan.

Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak pelanggar kaidah pertambangan, terutama bila aktivitas tersebut merugikan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat Bahlil mengunjungi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Rabu (3/12).

“Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut,” tandasnya.

Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap dapat memperkuat penegakan hukum di kawasan hutan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang melanggar ketentuan. (*)

Berita, Ekonomi, Hukum dan Kriminal, Nasional, Pemerintahan

Hentikan Sementara Operasi PT GAG Nikel, Bahlil Bakal Tinjau Langsung Aktivitas Penambangan di Raja Ampat

Lingkar.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat karena dampak pertambangan terhadap kawasan wisata Raja Ampat, Sabtu (7/6/2025).

Bahlil mengungkapkan, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang saat ini berproduksi di wilayah tersebut. Kontrak Karya (KK) perusahaan anak usaha PT Antam Tbk itu terbit pada 2017 dan mulai beroperasi setahun kemudian setelah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, guna memastikan seluruh prosedur dipatuhi tim inspeksi Kementerian ESDM telah diturunkan ke lapangan.

“Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada 5. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT GAG. GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN”, jelas Bahlil saat ditemui Media di Jakarta pada Kamis (5/6).

Lebih lanjut Bahlil mejelaskan bahwa pulau-pulau di Raja Ampat memiliki beragam fungsi, sebagian besar sebagai kawasan konservasi dan pariwisata, sebagian lagi tersimpan potensi mineral. Menurut Bahlil, lokasi tambang tersebut tidak berada di destinasi pariwisata di Piaynemo, Raja Ampat. Bahlil berkata, lokasi tambang nikel tersebut berada kurang lebih 30-40 kilometer (km) dari destinasi wisata.

Sejalan dengan hal itu, Bahlil menyatakan bakal bertolak ke Sorong dan Pulau Gag dalam waktu dekat untuk meninjau langsung aktivitas pertambangan dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap aturan lingkungan maupun kearifan lokal Papua Barat Daya. Hasil verifikasi lapangan akan diumumkan kepada publik setelah tim menyelesaikan investigasi.

“Agar tidak terjadi kesimpangsiuran maka kami sudah memutuskan lewat Ditjen Minerba untuk status daripada Kontrak Karya (KK) PT GAG yang sekarang lagi mengelola untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek”, tegas Bahlil.

Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan, namun dalam waktu yang sama juga mendorong program hilirisasi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri ESDM menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menanggapi isu ini, agar tidak muncul disinformasi yang merugikan negara dan industri nasional.

Sebagai informasi, PT GAG Nikel memiliki jenis perizinan berupa Kontrak Karya yang terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akte perizinan 430.K/30/DJB/2017, dengan luas wilayah izin pertambangan 13.136,00 ha.(*)

Berita, Highlight, Nasional, Wisata

Menteri ESDM Akan Panggil Pemegang Izin Usaha Tambang Nikel di Raja Ampat

Lingkar.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);Bahlil Lahadalia menyatakan komitmennya untuk memanggil para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di area Raja Ampat, baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta, guna meninjau kembali aktivitas mereka.

“Nanti saya pulang saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP, mau BUMN atau swasta,” tegas Bahlil di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Lebih lanjut, Menteri ESDM menekankan bahwa proses evaluasi yang akan dilakukan akan memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kepatuhan terhadap AMDAL menjadi syarat mutlak untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. “Nanti tambangnya itu kita akan sesuaikan dengan AMDAL saja,” tandasnya.

Setelah secara resmi akan memberhentikan operasi produksi PT GAG Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM memiliki kewenangan pengawasan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice).

Baca Juga: Mengenal PT Gag Nikel, Penguasa Tambang Nikel di Raja Ampat

Dijelaskan, PT GAG Nikel, pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Awalnya, struktur kepemilikan saham perusahaan ini terdiri dari Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN Pty. Ltd) sebesar 75% dan PT ANTAM Tbk. sebesar 25%. Namun sejak tahun 2008, PT ANTAM Tbk. berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty. Ltd., sehingga kendali penuh PT GAG Nikel berada di tangan PT ANTAM Tbk.

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan pentingnya verifikasi langsung ke lapangan untuk memahami kondisi sebenarnya terkait maraknya pemberitaan yang beredar di publik.

“Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, Ketua Umum BPP HIPMI dan belum masuk di Kabinet. Karena itu untuk memahami kondisi sebenarnya kita harus cross check ke lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya secara obyektif,” jelasnya saat jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Lebih lanjut, Menteri ESDM tersebut membantah kabar bahwa aktivitas pertambangan PT GAG Nikel berlangsung di Pulau Piaynemo yang menjadi salah satu ikon pariwisata Raja Ampat. Menurut Bahlil, penambangan dilakukan di Pulau GAG, yang jaraknya kurang lebih 30-40 km dari Pulau Piaynemo.

“Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau GAG bukan Piaynemo seperti yang perlihatkan di beberapa media yang saya baca. Saya sering di Raja Ampat Pulau Piaynemo dengan Pulau GAG, itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi,” jelas Bahlil. (*)

Politik

Hadiri Musda Golkar Jateng ke-11, Bahlil Lahadalia Berikan Arahan

Lingkar.co – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia meminta kader DPD Golkar Jateng dapat mengawal jalannya Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dibawah Kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. Sebagai Partai Pengusung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu, Golkar harus dapat mengawal pasangan ini sampai selesai.

“Kawal baik Gubernur dan Wakilnya dalam menjalankan Pemerintahan di Jateng ini. Kita mendukung ya berarti kita mesti mengawal dan menjaga smp akhir,” ujar Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Jateng ke 11 di Kota Semarang, Jumat (2/5/2025).

Bahlil dalam kesempatan itu menegaskan tagline partai yakni Suara Rakyat Suara Golkar wajib untuk dilaksanakan para kader, baik di Eksekutif maupun Legislatif. Artinya apa yang menjadi kehendak rakyat itulah yang wajib diperjuangkan kader Golkar.

“Saya contohnya misalnya ada usulan agar sumur-sumur minyak yang tak difungsikan ini dapat dikelola masyarakat. Ini di Kementerian ESDM kita buatkan regulasinya, ini bagian dari mendengar dan menjalankan kehendak masyarakat,” tambahnya mencontohkan.

Terkait dengan penyelenggaraan Musda ke 11 ini, Menteri ESDM itu menyebut agar daerah lain dapat meniru pelaksanaannya. Menurut Bahlil dalam Musda DPD Golkar Jateng telah melibatkan banyak pihak eksternal.

“Ini bisa dicontoh daerah lain yang akan melaksanakan Musda ditingkat Provinsi. Kita memang mengawali dari Jateng karena untuk menggarap rencana pemenangan di Pemilu 2029 nanti,” ujar Bahlil.

Saat ditanya mengenai pemilihan Ketua DPD Golkar Jateng yang hanya ada satu nama yakni Mohammad Saleh, Bahlil tidak mempermasalahkan hal itu. “Pastinya semua sudah dipikir secara matang, tidak tiba-tiba, pasti ada pertimbangan,” katanya.

“Kan yang punya suara dari DPD II (pengurus di Kabupaten/Kota) mereka yang menentukan siapa ketuanya. Kalau satu nama tidak masalah,” pungkasnya.

Sementara itu dalam laporannya, Ketua Panitia Musda DPD Golkar Jateng, Ferry Wawan Cahyono mengatakan ada sebanyak 1500 kader yang hadir di Musda ke 11 ini. Acara ini juga dijadikan ajanv sebagai silahturahmi kader dan membahas program kedepan.

“Dari Musda ini kita akan memiliki beberapa rekomendasi sebagai bentuk kontribusi positif ke Pemerintah. Kita rancang Musda ini dengan suasana Happy dan semangat kebersamaan, Soliditas dan Musyawarah,” pungkasnya. ***

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Golkar Dapat Jatah Delapan Kursi Menteri, Bahlil Beberkan Alasannya

Lingkar.co – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan partainya mendapatkan jatah delapan kursi menteri di Kabinet Merah Putih.

Ia mengatakan bahwa hal itu karena partainya telah memberikan jatah kursi Ketua MPR RI ke Partai Gerindra.

Menurut dia, pertukaran jatah kursi hingga lobi-lobi untuk mendapatkan delapan kursi menteri itu tak lepas dari peran mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Menurutnya, pemberian jatah kursi Ketua MPR RI dari Partai Golkar ke Gerindra hingga dijabat oleh Ahmad Muzani, telah melalui suatu konsensus.

“Nah karena sudah terjadi, saya buka semuanya saja,” kata Bahlil dikutip dari Antara, Selasa (22/10/2024.

Semula, dia mengungkapkan bahwa Golkar hanya diproyeksikan mendapatkan lima kursi menteri dalam kabinet. Awalnya lima jatah menteri itu termasuk dirinya yang menjabat sebagai ketua umum partai, tetapi dia menolak kesepakatan tersebut. 

“Kalau saya jadi Ketum Golkar kemudian jadi menteri mengambil jatah Ketum Golkar, berarti saya tidak memboboti Golkar, tapi saya kemudian mengurangi jatah Golkar. Saya nggak mau,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Kemudian, kata dia, kursi menteri yang akan didapat oleh Partai Golkar disepakati berjumlah enam kursi.

Selain itu, dia mengatakan bahwa mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun tetap dipertahankan untuk menjadi menteri karena memiliki kualitas yang luar biasa, sehingga kursi menteri bertambah menjadi tujuh. 

Dan yang terakhir, menurutnya kursi Ketua MPR RI pun ditukar hingga menjadi jatah Partai Gerindra yang ia sebut sebagai partai sahabat. Dengan begitu, menurutnya jumlah menteri yang menjadi jatah bagi partai Golkar berjumlah delapan menteri. 

“Alhamdulillah jadi menjadi delapan. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdi kepada pemerintahan,” kata dia.

Berikut delapan kader Golkar yang menjafi menteri di Kabinet Merah Putih:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

2. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia

4. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid

5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid

6. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji

7. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurahman

8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo

Berita, Highlight, Lingkar Pemilu, Politik

Bahlil Resmi Jadi Ketum Golkar, Dico Dikabarkan Mundur dari Pilwalkot Semarang

Lingkar.co – Bupati Kendal Dico Ganinduto yang saat ini mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Semarang dikabarkan mundur dari Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Semarang Kabar itu muncul seusai Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar mengganti Airlangga Hartarto.

Ketua Golkar Kota Semarang, Erry Sadewo mengaku belum mendengar kabar Dico Ganinduto menarik langkah dari niatnya maju sebagai calon wali kota Semarang. “Soal Dico mundur saya belum tahu. Saya juga belum ketemu Dico. Kemarin habis dari Jakarta, sekarang lagi di Magelang,” ucap Erry Sadewo sebagaimana dilansir dari JPNN Sabtu (24/8/2024).

Kendati demikian, Erry menyebut Musyarawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang digelar pada 20-21 Agustus 2024 lalu, mempengaruhi rekomendasi calon kepala daerah dalam Pilkada serentak.

Dia pun menyebut suami Chaca Frederica itu baru sebatas menerima surat tugas dari partai berlambang pohon beringin. Menurutnya, Dico belum mendapat rekomendasi di Pilkada Kota Semarang.

“Rekomendasi dari Jakarta seperti apa untuk Dico juga belum tahu. Airlangga mundur dan hasil munas Golkar kemarin ikut menentukan,” ujarnya.

Kendati begitu, Erry mengaku mendukung penuh pencalonan Dico Ganinuto di Pilwakot Semarang. Di sisi lain, Erry juga menyatakan siap mengikuti perintah pusat apabila ada sosok calon wali kota Semarang selain Dico Ganinduto.

“Kalau (Dico Ganinduto, red) memang tidak memungkinkan kami menunggu perintah pusat,” tegasnya.

Seperti diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Golkar di tingkat Kota Semarang telah memberikan dukungan terhadap Dico M Ganinduto maju Pilwakot Semarang. Menyusul setelahnya Partai Nasdem yang menggenapi ketentuan jumlah parpol pengusung sebagaimana ketentuan sebelum putusan MK

Ketiga partai itu telah memiliki 10 suara di DPRD Kota Semarang, masing-masing PSI lima suara, Golkar empat suara, dan Nasdem satu suara. Jumlah itu merupakan tiket bagi Dico maju dalam Pilwalkot Kota Semarang.

Laman: 1 2
Berita, Highlight, Nasional, Politik

Bahlil Jadi Calon Tunggal Pemilihan Ketua Umum Golkar

Lingkar.co – Bahlil Lahadalia bakal menjadi calon tunggal dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang akan diselenggarakan pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar.

Ketua Pengarah Munas XI Partai Golkar Adies Kadir mengatakan selama proses pendaftaran, ada dua orang yang mendaftar yakni Ridwan Hisjam dan Bahlil Lahadalia. Namun dari verifikasi berkas yang dilakukan, menurutnya hanya Bahlil yang dinyatakan lolos. 

“Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Bahlil Lahadalia dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai calon ketua umum pada Munas XI Partai Golkar Tahun 2024,” kata Adies di Kantor DPP Partai Golkar, dikutip dari Antara, Senin (19/8/2024) malam. 

Dia mengatakan bahwa pendaftaran Ridwan Hisjam dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat. Menurutnya dari tujuh persyaratan untuk menjadi calon ketua umum, ada dua poin yang tidak terpenuhi oleh Ridwan, salah satunya yakni surat dukungan. 

Selanjutnya, menurutnya Bahlil yang dinyatakan lolos akan memaparkan visi dan misinya ketika pelaksanaan Munas di hadapan para perwakilan pengurus Golkar dari daerah. Sejauh ini, menurutnya Bahlil mendapatkan dukungan sebanyak 83 persen dari keseluruhan pemilik suara di Partai Golkar. 

Dengan hanya Bahlil sebagai calon tunggal, menurutnya proses pemilihan bisa berlangsung secara aklamasi maupun tidak, karena hal itu bakal tergantung dari para pemilik suara pada Munas XI. 

“Kita lihat besok pandangan umum dari para pemegang suara, pendapatnya bagaimana, jadi kita tunggu besok,” kata dia.

Sebelumnya, Politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia tiba di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta, Senin malam, untuk mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang bakal digelar pada Selasa (20/8/2024). 

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral yang baru dilantik itu tiba sekitar pukul 19.50 WIB di kantor pusat partai berlambang pohon beringin tersebut. Bahlil tiba menggunakan kemeja berwarna kuning yang menjadi warna identitas Partai Golkar. (*)