Lingkar.co - Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut meski sempat diterpa sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Evaluasi akan difokuskan pada dapur penyedia yang bermasalah, bukan menghentikan program secara keseluruhan.
Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti saat kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/6/2026).
Ia menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan MBG masih sangat tinggi. Dari total 53,5 juta peserta didik di Indonesia, sekitar 43,4 juta siswa atau 80,94 persen saat ini menjadi penerima manfaat program tersebut.
"Sebagian besar murid mengharapkan program ini tetap dilanjutkan," ujar Abdul Mu'ti.
Menurut dia, pemerintah kini memiliki basis data penerima yang lebih akurat setelah data MBG terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Integrasi tersebut memungkinkan penyaluran bantuan dilakukan lebih terukur dan tepat sasaran.
Seiring penataan program, katanya, pemerintah juga membuka peluang perubahan pola pelaksanaan. Tidak semua sekolah akan otomatis menjadi penerima MBG. Sekolah dengan tingkat kebutuhan yang lebih rendah berpotensi tidak lagi menjadi prioritas, sementara sekolah yang siswanya dinilai lebih membutuhkan akan didahulukan.
Selain itu, pemerintah tengah mengkaji pelibatan kantin dan dapur sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Skema tersebut akan melengkapi peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program.
"Kantin atau dapur sekolah bisa dilibatkan, tetapi tetap dalam koordinasi dan pengawasan Badan Gizi Nasional," katanya.
Abdul Mu'ti juga menegaskan insiden keracunan makanan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan MBG. Menurutnya, tindakan yang tepat adalah mengevaluasi dan menindak penyedia makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
"Kalau ada keracunan, yang dihentikan adalah dapur yang tidak benar untuk dievaluasi. Yang sudah baik tetap berjalan. Bahkan yang tidak memenuhi standar bisa dicabut izin operasionalnya," tegasnya.
Ia menilai MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program tersebut tidak hanya mendukung proses belajar siswa, tetapi juga memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi sejak dini.
"Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat dan kuat. Karena itu, pembangunan generasi tidak cukup hanya melalui pendidikan akademik, tetapi juga melalui pemenuhan gizi yang baik," ujarnya. (*)
