Lingkar.Co - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan evaluasi terhadap usulan pagu anggaran tahun 2027 dengan meningkatkan alokasi dana untuk sektor energi baru dan terbarukan (EBT).
Menurut Eddy, penguatan anggaran EBT menjadi langkah penting untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
"Kami menyampaikan harapan agar Kementerian ESDM menambah anggaran di sektor EBT. Hal ini tentu untuk menunjukkan keseriusan Indonesia melakukan akselerasi transisi energi," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026), yang membahas usulan pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027.
Dalam rapat itu, Eddy menyoroti besaran anggaran yang dialokasikan untuk sektor EBT yang tercatat sekitar Rp1,5 triliun. Nilai tersebut dinilai masih lebih rendah dibandingkan anggaran sektor minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp11,4 triliun serta sektor ketenagalistrikan yang mencapai Rp10,3 triliun.
Karena itu, ia mendorong Kementerian ESDM untuk meninjau kembali komposisi anggaran agar porsi pendanaan bagi pengembangan energi terbarukan dapat ditingkatkan.
Menurut Eddy, langkah tersebut penting untuk mempercepat proses dekarbonisasi ekonomi nasional sekaligus memperkuat keseriusan Indonesia dalam menjalankan agenda transisi energi.
Di sisi lain, Eddy memberikan apresiasi terhadap fokus kebijakan anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan energi dan pemerataan akses energi bagi masyarakat.
Program-program seperti pembangunan jaringan gas rumah tangga, listrik desa, hingga Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Saya memberikan penghargaan kepada pemerintah khususnya Kementerian ESDM yang memfokuskan anggaran 2027 untuk penguatan ketahanan energi nasional dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor LPG," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperluas akses listrik hingga ke daerah-daerah terpencil melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan program bantuan pemasangan listrik gratis.
"Apresiasi juga kami sampaikan atas komitmen anggaran Kementerian ESDM untuk membangun jaringan listrik desa dan bantuan pemasangan listrik gratis, agar keadilan energi menyentuh masyarakat di seluruh pelosok Nusantara," ujar Eddy.
Menurutnya, keseimbangan antara penguatan ketahanan energi dan percepatan pengembangan energi terbarukan menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus mewujudkan target pembangunan rendah emisi di Indonesia.