Semua tulisan dari Galuh Sekar Kinanthi

Berita, Olahraga

Wakili Indonesia, Dua Atlet PTMSI Rembang Siap Bertanding di Turnamen Internasional

1 Komentar

Lingkar.co – Dua atlet tenis meja binaan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kabupaten Rembang akan mewakili Indonesia, dalam ajang South East Asian Youth Table Tennis Championships 2025 di Jakarta pada April mendatang. Mereka adalah Syifa Aulia (19) dan Herdiansyah Hafidz Maulana (19).

Turnamen tersebut akan mempertemukan atlet-atlet muda dari berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Wakil Bupati Rembang, M Hanies Cholil Barro’ berharap, para atlet dapat memberikan yang terbaik, dan mengharumkan nama Indonesia.

“Adanya atlet PTMSI Kabupaten Rembang yang membela tim nasional di ajang internasional ini, merupakan kebanggaan tersendiri. Prestasi mereka bisa menjadi inspirasi bagi atlet-atlet tenis meja lainnya, maupun para penghobi olahraga ini,” ujar wabup, saat menerima Ketua PTMSI dan kedua atlet tersebut, di rumah dinasnya, Rabu (19/3/2025).

Baca Juga: Pemprov Jateng Raih MCP Tertinggi dari KPK 

Wabup menegaskan, pihaknya mendukung penuh perjuangan para atlet, agar mampu tampil maksimal di kompetisi internasional.

Menurutnya, keikutsertaan dua atlet muda tersebut dalam turnamen internasional, menjadi harapan besar bagi perkembangan olahraga tenis meja di Kabupaten Rembang, serta memacu semangat atlet-atlet muda lainnya untuk terus berprestasi.

“Semoga mereka bisa menunjukkan permainan terbaik dan meraih prestasi. Jika berhasil menjuarai atau mendapatkan peringkat di ajang ini, tentu nama Kabupaten Rembang juga akan semakin dikenal,” tambahnya.

Sementara itu, atlet asal Pamotan, Herdiansyah Hafidz Maulana mengungkapkan, dirinya telah menjalani latihan intensif selama beberapa bulan terakhir, sebagai persiapan menghadapi turnamen ini. Saat ini, dia berlatih rutin di Aula Gereja Katolik Indonesia (GKI) Rembang.

“Di bulan Ramadan ini, porsi latihan kami sedikit dikurangi. Namun, latihan fisik tetap ditingkatkan agar kondisi tubuh tetap prima,” ujarnya.

Berita, Ekonomi

Mendag Sebut Harga Bahan Pokok Relatif Stabil Jelang Hari Raya

Lingkar.co – Menteri Perdagangan Budi Santoso menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dengan kementerian dan lembaga, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis, (20/3/2-25) di Semarang, Jawa Tengah.

Mendag Busan dalam Rakor tersebut menyampaikan, harga-harga bahan pokok secara nasional relatif aman. Menurutnya, harga-harga relatif stabil, terutama untuk momen menjelang Lebaran seperti saat ini.

“Harga-harga saat ini terjangkau, merespons harga bawang merah di Kabupaten Grobongan Rp37.000/kg, (termasuk) murah karena harga acuan Rp41.500/kg. Walaupun sekarang ada kecenderungan agak naik karena kebutuhan meningkat, tapi relatif lebihstabil,” ujar Mendag Busan.

Dalam Rakor, pihaknya juga memaparkan beberapa program sinergi pemerintah dengan pelaku usaha dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran 2025.

Baca Juga: Tekan Inflasi Jelang Hari Raya, Pemkab Rembang Gelar Pasar Murah

Untuk meningkatan konsumsi nasional, program-program ini mencakup pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan.

Program pertama, yaitu Friday Mubarak berupa kolaborasi dengan ritel modern dalam memberikan diskon belanja untuk barang kebutuhan sehari-hari.

Beberapa komoditas yang diikutsertakan, antara lain, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pokok lainnya tergantung ketersediaan masing-masing ritel. Program ini dilaksanakan pada 28 Februari—28 Maret 2025. Diskon pada Jumat, Sabtu, dan Minggu dapat mencapai 40 persen.

Program kedua, yaitu Belanja Online Produk Lokal pada 25 Februari—3 April 2025. Program ini berkolaborasi dengan platform niaga elektronik (e-commerce) untuk menyelaraskan program diskon dan kampanye produk lokal selama Ramadan hingga Idulfitri.

Baca Juga: Gerakan Pangan Murah di Rembang, Paket Sembako Rp 83 Ribu Dijual Rp 60 Ribu

Program ketiga, yaitu Bina Lebaran pada 14—30 Maret 2025 yang berkolaborasi dengan pusat perbelanjaan dan department store.

Program ini memberikan diskon belanja multiproduk seperti makanan, minuman, fesyen, dan elektronik hingga 70 persen kepada konsumen.

“Program-program ini sebenarnya bertujuan untuk meringankan bebanmasyarakat dan mendorong minat untuk belanja, baik itu bahan pangan maupun nonpangan,” kata Mendag Busan.

Turut hadir dalam Rakor ini, yaitu Wakil Gubernur Provinsi Jateng Taj Yasin, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Ekonomi, Highlight

Beredar Temuan Takaran Beras Premium Dicurangi dari 5 Kg Jadi 4 Kg

Lingkar.co – Belum selesai terkait persoalan takaran minyak subsidi Minyakita yang tidak sesuai di berbagai daerah, hingga harga yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Kini kebali muncul kasus kecurangan yang ditemukan pada beras 5 kg, yang disunat menjadi 4 kg.

Informasi soal beras yang tak sesuai takaran beredar dari video di Youtube Short. Dalam video yang viral itu, kemasan yang tertulis yaitu 5 kg, namun ketika ditimbang berat beras hanya 4 kg. Akan tetapi, beras dari video yang viral tersebut bukan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), melainkan beras premium.

Kendati demikian, hal ini juga menimbulkan keresahan hingga membuat masyarakat masyarakat geram. Mengingat beras merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat indonesia.

Baca juga: Disdag Kendal Temukan Minyak Kita Tidak Sesuai Spesifikasi

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Moga Simatupang mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengetahui praktik curang tersebut. Selain itu, kini pihak Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan.

“Sudah, kita sudah dengar. Itu sedang diproses sama Bareskrim Polri,” beber Moga seusai penindakan SPBU nakal di Bogor, Rabu (19/3/2025).

Moga menyebut, praktik kecurangan ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal itu, pelaku usaha wajib menyediakan barang dan jasa yang sesuai ukuran, takaran, serta timbangan.

Pihaknya juga menjelaskan pada UU tersebut mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah yang sebenarnya.

Baca Juga: Sidak MinyaKita di Rembang, Petugas Temukan Produk Kurang 50 ML

“Jika tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah menurut ukuran hitungan yang sebenarnya kan ada sanksinya di situ,” bebernya.

Hingga kini masyarakat masih menanti penanganan yang serius dari pemerintah. Menyusul peringatan Hari Raya Idul Fitri akan tiba dalam beberapa hari mendatang.

Agar masyarakat dapat menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan tenang, tanpa diselimuti keresahan akan banyaknya kecurangan yang terjadi pada beberapa komoditas di pasaran.

Berita, Sosial

Wabup Kendal Tutup TMMD Sengkuyung Tahap 1  Desa Sumberagung Weleri

Lingkar.co – Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi secara resmi telah menutup TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap satu di Desa Sumberagung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, pada Kamis (20/3/2025).

“Dengan adanya program TMMD semoga bisa  menggugah perekonomian  waraga Desa Sumberagung khususnya, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar”, ujar Benny.

Dengan selesainya kegiatan pengecoran jalan melalui kegiatan TMMD ini, Wabup Benny memberikan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jalan yang sudah terbangun agar tetap dalam kondisi baik.

Baca Juga: Mbak Tika Launching Genting untuk Cegah Melonjaknya Anak Stunting di Kabupaten Kendal

Komandan Kodim 0715 Kendal, Letkol Infantri Elly Purwadi mengatakan, bahwa program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan antara TNI dan masyarakat.

“Kegiatan ini sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, dengan  pembangunan jalan sepanjang 550 meter, lebar 3,5 meter, dan tebal 15  sentimeter. Semoga  bisa meningkatkan perekonomian masyarakat”, Jelas  Elly.

Dengan selesainya program TMMD Sengkuyung tahap satu di Desa Sumberagung, Letkol Inf. Elly berharap kedepan pembangunan infrastruktur desa terus berlanjut, demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kendal.

Baca Juga: Disdag Kendal Temukan Minyak Kita Tidak Sesuai Spesifikasi

Highlight, Pemerintahan

Sekda Jepara Edy Sujatmiko Dicopot, Dimutasi Jadi Kepala Diskarpus

1 Komentar

Lingkar.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko dicopot dari jabatannya oleh Bupati Jepara Witiarso Utomo.

Bupati menyebut jika proses mutasi yang dilakukan oleh Pemkab Jepara telah mengacu pada aturan yang berlaku.

Salah satunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 15 Tahun 2019, tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah.

Selain itu, surat Kepala BKN tertanggal 7 Februari 2025 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Jepara.

Serta surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Maret 2025 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemkab Jepara.

Usai dicopot dari jabatan sebelumnya, Edy kini dimutasi menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Jepara.

“Mutasi adalah hal yang wajar dalam birokrasi, guna pembinaan karir dan refreshment. Kita pastikan proses mutasi dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Bupati Jepara, Kamis (20/3/2025).

Diketahui Kursi Kepala Diskarpus Jepara sudah lama kosong, dan hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) serta beberapa nama, seperti terakhir kalinya Sisnanto Rusli.

“Kami berharap semoga kinerja Diskarpus kedepan lebih maksimal, mengingat Diskarpus punya peran penting terkait data yang menjadi elemen penting dalam pemerintahan. Juga terkait upaya mengokohkan budaya literasi di Jepara,” tutup Bupati Jepara.

Berita, Ekonomi, Highlight

Jateng Buka Peluang Investasi, Gubernur Tawarkan Tiga Proyek ke Tiongkok

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi buka peluang investasi, dengan menawarkan tiga proyek ke Tiongkok.

Hal ini disampaikan Gubernur Luthfi saat menerima kunjungan silaturahmi Delegasi Courtesy Call Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok, yang dipimpin Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong pada Rabu (19/3) malam.

“Duta besar Tiongkok berkunjung ke Jateng untuk kedua kalinya. Pekan lalu saya bertemu di Cilacap, dan hari ini langsung ke datang ke kantor. Mereka membawa konsultan, tujuh investor di antaranya Kadin Tiongkok, Perwakilan Bank-Bank Tiongkok, Wakil Presiden Investasi, berikut dengan staf kedutaan,” Ujar Luthfi.

Selain itu, delegasi Tiongkok ini juga menghadiri acara peresmian Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada hari ini.

Dalam kesempatan itu, Luthfi menyampaikan gambaran tentang potensi Jateng, yang siap bekerja sama dengan Tiongkok. Pihaknya juga mengeksplorasi berbagai potensi yang ada, kemudian menarik banyak investor, baik di sektor industri, perdagangan, pariwisata, maupun lainnya.  Dengan demikian, roda perekonomian terus berjalan.

Gubernur Luthfi berharap, pemerintah Tiongkok bisa mengajak para investor yang berasal dari daerahnya untuk menanamkan investasi pada tiga proyek penting di Jateng. Meliputi, pengelolaan sampah yang terintegrasi, pendirian rumah sakit berskala internasional, dan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di Pantai Utara (Pantura).

Luthfi menekankan akan memberikan jaminan keamanan dan kemudahan kepada para investor, untuk berinvestasi di Jateng, lantaran pihaknya ingin industri di Jateng maju seperti sejumlah provinsi di Tiongkok.

Baca Juga: Ahmad Luthfi Pastikan Jalan Mulus Saat Arus Mudik dan Balik

Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong mengatakan, akan ada banyak kesepakatan lagi yang bisa dicapai di masa mendatang.

“Kami telah mencapai kesepakatan, terutama tentang agenda peresmian KEK di Batang, kami akan mendatangkan semakin banyak investor ke Indonesia, terutama Provinsi Jateng,” ungkapnya.

Menurutnya Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi besar dari Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, sehingga nvestasi dari Tiongkok di Indonesia kini telah membuahkan pembangunan ribuan proyek.

Dalam hal permintaan investasi di Jateng, Wang akan mengikuti dan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan dari Provinsi Jateng. Pihaknya ingin terus meningkatkan kerja sama dengan Indonesia, terutama Jateng.

Baca Juga: Ahmad Luthfi Pastikan Harga Pangan di Jateng Terjaga Selama Ramadan

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Sakina Rosellasari, menambahkan, Tiongkok merupakan negara dengan investasi besar di Jateng. Dari seluruh nilai investasi sebesar Rp88,44 triliun pada 2024, sebanyak 16 persen berasal dari investor dari Tiongkok.

Sejumlah sektor usaha dari investasi Tiongkok di Jateng pada 2024, di antaranya, industri tekstil dengan jumlah 49 persen, karet dan plastik sebesar 15 persen, barang dari kulit dan alas kaki 10 persen, perdagangan dan reparasi sebesar 3 persen, industri kayu 3 persen, sektor lainnya 20 persen.

Highlight, Pemerintahan

Pemprov Jateng Raih MCP Tertinggi dari KPK 

1 Komentar

YOGYAKARTA, Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah raih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas prestasinya menjadi provinsi dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi.

Penghargaan tersebut diserahkan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, saat Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Wilayah DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, Rabu (19/3).

Wagub Taj Yasin yang akrab disapa Gus Yasin ini menyampaikan, nilai MCP Pemprov Jateng dari tahun ke tahun, terus mengalami peningkatan. Pada 2024 angkanya mencapai 95,56, atau mengalami peningkatan dibandingkan pada 2023 yang tercatat 90,80.

“Ini membuktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke (tingkat) kabupaten/ kota, kita jalankan,” ucap Gus Yasin

Baca Juga: Digadang Maju Caketum PPP, Begini Tanggapan Gus Yasin

Diketahui MCP merupakan program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK, dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Ada delapan area yang diintervensi MCP KPK. Yakni, perencanaan, penyusunan anggaran, pelayanan publik, dan penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Area MCP berikutnya adalah pengadaan barang/jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita perkuat di administrasi pengadaan barang dan jasa (APBJ). Kita tidak mau bermain-main. Bupati, wali kota, gubernur itu benar-benar harus punya integritas yang tinggi,” tegasnya.

Gus Yasin mengapresiasi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng dan kabupaten/kota, karena terus menjaga tren positif dalam hal integritas.

Baca Juga: Pastikan Data Penerima Bansos Akurat, Gus Yasin Bahas Peran DTSEN dengan BPS dan Dinsos

“Insyaallah ke depan kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai, dan bisa kita tingkatkan,” tandasnya.

Selain Pemprov Jateng, ada tiga Pemkab di Jawa Tengah yang menerima apresiasi serupa, yakni Sragen, Batang, dan Wonogiri. (Humas/Keeana, Lingkar.co)

Highlight, Pemerintahan

DPR RI Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-Undang

JAKARTA, Lingkar.co – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU), pada Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPR RI, Jakarta Kamis (20/3) siang.

Rapat Paripurna pengesahan RUU TNI ini dipipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang tururt didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Sebanyak 293 anggota dewan serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga turut hadir dalam rapat paripurna ini.

“Kami minta persetujuan fraksi-fraksi dan anggota, apakah Rancangan Undang-undang TNI bisa disetujui menjadi undang-undang?” kata Ketua DPR Puan Maharani dihadapan peserta rapat paripurna.

“Setuju!!” jawab ratusan peserta rapat.

“Terima Kasih” ucap Puan Maharani sembari mengetok palu.

Terdapat sejumlah pasal yang diubah dalam RUU TNI yang menyangkut tugas dan kewenangan pokok TNI, seperti:

Pada Pasal 7 RUU TNI

Mengatur operasi militer selain perang atau OMSP menambah dua kewenangan TNI dari semula 14 item menjadi 16. Diantaranya membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Pasal 47 RUU TNI

Mengatur penambahan lima instansi yang bisa diduduki prajurit aktif, sehingga jumlahnya jadi 14 dari sebelumnya hanya sembilan. Diantaranya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer).

Pasal 53 draf RUU TNI

Mengatur tentang perubahan usia pensiun. Pada usia 55 tahun menjadi maksimal usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama TNI. Lalu, perwira pertama hingga menengah sampai pangkat kolonel pensiun pada usia 58 tahun.

Ketentuan usia pensiun yang variatif mulai berlaku pada perwira tinggi. Perwira tinggi bintang 1 usia maksimal pensiun pada 60 tahun. Kemudian, perwira tinggi bintang 2 usia maksimal pensiun pada 61 tahun. Perwira bintang 3 usia maksimal pensiun pada 62 tahun.

Paling tinggi adalah perwira bintang empat alias jenderal, batas usia maksimal pensiun pada 63 tahun dengan klausul dapat diperpanjang maksimal dua kali dalam setahun sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan presiden.

RUU TNI turut mengatur perwira yang sudah memasuki masa pensiun dapat direkrut menjadi perwira komponen cadangan (Komcad) dalam rangka mobilisasi jika memenuhi syarat.

Meski resmi disahkan, beberapa tagar #TolakRUUTNI masih digaungkan masyarakat Indonesia di sejumlah media sosial. Aksi demonstrasi dari masyarakat sipil dan mahasiswa juga turut digelar didepan Gedung Parlemen mengiringi disahkannya RUU TNI ini menjadi Undang-Undang. (Keeana/Lingkar.co)