Lingkar.co - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyebut masa libur sekolah akan dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Bakom Muhammad Qodari mengatakan operasional SPPG untuk sementara dihentikan selama libur sekolah berlangsung. Jeda tersebut dinilai menjadi kesempatan yang tepat bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meninjau berbagai aspek layanan secara komprehensif.
"Karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Qodari, proses evaluasi yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi fasilitas dapur, proses pengolahan makanan, penerapan standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas bahan pangan yang digunakan.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penerapan sistem penilaian atau grading bagi setiap SPPG. Melalui mekanisme tersebut, kualitas layanan masing-masing dapur MBG akan diklasifikasikan dalam beberapa kategori yang berpengaruh terhadap besaran insentif yang diterima.
"Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama," terangnya.
Selain evaluasi kualitas layanan, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat tata kelola program MBG. Di antaranya melalui moratorium pembangunan SPPG baru serta penghitungan ulang skema insentif bagi pengelola dapur MBG.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional akan melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG selama masa libur sekolah. SPPG yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) akan ditutup.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan standar keamanan pangan, mutu layanan, serta tata kelola program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa setelah data penerima manfaat dipastikan akurat, BGN akan melakukan penataan ulang mekanisme insentif. Besaran insentif nantinya akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta sejumlah indikator lain, termasuk kualitas makanan yang disajikan.
Agustina juga mengungkapkan adanya kemungkinan penggabungan sejumlah SPPG dalam rangka penyesuaian atau refocusing program. Langkah itu dilakukan bersamaan dengan penetapan skema insentif baru bagi masing-masing dapur MBG.
