Lingkar.co - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan program Sekolah Rakyat siap menyambut Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027. Berbagai aspek teknis dan operasional kini terus dimatangkan agar seluruh satuan pendidikan dapat beroperasi sesuai rencana.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memimpin rapat persiapan di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (25/6/2026), yang membahas lima aspek utama, yakni sarana dan prasarana, kesiapan peserta didik, kesiapan guru dan tenaga kependidikan, pelaksanaan MPLS, serta dukungan anggaran.
"Kita ingin memastikan tidak ada keterlambatan. Semua harus dipetakan sejak sekarang, mulai dari pembangunan, pengadaan, distribusi perlengkapan sekolah, sampai kebutuhan yang masih kurang," ujar Gus Ipul.
Ia meminta seluruh satuan kerja melaporkan perkembangan pembangunan maupun berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi secara rinci dan tertulis agar kendala dapat diantisipasi sejak awal.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menyampaikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen saat ini masih berlangsung di 93 lokasi.
Meski belum ada satu pun lokasi yang rampung sepenuhnya, sejumlah daerah telah menunjukkan progres pembangunan yang cukup signifikan.
Lima lokasi dengan perkembangan tertinggi saat ini berada di Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan Bengkulu.
Kemensos juga menyiapkan masa transisi dari Sekolah Rakyat rintisan menuju gedung permanen dengan melibatkan sentra dan balai Kemensos di berbagai daerah.
"Tolong dibantu masa transisi dari rintisan ke gedung permanen. Laporkan jika ada pengadaan. Jangan sampai membangun hal-hal yang tidak penting hanya demi mengejar penyerapan anggaran," tegas Gus Ipul.
Selain kesiapan fisik sekolah, Kemensos turut mematangkan proses penetapan peserta didik, terutama di wilayah yang jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas yang tersedia.
Proses seleksi akan dilakukan secara transparan dengan melibatkan pemerintah daerah untuk memverifikasi kondisi sosial dan ekonomi calon siswa.
Menurut Gus Ipul, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan bagi kelompok rentan.
"Kita melihat kebutuhan masyarakat sangat besar. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperluas jangkauan program ke depan," tuturnya.
Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah alternatif bagi anak-anak yang belum tertampung agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
Kemensos saat ini juga mempercepat proses rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan lainnya.
Seluruh proses penempatan personel ditargetkan selesai sebelum MPLS dimulai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sejak hari pertama sekolah.
Untuk pelaksanaan MPLS, Kemensos menegaskan kegiatan harus bersifat edukatif, ramah anak, dan bebas dari praktik kekerasan.
"Tujuan MPLS adalah mengenalkan lingkungan sekolah dan membangun semangat belajar. Jangan ada kekerasan fisik maupun kegiatan yang memberatkan siswa," kata Gus Ipul.
Ia menambahkan banyak siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga dengan tingkat kerentanan tinggi sehingga pendekatan yang digunakan harus humanis dan menyenangkan.
Dalam rapat yang sama, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melaporkan hasil koordinasi lintas kementerian yang dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Menurut Agus Jabo, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kerapian siswa Sekolah Rakyat.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertahanan akan mendukung program tersebut melalui penugasan taruna di setiap Sekolah Rakyat.
Sebanyak lima taruna akan ditempatkan di masing-masing sekolah untuk membantu pembinaan karakter dan kedisiplinan peserta didik. Sekitar 1.000 taruna dijadwalkan mulai bertugas pada awal Agustus 2026 selama kurang lebih satu pekan.
"Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat. Karena itu, Kementerian Pertahanan akan membantu melalui penugasan taruna," ujar Agus Jabo.
Kemensos menargetkan seluruh Sekolah Rakyat siap menyelenggarakan MPLS secara serentak pada (14/7/2026), sehingga para siswa baru dapat memulai tahun ajaran dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung proses pendidikan mereka.
