PATI, JAWA TENGAH, Lingkar.co – Pemerintah Desa (Pemdes) Dadirejo berharap adanya salinan berkas kependudukan dari Disdukcapil Pati.
Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan berkas kependudukan yang ada pada Desa Dadirejo.
Kepala Desa Dadirejo menjelaskan, ketika ada berkas yang hilang, kebanyakan warganya sering meminta salinan berkas kependudukan untuk melakukan pengurusan administrasi kepada pemerintah desa.
“Padahal dari pemdes juga tidak memiliki salinan berkas kependudukan, karena tidak lagi memperolehnya dari pusat,” ujarnya.
Lanjutnya, ketika pemdes memiliki hak akses atau kewenangan untuk melakukan pencetakan salinan berkas kependudukan. Tentu pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal.
Pihaknya juga berharap, setidaknya pencetakan salinan KK bisa berlangsung pada kantor kepala desa setempat. Mengingat materi pada KK juga ada pada desa setempat.
“Tetapi karena belum ada fasilitas itu, kami tidak perlu mengarahkan warga yang meminta salinan berkas kependudukan untuk datang ke kantor kecamatan,” imbuhnya.
Selain itu imbuhnya, dengan adanya digitalisasi permohonan berkas kependudukan. Seharusnya data seperti Akta Kematian, juga bisa berlangsung pada pemerintah desa dengan prosedur tertentu.
“Kami hanya memberikan masukan, sebab saat ini untuk penghapusan data warga yang meninggal harus ada permohonan terlebih dahulu dari keluarga yang bersangkutan dalam bentuk Akta Kematian,” terangnya.
Dekatkan Pelayanan Kependudukan
Menanggapi hal itu, Kepala Disdukcapil Pati, Rubiyono menjelaskan, dalam permohonan berkas kependudukan memang harus berlangsung pada kantor Disdukcapil Pati atau pada kantor kecamatan.
Sesuai dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pada BAB III regulasi tersebut tentang Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pasal 64. Point (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) dapat dilaksanakan secara, a. manual; dan/atau, b. daring (online).
Serta point (4) Pelaksanaan pelayanan pelaporan secara daring (online)pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi setiap daerah diatur dalam Peraturan Menteri.
“Meski demikian, kami akan tetap berusaha untuk mendekatkan pelayanan serta kemudahan permohonan berkas kependudukan kepada masyarkaat,” tutupnya.
Penulis: Ibnu Muntaha
Editor: Galuh Sekar Kinanthi
