Arsip Tag: Gubernur Jateng

Berita, Ekonomi

Kemiskinan Ekstrem di Jateng Masih Tinggi, Gubernur Dorong Kadin Turun Tangan

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk turut berperan aktif dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Ia menyoroti tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang masih berada di angka 9,39 persen dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penanganannya dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh.

Menurut Luthfi, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi secara bersamaan, mulai dari perumahan, pangan, kesehatan, hingga pendidikan.

“Memerangi kemiskinan itu tidak cukup sandang, pangan, papan saja. Ada kesehatan dan pendidikan. Semua harus kita keroyok bersama,” katanya saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi Kadin Jateng di Hotel Patra Semarang, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan sejumlah program konkret. Di sektor perumahan, sebanyak 17.000 rumah tidak layak huni (RTLH) berhasil diperbaiki sepanjang 2025.

Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintah menggulirkan program Dokter Spesialis Keliling (Speling) guna menjangkau masyarakat desa yang belum mendapatkan layanan medis spesialis.

“Masih banyak warga desa yang belum pernah bertemu dokter spesialis. Maka kami datangkan langsung ke desa,” ujarnya.

Selain itu, Luthfi juga meminta Kadin untuk mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem di seluruh kabupaten/kota.

“CSR harus difokuskan membantu warga miskin ekstrem. Kalau tidak kita keroyok bersama, kondisi akan stagnan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Tengah Harry Nuryanto Soediro menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa Kadin akan berperan sebagai mitra strategis dalam mendorong berbagai program pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

“Kami siap mendukung dan membantu program pemerintah provinsi, termasuk dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Penulis: Putri Septina

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Jateng Tuan Rumah MTQ Nasional, Gus Yasin Siap Sukseskan dan Raih Prestasi

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen sebagai tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Nasional XXXI Tahun 2026. Baik sukses pelaksanaan maupun sukses prestasi.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai membuka Rapat Koordinasi Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten/Kota se Jateng Tahun 2026, di Gradhika Bhakti Praja, komplek Gubernur Jl. Pahlawan Semarang, Selasa, 31 Maret 2026.

Dikatakan Gus Yasin, sapaan akrabnya, komitmen Pemprov Jateng pada penyelenggaraan MTQ Nasional XXXI adalah menyangkut sukses pelaksanaan, dan sukses prestasi. Pemprov sudah melakukan persiapan sejak akhir tahun 2025. Hngga saat ini terus melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait persiapan pelaksanaan event tersebut.

“Kita siapkan semuanya dari awal. Bahkan sejak tahun kemarin rapat-rapat sudah kita lakukan dan saat ini sudah masuk ke tahapan-tahapan teknis. Kita harus menunjukkan sukses pelaksanaan kita juga sukses prestasi,” ujarnya.

Tahapan persiapan yang dilakukan, antara lain penyiapan maskot, logo, tema, serta pelaksanaan rapat koordinasi dengan 35 kabupaten/kota. Bukan sekadar sukses pelaksanaan, tetapi juga menyangkut sukses prestasi.

Gus Yasin berharap, pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional di Jawa Tengah ini mampu meningkatkan prestasi Jawa Tengah di ajang MTQ Tingkat Nasional. Pada MTQ terakhir di Kalimantan Timur, Jawa Tengah berada di posisi 15 dari 38 provinsi peserta MTQ.

Upaya yang dilakukan dalam mendorong prestasi antara lain, mematangkan pembelajaran mendalam kepada kafilah Jawa Tengah melalui karantina. Juga menjalin koordinasi dengan orang tua dan lembaga tempat belajar peserta dari Jateng.

“Berdasarkan pengalaman, beberapa kali kafilan kita tidak bisa berangkat, salah satunya dikarenakan kurangnya koordinasi dengan lembaga. Sehingga saat ini kita pastikan bahwa lembaga tempat adik-adik belajar memberikan izin menjadi kafilan untuk sukses prestasi di Jawa Tengah,” lanjutnya.

Pada rangkaian penyelenggaraan MTQ Nasional mendatang, Pemprov juga akan menggandeng Kota Semarang dalam rangka menyelenggarakan bazar UMKM. Akan ada aneka ragam tenant busana, makanan, dan kuliner syariah yang disajikan. Tujuannya untuk menyebarkan nilai – nilai keagamaan dan Quran agar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai bagian mensyiarkan Jateng sebagai tuan rumah MTQ Nasional XXXI, Gus Yasin sekaligus mengimbau kabupaten/kota agar mulai memasang baliho dan billboard dalam rangka sosialisasi.

Dalam sambutannya, Gus Yasin menyampaikan LPTQ dapat memiliki program yang terstruktur dan terukur dalam penyiapan genrasi dan qori/qoriah yang berprestasi dan memiliki akhlak qurani.

“Sinergitas LPTQ di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan memberikan peran dalam sukses pelaksanaan MTQ Nasional, utamanya dalam penyiapan kafilah calon peserta MTQ,” ujarnya. (*)

Berita, Ekonomi, Highlight, Peristiwa

Bos Djarum Meninggal, Ahmad Luthfi : Kita Kehilangan Tokoh Nasional

Lingkar.co – Suasana duka menyelimuti GOR Djarum Jati, Kudus, Selasa (24/3/2026). Ratusan pelayat dari berbagai kalangan tampak silih berganti datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pengusaha nasional Bambang Hartono.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang turut melayat menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya sosok yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi bangsa.

“Kita sangat kehilangan tokoh nasional, pengusaha nasional dari wilayah kita. Ini menjadi duka yang mendalam,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menegaskan, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat, khususnya Kudus, dirinya menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam.

“Saya sebagai Gubernur Jawa Tengah bersama seluruh masyarakat, khususnya wilayah Kudus, mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah beliau diterima,” katanya.

Jenazah Bambang Hartono sebelumnya tiba di Kudus pada Minggu (22/3) malam setelah sempat disemayamkan di Jakarta. Setibanya di GOR Djarum, peti jenazah disambut keluarga, kerabat, serta ratusan karyawan dalam suasana khidmat.

Persemayaman di Kudus berlangsung selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 Maret 2026. Masyarakat umum diberi kesempatan untuk melayat sebelum prosesi pemakaman yang dijadwalkan berlangsung di Rembang pada Rabu (25/3/2026).

Ahmad Luthfi mengenang almarhum sebagai pribadi yang konsisten berkontribusi sejak lama, bahkan sejak dirinya masih bertugas sebagai Kapolres. Menurutnya, kontribusi Bambang Hartono tidak hanya berhenti di sektor bisnis, tetapi juga menjangkau berbagai bidang sosial.

“Hari ini sejak saya menjadi Gubernur, melalui Pak Bupati, program mudik gratis juga didukung Djarum. Termasuk pengembangan green economy, Djarum menjadi salah satu yang mendunia,” ujarnya.

Bambang Hartono meninggal dunia pada Kamis (19/3/2026) di Singapura dalam usia 86 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Djarum serta dunia usaha nasional.

Semasa hidupnya, Bambang Hartono dikenal sebagai salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di Indonesia. Bersama saudaranya, Robert Budi Hartono, ia membesarkan Grup Djarum menjadi perusahaan besar yang merambah berbagai sektor, mulai dari industri rokok hingga perbankan.

Tak hanya di dunia bisnis, Bambang juga dikenal sebagai filantropis dan pecinta olahraga. Melalui PB Djarum dan Djarum Foundation, ia berperan besar dalam melahirkan atlet bulu tangkis berprestasi serta menjalankan berbagai program sosial di bidang pendidikan dan lingkungan.

Kepergian Bambang Hartono menjadi kehilangan besar, tidak hanya bagi dunia usaha, tetapi juga bagi masyarakat yang merasakan manfaat dari kiprah dan dedikasinya selama ini. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Didukung Pemprov Jateng, Pelindo Segera Revitalisasi Pelabuhan dan Bangun Dry Port Usai Lebaran

Lingkar.co – Penguatan sektor logistik di Jawa Tengah bakal dikebut setelah Lebaran 2026. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepakat mempercepat rencana revitalisasi pelabuhan, serta pembangunan dry port untuk menopang pesatnya pertumbuhan kawasan industri di wilayah tersebut.

Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, di Anjungan Jawa Tengah, Jakarta, Senin (16/3/2026). Pertemuan dilakukan disela kegiatan pelepasan belasan ribu pemudik dari Jabodetabek menuju 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, mengatakan, diskusi bersama Gubernur Ahmad Luthfi berlangsung produktif. Menurutnya, gagasan yang disampaikan Pemprov Jawa Tengah sejalan dengan prioritas Pelindo dalam memperkuat sistem logistik nasional.

“Ada penataan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan rencana pembuatan dry port. Ini sejalan dengan kebutuhan pengembangan logistik di Jawa Tengah,” kata Muchtasyar.

Ia menjelaskan, pesatnya pertumbuhan kawasan industri di Jawa Tengah membutuhkan dukungan sistem logistik yang lebih kuat dan efisien. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembangunan dry port di sekitar kawasan industri.

“Jawa Tengah memiliki banyak kawasan industrial estate. Salah satu peluang yang bisa kita jemput adalah membuat dry port di sekitar kawasan industri tersebut,” ujarnya.

Namun untuk saat ini, kata dia, fokus Pelindo masih pada pelayanan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Setelah masa Lebaran selesai, Pelindo akan segera membentuk tim khusus untuk mempercepat realisasi rencana tersebut.

“Intinya habis Lebaran kita akan lari kencang. Kita bentuk satu tim untuk mengembangkan dry port ini, sekaligus meningkatkan pengelolaan pelabuhan,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyambut baik komitmen Pelindo dalam mendukung penguatan logistik di wilayahnya. Menurut dia, Jawa Tengah sebenarnya memiliki potensi besar dalam pergerakan kontainer nasional.

Namun saat ini sebagian besar pengiriman kontainer dari kawasan industri di Jawa Tengah masih melalui pelabuhan di Jakarta maupun Surabaya. Dari total pergerakan kontainer tersebut, hanya sekitar 30 persen yang diberangkatkan langsung dari Jawa Tengah.

“Padahal kawasan industri di Jawa Tengah terus berkembang. Banyak kabupaten/kota juga sudah mengusulkan kawasan industri dan pusat ekonomi baru,” kata Ahmad Luthfi.

Ia menilai keterbatasan kapasitas pelabuhan menjadi salah satu faktor yang membuat arus logistik belum optimal. Revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas memang telah beberapa kali diusulkan, tetapi kapasitas yang ada dinilai masih belum mampu menampung kebutuhan logistik seluruh kawasan industri.

Akibatnya, banyak kontainer dari Jawa Tengah harus dikirim melalui Jakarta atau Surabaya sehingga potensi ekonomi daerah belum sepenuhnya maksimal.

“Kalau pelabuhan tidak mampu menampung, maka solusinya kita buat dry port sebagai simpul logistik baru,” ujarnya.

Menurut Ahmad Luthfi, rencana pembangunan dry port sebelumnya juga telah dibahas bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dalam pembahasan tersebut muncul beberapa lokasi yang dinilai strategis, salah satunya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Dry port di Batang nantinya direncanakan terhubung dengan simpul logistik lain, termasuk rencana dry port di Kendal. Sistem transportasi juga akan diintegrasikan dengan moda kereta api untuk mendukung mobilitas logistik sekaligus transportasi pekerja industri.

“Konsep ini juga sudah kami sampaikan kepada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” kata Ahmad Luthfi. (*)

Berita, Pelayanan, Pemerintahan

Jelang Lebaran 2026, 325 Armada Mudik Gratis Jateng Mulai Penuhi TMII, Siap Angkut 16 Ribu Pemudik

Lingkar.co – Ratusan bus mulai memadati kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (15/3/2026). Armada tersebut disiapkan untuk mengangkut ribuan warga Jawa Tengah di perantauan yang akan pulang kampung melalui program Mudik Gratis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Lebaran tahun ini.

Pantauan di area parkir Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII, panitia terlihat sibuk menata dan memeriksa satu per satu bus yang tiba sejak pagi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan nomor armada, tujuan perjalanan, serta kelengkapan hasil ramp check dari Dinas Perhubungan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Risturino, mengatakan, total armada yang disiapkan untuk keberangkatan dari Jakarta mencapai 325 unit bus.

“Bus sudah mulai berdatangan sejak pagi. Total ada 325 unit yang masuk ke area TMII. Semua bus sudah menjalani ramp check oleh dinas perhubungan masing-masing,” ujar Risturino kepada Lingkar, Minggu (15/3/2026).

Ratusan armada tersebut berasal dari berbagai pihak. Sebanyak 70 bus disediakan oleh Pemprov Jawa Tengah, 175 bus dari pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, 53 bus dari Bank Jateng, 17 bus dari PT Jasa Raharja, 8 bus dari PT Semen Gresik, serta masing-masing satu bus dari Perum Perumnas dan PT Tirta Investama.

Tahun ini jumlah armada meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada 2025 tercatat 289 bus, sedangkan tahun ini bertambah menjadi 325 unit.

“Total pemudik yang terdaftar mencapai 16.186 orang. Tujuan terbanyak antara lain Wonogiri, Surakarta, Grobogan, dan Banjarnegara,” kata Risturino.

Ia menambahkan, mayoritas peserta mudik gratis merupakan pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, asisten rumah tangga, dan buruh dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Tingginya minat masyarakat terlihat dari proses pendaftaran yang sangat cepat.

“Antusiasmenya luar biasa. Pendaftaran online langsung habis dalam waktu sekitar 25 menit,” ujarnya.

Rencananya, rombongan pemudik akan dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, pada Senin (16/3/2026) pukul 09.00 dari TMII.

Selain dari JakartaJakarta, program mudik gratis juga diberangkatkan dari Bandung. Sebanyak 23 bus dengan kapasitas sekitar 1.133 penumpang disiapkan dari titik tersebut. Armada itu terdiri dari 11 bus Baznas Jawa Tengah, 2 bus dari Kabupaten Banjarnegara, 7 bus dari Kabupaten Cilacap, dan 3 bus dari Kabupaten Sukoharjo.

Rombongan dari Bandung dijadwalkan dilepas oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, pada Senin (16/3/2026) pukul 12.00.

Tak hanya menggunakan bus, Pemprov Jawa Tengah juga menyediakan mudik gratis menggunakan moda kereta api pada 17 Maret 2026 dengan total 17 rangkaian kereta dan kapasitas 1.288 kursi.

Pemberangkatan dilakukan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta menuju dua tujuan, yakni Stasiun Solo Balapan dan Stasiun Poncol Semarang. Delapan rangkaian KA Jaka Tingkir dan satu rangkaian tambahan disiapkan untuk rute Solo Balapan, sedangkan delapan rangkaian KA Tawang Jaya melayani rute Semarang Poncol.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut program mudik gratis merupakan bentuk pelayanan sekaligus perhatian pemerintah daerah kepada warga Jawa Tengah yang merantau di wilayah Jabodetabek.

Ia juga meminta para bupati dan wali kota di Jawa Tengah ikut menjemput warganya saat tiba di daerah tujuan.

“Mereka adalah duta daerah kita di perantauan. Mayoritas pekerja informal, sehingga pemerintah harus hadir memberi pelayanan terbaik. Ini bentuk pengabdian kita kepada masyarakat,” kata Luthfi.

Sementara itu, seorang sopir bus, Widodo, mengaku telah mempersiapkan diri dan kendaraannya untuk memastikan perjalanan pemudik berjalan aman dan lancar.

“Bus sudah dicek dan lulus ramp check. Setiap bus ada dua kru dan sopir cadangan. Kami juga menjalani tes kesehatan,” ujarnya.

Widodo mengatakan, tahun ini merupakan kali kelima dirinya dipercaya mengantar peserta mudik gratis dari Jakarta ke berbagai daerah di Jawa Tengah.

“Tahun ini saya mengantar ke Demak. Sebelumnya pernah ke Semarang, Solo, dan Wonogiri. Rasanya ikut senang karena dulu saya juga pernah merasakan sulitnya mencari tiket saat mudik,” tuturnya. (*)

Berita, Highlight, Pemerintahan, Politik

Resmi, Ammy Amalia Jabat Plt Bupati Cilacap

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah dinamika pemerintahan daerah. Ia juga kembali menegaskan agar seluruh praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dihentikan.

Pesan tersebut disampaikan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, saat bertemu dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Cilacap, Minggu (15/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut juga ditegaskan bahwa Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap. Iwanuddin menegaskan, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah, meskipun tengah terjadi dinamika dalam pemerintahan.

“Yang paling penting adalah pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu. Urusan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya harus tetap berjalan,” kata Iwanuddin menyampaikan pesan gubernur.

Ia juga menekankan pentingnya soliditas seluruh unsur pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak bisa bergantung pada satu orang, melainkan kerja bersama seluruh elemen pemerintahan.

“Tidak ada Superman, yang ada Super Team. Artinya semua harus bekerja bersama. Forkopimda, OPD, hingga camat harus solid menjalankan tugas pemerintahan,” tegasnya.

Selain itu, Iwanuddin mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk menghentikan berbagai praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ia menyinggung sejumlah kebiasaan yang kerap terjadi, seperti budaya pemberian saat hari raya, persoalan pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan yang tidak sesuai aturan.

“Budaya-budaya seperti itu harus dihentikan. Stop sampai di sini. Kita harus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih baik ke depan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Iwanuddin, siap memberikan dukungan dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan situasi daerah tetap kondusif.

“Komitmen Pemprov adalah memberikan bantuan dan pembinaan agar pemerintah daerah tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan inflasi, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Pesan Bapak Gubernur, layani masyarakat sebaik-baiknya. Jaga inflasi dan jaga kondusivitas Kabupaten Cilacap,” tandasnya. (*)

Berita, Hukum dan Kriminal, Pemerintahan

Tanggapi OTT Bupati Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi: Sudah Saya Ingatkan Berulang Kali

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, buka suara perihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Cilacap. Menurut Gubernur, sudah berulang kali menekankan pentingnya integritas kepala daerah, wakil kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

Ahmad Luthfi mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Terlebih lagi sebelumnya sudah ada dua kepala daerah yang tersangkut kasus yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.

“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu, 14 Maret 2026.

Apalagi Pemprov Jateng telah bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Pemprov Jateng bekerja sama dengan Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK untuk memberikan pengarahan pada kepala daerah hingga anggota DPRD.

Tak hanya itu, saat peringatan Hari Korupsi Dunia lalu, mereka juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran, dan yang paling penting lagi adalah tak boleh melanggar hukum.

Terkait proses hukum temuan KPK di Cilacap ini, Ahmad LUthfi menghormati langkah yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. Di sisi lain, ia juga kembali mengingatkan agar kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para bupati, wlai kota, para wakilnya dan ASN.

“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tandasnya.

Perbuatan yang ia maksudkan adalah tindakan yang tidak melanggar hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal itu dinilainya penting, sehingga birokrasi berjalan dengan bersih dan bagus.

“Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya,” lanjutnya.

Hal lain yang saat ini ia pantau adalah jalanya pemerintahan Cilacap dan pelayanan pada masyarakat. Ia menginstruksikan tak ada kendala pelayanan pada masyarakat setelah kepala daerah di Cilacap tersangkut kasus. Apalagi saat ini pemerintah daerah sedang bersiap memberikan layanan untuk mudik dan balik lebaran 2026. (*)

Berita, Ekonomi, Pendidikan

Sekolah Vokasi Jawab Persoalan Pengangguran, 90 Persen Lulusan SMK di Jateng Terserap Industri

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut sekitar 90 persen lulusan sekolah vokasi di Jawa Tengah langsung terserap dunia kerja. Tingginya serapan tersebut menunjukkan pendidikan vokasi di daerah itu semakin relevan dengan kebutuhan industri dan menjadi tulang punggung penyiapan tenaga kerja siap pakai.

Hal itu disampaikan Luthfi saat melakukan kunjungan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso ke sejumlah sekolah vokasi di Kudus, Kamis (12/3/2026).

“Dari 1.529 sekolah vokasi di Jawa Tengah, sekitar 90 persen lulusannya sudah terserap di industri. Dari 10 persen yang belum, sebagian besar karena belum cukup umur untuk bekerja,” kata Luthfi.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan mendatangi SMK Raden Umar Said Kudus, SMK Nau Banat Kudus, dan SMK Wisudha Karya Kudus.

Rombongan juga didampingi Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah July Emmylia, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Sadimin.

Di SMK Raden Umar Said, Luthfi dan rombongan melihat langsung berbagai karya animasi yang dibuat siswa. Sementara di SMK NU Banat Kudus, mereka menyaksikan karya siswa di bidang fashion dan kewirausahaan, termasuk peragaan busana serta berbagai produk kreatif.

Adapun di SMK Wisudha Karya Kudus, rombongan meninjau pembelajaran vokasi di bidang pelayaran yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor maritim.

Menurut Ahmad Luthfi, keragaman kompetensi di sekolah vokasi menunjukkan kesiapan generasi muda Jawa Tengah untuk masuk ke berbagai sektor industri.

“Ini bukti bahwa masyarakat kita sudah siap pakai. Anak-anak muda di sekolah vokasi Jawa Tengah siap bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kita,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi terus mendorong penguatan pendidikan vokasi dengan memperluas investasi padat karya serta menambah Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai kabupaten/kota.

Salah satu siswa SMK Raden Umar Said, Haidar, mengaku kemampuannya di bidang animasi berkembang pesat sejak belajar di sekolah tersebut, meski saat ini baru duduk di kelas XI.

Ia berharap suatu saat dapat menjadi animator profesional dan berkarya di industri animasi.

Para siswa di sekolah tersebut, kata Haidar, sudah terbiasa mengerjakan proyek dari industri sehingga memiliki pengalaman kerja sebelum lulus. Bahkan, sebagian karya animasi siswa sudah dipasarkan hingga Amerika Serikat dan Jepang.

Hal serupa disampaikan siswa SMK NU Banat Kudus, Hannah Rahmania Putri. Ia mengatakan para siswa tidak hanya belajar desain, tetapi juga mengembangkan produk yang siap dipasarkan.

“Untuk semester ini kami sedang mengembangkan beberapa produk seperti card holder, lanyard, dompet, dan sabuk,” ujarnya.

Sementara itu, Mendag Budi Santoso menyatakan, pemerintah siap membantu membuka akses pasar global bagi produk kreatif yang dihasilkan pelajar vokasi, termasuk jasa animasi.

Menurutnya, Kementerian Perdagangan memiliki jaringan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di berbagai negara yang dapat membantu mempromosikan produk Indonesia ke pasar internasional.

“Kalau ada produk jasa seperti animasi dari teman-teman SMK ini, kami bisa membantu mempertemukan dengan permintaan pasar di luar negeri,” kata Budi.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas peluang pasar sekaligus memperkuat daya saing produk kreatif generasi muda Indonesia di kancah global. (*)

Berita, Highlight, Hukum dan Kriminal, Peristiwa

Cek Fakta, Benarkah Gubernur Terjaring OTT KPK Bersama Fadia Arafiq dan Tagih Paksa Penunggak Pajak Kendaraan di Rumah?

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjadi perhatian publik setelah berbagai konten hoaks beredar luas di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Konten tersebut memuat berbagai tudingan, mulai dari klaim bahwa gubernur bersama dengan Fadia Arafiq ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga narasi yang menyebut pemerintah akan menagih paksa pajak kendaraan langsung ke rumah warga.

Video yang beredar di sejumlah konten tersebut berasal dari potongan video yang dipelintir dari konteks aslinya, sehingga membentuk persepsi negatif di masyarakat.

Menjelang akhir 2025 hingga awal 2026, nama Gubernur Ahmad Luthfi masif diserang narasi hoaks. Mulai dari cerita di media sosial hingga konten video yang dipotong-potong sehingga menimbulkan disinformasi di masyarakat. Bahkan ada membuat foto dengan desain yang sama sekali tidak benar.

Hal ini dinilai memprihatinkan karena sebagian warganet menerima informasi tersebut tanpa proses verifikasi. Konten yang belum jelas kebenarannya bahkan ditonton ribuan pengguna media sosial dan dianggap sebagai fakta.

Berdasarkan penelusuran fakta di lapangan, terdapat dua isu utama yang paling sering digunakan untuk menyerang gubernur. Isu pertama adalah hoaks yang menyebut Ahmad Luthfi ditangkap bersama Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam operasi tangkap tangan oleh KPK.

Faktanya, penangkapan Fadia tidak berkaitan dengan gubernur. KPK secara resmi sudah merilis bahwa saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Fadia tidak sedang bersama Gubernur. Bahkan Ahmad Luthfi juga sudah membantah pernyataan Fadia.

Adapun isu kedua berkaitan dengan narasi yang menyebut penunggak pajak kendaraan akan didatangi dan ditagih secara paksa ke rumah. Informasi tersebut juga dipastikan tidak benar. Program yang dimaksud sebenarnya merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Narasi yang beredar di media sosial merupakan potongan pernyataan yang keluar dari konteks aslinya, sehingga menimbulkan kesan seolah pemerintah akan melakukan penagihan paksa kepada masyarakat. Meski berbagai klarifikasi telah disampaikan, sejumlah konten serupa masih terus bermunculan di media sosial.

“Padahal narasi-narasi hoaks itu sudah ada klarifikasinya. Namun masih ada saja yang mengabaikan klarifikasi dan tetap memproduksi serta menyebarkan hoaks,” demikian narasi dalam video tersebut.

Masifnya penyebaran hoaks ini pun memunculkan pertanyaan kemungkinan adanya motif tertentu di balik serangan disinformasi yang berulang. Sebagian kalangan menilai pola penyebaran yang sistematis patut dicermati secara kritis. Publik diimbau tidak mudah mempercayai informasi di media sosial tanpa melakukan verifikasi dari sumber resmi.

Kepala Kantor Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Farid Zamroni M, mengatakan, warga Indonesia sebenarnya semakin peduli terhadap isu hoaks dan disinformasi di ruang digital.

“Sudah banyak yang mulai sadar pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikan atau mempercayai konten online. Tapi masih banyak juga yang terjebak hoaks karena kurangnya literasi digital atau sengaja menyebarkan informasi palsu,” ujarnya.

Farid menyarankan beberapa langkah bijak untuk menyikapi hoaks di media sosial. Pertama, melakukan verifikasi sumber informasi dengan mengecek kredibilitas situs atau akun yang menyebarkan berita.

Kedua, tidak terburu-buru membentuk opini sebelum membaca berbagai sumber. Ketiga, memanfaatkan situs pengecekan fakta seperti TurnBackHoax dan CekFakta. Farid juga mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta melaporkan konten hoaks kepada platform media sosial atau pihak berwenang.

“Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan kritis dalam menyikapi hoaks berbasis AI, karena bagi masyarakat awam semakin sulit membedakan mana fakta dan mana manipulasi,” kata Farid.

Menurutnya, pengguna media sosial dapat mulai dengan mengenali tanda-tanda hoaks, seperti kualitas gambar atau video yang mencurigakan, sumber yang tidak jelas, serta tidak adanya konfirmasi dari media kredibel.

“Jangan terburu-buru percaya. Luangkan waktu untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Bahkan bisa memanfaatkan teknologi atau alat deteksi konten berbasis AI yang kini mulai tersedia,” ujarnya. (*)

Berita, Pelayanan, Pemerintahan, Peristiwa

Gubernur Jateng Minta Pemkab Purbalingga Percepat Relokasi Pengungsi Bencana

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta Pemerintah Kabupaten Pemalang agar mempercepat proses relokasi korban banjir dan tanah longsor. Gubernur meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga segera menetapkan lokasi hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

Bencana banjir dan longsor di Purbalingga terjadi pada 23 Januari 2026 sekitar pukul 22.00. Air bah disertai material longsoran merendam dan merusak empat desa di dua kecamatan, yakni Desa Sangkanayu dan Desa Lambur di Kecamatan Mrebet, serta Desa Kutabawa dan Desa Serang di Kecamatan Karangreja. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Desa Serang.

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, mengatakan, perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah diberikan sejak hari pertama bencana terjadi. Gubernur Ahmad Luthfi, kata dia, langsung menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng untuk terlibat dalam penanganan darurat bersama berbagai pemangku kepentingan.

“Dukungan dari Pemerintah Provinsi sudah ada sejak hari pertama. Gubernur juga terus memantau kondisi di lapangan dan memberikan bantuan kepada para pengungsi. Banyak bantuan untuk perbaikan infrastruktur,” ujar Fahmi saat mendampingi Gubernur di Desa Serang, Jum’at (30/1/2026).

Menurut Fahmi, terdapat tiga kebutuhan mendesak yang saat ini menjadi prioritas, yakni penyediaan huntara dan huntap, perbaikan sejumlah jembatan yang putus akibat banjir dan longsor, serta pemulihan saluran air bersih.

“Lokasi huntara dan huntap sedang kami koordinasikan dengan kepala desa. Saat ini masih dalam proses pencarian lokasi dan penghitungan kebutuhan,” katanya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Ahmad Luthfi meninjau Posko Balai Desa Serang dan memimpin rapat percepatan penanganan bencana bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengunjungi Villa Serang yang digunakan sebagai lokasi pengungsian, berdialog dengan warga, serta menyapa dan menghibur anak-anak pengungsi.

Gubernur kemudian meninjau langsung lokasi bencana di Dusun Gunungmalang dan Dusun Kaliurip, sebelum menutup rangkaian kunjungan dengan mengecek dapur umum yang dikelola Brimob.

Pada kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menyerahkan bantuan secara simbolis dengan total nilai hampir Rp 700 juta. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan permakanan, pakaian, mainan anak-anak, bantuan perumahan, serta kebutuhan dasar lainnya.

“Sejak status tanggap darurat ditetapkan, seluruh dinas sudah berada di lapangan. Bantuan juga sudah kita geser, termasuk alat berat seperti ekskavator. Hari ini kami ingin memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi secara paripurna,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menyampaikan, ratusan rumah warga akan direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Penyiapan lahan huntara dan huntap saat ini dilakukan oleh Pemkab Purbalingga, dengan pembangunan yang akan dilaksanakan bersama Pemprov Jawa Tengah dan kementerian terkait.

“Ini tidak mudah. Perlu sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Penanganan bencana bukan hanya soal bantuan darurat, tetapi bagaimana masyarakat bisa bangkit dan memiliki masa depan yang lebih aman,” tegasnya.

Terkait sejumlah jembatan yang terputus dan menghambat akses antarwilayah, Ahmad Luthfi memastikan telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri, baik untuk pemasangan jembatan sementara maupun perencanaan perbaikan dan pembangunan jembatan permanen.

“Kami prioritaskan jembatan yang menghubungkan pusat ekonomi dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkapnya. (*)