Arsip Tag: Bantuan RTLH

Berita, Sosial

128 Rumah Warga Kudus Dibangun Ulang, Total Biaya Capai Rp8,9 Miliar

Lingkar.co – Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) sebagai bagian dari upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) kembali dilanjutkan PT Djarum dan Polytron di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kudus. Sebanyak 128 rumah direnovasi dan dibangun ulang dengan total biaya mencapai Rp8,9 miliar.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Pendopo Kabupaten Kudus pada Kamis (23/4/2026). Program RSLH tahap 1 di tahun 2026 ini, menjangkau empat kecamatan di Kabupaten Kudus, meliputi Bae (24 rumah), Dawe (25 rumah), Jati (23 rumah), dan Kaliwungu (56 rumah).

Masing-masing rumah direnovasi atau dibangun ulang dengan anggaran sekitar Rp70 juta per unit. Salah satu penerima bantuan RSLH, Kartijo, warga Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, mengungkapkan rasa harunya saat menerima rumah yang telah direnovasi. Ia menuturkan bahwa kondisi rumah sebelumnya kerap membuat keluarganya merasa tidak nyaman, terutama saat musim hujan tiba.

“Kalau hujan deras, air sering masuk karena atap bocor di beberapa bagian. Kami hanya bisa menampung air seadanya dan berharap tidak semakin parah. Sekarang rumah kami sudah jauh lebih baik, lebih aman dan nyaman untuk ditempati. Saya sangat berterima kasih kepada PT Djarum dan Polytron atas bantuan ini. Semoga program seperti ini terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” tutur Kartijo yang sehari-hari berprofesi sebagai terapis.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengapresiasi kontribusi PT Djarum dan Polytron dalam program RSLH yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sam’ani menegaskan bahwa program RSLH merupakan bentuk sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Atas nama pemerintah Kabupaten Kudus, Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh warga Kabupaten Kudus, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen PT Djarum dan Polytron yang secara berkelanjutan mendukung penyediaan hunian layak. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih berada dalam kondisi rentan. Selain meningkatkan derajat masyarakat, program PT Djarum dan Polytron ini langsung menyentuh masyarakat. Secara tidak langsung, juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Harapannya, kolaborasi ini dapat terus diperkuat agar dampaknya semakin luas,” kata Sam’ani.

Sementara itu, General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto, menyampaikan bahwa penyerahan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) kepada 128 warga Kudus merupakan wujud kontribusi berkelanjutan perusahaan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa momentum 75 tahun perjalanan PT Djarum menjadi refleksi sekaligus penguat komitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat, dengan menghadirkan program-program sosial yang berdampak nyata, termasuk penyediaan hunian layak serta mendorong pembangunan Kota Kudus menjadi lebih maju dan berkelanjutan.

“Seremoni penyerahan RSLH kepada masyarakat ini juga bertepatan dengan momentum hari ulang tahun PT Djarum pada 21 April lalu. Melalui program ini, kami berharap dapat menghadirkan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga dibangun dengan standar aman, nyaman, dan sehat. Desain hunian disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, serta dilengkapi dengan pengaturan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi yang baik,” ujar Budiharto.

Menurut Budiharto, keberhasilan program RSLH juga tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan hunian yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Program RSLH menerapkan intervensi menyeluruh sehingga penerima manfaat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses pembangunan, sekaligus melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari penguatan nilai gotong royong.

Di sisi lain, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) Guido One Tuwan, menegaskan bahwa keikutsertaan perusahaan dalam program ini sejalan dengan nilai inti Polytron yang menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dari perjalanan bisnis. Dengan dua pabrik yang berada di wilayah Kudus, Polytron merasa memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga terpanggil untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini juga menjadi refleksi perjalanan Polytron yang tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar.

“Kami ingin keberadaan Polytron benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui program RSLH 2026, kami berharap rumah yang lebih layak dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta menjadi titik awal bagi kehidupan yang lebih baik bagi para penerima,” ucap Guido.

Renovasi 128 rumah di Kabupaten Kudus ini merupakan partisipasi dari PT Djarum sebanyak 72 rumah dan 56 rumah dari Polytron. Tak hanya itu, sepanjang 2026 PT Djarum dan Polytron juga menargetkan untuk merenovasi dan membangun ulang 492 rumah di kota-kota di Jawa Tengah seperti Brebes, Wonogiri, Salatiga, Rembang, Pati, Kab.Semarang, dan Temanggung.

Pada Rabu (29/4) mendatang, PT Djarum akan meresmikan 10 rumah di Desa Rungkang, Brebes, Jawa Tengah. Wilayah ini masih menghadapi tantangan kemiskinan, khususnya terkait keterbatasan hunian layak akibat rendahnya pendapatan masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor informal dan pertanian skala kecil. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas tempat tinggal yang belum memadai, sehingga intervensi melalui program perbaikan rumah layak huni menjadi langkah strategis untuk mendorong lingkungan yang lebih sehat, aman, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Berita, Pemerintahan, Sosial

Pelaksanaan RTLH di Jateng Bagus, Menteri PKP Apresiasi Ahmad Luthfi

Lingkar.co – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, atas sinergi dan komunikasi efektif dalam mendukung percepatan pembangunan rumah layak huni di daerah.

Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau salah satu rumah yang dibantu program CSR PT Djarum di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Kamis, (6/11/2025).

“Saya senang sekali. Komunikasi antara Pak Gubernur dan jajaran di bawahnya dengan Kementerian Perumahan sangat baik. Tiktok-nya jalan, koordinasinya cepat,” ujar Maruarar.

Menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, Gubernur Luthfi memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang ingin berkontribusi membangun negeri. Yakni dengan mempercepat proses perizinan.

“Kita support data dari BPS, perizinan dibantu pemda. Reputasi ini dijaga,” ucapnya

Ia menegaskan, peranan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Inilah peranan dunia usaha, non-APBN. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan pemerintah. Djarum, Astra, dan banyak pihak lain sudah membuktikan bahwa gotong royong bisa berjalan nyata,” ujarnya.

Menurut Menteri PKP, capaian ini merupakan contoh nyata bagaimana komunikasi lintas sektor yang baik dapat mempercepat realisasi program perumahan nasional.

“Gotong royong seperti ini harus dijaga. Jawa Tengah sudah membuktikan bahwa dengan komunikasi yang baik, kerja nyata bisa dilakukan bersama-sama,” pungkas Maruarar.

Program CSR PT Djarum di Jawa Tengah pada 2025 mencakup 2.550 unit bantuan rumah dan sanitasi, terdiri dari 814 unit dalam proses dan 1.572 unit selesai, dengan target rampung Desember 2025.

Di Kabupaten Kudus, 1.500 unit merupakan program Sanitasi Terpadu dan telah selesai sejumlah 869 unit. Sementara 300 unit lainnya adalah program Renovasi Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) telah selesai 222 unit. Serta 200 unit renovasi ringan.

Di tempat yang sama, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan perumahan merupakan bagian dari layanan dasar yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan adalah layanan dasar yang wajib kita penuhi. Rumah layak huni menjadi pondasi kesejahteraan keluarga, dan ini harus kita kejar bersama,” tegasnya.

Ahmad Luthfi memaparkan hingga 2025, Pemprov Jateng telah merealisasikan sekitar 150 ribu unit rumah layak huni, dengan dukungan APBD provinsi, kabupaten/kota, CSR, dan APBN.

“Kami jalankan secara kolaboratif. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama, setiap triwulan kami evaluasi. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen di atas rerata nasional,” ungkapnya. (*)

Berita, Sosial

Gus Wafa Salurkan 32 Bantuan RTLH di Pati, Tegaskan Komitmen Pemerataan Kesejahteraan Warga

Lingkar.co — Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi D, M. Ali Wafa menyalurkan 32 bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga di Kabupaten Pati. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Joglo Pesagen, Desa Pesagen, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Kamis (16/10/2025).

Para penerima bantuan berasal dari Desa Pesagen, Desa Sampok, dan Desa Gajihan di Kecamatan Gunungwungkal, serta Desa Soneyan di Kecamatan Margoyoso.

Gus Wafa, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa program bantuan RTLH ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini hidup dalam kondisi rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.

“Rumah yang layak bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga menyangkut martabat dan kualitas hidup. Karena itu, kami di DPRD terus mendorong agar program RTLH diperluas dan lebih tepat sasaran,” ujar Gus Wafa di hadapan warga penerima manfaat.

Politisi dari Fraksi PPP tersebut menambahkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil tetap menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran daerah.

“Kami tidak ingin program seperti ini berhenti hanya di satu titik. Ke depan, kami berharap setiap kecamatan di Pati, bahkan di seluruh Jawa Tengah, bisa mendapatkan perhatian yang sama,” tegasnya.

Gus Wafa juga mengapresiasi kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah provinsi yang telah bahu-membahu menyukseskan program tersebut. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan bantuan RTLH tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial warga.

Program RTLH diharapkan mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. Melalui kegiatan seperti ini, Gus Wafa menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Jawa Tengah. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Peringati Hari Jadi ke-80, Pemprov Jateng Targetkan 23 Ribu Bantuan Perbaikan RTLH

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jateng berkomitmen terus melakukan kerja-kerja pengentasan kemiskinan di wilayahnya.

Komitmen itu menjadi tercermin dalam momentum Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Salah satu bentuk upaya pengentasan kemiskinan itu melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada 2025, Pemprov Jateng menargetkan perbaikan sebanyak 23 ribu unit RTLH di wilahahnya.

Dari jumlah itu, terdiri dari 17 ribu yang dianggarkan oleh APBD Pemprov Jateng, sedangkan enam ribu unit melalui corporate social responsibility (CSR) perusahaan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), perusahaan-perusahaan, dan pihak-pihak lain.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen mengatakan, dalam menggulirkan program perbaikan RTLH, pihaknya sengaja menggandeng banyak pihak, mulai dari perusahaan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lainnya.

“Ini merupakan kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah, masyarakat, antara lembaga” kata Taj Yasin, saat meninjau rumah warga yang mendapatkan bantuan perbaikan RTLH di Kabupaten Pekalongan pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Baca Juga: Arsip Jaringan Dagang Batik Lasem Diajukan ke Memory of the World Asia-Pacific

Kolaborasi ini tidak hanya menyasar warga kurang mampu, tetapi juga masyarakat terdampak bencana.

Program RTLH menjadi salah satu wujud kepedulian dan kerja nyata Pemprov Jateng dalam mewujudkan rumah layak bagi masyarakat, sekaligus bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa ketika banyak pihak bersatu untuk kebaikan, maka akan semakin banyak yang tertolong,” tegas Taj Yasin.

Salah seorang warga penerima bantuan perbaikan RTLH di Dukuh Paesan, Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan, Mustakim mengaku, senang dengan adanya bantuan tersebut. Sebab, rumah yang menjadi tempat tinggalnya selama ini hanyut akibat banjir bandang pada Januari 2025.

Kini, Mustakim bersama keluarga sudah bisa kembali menempati rumah baru hasil program RTLH.

“Alhamdulillah, rumah baru ini sudah siap huni dan terasa nyaman. Kalau dulu setiap hujan selalu khawatir banjir, sekarang lebih tenang,” ucap Mustakim. (*”*)

Berita, Pemerintahan, Sosial

Gubernur Cek Langsung Rumah Buruh Tani Penerima RTLH di Kendal

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung untuk melihat kondisi rumah milik seorang warga penerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Dukuh Rancang RT 03 RW 05, Desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Rumah tersebut merupakan milik seorang buruh tani yang bernama Nakuwan (56). Ia sudah tinggal di tempat itu selama kurang lebih 20 tahun bersama istri dan anaknya.

Gubernur tiba di lokasi penerima bantuan RTLH di Kendal sekira pukul 11.00 WIB. Nampaknya, Nakuwan bersama istrinya, Mahmudah, sudah menunggu kedatangan orang nomor satu di Jawa Tengah itu. Setelah bertegur sapa, pasutri tersebut mengajak Ahmad Luthfi masuk ke dalam untuk melihat kondisi rumah kecilnya itu.

Nampak Luthfi memperhatikan betul pada hampir setiap sudut rumah warganya itu. Mulai dari bagian depan sampai bagian belakang yang terdapat ternak sapi.

Pantauan di lokasi, kondisi rumah Nakuwan memang memprihatinkan. Dinding rumah masih dari papan, lantai masih tanah, dan rangka atap menggunakan bambu dan penutup atap masih menggunakan genteng tua. Hal yang lebih memprihatinkan adalah tiang penyangga rumah yang terlihat lapuk atau sudah tidak kokoh.

“Sampun pirang tahun tinggal mriki? (Sudah berapa tahun tinggal di sini). Penting sehat terus nggih, rumah nanti biar diperbaiki sama teman-teman,” ujar Ahmad Luthfi saat berdialog sembari melihat kondisi rumah Nakuwan.

Setelah beberapa menit, Ahmad Luthfi dan Nakuwan keluar dan melanjutkan obrolan di teras rumah tentang banyak hal. Termasuk obrolan tentang hewan ternak dan pekerjaan sehari-hari. Nakuwan mengaku sebagai buruh tani, dirinya hanya memiliki penghasilan kecil. Itu pun tidak menentu, hanya pada kisaran Rp1,8 juta per bulan.

“Sapi itu bantuan. Sehari-hari kerja buruh tani di sawah milik orang. Ini baru tanam, belum panen. Kalau tanah rumah ini milik sendiri, lebar 6 meter dan panjang 20 meteran,” ujar Nakuwan saat berdialog dengan Ahmad Luthfi.

Pada akhir pertemuan, Nakuwan dan istrinya mengaku senang dan bangga mendapatkan bantuan untuk renovasi rumahnya itu. Ia juga berterima kasih kepada Gubernur Ahmad Luthfi dan seluruh pihak yang sudah membantu.

“Bangga bisa dapat bantuan bedah rumah ini. Tinggal di sini sudah 20 tahun bersama anak. Terima kasih untuk Pak Gubernur,” ujar Nakuwan.

Sementara, gubernur menjelaskan, bantuan untuk Nakuwan dan istrinya Mahmudah itu merupakan bagian 17.000 bantuan RTLH yang disebar ke seluruh Jawa Tengah pada 2025 ini. Khusus di Kabupaten Kendal total ada 66 unit rumah yang akan diperbaiki melalui bantuan ini. Pembangunan akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan.

“Pak Nakuwan dan Bu Mahmudah ini kebetulan mendapatkan bantuan pembangunan RTLH. Keseluruhan sudah disiapkan 17 ribu pembangunan RTLH. Artinya 17 ribu itu kita bagikan kepada masyarakat, per rumah Rp20 juta. Semua itu dari kita,” katanya usai mengecek rumah Nakuwan.

Sebagai informasi, bantuan perbaikan RTLH tersebut menggunakan skema Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Pemerintah Desa (Pemdes) di 35 kabupaten/kota. Sasarannya adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, total RTLH yang telah tertangani sampai akhir tahun 2024 sebanyak 1.800.531 unit. Masih ada sisa RTLH yang belum tertangani sebanyak 1.022.113 unit. Tahun 2025 ini ditargetkan perbaikan sebanyak 17.000 unit RTLH dan sudah terealisasi ssbanyak 3.090 unit.

“Harapannya, minimal kita kikis miskin ekstrem di tempat kita sehingga masyarakat memiliki kesejahteraan,” kata Luthfi. (*)

Berita, Infrastruktur, Sosial

Sudah Finalisasi, Disperkim Grobogan Dorong Pemdes Segera Realisasikan Bantuan RTLH

Lingkar.co – Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Grobogan yang mendapatkan Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah 100 persen melakukan finalisasi berkas di aplikasi Sistem Aplikasi Perumahan (Simperum).

Hal itu disampaikann oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Grobogan melalui Kabid Perumahan Rakyat Upik Farida, baru-baru ini.

Dia menjelaskan total bantuan perbaikan RTLH yang diterima Pemkab Grobogan melalui Banprov sebanyak 341 unit, yang menyasar 47 desa di 14 kecamatan.

“Berkasnya sudah semua, di aplikasi Simperum sendiri bila dari pihak desa hingga bulan Juni belum mengunggah data penerima manfaat, maka akan terhapus dengan otomatis,” kata Upik.

Selanjutnya, kata Upik, untuk pencairan dananya pihak desa harus konfirmasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Grobogan melalui aplikasi Siskudes.

“Dalam hal ini terkadang pihak desa masih terkendala di aplikasi Siskudes,” ujarnya.

Sementara untuk pengerjaannya, katanya, maksimal hingga akhir tahun harus sudah terealisasi.

Kendati demikian, Upik berharap pengerjaan RTLH dapat dilakukan dengan cepat.

“Nanti kalo kelamaan SPJ-nya kelamaan. ya mbangun juga SPJ,” ujarnya.

Ia mengatakan selama proses pembangunan SPJ dilaporkan sebanyak dua kali di aplikasi Simperum. Yakni, ketika saat pembangunan sudah 50 persen dan ketika sudah 100 persen selesai.

“Nanti dari provinsi mengeceknya dari Simperum. BIla belum input (laporan) berarti dianggap belum membangun,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemdes segera memberikan dana pembangunan kepada masyarakat penerima manfaat. Supaya pengerjaan bisa segera dilakukan dan pembuatan LPJ juga bisa tepat waktu.

“Semoga akhir tahun ini (2024) dapat di LPJ-kan,” katanya.

Diketahui, setiap penerima manfaat perbaikan RTLH mendapatkan bantuan senilai Rp 20 juta dengan dipotong pajak sebesar Rp juta.

Sementara sisanya digunakan membayar tukang sebesar Rp 1,8 juta. Untuk makan minum atau konsum Rp 200 ribu, BOP Rp 270 ribu, dan sisanya Rp 17.730.000 akan digunakan untuk pembelian material bangunan. (*)

Penulis: Miftahus Salam