Iklan

ATI Beberkan Dua Hambatan Penerapan Pembayaran Tol Tanpa Henti

Inti berita

Penerapan sistem pembayaran tol tanpa berhenti atau nirsentuh di Indonesia hingga kini belum terealisasi. Padahal wacana transaksi tol nirsentuh sudah…

ATI Beberkan Dua Hambatan Penerapan Pembayaran Tol Tanpa Henti
Ilustrasi bayar tol tanpa berhenti. (dok Istimewa)

Penerapan sistem pembayaran tol tanpa berhenti atau nirsentuh di Indonesia hingga kini belum terealisasi. Padahal wacana transaksi tol nirsentuh sudah mengemuka sejak enam tahun lalu. Asosiasi pengusaha jalan tol menyebut ada sejumlah kendala utama dalam pelaksanaan sistem tersebut.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema Multi Lane Free Flow (MLFF). Sistem ini akan menggunakan teknologi GNSS atau Global Navigation Satellite System sehingga tidak lagi membutuhkan gerbang tol untuk bertransaksi. Namun sampai sekarang implementasinya belum berjalan.

Plt. Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Kristianto menyebut ada persoalan mendasar yang sulit dipenuhi badan usaha jalan tol (BUJT) terkait MLFF. Salah satunya berpotensi menimbulkan gagal bayar ke perbankan.

"Jadi seperti kita ketahui bersama, sebagaimana yang kami terima di dalam rencana proses pelaksanaan MLFF ini, di mana jika MLFF ini dilaksanakan, maka pemerintah akan membentuk BUP, Badan Usaha Pelayanan. Badan Usaha Pelayanan ini akan melakukan proses pengumpulan (transaksi) tol. Dan untuk hal tersebut maka BUP ini akan mengambil alih hak pengumpulan tol BUJT," kata Kristianto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Senin (13/07/2026).

"Di sisi lain seperti kita ketahui bersama BUJT ini sebagai investor, hanya mempunyai hak pengumpulan tol saja. Dan hak pengumpulan tol ini saat ini sudah menjadi kolateral bagi kami kepada lender, sehingga kalau hak pengumpulan tol in dicabut oleh pemerintah, diberikan kepada BUP, maka secara otomatis kami akan mengalami default (gagal bayar) terhadap bank. Ini yang kami juga sangat sulit sekali menyampaikan kepada para lender dan para investor kami," ujarnya.

Kendala kedua berkaitan dengan akurasi pencatatan transaksi tol. Kristianto mengatakan, sistem pengumpulan transaksi saat ini untuk pengembalian investasi BUJT sudah memiliki tingkat akurasi hampir 100 persen.

"Sementara secara teknis, disclaimer dari RITS (PT Roatex Indonesia Toll System), perusahaan pelaksana MLFF) yang telah disampaikan kepada kami waktu itu, akurasi mereka hanya 94 persen. Sehingga kami belum bisa mendapatkan jawaban atas selisih yang 6 persen tersebut jika kemudian sistem yang dibawa RITS tersebut diadopsi. Karena mereka menggunakan sistem GNSS," katanya.

"Perlu kami sampaikan, kita sudah berkenhendak untuk memutuskan menggunakan MLFF ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pemakai jalan. Secara internal para BUJT sudah bisa melaksanakan ini secara internal. dengan akurasi dan teknologi yang ada pada kami saat ini," pungkasnya.

Bagikan artikel ini

Sebarkan ke teman atau simpan tautannya.

Berita terkait

Rekomendasi untuk kamu