Arsip Tag: Jaga Stabilitas

Jaga Harga Bahan Pokok Penting Tetap Stabil, Ahmad Luthfi Inginkan Kios JTAB Ada di Seluruh Pasar

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginginkan Kios JTAB ada di seluruh pasar di 35 kabupaten/kota. Keberadaan kios yang diinisiasi oleh PT Jateng Argo Berdikari (JTAB) tersebut diharapkan dapat menjaga rantau pasok dan menstabilkan harga bahan pokok penting (bapokting).

“Saya sudah perintahkan kepada PT JTAB yang merupakan BUMD kita, agar seluruh pasar di 35 kabupaten/kota harus punya Kios JTAB. Gunanya kios ini adalah memangkas birokrasi terkait bahan pokok penting,” kata Ahmad Luthfi usai meninjau Kios JTAB dan berdialog dengan pedagang di Pasar Legi, Kota Surakarta, Rabu, (8/10/2025).

Selain memangkas birokrasi distribusi bahan pokok penting, Kios JTAB juga berfungsi untuk menstabilkan harga seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan bahan pokok lainnya. Di samping itu, Kios JTAB juga memberikan jaminan penyerapan hasil panen petani, menjaga harga pasar, dan mengendalikan inflasi.

“JTAB melakukan penetrasi harga agar tidak dimainkan oleh tengkulak, spekulan, dan lain sebagainya,” kata Ahmad Luthfi.

Dicontohkan, cabai merah kemarin mendekati angka Rp 40 ribuan sekarang sudah menyentuh sekitar Rp 26 ribuan.

“Di petani harganya Rp 20-25 ribuan, jadi masih wajar. Ini perlahan akan turun dengan intervensi ini,” jelas Ahmad Luthfi.

Dijelaskan, Kios JTAB ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pedagang. Pemerintah kabupaten/kota bertugas untuk menyiapkan kios dan pasokan bahan pokoknya dari JTAB.

Direktur Utama PT JTAB, Totok Agus Siswanto, mengatakan, tujuan utama dari Kios JTAB ini adalah memotong rantai distribusi dari petani ke konsumen. Diharapkan ada pemerataan harga bahan pokok penting di Jawa Tengah.

“Sudah ada di Kendal, Ungaran, Salatiga, Boyolali, dan Surakarta. Nanti seluruhnya ada, satu pasar satu kios. Produknya cabai, bawang merah, bawang putih. Bahan pokok lain bisa gula, minyak goreng, dan lainnya melihat harga di pasar,” jelasnya.

Di Pasar Legi setidaknya ada dua Kios JTAB, yaitu Kios Bu Kati dan Kios Bu Tri. Pemilik Kios Bu Kati mengaku sangat terbantu dengan adanya pasokan hasil pertanian seperti cabai dan bawang dari JTAB.

Di Kios Bu Tri menjual bahan pokok seperti beras, telur, minyak, dan lainnya. Ia sudah bekerja sama dengan JTAB kurang lebih 6 bulan.

“Mudah untuk mendapatkan bahan. Dari segi harga lebih miring kalau dari JTAB, harga jual juga bisa lebih murah sekitar 10% dari harga pasar,” ungkap Tyas, penjaga Kios Bu Tri Pasar Legi. (*)

Jaga Stabilitas Sosial, GP Ansor Kota Semarang Dirikan Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia

Lingkar.co – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Semarang mendirikan posko bernama Jaga Aspirasi Jaga Indonesia. Pendirian posko ini atas Instruksi langsung dari Pimpinan Pusat GP Ansor.

Posko ini berlokasi di Jalan Kertanegara V, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dan membuka layanan mulai pukul 15.00 – 20.00 WIB.

Ketua PC GP Ansor Kota Semarang Abdur Rahman mengatakan posko ini berfungsi untuk menampung berbagai aspirasi, baik dari kader GP Ansor maupun masyarakat umum.

Aspirasi-aspirasi yang diterima nantinya akan disalurkan langsung kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi GP Ansor dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat.

“Kami membuka layanan ini karena belakangan muncul keresahan masyarakat hingga berujung pada aksi demo,” ujar Abdur Rahman saat konferensi pers pada Kamis (11/9/2025).

Posko ini didirikan sebagai bentuk kepedulian terhadap meningkatnya keresahan masyarakat akhir-akhir ini.

Apalagi, sejak 25 Agustus 2025, demonstrasi besar terjadi akibat masyarakat yang tidak leluasa menyampaikan aspirasinya sehingga tersulut amarah ketika muncul kebijakan yang tidak pro rakyat.

Abdur Rahman mengatakan salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah adanya kebijakan pajak kendaraan dengan nomenklatur PKB Option, yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Salah satu isu aspirasi yang kami fokuskan adalah terkait munculnya pajak kendaraan dengan nomenklatur PKB Option yang membuat resah masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Option adalah skema opsi pembayaran” atau opsi tarif tertentu yang diberikan dalam sistem pajak kendaraan.

Namun, istilah “PKB Option” bukanlah istilah resmi yang baku dalam peraturan perpajakan nasional, sehingga maknanya bisa berbeda tergantung konteks—misalnya, dalam aplikasi e-Samsat, layanan perbankan, atau pihak ketiga seperti Tokopedia, dan Bukalapak.

PKB sendiri merupakan pajak tahunan yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Besaran PKB biasanya di tahun pertama sebesar 2 persen dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Lalu meningkat progresif di tahun berikutnya, atau jika ada kepemilikan sejumlah kendaraan dengan atas nama pemilik yang sama.

Selain itu, posko aspirasi yang dubuka oleh PC GP Ansor Kota Semarang ini juga terbuka untuk menerima berbagai isu lainnya yang dianggap meresahkan warga.

“Kemudian kami juga menampung aspirasi isu-isu lainnya yang membuat warga resah,” lanjutnya.

Posko “Jaga Aspirasi Jaga Indonesia” ini dibuka setiap hari pada pukul 15.00 hingga 20.00 WIB.

“Pada prinsipnya, kami Ansor-Banser ingin menjadi jembatan aspirasi masyarakat yang ingin menyuarakan isi hatinya kepada pemerintah,” tegasnya.

Dengan kehadiran posko ini, GP Ansor berharap mampu menjadi wadah konstruktif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tertata, tanpa harus turun ke jalan dalam bentuk unjuk rasa yang bisa berdampak negatif.

Bupati Sudewo Tegaskan Stabilitas Pati Kunci Tarik Investasi

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Pati menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka menciptakan kondisi aman dan kondusif di wilayah setempat pada Senin (1/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati tersebut dihadiri Bupati Pati Sudewo, Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra, jajaran DPRD Kabupaten Pati, Forkopimda, Pj Sekda, para kepala OPD, camat, kepala sekolah SMP hingga SMA/SMK negeri maupun swasta, KCD Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sudewo menegaskan bahwa stabilitas daerah harus terus dijaga, terutama menyikapi dinamika sosial yang terjadi akhir-akhir ini. Menurutnya, gejolak di berbagai wilayah bisa berdampak langsung pada iklim investasi, termasuk di Kabupaten Pati.

“Kabupaten Pati harus punya peran, kontribusi, dan usaha maksimal agar tercipta situasi yang aman dan kondusif. Ini juga tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Tengah kepada seluruh kepala daerah,” ujarnya.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya deteksi dini dan cegah dini guna mencegah potensi kerawanan sosial. Ia juga menyoroti perubahan perilaku generasi pelajar saat ini yang berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama dalam penggunaan gawai.

“Kita harus bisa mendeteksi apa yang ada di lingkungan kita, termasuk aktivitas anak-anak di sekolah maupun rumah. Hal ini bagian dari upaya menjaga keamanan bersama,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Dandim 0718/Pati Letkol Inf Timotius Yogi Ananto mengingatkan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam mengantisipasi potensi konflik sejak dini.

Sementara itu, Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyoroti kaitan erat antara stabilitas daerah dengan masuknya investasi. Ia mengaku bahkan telah dihubungi sejumlah investor yang menanyakan kondisi Pati.

“Saya kemarin juga ditelepon beberapa investor yang menanyakan soal kondisi Pati. Harapannya, ke depan Pati semakin aman sehingga investasi bisa kembali masuk,” ungkapnya.

Melalui rakor ini, pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan elemen masyarakat berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan menciptakan suasana damai. Diharapkan, langkah bersama tersebut mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati. (*)