Gerindra Bantu Korban Banjir di Jepara dan Kudus

KUDUS, Lingkar.coPartai Gerindra telah memberikan bantuan kepada sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus.

Bantuan ini diberikan di empat titik, yakni di Desa Dorang Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara serta di Desa Blimbing Kidul, Banget dan Pasuruan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

Bantuan yang diberikan berupa beras, makanan siap saji, makanan bayi, selimut, matras kasur dan peralatan rumah tangga lainnya.

”Saya bekerjasama dengan kementrian sosial memberikan bantuan ini supaya bisa dimanfaatkan di saat-saat banjir seperti ini,” kata Abdul Wachid, Anggota Komisi VIII DPR RI.

Biasanya bantuan diberikan secara beramai – ramai lebih banyak orang. Namun saat ini pemberian bantuan dilakukan secara terbatas karena masih dalam masa pandemi.

“Yang perlu diperhatikan ialah saat pasca banjir. Lantaran banyak lahan pertanian yang rusak serta adanya pelaku usaha kecil yang juga terkena dampaknya,”imbuhnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus Sulistyo Utomom S.E saat menyerahkan bantuan logistik kepada warga Dukuh Goleng, Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Sabtu (2/1). (DOK. LINGKAR.CO)
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus Sulistyo Utomo S.E dan Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Ary Wachid saat menyerahkan bantuan logistik kepada warga Dukuh Goleng, Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Sabtu (2/1). (DOK. LINGKAR.CO)

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kudus sekaligus Ketua DPC Gerindra Kudus Sulistyo Utomo menambahkan, penyaluran bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban para korban banjir.

“Harapan kami banjir segera surut, supaya mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, Gerindra selalu hadir membantu masyarakat saat dibutuhkan. Tidak hanya membantu saat akan Pemilu saja.

”Meski pemilu masih jauh, kita tetap peduli, tidak hanya membantu karena hanya ada pemilu saja,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Ary Wachid mengatakan, ia juga merasa berduka atas musibah ini.


“Kami turut berduka atas musibah ini, saya dan seluruh kader Partai Gerindra siap membantu meringankan beban warga yang terdampak oleh musibah ini,” tegas politisi muda Gerindra ini. (isa/aji)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

Atasi Banjir Tahunan di Jepara, Gus Haiz Koordinasi dengan BBWS dan Seluna Jateng

JEPARA, Lingkar.co – Dalam menghadapi bencana banjir tahunan di Desa Dorang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Haizul Maarif telah berkoordinasi BBWS Kementerian PU dan Seluna Provinsi Jawa Tengah.

Gus Haiz sapaan akrabnya menyatakan, bahwa tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan sekitar Rp 91 milyar, untuk normalisasi sungai SWD1 dan SWD2, dari hulu sampai hilir yang melintasi Kabupaten Kudus, Jepara dan Demak.

“Proyek ini telah berlangsung dan pengerjaannya hingga saat ini, sudah sampai wilayah Kecamatan Nalumsari Jepara.” Jelasnya, Selasa (2/2).

Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Maarif (pakai rompi hitam) saat berkoordinas terkait banjir di Desa Dorang Selasa (2/2). (ISTIMEWA/LINGKAR.CO)
Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Maarif (pakai rompi hitam) saat berkoordinas terkait banjir di Desa Dorang Selasa (2/2). (ISTIMEWA/LINGKAR.CO)

Selain normalisasi sungai, juga akan dibangun sedetan sungai, yang menghubungkan antara sungai SWD1 dan SWD2.

Menurut Gus Haiz, dia meminta masyarakat mendukung proyek tersebut, agar niat pemerintah untuk mengatasi bencana banjir tahunan bisa terealisasi tahun ini.

“Bahkan, juga sudah dianggarkan untuk penggantian 85 palang pintu air otomatis, di sepanjang sungai termasuk di wilayah Nalumsari dan Welahan,” imbuh Politisi Muda dari Fraksi Persatuan Pembangunan ini.

Dalam situasi darurat seperti ini, Gus Haiz meminta petinggi Desa Dorang, untuk segera mendata warganya yang terdampak banjir dan membagikan bantuan yang sudah terkumpul. Agar segera dapat didistribusikan langsung ke warga-warga, yang belum terjangkau lokasinya oleh relawan.

“Dari pantauan kami tadi, masih ada beberapa warga yang belum mau mengungsi ke balai desa Dorang. Hal ini menjadi perhatian kami dan meminta kepada relawan serta pihak BPBD Jepara untuk segera menjangkau mereka dan memberikan logistik yang diperlukan,” tutup Gus Haiz.

Petinggi Dorang Arief Supratiknjo,S.H. mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan Ketua DPRD Jepara. Ia berharap banjir yang terjadi setiap tahun di Kecamatan Nalumsari terutama di Desa Dorang di carikan solusi penyelesainnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif, membatalkan acara kunjungan kerja (Kunker) ke Jakarta yang sudah di jadwalkan oleh DPRD Jepara, Selasa (2/2).

Haizul Ma’arif lebih memilih meninjau langsung lokasi banjir di Desa Dorang Kecamatan Nalumsari dan memberikan bantuan terhadap warga yang rumahnya terendam banjir.

“Tingginya intensitas hujan beberapa hari ini mengakibatkan beberapa desa mendapat limpahan air sungai yang meluap,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif, SH saat meninjau langsung ke lokasi banjir.

(pal/aji)

Batalkan Kunker ke Jakarta, Ketua DPRD Jepara Turun Meninjau Banjir Dorang

JEPARA, Lingkar.coKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Haizul Ma’arif, membatalkan acara kunjungan kerja (Kunker) ke Jakarta yang sudah di jadwalkan oleh DPRD Jepara, Selasa (2/2). Haizul Ma’arif lebih memilih meninjau langsung lokasi banjir, di Desa Dorang Kecamatan Nalumsari dan memberikan bantuan terhadap warga yang rumahnya terendam banjir.

“Tingginya intensitas hujan beberapa hari ini mengakibatkan beberapa desa mendapat limpahan air sungai yang meluap,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif saat meninjau langsung ke lokasi banjir.

Ia beserta rombongan dan Kepala BPBD Jepara Drs. Arwin Noor Isdiyanto, menggunakan perahu karet menyusuri perkampungan warga, dari sore hingga malam dan membagikan langsung ribuan nasi bungkus dan paket makanan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Maarif (pakai rompi hitam) saat memberikan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir di Desa Dorang Selasa (2/2). (ISTIMEWA/LINGKAR.CO)
Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Maarif (pakai rompi hitam) saat memberikan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir di Desa Dorang Selasa (2/2). (ISTIMEWA/LINGKAR.CO)

Ia menambahkan, atas nama DPRD Kabupaten Jepara, kami turut berduka dan prihatin atas musibah ini. Sebagai bentuk kepedulian, kita memberikan sedikit bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.

“Jangan sampai mereka kelaparan karena dari malam sampai pagi ini tidak bisa masak akibat banjir yang menggenangi rumah mereka. Bantuan yang kita berikan berupa nasi bungkus, mie instan, serta roti-roti, karena saat ini yang mereka butuhkan adalah logistik tersebut,” tuturnya.

Dari pantauan Lingkar.co, banjir yang melanda Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara sejak Minggu, 31 Januari 2021, mengakibatkan 1.005 KK yang berada di dukuh Mayong Kidul dan Gempol Tapen terendam. Hal itu membuat Sejumlah warga mengungsi ke rumah warga yang tidak terdampak  banjir di padukuhan lain.

Haizul Ma’arif mengatakan, kejadian ini mengingatkan dia saat kejadian banjir besar tahun 2014 silam.

“Namun kita sebagai wakil rakyat yang dipercaya duduk di DPRD harus bisa mencarikan solusinya agar kedepannya tidak terulang kembali apabila intensitas hujan saat ini cukup tinggi lagi,” imbuh Gus Haiz sapaan Haizul Ma’arif, SH. (pal/aji)

Jateng di Rumah Saja, Apindo Sebut Beri Dampak secara Ekonomi Terhadap Pengusaha

SEMARANG, Lingkar.coAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut bahwa Gerakan Jateng di Rumah Saja tetap akan berdampak terhadap para pengusaha secara ekonomi.

Wakil Ketua Apindo Jawa Tengah (Jateng) Daryanto mengatakan, kapasitas produksi pabrik-pabrik sudah mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

“Meskipun hanya 2 hari, dampaknya secara ekonomi tetap kena,” katanya, Rabu (3/2/2021).

Ia menjelaskan, terdapat pabrik-pabrik yang operasional mencapai enam, bahkan tujuh hari kerja.

“Jika perusahaan-perusahaan diikutkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tentunya akan berdampak terhadap operasional,”imbuhnya.

Padahal, lanjut dia, dengan mengizinkan buruh untuk tetap bekerja dan berada di pabrik merupakan salah satu upaya memgendalikan mobilitas orang.

Meski demikian, ia menilai pengusaha akan tetap upaya pemerintah dalam penuntasan pandemi Covid-19.

Tangkapan layar SE Gerakan Jateng di Rumah Saja. (DOK. LINGKAR.CO)
Tangkapan layar SE Gerakan Jateng di Rumah Saja. (DOK. LINGKAR.CO)

“Kunci untuk mengatasi pandemi ini ialah kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan seluruh daerah di provinsi ini mendukung gerakan Jateng di Rumah Saja, untuk mengurangi jumlah kasus Covid-19.

Gubernur juga meminta masyarakat, untuk aktif berpartisipasi dalam melaksanakan gerakan Jateng di Rumah Saja, yang bakal dilaksanakan pada 6-7 Februari 2021 atau akhir pekan ini. яндекс

Melalui surat edaran, gubernur juga akan meminta restoran, tempat wisata hingga pasar untuk tutup selama dua hari tersebut, namun pelayanan umum, seperti kesehatan dan transportasi publik tetap beraktivitas dengan pengetatan protokol kesehatan. (ara/aji)

Sumber Koran Lingkar Jateng

Dewan Soroti Kebijakan Gerakan Jateng di Rumah Saja Gagasan Ganjar Pranowo

SEMARANG, Lingkar.co– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Ida Nurul Farida menyoroti kebijakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tentang Gerakan Jateng di Rumah Saja.

Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kebijakan tersebut harus jelas untuk siapa. Kalau ditujukan bagi pekerja harian tentu akan sangat berdampak bagi perekonomian mereka.

“Kalau bagi pekerja harian tentu kasian dengan kebijakan ini. Sedangkan untuk pegawai kantor jelas itu hari libur. Jika untuk para wisatawan, atau yang biasa mengisi liburan dengan jalan-jalan, nah itu saya setuju,” katanya kepada lingkar.co Rabu (3/2/2021).

Sementara itu, jika kebijakan tersebut untuk pekerja harian seperti petani, pedagang tentu sangat menyusahkan. Apalagi, bagi yang selama ini bisa menjaga protokol kesehatan dan tidak berkerumun.

“Tentu kasian dengan kebijakan tersebut. Kecuali pemerintah menyiapkan logistik untuk warga yang memang tidak bisa makan kalau tidak kerja pada hari itu,” tegasnya.  

Di sisi lain, Ida juga menyoroti tentang efektifitas kebijakan dua hari di rumah tersebut terhadap penurunan angka covid-19.

”Kalau memang mau sungguh-sungguh untuk mengendalikan penyebaran covid-19 mestinya 14 hari, tidak hanya 2 hari. Tapi tentu itu membutuhkan kesiapan dan kedisiplinan semua pihak. Terutama pemerintah untuk bisa menjamin kelangsungan hidup warga yang kurang mampu bila pemberlakuan lockdown 14 hari,” urainya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada PPKM Tahap II di Jateng.

Dalam surat yang ditujukan ke Walikota/bupati Se-Jateng, meminta untuk menerapkan Gerakan Jateng di Rumah Saja selama dua hari mulai Sabtu-Minggu (6-7/2/2021).(lut)

Gubernur Ganjar Pranowo Akui PPKM di Jateng Gagal

PATI, Lingkar.coGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan PPKM jilid 2 yang memasuki pekan ketiga tidak efektif bahkan gagal. Hal ini karena masih adanya peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Gubernur Ganjar Pranowo mengungkapkan hal tersebut saat rapat koordinasi bersaam Bupati Pati bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah belum lama ini. Acara melalui video conference ini membahas mengenai pencapaian penanganan Covid-19 di Jawa Tengah.

Lebih lanjut Ganjar mengatakan, untuk menekan kasus penyebaran tersebut, pihaknya mengusulkan suatu langkah konkrit. Salah satunya melaluipemberlakuan Jawa Tengah di rumah.

Yaitu dengan mewajibkan masyarakat di rumah selama dua hari yakni hari Sabtu-Minggu. Nantinya pemberlakuan ini akan dipantau langsung oleh kepala daerah.

“Nanti bahas bersama-sama, integrasi di wilayah-wilayah, judulnya Jawa Tengah Di Rumah. Nanti bagaimana itu, apakah satu hari atau dua hari, kita tunggu para kepala daerah dan forkopimda di wilayah-wilayah,” ujar Ganjar.

Meski PPKM dinilai gagal, saat ditemui usai rapat tersebut, Bupati Pati Haryanto, menyatakan bahwa hasil evaluasi PPKM di Kabupaten Pati justru menunjukkan adanya penurunan kasus Covid-19.

Hal ini terlihat dari angka kematian, terkonfirmasi, suspek, dan lainnya yang cenderung mengalami penurunan. Selain itu, Kabupaten Pati yang sebelumnya zona merah kini beralih menjadi zona oranye.

Terkait pelaksanaan Jawa Tengah Di Rumah, beliau masih menunggu regulasi dari provinsi untuk bisa memproses kebijakan tersebut di Kabupaten Pati.

“Kita masih menunggu regulasi, setelah ada regulasi, akan kita rapatkan lagi. Paling tidak harus ada dukungan semua pihak,” jelas Bupati menanggapi imbauan dari Gubernur Jateng.(dha/lut)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

Gerakan Jateng di Rumah Saja, Sukirman: Jangan Sampai Terkesan Diskriminatif

SEMARANG, lingkar.co – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sukirman menaggapi gerakan Jateng di Rumah Saja gagasan Gubernur Ganjar Pranowo. Kebijakan tersebut rencananya berlangsung mulai Sabtu hingga Minggu (6-7/2/20201).

Menurutnya, pemerintah wajib memberikan solusi nyata jika masyarakat harus di rumah selama dua hari. Apalagi bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari berjualan setiap hari.

“Ekonomi masyarakat yang berjualan di pasar ataupun seterusnya juga wajib ada perhatian. Diberi bantuan sosial secara cukup dan tepat sasaran. Saya yakin dinas pasar juga memiliki data itu,” ujar Sukirman.

Selain itu, pihaknya menakankan jika pelaksanaan kebijakan tersebut jangan sampai terkesan diskriminatif. Sehingga petugas harus melakukan tindakan tegas terhadap warga yang melanggar.

“Restoran besarpun harus tutup. Semua sama. Supaya kebijakan ini tidak membingungkan masyarakat, dan tidak dinilai diskriminatif,” tegasnya.

Sukirman juga melibatkan segenap perangkat pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan untuk juga ikut mengontrol di desa ataupun kelurahan masing masing.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, program Jateng di Rumah Saja sebenarnya baru ada pemabahasan dari berbagai pihak. Dengan harapan pelaksanaannya bisa berjalan lancar.

“Sebelum pelaksanaan program juga perlu banyak sosialisasi untuk memberitahu tentang program ini, dan menciptakan kebiasan baru masyarakat. Agar ketika program sudah berlaku, masyarakat terbiasa dan tidak akan keluar bila tidak ada kepetingan yang sangat mendesak. Apalagi sekedar untuk tujuan hiburan saja,” ujarnya.(ito/lut)

Pedagang Pasar Pagi Keluhkan Kebijakan Gerakan Jateng di Rumah Saja

SEMARANG, lingkar.co – Sejumlah pedagang di Pasar Pagi area Stadion Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah mengeluhkan adanya pemberlakuan Gerakan Jateng di Rumah Saja pada Sabtu-Minggu (6-7/2/2021). Meski begitu, para pedagang tetap mematuhi kebijakan tersebut jika memang sudah final.

Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Stadion Diponegoro Rino mengatakan, sudah ada surat perintah untuk tidak menggelar pasar pagi yang biasanya setiap Minggu.

Pihaknya menuturkan bahwa sudah memberi informasi kepada para PKL di wilayah tersebut untuk tidak berjualan selama program Jateng di Rumah Saja dilaksanakan.

“Sudah kami sosialisasikan secara lisan ke teman-teman PKL. Nanti juga kami ada pengumuman di media sosial,” katanya Rabu (3/2/2021).

Rino menjelaskan, dengan adanya kebijakan tersebut tentu membuat omsetnya berkurang drastis. Meski begitu, jika kebijakan Jateng di Rumah Saja sudah final, para pedagang akan mendukung.

“Dengan harapan kebijakan tersebut juga efektif menekan angka covid-19,” tambahnya.

Sebelumnya, melalui Surat Edaran, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepala daerah mendukung Gerakan Jateng di Rumah Saja pada tanggal 6-7 Februari mendatang. Pemerintah menghimbau agar masyarakat meminimalisir kegiatan di luar rumah. Selain itu, pusat perbelanjaan, tempat wisata, serta pusat keramaian tutup selama dua hari.

Menurutnya, para PKL sudah melakukan inovasi selama pandemi seperti memanfaatkan platform online untuk berjualan. Namun hal tersebut rupanya kurang efektif.

Pedagang mengeluhkan omzet terus menurun selama masa pandemi karena minat beli masyarakat mulai menurun.

“Jelas berpengaruh ya soalnya kan sumber pendapatan terbesar saya dari hasil jualan di pasar pagi. Kalau begini saya bingung harus memikirkan pegawai dan keluarga juga,” ujar Wati, PKL pasar pagi.

Menurutnya, walaupun hanya berjualan di Hari Minggu namun pendapatannya lebih besar daripada berjualan secara online. Karena banyak pelanggannya yang lebih memilih untuk datang ketempat sehingga bisa melihat barang secara langsung.

“Harapannya agar pemerintah memberikan solusi kepada kami, PKL karena perekonomian kami sangat terdampak,” jelas Wati.(nda/lut)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

Pemkot Semarang Butuh Rp 2,5 Triliun untuk Realisasikan Pengolahan Sampah Jadi Listrik

SEMARANG, Lingkar.co– Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah membutuhkan dana Rp 2,5 triliun guna realisasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Rencananya, pelaksanaan program tersebut di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, nilai investasi untuk proyek PSEL mencapai Rp 2,5 triliun. Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendukung realisasi PSEL Jatibarang dengan menganggarkan Rp100 miliar untuk tipping fee.

“Teralisasinya proyek dengan nilai investasi hingga Rp2,5 triliun ini. Harapannya bisa mengatasi persoalan sampah di Kota Semarang dan Indonesia pada umumnya,” tutupnya.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan, lelang investasi proyek PSEL Jatibarang, terlaksana di tahun 2021. Menurutnya, saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan pihak terkait.

“Lelang ditargetkan dapat dilakukan pada triwulan kedua tahun ini,” kata walikota yang akrab diapa Hendi, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, PSEL Jatibarang mendesak untuk segera terealisasi mengingat volume sampah di Ibu Kota Jawa Tengah ini yang semakin meningkat. Ia menyebut, rata-rata 1.300 ton sampah di Kota Semarang setiap harinya.

Selain itu, lanjut Hendi, PSEL Jatibarang tersebut juga termasuk dalam proyek strategis nasional. “Sebagai bentuk dukungan terhadap realisasi proyek tersebut, kata dia, pemkot bersama DPRD Kota Semarang juga menyiapkan peraturan daerah serta penganggaran,” paparnya.(ris/lut)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

Kabar Politik Terkini dan Terpercaya Indonesia

Exit mobile version