Lingkar.co - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai terus mengalami kerugian dan tidak memberikan keuntungan bagi negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam sambutannya, Prabowo mengaku terkejut mengetahui jumlah BUMN beserta anak usahanya yang mencapai lebih dari 1.000 perusahaan ketika awal menjabat sebagai presiden. Menurutnya, saat itu ia memperkirakan jumlah perusahaan pelat merah hanya berkisar 300-an.
"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Mensesneg? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus," ungkap Prabowo.
Prabowo menegaskan langkah rasionalisasi BUMN masih akan berlanjut. Pemerintah, kata dia, menargetkan jumlah perusahaan negara yang akan ditutup mencapai sekitar 700 hingga 800 entitas.
"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," terang Prabowo.
Ia menilai pengurangan jumlah BUMN tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Salah satu sumber penghematan berasal dari berkurangnya beban pembayaran gaji direksi dan komisaris pada perusahaan-perusahaan yang tidak produktif.
"Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris itu 8 kali 200... 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp 50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi minta bonus lagi," sebut Prabowo.
Menurut Prabowo, penutupan perusahaan-perusahaan yang terus merugi merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi sekaligus mencegah praktik penyimpangan dalam pengelolaan badan usaha negara.
"Saudara-saudara sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar, dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," pungkasnya menekankan. ***
