Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap dapur penyedia makanan diwajibkan memiliki Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS).
Kepala BGN Sudaryono menegaskan kepemilikan SLHS menjadi syarat mutlak bagi dapur penyedia makanan MBG. Ketentuan tersebut diterapkan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat aman dikonsumsi.
Sudaryono mengatakan pengetatan standar bukan bertujuan mempersulit mitra penyedia makanan. Menurutnya, aturan tersebut dibuat untuk mencari jalan terbaik dalam menjamin keselamatan penerima manfaat.
"Intinya begini, saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik. Tapi kalau yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf, dengan segala hormat tidak bisa kita teruskan," kata Sudaryono di Semarang.
Ia mencontohkan dapur yang berada di lokasi dengan kondisi lingkungan tidak higienis tidak akan lolos verifikasi kelayakan. Salah satunya dapur yang berdampingan langsung dengan kandang ayam atau area lain yang berpotensi mencemari makanan.
Dapur Tak Higienis Berisiko Ganggu Keamanan Pangan
Sudaryono menilai standar kebersihan dan sanitasi menjadi bagian penting dalam mencegah kontaminasi pangan. Hal tersebut berkaitan langsung dengan keamanan dan kesehatan penerima manfaat program MBG.
"Kalau dapurnya misalnya di sebelahnya ada kandang ayam, atau di sebelahnya ada hal lain yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf tidak bisa dipaksakan. Karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan, kesehatan, serta nyawa seseorang penerima manfaat kita," tegasnya.
Melalui penerapan SLHS dan proses verifikasi yang lebih ketat, BGN memastikan proses penyediaan makanan MBG memenuhi standar keamanan pangan.
Pengawasan tersebut mencakup rantai penyediaan makanan, mulai dari proses pengolahan di dapur hingga makanan siap disantap penerima manfaat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN menjaga pelaksanaan program MBG agar berjalan aman dan berkelanjutan, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. ***
