Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada hari ini. Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyebut Raja Juli berhalangan karena sedang menunaikan ibadah umrah.
"Beliau izin menunaikan ibadah umrah," kata Alex kepada wartawan, Selasa (14/07/2026).
Rapat kerja yang dipimpin Alex itu berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Dari Kementerian Kehutanan, rapat diwakili oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
"Kami meminta persetujuan anggota agar rapat ini kami buka dan bersifat terbuka untuk umum, serta Menteri diwakili oleh Wakil Menteri Kehutanan. Bisa disetujui?" tanya Alex saat membuka rapat.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Agenda rapat membahas anggaran Kementerian Kehutanan serta sejumlah isu aktual di sektor kehutanan. Dalam pemaparannya, Rohmat menyampaikan kesiapan pemerintah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) imbas fenomena El Nino 2026-2027.
Rohmat menyebut hingga 15 Juli 2026 terpantau 1.007 titik panas berdasarkan data Satelit Terra dan Aqua milik NASA serta MODIS. Angka itu naik sekitar 205 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 yang tercatat 330 titik panas.
"Pemantauan hotspot hingga 15 Januari 2026, berdasarkan pemantauan Satelit Terra, Aqua dari NASA, dan MODIS, terpantau 1.007 hotspot. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025, yang tercatat 330 hotspot, atau naik sekitar 205 persen, yang ini harus menjadi kewaspadaan dari kita bersama," ujarnya.
Selain itu, Rohmat menyampaikan luas area karhutla dari Januari hingga 31 Mei 2026 mencapai 81.077 hektare. Sebanyak 53 persen kebakaran terjadi di kawasan hutan dan 47 persen di luar kawasan hutan.
"Sedangkan jika kita melihat dari jenis tanah, seluas 36.162 hektare atau 55 persennya adalah tanah mineral, sedangkan seluas 44.914 hektare atau 45 persen terjadi pada lahan gambut, terutama di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Riau," paparnya.
Ia mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah penanganan karhutla, mulai dari operasi pemadaman oleh Satgas Darat, operasi modifikasi cuaca di provinsi rawan, hingga penegakan hukum terhadap pemegang izin yang melanggar aturan pencegahan karhutla.
Rohmat juga menyinggung kasus pembunuhan satwa tapir di Mesuji. Ia menjelaskan kondisi hutan yang terfragmentasi akibat perladangan dan pertanian membuat interaksi satwa liar dengan manusia semakin tinggi.
"Kejadian kematian satwa tapir ini terjadi di Hutan Produksi Register 45 yang dikelola oleh KPH Sungai Buaya dan terdapat perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT Silva Inhutani Lampung. Luas Hutan Register 45 adalah 42.762,09 hektare, yang kondisinya sudah terfragmentasi dengan banyaknya perladangan dan aktivitas pertanian dengan menyisakan sedikit tutupan hutan," jelasnya.
"Kondisi ini menyebabkan intensitas interaksi satwa liar dan manusia meningkat. Hal ini ditandai dengan keluarnya satwa tapir dari hutan ke jalan raya," sambungnya.
Dia menyebut empat orang terduga pelaku sudah diamankan dan dua orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Sejumlah barang bukti juga telah disita.
"Tim BKSDA berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Kabupaten Mesuji mengamankan 4 orang terduga pelaku dan 2 orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang atau DPO," ujarnya.
