Cara masyarakat membelanjakan uangnya kini mulai berubah. Terjadi pergeseran pola belanja dari kebutuhan berbasis rumah dan kegiatan seremonial menuju barang, jasa, serta keperluan personal yang lebih relevan dan mendesak.
Pergeseran pola belanja ini tecermin dalam persentase pengeluaran rata-rata per kapita barang bukan makanan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Belanja bukan makanan meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga; barang dan jasa; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; barang-barang tahan lama; pajak dan asuransi; serta keperluan pesta dan upacara.
BPS mencatat, pada 2025 rata-rata porsi belanja barang bukan makanan sebesar 50,58 persen dari total pengeluaran, sementara sisanya untuk makanan 49,42 persen. Secara agregat porsi belanja makanan dan bukan makanan ini hampir sama dan tidak menunjukkan perbedaan signifikan selama periode 2019-2025.
Namun secara agregat relatif sama, pola belanjanya yang cenderung berubah. Porsi pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga trennya cenderung menurun dalam empat tahun terakhir. Pada 2025 porsinya menjadi 25,41 persen dari total pengeluaran, atau turun 1,33 persen poin dibandingkan pada tahun 2022.
Selain kebutuhan berbasis rumah, porsi pengeluaran kegiatan seremonial juga menurun kendati tidak signifikan, seperti untuk pesta dan upacara. Porsinya turun sekitar 0,15 poin persen menjadi 1,74 persen dari total pengeluaran. Kondisi ini menyiratkan urgensi realokasi belanja ke kebutuhan yang dianggap lebih relevan atau mendesak.
Jika dicermati, pengeluaran untuk barang dan jasa memang meningkat paling tajam (0,77 poin persen), baru kemudian barang tahan lama (0,52 poin persen) dan pakaian (0,14 poin persen). Pada 2025 porsi pengeluaran rata-rata per orang untuk barang dan jasa mencapai 12,79 persen, sementara barang tahan lama 4,02 persen dan pakaian 2,5 persen dari total pengeluaran.
Pergeseran pola belanja
Perubahan pola belanja ini tidak terlepas dari normalisasi konsumsi yang terjadi pascapandemi. Namun, belum cukup untuk menyimpulkan daya beli membaik atau memburuk. Sinyal yang lebih kuat adalah masyarakat kini memang sedang mengubah prioritas belanja bukan semata-mata mengurangi konsumsi.
Pergeseran pola belanja yang terpotret pada tahun lalu itu tampaknya terasa hingga saat ini. Masyarakat cenderung menahan belanja hingga tecermin pada kinerja penjualan ritel nasional yang dirilis Bank Indonesia setiap bulannya. Pada Agustus skor indeks penjualan eceran 224,6 atau hanya tumbuh 0,45 persen dibandingkan pada periode sama tahun 2025.
Kontraksi terjadi di hampir seluruh komponen indeks penjualan ritel, salah satunya bahan bakar minyak (BBM) dan pakaian. Indeks juga merekam penurunan penjualan untuk komponen perlengkapan rumah tangga, yang semakin memperkuat asumsi terjadinya pegeseran pola belanja masyarakat sejak tahun lalu.
Sinyal tekanan daya beli juga mulai merembet ke kelas menengah. Kondisi ini tecermin dalam penurunan pembelian barang-barang bernilai tinggi (big-ticket items), seperti hunian dan kendaraan. Kondisi ini juga menyiratkan kelas menengah turut menahan belanja diskresioner demi mengamankan kebutuhan pokok.
Penjualan properti pada tipe kecil turun 2,88 persen, sementara pada tipe menengah anjlok hingga 10,51 persen. Adapun kinerja penjualan kendaraan juga secara akumulatif selama 12 bulan atau trailing twelve months motor masih tumbuh kendati tidak tinggi, yakni 3,54 persen. Sementara pada mobil masih terkontraksi hingga 8,87 persen.
Di sisi lain, kemampuan masyarakat untuk menabung semakin melemah. Perkembangan proporsi menabung masyarakat kian mengecil pada Agustus menjadi 15,8 persen dibandingkan paruh pertama di kisaran 17,4 persen. Laporan Uang Beredar Bank Indonesia juga mencatat simpanan masyarakat stagnan di 2,8 persen secara tahunan pada Juli.
Sementara pada penyaluran utang jangka panjang, rasio kredit macet dari pinjaman rumah tangga mencapai 2,33 persen dan sudah melampaui kondisi pandemi pada kisaran 2,30 persen. Kredit pemilikan rumah mencatat lonjakan kredit macet tertinggi hingga 3,26 persen. Era suku bunga tinggi membuat debitor kelas menengah menjadi yang paling rentan gagal bayar.