Lingkar.co - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak menerbitkan izin impor beras medium sepanjang tahun 2025 karena ketersediaan cadangan pangan nasional berada dalam kondisi surplus. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras.
"Tapi yang terpenting tahun 2025 tidak ada keluar izin impor beras medium," tegas Amran Sulaiman usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Amran sebagai respons terhadap sejumlah pihak yang masih mempertanyakan kondisi swasembada beras nasional. Dalam laporannya kepada Presiden, ia memaparkan bahwa stok pangan nasional per Juni 2026 berada pada level yang sangat memadai.
Amran menjelaskan, cadangan beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton dan dinilai dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Besarnya stok tersebut bahkan membuat Perum Bulog harus menambah kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang karena fasilitas yang dimiliki saat ini tidak lagi mencukupi.
"Kapasitas Bulog hanya 3 juta ton, tapi stok kita 5,2 juta ton. Artinya Bulog hari ini menyewa gudang 2,2 juta ton," ungkap Amran.
Selain cadangan yang tersimpan di gudang Bulog, pemerintah juga mencatat potensi produksi dari tanaman padi yang masih berada di lahan atau standing crop dengan estimasi mencapai 10 hingga 11 juta ton.
Sementara itu, cadangan beras yang berada di sektor hilir, termasuk rumah tangga, hotel, dan restoran di berbagai daerah, diperkirakan mencapai 12,5 juta ton.
Berdasarkan akumulasi seluruh cadangan tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan konsumsi beras nasional dapat terpenuhi dengan aman hingga 10 sampai 11 bulan mendatang.
Amran menambahkan, kondisi surplus beras saat ini turut memperkuat kinerja sektor pertanian nasional. Dalam dua tahun terakhir, komoditas beras juga tidak lagi menjadi faktor utama penyumbang inflasi, sehingga memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga pangan dan perekonomian nasional.
