Arsip Tag: RTLH

Pemerintahan

Pemkot Semarang Segera Lakukan Perbaikan Rumah Terdampak Puting Beliung Melalui Program RTLH

Lingkar.co – Usai meninjau langsung kondisi rumah warga yang terdampak bencana angin puting beliung di RT 5 RW 3 Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng
memastikan bantuan darurat serta proses renovasi rumah melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat segera dilaksanakan oleh dinas terkait.

Bencana yang terjadi pada Senin (30/3) tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan mulai dari taraf ringan hingga berat.

“Saya berterima kasih kepada warga masyarakat karena gercep. Jadi sore itu saya dapat kabar, setelah sampai di sini ternyata warga masyarakat sudah langsung bergotong-royong, teman-teman BPBD dan Disperkim juga langsung memetakan bantuan darurat,” ujar Agustina di sela-sela tinjauannya, Rabu (8/4).

Berdasarkan data sementara, terdapat 65 rumah yang terdampak di wilayah tersebut, dengan 29 rumah di antaranya mengalami kerusakan yang cukup parah.

Guna meringankan beban keluarga yang terdampak, Pemerintah Kota Semarang telah mendistribusikan berbagai bantuan logistik mulai dari sembako, terpal, hingga tempat tidur sementara.

“Ada juga bantuan uang tunai. Nah, yang harus direnovasi akan masuk dalam daftarnya Disperkim untuk RTLH, mudah-mudahan tim surveinya itu tidak lama karena ini memang sebuah kebutuhan,” lanjutnya.

Agustina juga memberikan apresiasi khusus terhadap kearifan lokal warga Gedawang yang menunjukkan sikap guyub rukun dalam membantu sesama saat terjadi bencana. Kerja bakti massal terlihat masih berlangsung di lokasi untuk memperbaiki atap-atap rumah warga yang rusak akibat hempasan angin kencang.

“Sekali lagi saya terima kasih, nomor satu kepada warga masyarakat yang guyub rukun, yang kedua kepada tim Pemkot yang terjun, dan kepada keluarga yang tertimpa bencana kami sampaikan keprihatinan,” pungkasnya. ***

Berita, Pemerintahan, Sosial

Pelaksanaan RTLH di Jateng Bagus, Menteri PKP Apresiasi Ahmad Luthfi

Lingkar.co – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, atas sinergi dan komunikasi efektif dalam mendukung percepatan pembangunan rumah layak huni di daerah.

Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau salah satu rumah yang dibantu program CSR PT Djarum di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Kamis, (6/11/2025).

“Saya senang sekali. Komunikasi antara Pak Gubernur dan jajaran di bawahnya dengan Kementerian Perumahan sangat baik. Tiktok-nya jalan, koordinasinya cepat,” ujar Maruarar.

Menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, Gubernur Luthfi memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang ingin berkontribusi membangun negeri. Yakni dengan mempercepat proses perizinan.

“Kita support data dari BPS, perizinan dibantu pemda. Reputasi ini dijaga,” ucapnya

Ia menegaskan, peranan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Inilah peranan dunia usaha, non-APBN. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan pemerintah. Djarum, Astra, dan banyak pihak lain sudah membuktikan bahwa gotong royong bisa berjalan nyata,” ujarnya.

Menurut Menteri PKP, capaian ini merupakan contoh nyata bagaimana komunikasi lintas sektor yang baik dapat mempercepat realisasi program perumahan nasional.

“Gotong royong seperti ini harus dijaga. Jawa Tengah sudah membuktikan bahwa dengan komunikasi yang baik, kerja nyata bisa dilakukan bersama-sama,” pungkas Maruarar.

Program CSR PT Djarum di Jawa Tengah pada 2025 mencakup 2.550 unit bantuan rumah dan sanitasi, terdiri dari 814 unit dalam proses dan 1.572 unit selesai, dengan target rampung Desember 2025.

Di Kabupaten Kudus, 1.500 unit merupakan program Sanitasi Terpadu dan telah selesai sejumlah 869 unit. Sementara 300 unit lainnya adalah program Renovasi Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) telah selesai 222 unit. Serta 200 unit renovasi ringan.

Di tempat yang sama, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan perumahan merupakan bagian dari layanan dasar yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan adalah layanan dasar yang wajib kita penuhi. Rumah layak huni menjadi pondasi kesejahteraan keluarga, dan ini harus kita kejar bersama,” tegasnya.

Ahmad Luthfi memaparkan hingga 2025, Pemprov Jateng telah merealisasikan sekitar 150 ribu unit rumah layak huni, dengan dukungan APBD provinsi, kabupaten/kota, CSR, dan APBN.

“Kami jalankan secara kolaboratif. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama, setiap triwulan kami evaluasi. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen di atas rerata nasional,” ungkapnya. (*)

Berita, Highlight, Peristiwa

Langganan Terendam Air di Musim Hujan, Banyak Warga Butuh Bantuan RTLH

Lingkar.co – Ketua RT 7 RW 1 Kelurahan Tambakrejo, Nur Chadlir mengatakan, ada 50 KK atau sekitar 50 jiwa yang terdampak banjir. Pada umumnya rumah terendam air meski sudah dibangun lebih tinggi. Namun demikian ada juga beberapa rumah warga kelurahan Tambakrejo yang tidak mampu meninggikan meski tiap tahun langganan kemasukan air. Mereka mestinya mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Jenis kerusakan jelas kalau yang kemasukan banjir pastinya prabotan terutama yang rawan air. Cuma ada beberapa rumah yang kurang layak dan perlu dapat sumbangan bedah rumah pastinya,” ungkapnya saat ditemui di pengobatan gratis NU Peduli yang digelar LPBINU Kota Semarang di serambi Masjid Besar Terboyo, Kelurahan Tambakrejo Gayamsari, Kota Semarang, Rabu (5/11/2025) siang.

Ia menilai, kebijakan Pemerintah terkait tol tepi laut yang dijadikan pagar atau Giant Sea Wall harus memperhatikan kondisi sekitar. Proyek nasional tersebut menjadi hambatan air untuk ke laut, sementara air juga tidak bisa ke sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang lebih tinggi dari permukiman warga.

“Sebetulnya sudah ada peningkatan semasa Pak Hendi jadi Wali Kota Semarang, ada langkah-langkah konkrit seperti tambahan pompa, pengerukan tanah atau lumpur di sepanjang sungai Banjir Kanal Timur, tapi ini kembali berulang banjir yang lebih parah, yang biasanya 2 sampai 4 hari sudah surut, malah sekarang seminggu lebih

Misalnya rumah milik Ngatini (62) yang hidup sendiri setelah anak-anaknya sudah memiliki keluarga sendiri. Ia setiap hari bekerja mengupas kulit udang di usaha rumah tangga atau home industry tetangganya. Ia hidup di dalam rumah yang rendah dari jalan kampung.

Hal sama dialamai juga oleh Nur Cholis (54) warga Purwosari RT 1 RW 4 Tambakrejo. Ia bersama istri dan 3 anak harus merasakan air masuk setiap kali ada hujan deras. Anak perempuan pertamanya hanya lulusan SD akan tetapi sekarang sudah kerja di Alfamart, sedangkan anak perempuan kedua baru lulus SD dan tidak melanjutkan sekolah lanjutan lantaran terkendala biaya, satu adiknya masih TK Besar.

Chadlir melanjutkan, di area dekat Masjid Besar Terboyo ada juga rumah milikSupri warga RT 7 RW 1 Tambakrejo, rumah Kholifah RT 7 RW 1 Tambakrejo, dan juga rumah Slamet Riyadi yang setiap tahun pasti diterjang banjir.

Ia berkata, Supri (38) menghidupi istrinya dari kerja petugas parkir di depan Roket Chicken Jl. Kaligawe Raya, Tambakrejo, sedangkan Kholifah seorang janda lansia berusia 74 tahun,”Janda tidak bekerja hanya dapat bantuan sokongan makan dari anak atau sedulurnya,” urainya.

Sementara Slamet Riyadi (53) saat ini tidak bekerja, hanya membantu istrinya berjualan mie ayam di rumah,” Itu semua wargaku, Jalan Masjid Terboyo RT 7 RW 1 Kelurahan Tambakrejo. Sertifikat rumah jelas sudah HM semua, tapi untuk Slamet Riyadi belum dipecah bagi waris,” papanya.

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Kota Semarang, dr. Muhammad Hayyi Wildani berharap kondisi warga sekitarnya bisa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

“Saya kan bukan hanya ketua LPBINU Kota Semarang, tapi juga warga sini, Tambakrejo yang langganan banjir,” katanya.

“Kami harap pemerintah bisa bekerja sama dengan kelompok masyarakat seperti LPBINU ini dalam mengurai persoalan dan mencari solusi bersama persoalan permukiman di sini,” harapnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Peringati Hari Jadi ke-80, Pemprov Jateng Targetkan 23 Ribu Bantuan Perbaikan RTLH

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jateng berkomitmen terus melakukan kerja-kerja pengentasan kemiskinan di wilayahnya.

Komitmen itu menjadi tercermin dalam momentum Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Salah satu bentuk upaya pengentasan kemiskinan itu melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada 2025, Pemprov Jateng menargetkan perbaikan sebanyak 23 ribu unit RTLH di wilahahnya.

Dari jumlah itu, terdiri dari 17 ribu yang dianggarkan oleh APBD Pemprov Jateng, sedangkan enam ribu unit melalui corporate social responsibility (CSR) perusahaan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), perusahaan-perusahaan, dan pihak-pihak lain.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen mengatakan, dalam menggulirkan program perbaikan RTLH, pihaknya sengaja menggandeng banyak pihak, mulai dari perusahaan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lainnya.

“Ini merupakan kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah, masyarakat, antara lembaga” kata Taj Yasin, saat meninjau rumah warga yang mendapatkan bantuan perbaikan RTLH di Kabupaten Pekalongan pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Baca Juga: Arsip Jaringan Dagang Batik Lasem Diajukan ke Memory of the World Asia-Pacific

Kolaborasi ini tidak hanya menyasar warga kurang mampu, tetapi juga masyarakat terdampak bencana.

Program RTLH menjadi salah satu wujud kepedulian dan kerja nyata Pemprov Jateng dalam mewujudkan rumah layak bagi masyarakat, sekaligus bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa ketika banyak pihak bersatu untuk kebaikan, maka akan semakin banyak yang tertolong,” tegas Taj Yasin.

Salah seorang warga penerima bantuan perbaikan RTLH di Dukuh Paesan, Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan, Mustakim mengaku, senang dengan adanya bantuan tersebut. Sebab, rumah yang menjadi tempat tinggalnya selama ini hanyut akibat banjir bandang pada Januari 2025.

Kini, Mustakim bersama keluarga sudah bisa kembali menempati rumah baru hasil program RTLH.

“Alhamdulillah, rumah baru ini sudah siap huni dan terasa nyaman. Kalau dulu setiap hujan selalu khawatir banjir, sekarang lebih tenang,” ucap Mustakim. (*”*)

Berita, Pemerintahan, Sosial

Gubernur Cek Langsung Rumah Buruh Tani Penerima RTLH di Kendal

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung untuk melihat kondisi rumah milik seorang warga penerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Dukuh Rancang RT 03 RW 05, Desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Rumah tersebut merupakan milik seorang buruh tani yang bernama Nakuwan (56). Ia sudah tinggal di tempat itu selama kurang lebih 20 tahun bersama istri dan anaknya.

Gubernur tiba di lokasi penerima bantuan RTLH di Kendal sekira pukul 11.00 WIB. Nampaknya, Nakuwan bersama istrinya, Mahmudah, sudah menunggu kedatangan orang nomor satu di Jawa Tengah itu. Setelah bertegur sapa, pasutri tersebut mengajak Ahmad Luthfi masuk ke dalam untuk melihat kondisi rumah kecilnya itu.

Nampak Luthfi memperhatikan betul pada hampir setiap sudut rumah warganya itu. Mulai dari bagian depan sampai bagian belakang yang terdapat ternak sapi.

Pantauan di lokasi, kondisi rumah Nakuwan memang memprihatinkan. Dinding rumah masih dari papan, lantai masih tanah, dan rangka atap menggunakan bambu dan penutup atap masih menggunakan genteng tua. Hal yang lebih memprihatinkan adalah tiang penyangga rumah yang terlihat lapuk atau sudah tidak kokoh.

“Sampun pirang tahun tinggal mriki? (Sudah berapa tahun tinggal di sini). Penting sehat terus nggih, rumah nanti biar diperbaiki sama teman-teman,” ujar Ahmad Luthfi saat berdialog sembari melihat kondisi rumah Nakuwan.

Setelah beberapa menit, Ahmad Luthfi dan Nakuwan keluar dan melanjutkan obrolan di teras rumah tentang banyak hal. Termasuk obrolan tentang hewan ternak dan pekerjaan sehari-hari. Nakuwan mengaku sebagai buruh tani, dirinya hanya memiliki penghasilan kecil. Itu pun tidak menentu, hanya pada kisaran Rp1,8 juta per bulan.

“Sapi itu bantuan. Sehari-hari kerja buruh tani di sawah milik orang. Ini baru tanam, belum panen. Kalau tanah rumah ini milik sendiri, lebar 6 meter dan panjang 20 meteran,” ujar Nakuwan saat berdialog dengan Ahmad Luthfi.

Pada akhir pertemuan, Nakuwan dan istrinya mengaku senang dan bangga mendapatkan bantuan untuk renovasi rumahnya itu. Ia juga berterima kasih kepada Gubernur Ahmad Luthfi dan seluruh pihak yang sudah membantu.

“Bangga bisa dapat bantuan bedah rumah ini. Tinggal di sini sudah 20 tahun bersama anak. Terima kasih untuk Pak Gubernur,” ujar Nakuwan.

Sementara, gubernur menjelaskan, bantuan untuk Nakuwan dan istrinya Mahmudah itu merupakan bagian 17.000 bantuan RTLH yang disebar ke seluruh Jawa Tengah pada 2025 ini. Khusus di Kabupaten Kendal total ada 66 unit rumah yang akan diperbaiki melalui bantuan ini. Pembangunan akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan.

“Pak Nakuwan dan Bu Mahmudah ini kebetulan mendapatkan bantuan pembangunan RTLH. Keseluruhan sudah disiapkan 17 ribu pembangunan RTLH. Artinya 17 ribu itu kita bagikan kepada masyarakat, per rumah Rp20 juta. Semua itu dari kita,” katanya usai mengecek rumah Nakuwan.

Sebagai informasi, bantuan perbaikan RTLH tersebut menggunakan skema Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Pemerintah Desa (Pemdes) di 35 kabupaten/kota. Sasarannya adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, total RTLH yang telah tertangani sampai akhir tahun 2024 sebanyak 1.800.531 unit. Masih ada sisa RTLH yang belum tertangani sebanyak 1.022.113 unit. Tahun 2025 ini ditargetkan perbaikan sebanyak 17.000 unit RTLH dan sudah terealisasi ssbanyak 3.090 unit.

“Harapannya, minimal kita kikis miskin ekstrem di tempat kita sehingga masyarakat memiliki kesejahteraan,” kata Luthfi. (*)

Berita, Sosial

Pemkab Pati Bakal Bantu 20 Unit RTLH di Tahun 2025

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bakal memberikan bantuan pembangunan bagi Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sebanyak 20 unit. Anggaran yang bakal dipakai rencananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. 

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati, Ahmad Qosim. Ia juga mengatakan bahwa Pemkab Pati bakal menganggarkan pembangunan rumah baru sebanyak sembilan unit.

Namun, katanya, program ini masih dalam tahap perencanaan dan belum disahkan secara resmi. 

Menurutnya, masih ada kemungkinan bakal ada pergeseran-pergeseran baru, menengok kondisi kedepannya dalam rangka menyesuaikan kemampuan daerah juga. 

“Kalau 2025 nanti untuk pembangunan baru itu ada kisaran 9 rumah kalau itu jadi, (kalau jadi). Belum disahkan, masih ada pergeseran-pergeseran. Kemudian untuk peningkatan kualitas itu hanya 20 itu dari APBD,” kata Qosim, kemarin.

Saat ditanya soal kriteria bangunan yang bakal mendapatkan bantuan, katanya, adalah yang memang betul-betul rumah yang tak layak dihuni, disamping itu tingkat keamanannya rendah. 

Qosim mencontohkan rumah yang tak layak dihuni yakni dindingnya yang masih terbuat dari bambu, lantainya masih dari tanah, hingga struktur bangunannya sudah lapuk. 

“Contoh belum aman, rumahnya masih gedek, tidak ada jendelanya, kemudian lantainya masih tanah, gentingnya masih esbes, atau dengan yang lain kemudian bahan-bahan apa yang digunakan untuk struktur bangunan kayu-kayu nya kan mungkin sudah lapuk,” jelasnya. 

Lebih lanjut, terkait pengusulannya nanti langsung dari pihak desa yang ditujukan kepada Disperkim Kabupaten Pati. Dalam pengusulannya nanti juga harus ada lampiran foto rumah dan KTP pemilik rumah. 

“Mekanisme yang ada, itu dari desa mengusulkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemungkiman setelah ada usulan. Sangat sederhana saja misalnya foto rumahnya sama KTPnya kemudian nanti kita akan verifikasi lapangan,” ujarnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Berita, Sosial

Grobogan Dapat 341 Bantuan Perbaikan RTLH dari Banprov

Lingkar.co – Pada tahun 2024, Kabupaten Grobogan mendapatkan 341 bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dananya bersember dari Bantuan Pemerintah Provinsi (Banprov) Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Grobogan Upik Farida, Kamis (18/4/2024).

Ia mengungkapan, total RTLH yang mendapatkan bantuan se-Jawa Tengah sebanyak 2295 unit, dengan total anggaran sebesar Rp 45.900.000.000.

Sementara Kabupaten Grobogan, katanya, mendapatkan bantuan sebanyak 341 unit. Turun dari tahun sebelumnya yang mendapatkan bantuan sebanyak 444 unit.

Di Grobogan bantuan perbaikan RTLH menyasar 47 desa di 14 kecamatan dengan kategori miskin ekstrem.

“Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/7/2024, untuk bantuan RTLH tersebut menyasar desa-desa dengan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Grobogan,” kata Upik.

Ia mengatakan setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta. Bantuan tersebut disalurkan lewat pemerintah desa setempat.

“Rp 20 juta akan dipotong pajak Rp 2 juta, sisanya digunakan membayar tukang sebesar Rp 1,8 juta. Makan minum Rp 200 ribu, BOP Rp 270 ribu, dan sisanya Rp 17.730.000 akan digunakan untuk pembelian material bangunan,” jelasnya.

Dana tersebut, kata Upik, akan ditransfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung ke rekening pemerintah desa. Baru kemudian, pihak desa menyalurkannya kepada masyarakat penerima manfaat Banprov RTLH.

Ia menjelaskan dana bantuan tersebut wajib digunakan untuk renovasi rumah hingga pembuatan jamban (toilet).

“Untuk tahun ini, diwajibkan untuk perbaikan jamban. Bila warga penerima bantuan sudah memiliki jamban maka harus diperbaiki sesuai standarnya,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya berharap pemerintah desa yang mendapatkan jatah segera melengkapi data. Supaya dana bantuan dapat segera dicairkan.

“Bila sampai bulan Juni belum dilengkapi di aplikasi simperum maka akan tercancel otomatis,” ujarnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Berita, Ekonomi, Properti

15 Ribu Lebih RTLH di Pati Belum Tersentuh Perbaikan

Lingkar.co – Hingga tahun 2024, sebanyak 15 ribu lebih Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati belum tersentuh perbaikan.

Berdasarkan catatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati, penanganan RTLH dari tahun 2017 hingga 2023 sudah menyentuh sebanyak 17.673 unit. Dari belasan ribu tersebut, 331 di antaranya menggunakan anggaran APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Sementara, yang belum tertangani di Kabupaten Pati masih sebanyak 15.605 unit RTLH.

Kepala Disperkim Kabupaten Pati Joko Cipto Cahyono mengaku masih banyak RTLH yang belum tertangani disebabkan anggaran yang terbatas.

Ia menyebutkan pada tahun ini Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Pati hanya mampu menangani RTLH sekira 20 unit saja. Ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 17 unit RTLH.

“Untuk RTLH tahun 2024 ini lebih banyak, tapi itu berupa PK (Peningkatan Kualitas), tidak membangun dari awal, karena anggarannya terbatas,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (15/1/2024).

Penanganan RTLH itu, katanya, akan bersinergi dengan program kegiatan yang dikelola oleh intansi lain. Misalnya program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan P2BG.

“Unitnya ada 20, tapi nanti dibagi dengan program dari pihak lain, misalnya Program TMMD ada 12 rumah, program PKK ada 4 rumah dan P2BG 4 rumah,” katanya.

Ia mengungkapkan masing-masing unit akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 17,5 juta. Namun, bantuan yang diberikan bukan berupa uang, tapi berbentuk material.

Selain dari anggaran Pemkab, katanya, penanganan RTLH juga dibantu dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat. Namun, dalam realisasinya berupa program aspirasi.

“Dari provinsi rata-rata mungkin 500an. Kemudian juga dari pusat itu ribuan. Tapi anggarannya tidak lewat sini. Bersyukur kita. Kalau hanya dari APBD sedikit sekali,” ujarnya.

Ia menambah, dulu sebelum dirinya menjabat di Disperkim ada program Pembangunan Baru (PB). Namun, dalam realisasinya langsung melalui kebijakan bupati. Saat itu Disperkim hanya menyodorkan data saja.

“Untuk anggarannya per unit lebih besar, yakni, Rp 50 juta per unit,” ungkapnya.

Dalam menangani RTLH ini, pihaknya juga menemui sejumlah kendala. Salah satunya penerima yang pada akhirnya memutuskan untuk mundur.

“Itu pernah di Gunungsari itu mundur. Sudah dibuatkan buku tabungan, uang sudah cair. Itu takut karena tidak punya swadaya,” bebernya.

Untuk mengatasi itu, pihaknya akhirnya meminta bantuan dari pemerintah desa setempat untuk melakukan mediasi dengan keluarganya.

“Karena eman-eman. Itung-itung dapat rezeki, masak ditolak. Itu kita semangati,” katanya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Berita

Bantuan RTLH, Ketua DPRD Demak Tegaskan Tak Ingin Ada Pemotongan Bentuk Apapun

DEMAK, Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) menyerahkan bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) kepada 99 penerima di tiga kecamatan yakni, Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Guntur.

Dengan didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet, Bupati Demak Eisti’anah menyerahkan secara langsung bantuan RTLH tersebut kepada warga yang menerima RTLH di Balai Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen pada Rabu, 28 September 2022.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Demak mengungkapkan bahwa bantuan RTLH menyediakan rumah layak huni hingga dapat memacu tumbuhnya kesadaran, kemauan dan kepedulian masyarakat dalam menciptakan kondisi perumahan layak huni.

“Ini sangat penting mengingat rumah sebagai tempat tinggal. Tidak hanya sebatas sebagai tempat berteduh semata tetapi juga sebagai media interaksi sosial keluarga,” ujar Bupati Eisti’anah.

Sementara itu, Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet menyampaikan bahwa bantuan RTLH merupakan salah satu bentuk penekanan kemiskinan, salah satunya dengan perbaikan tempat tinggal.

“Uang bantuan ini nantinya agar dipergunakan sesuai dengan fungsinya dana RTLH tersebut,” ujar Sri Fahrudin Bisri Slamet.

Selain itu, ia meminta kepada pihak terkait untuk selalu update data valid secara berkelanjutan untuk menjadi panduan agar tidak terjadi pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran.

Sri Fahrudin Bisri Slamet berharap, program RTLH ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan terlaksana dengan baik dan lancar. Pihaknya menegaskan tak ingin ada pemotongan bantuan RTLH dalam bentuk apapun.

“Sebagai pendamping dalam hal ini perangkat desa harus ikut menjalankan RTLH ini. Saya tegaskan, jangan sampai ada potongan-potongan apapun itu bentuknya,” tegasnya.

Diketahui, penerima RTLH mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta setelah melalui verifikasi dan validasi masyarakat layak bantu. (Lingkar Network | Lingkar.co)