Lingkar.co – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyatakan bahwa keterlibatan perempuan adalah pilar utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Makanya ia ingin mengubah paradigma perempuan hanya di barisan penonton atau sekadar target perolehan suara.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon ingin memastikan perempuan hadir sebagai aktor intelektual yang mampu mewarnai arah kebijakan daerah. Sebab, menurutnya, perspektif perempuan membawa sentuhan empati yang kuat terhadap isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, hingga ekonomi mikro yang menjadi urat nadi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU. Acara ini membuktikan komitmen kita bersama untuk membedah peran perempuan, bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar utama demokrasi,” kata Farida forum penguatan Perempuan dalam Konstelasi Politik Indonesia yang digelar di KPU Kota Cirebon, Selasa (30/12/2025).
“Kita tidak lagi bisa memandang keterlibatan perempuan hanya dari sisi kuantitas atau sekadar pemenuhan kuota 30 persen pada daftar calon legislatif,” sambungnya.
Sejalan dengan hal itu, Farida menekankan pentingnya keterwakilan substantif. Ia menyadari bahwa hambatan kultural dan stereotip gender masih menjadi tantangan nyata. Namun, ia optimis bahwa melalui forum seperti ini, perempuan Kota Cirebon dapat menuntun arah pada kebijakan publik yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput.
“Politik hari ini membutuhkan sentuhan nilai kemanusiaan dan kejujuran. Saya percaya, jika lebih banyak perempuan cerdas dan berintegritas menduduki jabatan publik, pengambilan keputusan akan lebih berkualitas. Tanpa peran aktif perempuan, demokrasi kita ibarat burung yang terbang dengan satu sayap, ia tidak akan pernah mencapai ketinggian maksimalnya,” ulasnya.
Senada, Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, memaparkan data yang menunjukkan tren positif keterlibatan perempuan di parlemen Kota Cirebon. Berdasarkan catatan KPU, tren perempuan yang menduduki kursi di DPRD Kota Cirebon terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan dari periode ke periode.
“Pada periode 2019-2024, angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Cirebon mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 34 persen. Ini sudah di atas ambang kuota minimal. Bahkan di jajaran eksekutif, Wakil Wali Kota kita saat ini adalah representasi perempuan. Ini menunjukkan keterlibatan unsur perempuan di Kota Cirebon sangat luar biasa,” jelas Mardeko.
Kaderisasi Parpol
Meski demikian, Mardeko memberikan catatan kritis bagi partai politik yang bersiap menyambut kontestasi 2029 mendatang. Ia mengungkapkan, pada masa pendaftaran anggota legislatif, masih ditemukan partai politik yang kesulitan memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar bakal calon.
Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan besar para petinggi parpol untuk melakukan kaderisasi perempuan dalam berpolitik.
“Ini menjadi catatan penting untuk menghadapi Pemilu tahun 2029 mendatang. Kami berharap ke depan, pendaftaran anggota legislatif dari unsur perempuan bisa memenuhi harapan. Fakta di lapangan menunjukkan, semakin banyak perempuan yang mendaftar dan terlibat aktif, kecenderungan keterpilihannya pun semakin tinggi,” ungkapnya.
Melalui kajian ini, Mardeko berharap muncul tokoh-tokoh perempuan baru yang siap membawa perubahan positif dan menjadi bekal bagi para aktivis atau politisi perempuan untuk menyongsong dinamika politik masa depan.
“Tentu dengan cara yang bermartabat, santun, namun tetap kompetitif demi kemajuan Kota Cirebon,” pungkasnya. (*)
