Arsip Tag: Perempuan Berdaya

Berita, Nasional, Politik

Lantik Fatayat NU Kabupaten Kendal, Margareth Ajak Teguhkan Lima Pilar Organisasi Digdaya

Lingkar.co – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maimunah mengajak pada kadernya untuk meneguhkan visi Fatayat NU. Yakni; menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia menuju organisasi digdaya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh kader Fatayat NU harus menjadikan visi organisasi sebagai landasan utama dalam berkhidmah.

“Visi ini bukan sekadar dibaca atau dihafalkan, tetapi harus menjadi pijakan dalam setiap langkah kita berorganisasi untuk penguatan dan kemajuan Fatayat NU,” ujar katanya dalam pelantikan Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kendal masa khidmah 2025–2030 di Ponpes Darul Amanah, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad (18/1/2026).

Ia lantas menegaskan bahwa Fatayat NU tidak boleh hanya besar secara nama, tetapi harus kuat secara substansi. Organisasi perempuan muda NU ini, menurutnya, harus mampu membuktikan kebesarannya melalui lima pilar indikator organisasi digdaya.

Dijelaskannya, pilar pertama adalah penguatan struktur organisasi. Margaret menjelaskan bahwa struktur Fatayat NU harus benar-benar hidup dan aktif hingga tingkat paling bawah, mulai dari pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, hingga pimpinan anak ranting.

Oleh karena itu ia mengingatkan agar Fatayat NU tidak hanya berdiri di tingkat kabupaten, tetapi juga hadir dan berdaya di kecamatan, desa, bahkan lingkungan RT/RW, majelis taklim, dan pondok pesantren.

“Penguatan struktur tidak hanya soal jumlah kepengurusan, tetapi juga kualitas pengurusnya. Mereka harus memahami visi, misi, serta regulasi organisasi agar mampu menjalankan peran secara optimal,” tegasnya.

Pilar kedua adalah kaderisasi. Menurut Margaret, kaderisasi merupakan jantung organisasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar Fatayat NU terus melahirkan kader-kader perempuan muda yang tangguh, berdaya, dan berwawasan keorganisasian.

Pilar ketiga adalah penguatan program kerja. Margaret menekankan bahwa seluruh isu tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan ranah gerak Fatayat NU, baik dari perspektif sosial, hukum, ekonomi, kesehatan, maupun keagamaan. Namun demikian, penyusunan program harus berbasis pada persoalan nyata yang dihadapi perempuan dan anak di masing-masing daerah.

“Masalah perempuan dan anak di Kendal tentu berbeda dengan di Semarang atau Kudus. Maka Fatayat NU harus mampu membaca potensi dan persoalan lokal agar program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pilar keempat adalah penguatan layanan. Dalam konteks ini, Margaret menegaskan pentingnya keberadaan Lembaga Konsultasi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) Fatayat NU di setiap cabang. Ia menyebut LKP3A sebagai wujud nyata kehadiran Fatayat NU dalam mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.

“Ketika ada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, Fatayat NU harus hadir, punya empati, dan mampu mendampingi mereka untuk mendapatkan keadilan,” kata Margaret yang juga menjabat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Margaret menambahkan, pembentukan LKP3A bersifat wajib meski masih perlu penguatan secara bertahap, termasuk melalui pelatihan paralegal dan konselor bersertifikasi.

Pilar kelima adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Ia mendorong kader Fatayat NU untuk aktif memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah dan syiar nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah.

“Kalau belum bisa masuk televisi, jangan putus asa. Ramaikan media sosial dengan dakwah, pandangan keislaman, serta kegiatan dan program Fatayat NU,” tandasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pemerintahan, Politik

Ubah Paradigma Politik Perempuan Hanya Jadi Lumbung Suara

Lingkar.co – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyatakan bahwa keterlibatan perempuan adalah pilar utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Makanya ia ingin mengubah paradigma perempuan hanya di barisan penonton atau sekadar target perolehan suara.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon ingin memastikan perempuan hadir sebagai aktor intelektual yang mampu mewarnai arah kebijakan daerah. Sebab, menurutnya, perspektif perempuan membawa sentuhan empati yang kuat terhadap isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, hingga ekonomi mikro yang menjadi urat nadi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU. Acara ini membuktikan komitmen kita bersama untuk membedah peran perempuan, bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar utama demokrasi,” kata Farida forum penguatan Perempuan dalam Konstelasi Politik Indonesia yang digelar di KPU Kota Cirebon, Selasa (30/12/2025).

“Kita tidak lagi bisa memandang keterlibatan perempuan hanya dari sisi kuantitas atau sekadar pemenuhan kuota 30 persen pada daftar calon legislatif,” sambungnya.

Sejalan dengan hal itu, Farida menekankan pentingnya keterwakilan substantif. Ia menyadari bahwa hambatan kultural dan stereotip gender masih menjadi tantangan nyata. Namun, ia optimis bahwa melalui forum seperti ini, perempuan Kota Cirebon dapat menuntun arah pada kebijakan publik yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput.

“Politik hari ini membutuhkan sentuhan nilai kemanusiaan dan kejujuran. Saya percaya, jika lebih banyak perempuan cerdas dan berintegritas menduduki jabatan publik, pengambilan keputusan akan lebih berkualitas. Tanpa peran aktif perempuan, demokrasi kita ibarat burung yang terbang dengan satu sayap, ia tidak akan pernah mencapai ketinggian maksimalnya,” ulasnya.

Senada, Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, memaparkan data yang menunjukkan tren positif keterlibatan perempuan di parlemen Kota Cirebon. Berdasarkan catatan KPU, tren perempuan yang menduduki kursi di DPRD Kota Cirebon terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan dari periode ke periode.

“Pada periode 2019-2024, angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Cirebon mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 34 persen. Ini sudah di atas ambang kuota minimal. Bahkan di jajaran eksekutif, Wakil Wali Kota kita saat ini adalah representasi perempuan. Ini menunjukkan keterlibatan unsur perempuan di Kota Cirebon sangat luar biasa,” jelas Mardeko.

Kaderisasi Parpol

Meski demikian, Mardeko memberikan catatan kritis bagi partai politik yang bersiap menyambut kontestasi 2029 mendatang. Ia mengungkapkan, pada masa pendaftaran anggota legislatif, masih ditemukan partai politik yang kesulitan memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar bakal calon.

Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan besar para petinggi parpol untuk melakukan kaderisasi perempuan dalam berpolitik.

“Ini menjadi catatan penting untuk menghadapi Pemilu tahun 2029 mendatang. Kami berharap ke depan, pendaftaran anggota legislatif dari unsur perempuan bisa memenuhi harapan. Fakta di lapangan menunjukkan, semakin banyak perempuan yang mendaftar dan terlibat aktif, kecenderungan keterpilihannya pun semakin tinggi,” ungkapnya.

Melalui kajian ini, Mardeko berharap muncul tokoh-tokoh perempuan baru yang siap membawa perubahan positif dan menjadi bekal bagi para aktivis atau politisi perempuan untuk menyongsong dinamika politik masa depan.

“Tentu dengan cara yang bermartabat, santun, namun tetap kompetitif demi kemajuan Kota Cirebon,” pungkasnya. (*)

Berita, Pemerintahan

Bukan Sekadar Hari Ibu, Tapi Hari Menghormati Peran Perempuan

Lingkar.co – Keterlibatan perempuan dalam membangun kepedulian sosial dan memperkuat hubungan antar komunitas, akan membentuk lingkungan yang inklusif. Perempuan memiliki peran yang besar dalam menciptakan lingkungan yang rukun dan berkelanjutan.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Jawa Tengah Hj Nawal Arafah Yasin, MSI mengatakan hal tersebut saat sambutan Peringatan Hari Ibu (PHI) ke – 97,Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat (19/12/2025) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang.

“Saat perempuan dilibatkan dalam gerakan sosial, ruang komunitas, serta kegiatan yang berbasis gotong-royong, maka terbentuklah lingkungan yang lebih inklusif, peduli dan saling mendukung,” katanya.

Sebagaimana Tema Hari Ibu Tahun ini, “Perempuan Peduli Masyarakat Harmoni”, kata Ning Nawal, sapaan akrabnya, Hari Ibu menjadi momentum untuk memperluas pemahaman masyarakat.

Hari Ibu, kata dia, bukan sekadar ‘Mother Day’ tetapi juga merupakan ‘Indonesia Women’s Day’, atau hari perempuan Indonesia. Hari untuk menghormati serta mengapresiasi peran, andil dan dedikasi perempuan di semua bidang kehidupan serta kesetiaan perempuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu selaras dengan keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 yang menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Yakni, dalam rangka memperingati diselenggarakannya Kongres Perempuan I di Yogyakarta, yang pada tanggal 22 – 25 Desember 1928. Kongres ini diikuti 30 organisasi perempuan, dan menghasilkan keputusan yang sangat penting dan relevan hingga saat ini .

Di antaranya, pembentukan organisasi Federasi Mandiri yang diberi nama Perikatan Perkumpulan Indonesia yang nantinya menjadi cikal bakal dari BKOW. Kemudian menerbitkan surat kabar yang diketuai Nyonya Hajar Dewantara, mendirikan studi found untuk membiayai pendidikan perempuan yang tidak mampu dan memperkuat pendidikan kepanduan putri.

“Hal lainnya adalah mencegah perkawinan anak memperbanyak sekolah-sekolah putri perempuan, bantuan keuangan untuk janda atau perempuan kepala keluarga dan anak-anak serta perlindungan hak-hak istri dalam perceraian,” urai Ning Nawal, yang juga kepanjangan tangan gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, dalam sambutan mewakili Gubernur Jateng Taj Yasin Maemoen, mengemukakan, peran ibu dalam rumah tangga sangat besar. Pada saat ini sudah banyak perempuan yang memiliki karya, termasuk peran dalam menopang ekonomi keluarga.

“Berdasarkan data pelaku UMKM di Indonesia, 64 persen adalah perempuan. Sehingga, jika tema Hari Ibu adalah perempuan peduli, saya yakin, perempuan sudah peduli, dari dulu sangat peduli. Sehingga momentum kali ini menjadi pengingat bagi kita untuk menghargai jasa para ibu,” kata Sumarno.

Perempuan juga memegang peran penting dalam pendidikan anak. Menurutnya, pendidikan terbaik adalah dari keluarga. “Kalau kita ingin Indonesia Emas dengan SDM yang unggul, mari dimulai dari rumah, dari keluarga,” pungkasnya. (*)

Berita, Hukum dan Kriminal, Pemerintahan, Pendidikan

Dukung Kecamatan Berdaya, Ning Nawal Bentuk Relawan Perunggu

Lingkar.co – Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Tengah menggelar Pelatihan Paralegal selama dua hari, 22–23 November 2025, sebagai upaya memperkuat pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah.

Delegasi 50 peserta dari 38 organisasi anggota BKOW nantinya akan dibentuk relawan Pendamping Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (Relawan Perunggu).

Ketua Umum BKOW Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal) mengatakan, pelatihan itu menjadi salah satu program strategis, untuk menjawab tingginya angka kekerasan di Jawa Tengah. Menurutnya, keberadaan paralegal sangat dibutuhkan untuk mendampingi korban di tingkat komunitas.

“Pelatihan ini menjadi jawaban atas isu strategis, terutama tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami melatih paralegal dari 38 organisasi anggota BKOW, karena ini potensi besar,” ujar Ning Nawal, saat Pembukaan Pelatihan Paralegal untuk membentuk relawan Pendamping Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (Relawan Perunggu), di Hotel Siliwangi, Sabtu (22/11/2025).

Dia menjelaskan, para lulusan pelatihan diharapkan dapat memberikan pendampingan dasar, mulai dari informasi hukum, rujukan layanan, hingga dukungan sosial bagi korban di lingkungan masing-masing. Pendampingan tersebut, lanjut Nawal, tidak boleh berhenti pada pelatihan, tetapi harus didukung ekosistem pemulihan yang berkelanjutan.

Istri Wakil Gubernur Jateng ini juga menyoroti pentingnya penguatan budaya yang lebih sadar terhadap isu kekerasan, pembentukan Pos Bantuan Hukum yang sudah diresmikan Kemenkumham di Jawa Tengah, serta pemahaman psikologi dan ketahanan keluarga sebagai bagian dari upaya menyeluruh.

“Ekosistem penanganan harus lengkap, mulai dari layanan hukum, pemulihan psikologis, sampai penguatan keluarga. Semua itu dibutuhkan, agar korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak,” tegasnya.

Sebagai informasi, pelatihan paralegal BKOW Jateng diikuti organisasi yang belum pernah menyelenggarakan kursus paralegal, belum pernah mengikuti pelatihan sejenis, serta organisasi dari sektor eks-karesidenan Semarang.

Keberadaan kader paralegal juga untuk mendukung peran Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) dalam program Kecamatan Berdaya, yang digagas Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pendidikan

Bukan Sekadar Arisan, Ning Nawal Tekankan Peran Krusial Kader PKK dalam Pemberdayaan Keluarga

Lingkar.co – Kegiatan PKK seringkali diasumsikan sebagai arisan, atau kumpul-kumpul para emak. Padahal, banyak hal yang bisa dilakukan kader dan Tim Penggerak PKK bersama masyarakat.

Hal itu ditekankan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal), saat Podcast bersama Jateng Online Radio bertema “PKK Bukan Sekadar Arisan”, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Jateng, Senin (27/10/2025).

Nawal menyampaikan, kegiatan PKK bukan sekadar arisan. Namun, kader PKK memiliki peran krusial dalam pemberdayaan keluarga, melalui berbagai program unggulannya. Seperti, kader PKK turut membantu menguatkan ketahanan keluarga melalui pendampingan terhadap ibu hamil, yang diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan anak.

“Sebelum ibu hamil, kita sudah mempersiapkan bagaimana calon ibu ini menjadi ibu yang kemudian bisa kuat secara lahir batin, sampai dengan kematian ibu dan bayi menjadi urusan PKK juga,” kata istri Wakil Gubernur Jateng tersebut.

Selain itu, TP PKK Jateng juga memiliki program penguatan karakter keluarga, melalui parenting dan pola asuh. Bahkan pihaknya memiliki modul parenting yang dijadikan panduan bagi ibu-ibu dalam mengasuh anak, di tengah pesatnya teknologi digital.

Program lainnya Aku Hatinya PKK (Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman bersama PKK). Fokusnya, mengajak keluarga memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan, menambah pendapatan, serta menciptakan lingkungan yang indah dan nyaman.

“Kita juga banyak melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana memberdayakan ekonomi keluarga, konsen juga terhadap pemberdayaan perempuan sebagai kepala rumah tangga, dengan memanfaatkan potensi daerah,” ungkap Nawal.

Untuk meningkatkan kesehatan keluarga, TP PKK Jateng memiliki program IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) tes sebagai deteksi dini kanker leher rahim. Hal itu diperkuat dengan Layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling), yang menghadirkan dokter spesialis kandungan dan bidan ke masyarakat. Speling merupakan program unggulan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin.

“Dan ibu-ibu ternyata lebih butuh dokter jiwa, psikolog, dan kebanyakan dari mereka itu keluhannya adalah depresi, anxiety (perasaan cemas). Jadi ini juga diturunkan dalam Speling kita,” beber Ketua Tim Pembina Posyandu Jawa Tengah ini.

Dia membanggakan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng yang berhasil menurunkan angka kematian ibu dan balita di Jawa Tengah. Dalam program itu, kader PKK ditugaskan memantau ibu-ibu sejak masa prahamil, kehamilan, hingga nifas.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, hingga Agustus 2025, tercatat 270 kasus kematian ibu dan bayi. Angka itu menurun dari 2024 yang mencapai 427 kasus.

Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng terus diperkuat dengan menginisiasi Kencan Bumil (Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil), yang menyediakan layanan pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk memantau kondisi janin di dalam kandungan.

“Jadi kader PKK ini dia mendampingi, memonitoring bagaimana perkembangan ibu-ibu hamil. Inovasi yang akan kita lakukan kita kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Untuk layanan cek kesehatan gratis itu ada layanan USG di program Kencan Bumil,” tandas Nawal. (*)

Berita, Ekonomi

Kadin Kendal Deklarasi Gerakan Perempuan Untuk Kendal Berdaya

Lingkar.co – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Kabupaten Kendal secara resmi mendeklarasikan gerakan Perempuan untuk Kendal Berdaya dalam Rapat Pimpinan Kabupaten Kadin Kendal 2025 yang digelar di Hotel Sae Inn, Kendal. Deklarasi ini menjadi langkah strategis Kadin Kendal untuk menggerakkan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis perempuan.

Ketua Kadin Kendal, Fransisca Cokro Handoko, menegaskan bahwa program ini akan diwujudkan melalui Kadin Peduli dengan fokus pada pelatihan UMKM bagi kaum perempuan. “Kadin Kendal adalah mitra sejati Pemkab Kendal dalam membangun kemandirian. Setiap program Kadin selalu selaras dengan visi dan misi Pemkab Kendal,” ujarnya.

Selain mendukung UMKM, Kadin Kendal juga mendorong optimalisasi ekspor produk unggulan daerah. Untuk itu, Kadin akan menyelenggarakan pelatihan ekspor bekerja sama dengan Exim Bank, termasuk penyediaan pendanaan bagi pelaku usaha.

Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari Kadin Provinsi Jawa Tengah. Pengurus Kadin Jateng, Cahyanto, menyampaikan bahwa pihaknya terus memotivasi Kadin di seluruh Jawa Tengah, termasuk Kendal, agar mampu memberikan dampak luas bagi perkembangan ekonomi daerah. “Kadin Kendal perlu berkolaborasi dengan Pemda agar visi misi pembangunan daerah dapat berjalan seiring,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kendal, Agus Dwi Lestari, menekankan pentingnya sinergi Kadin dengan pemerintah daerah. Ia menyampaikan, Bupati Kendal memberikan dukungan penuh kepada Kadin untuk menjadi jembatan komunikasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah.

Program Perempuan Berdaya digadang sebagai inovasi Kadin Kendal dalam membangun sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui peran aktif Kadin, lembaga perempuan diharapkan dapat bekerja sama dengan pengusaha dan pemerintah demi kemajuan Kabupaten Kendal. (*)

Penulis: Yoedhi W

Berita, Pemerintahan, Tokoh

Peringati Hari Kartini, Menteri PPPA Dorong Perempuan Lebih Berdaya

Lingkar.co – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa momentum peringatan Hari Kartini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi perempuan di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menjadi inspektur upacara dalam puncak peringatan Hari Kartini ke-145 di Alun-Alun Kabupaten Rembang, Minggu (21/4/2024).

“Apa yang diperjuangkan dan apa yang dicita-citakan Ibu Kartini agar perempuan Indonesia bisa menentukan nasibnya sendiri. Apa yang menjadi impian ibu Kartini, yaitu perempuan Indonesia punya cita-cita dan mampu mewujudkannya,” ungkapnya.

Ia mengatakan RA Kartini sudah banyak berjuang untuk mewujudkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurutnya, tantangan yang dialami Ibu Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan sangat luar biasa. Perjuangan keluar dari belenggu patriarki, harus menjadi semangat generasi penerus menghadapi tantangan saat ini.

“Perempuan harus berdaya secara ekonomi dan ini jadi kekuatan luar biasa karena tantangannya berat untuk menuju kesetaraan,” imbuhnya.

Menurutnya, isu perempuan sangat kompleks dan multi sektoral. Sehingga  sinergi kolaborasi menjadi kekuatan dari isu perempuan yang sangat kompleks agar bisa diselesaikan.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan  perempuan memiliki potensi di setiap bidang. Sehingga perempuan tidak boleh rendah diri.

“Kami bangga (bangga dengan RA Kartini- red), karena sekarang ini kalau bicara kesetaraan gender , mungkin di abad ke – 21 heboh seluruh dunia. Tapi ibu Kartini sejak abad 19 sudah menyuarakan masalah gender dan ini jadi kebanggaan luar biasa bagi perempuan yang hingga kini juga masih terus berjuang dalam hal kesetaraan,” ujarnya.

Bank Indonesia akan terus mendukung kebijakan terkait pemberdayaan perempuan. BI akan mendukung perkembangan UMKM, yang rata- rata dikelola oleh wanita.

“Dari 65 juta UMKM, 60 persennya adalah wanita. Bank Indonesia di Jawa Tengah terus berkolaborasi dengan Pemprov, kementerian dan Pemkab akan bersama- sama mendorong  UMKM , apalagi partisipasi angkatan kerja perempuan di Jateng dan di kabupaten Rembang itu lebih tinggi daripada pria, ” pungkasnya.

Menurutnya akses keuangan perempuan relatif rendah, sehingga  menjadi  perhatian bagaimana mendorong aksesibilitas khususnya pada pembiayaan perempuan.

“Saya juga mengajak ladies banker pimpinan beberapa perbankan dengan concern tinggi pembiayaan untuk perempuan. Harapannya makin terbuka akses keuangan tidak hanya di Rembang Jawa Tengah tapi juga di Indonesia,” tandasnya.

Usai upacara, Menteri PPPA itu berkunjung ke Museum R.A. Kartini dan sejumlah kegiatan lainnya termasuk berziarah ke makam R.A. Kartini di Kecamatan Bulu. (*)

Penulis: Miftahus Salam