Arsip Tag: PRoyek

Berita, Infrastruktur

Proyek Pembangunan Pasar Hewan Pamotan Gagal Digarap Tahun Ini

Lingkar.co – Proyek pembangunan Pasar Hewan Pamotan gagal dilaksanakan tahun ini. Hal ini karena tidak ada pemenang lelang yang memenuhi syarat.

Sehingga, proyek senilai  Rp 3,3 miliar tersebut dimasukkan dalam program T-1 pada 2024.

Dengan bergabungnya proyek ini ke program T-1, total ada empat proyek yang diundur pelaksanaannya tahun depan.

Sebelumnya, proyek revitalisasi Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini, pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), dan pembangunan tugu batas kota juga mengalami nasib serupa.

Kepala Bidang Pasar dan PKL Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Rembang Heri Martono mengungkapkan bahwa meski proses lelang sudah berjalan, tidak ada peserta yang lolos kualifikasi.

“Kita benar-benar ada progres di PBJ dan lelang, bukannya belum sama sekali. Tapi aktivitas lelang di LPSE itu sudah kelihatan. Artinya kegagalan tender seperti itu di luar prediksi kita juga,” ujarnya, Jumat (27/9/2024).

Menurut Heri, retender atau lelang ulang pada sisa tahun 2024 tidak memungkinkan. Waktu yang tersisa hanya sekitar 60-70 hari, sementara pengerjaan ideal membutuhkan waktu 120 hari. Kendala musim hujan dan alat berat juga menjadi faktor yang memperlambat proses pembangunan jika dipaksakan dilakukan tahun ini.

“Kita putuskan opsionalnya di T-1 nanti, jadi pekerjaan akan dimulai di awal tahun 2025,” jelasnya.

Anggaran pembangunan pasar hewan Pamotan sendiri berasal dari insentif fiskal pemerintah pusat. Meski proyek gagal dilaksanakan tahun ini, Heri memastikan bahwa dana yang dialokasikan tetap aman hingga tahun depan.

“Anggaran nanti tetap aman karena kita sudah kerja sama dengan BPPKAD. Penyerapan minimal 50% dari insentif fiskal harus dilakukan hingga 20 November. Jika sudah terserap 50%, sisanya akan dialokasikan untuk proyek ini,” tegasnya.

Proyek pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pasar hewan di wilayah Rembang, sekaligus memberikan dampak positif bagi para pedagang dan masyarakat setempat di awal 2024. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Editor : Kharen Puja Risma

Berita, Pemerintahan

Program T-1 Jadi Solusi Atasi Proyek Tertunda Pantai Kartini

Lingkar.co – Proyek Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini, pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), dan tugu batas kota yang batal dilaksanakan pada 2024 kini memiliki peluang untuk masuk dalam program T-1.

Program T-1 memungkinkan proses lelang dilakukan pada akhir 2024, sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa dimulai awal 2025.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Rembang, Khoirul Anam, menjelaskan bahwa program T-1 adalah proses lelang paket tender yang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan.

“Artinya, ketika kegiatan pekerjaan masuk dalam APBD 2025, maka proses lelang tender dilaksanakan di akhir 2024,” jelasnya, Selasa (24/9/2024).

Dasar pelaksanaan lelang ini, katanya, adalah terbitnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif.

“Kalau normalnya tender untuk pekerjaan konstruksi kalau ada sanggah di kisaran 25-30 hari. Tergantung banyaknya peminat pekerjaan,” Imbuhnya.

Setelah pemenang lelang terpilih, lanjutnya, OPD pelaksana, PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen), dan penyedia akan menandatangani kontrak setelah APBD 2025 ditetapkan. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dapat diterbitkan pada Januari 2025 untuk memulai pelaksanaan pekerjaan.

Anam juga mengungkapkan bahwa program T-1 sangat dianjurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proyek yang membutuhkan waktu pengerjaan yang panjang.

“Ini bukan hal yang awam, bahkan memang istilahnya di kementerian dan daerah lain sedang berlomba-lomba seperti itu,” ungkapnya.

Program T-1 bukan hanya untuk proyek dengan durasi pengerjaan panjang, tetapi juga untuk pekerjaan yang telah memenuhi seluruh persyaratan.

“Selama persyaratan terpenuhi, dalam artian perencanaan sudah selesai, perhitungannya sudah ada, malah lebih bagus. Memang lebih nyaman seperti itu, waktunya lebih ideal,” tandas Anam. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Berita, Properti

Sejumlah Proyek Pembangunan Jalan di Pamotan Rembang Ditarget Rampung Tahun 2025

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berkomitmen terus memperbaiki infrastruktur di Kecamatan Pamotan. Termasuk, sejumlah proyek pembangunan jalan yang ditargetkan rampung pada tahun 2025.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan, saat ini hampir semua jalan di Pamotan dalam kondisi baik. Meski begitu, masih terdapat beberapa ruas jalan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

“Jalan hampir baik semua, yang masih jelek itu Jumput (Desa Sidorejo) dan Ringin-Tulung. Estimasi biaya perbaikan Jumput sekitar Rp 1 miliar cukup, sedangkan untuk Ringin-Tulung sepanjang 2 kilometer diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 2 miliar,”  kata Bupati Rembang dalam Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kecamatan (Musrenbang) di Pendapa Kantor Kecamatan Pamotan, Selasa (5/3/2024).

Bupati juga menambahkan bahwa jalan penghubung Desa Joho sampai Mlagen juga akan diperbaiki dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar.

Selain itu, ruas jalan Ketangi-Segoromulyo-Sendangagung juga akan mendapatkan perhatian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar.

“Jalan dari Sendangagung ke Segoromulyo, dan dari Segoromulyo ke Ketangi, akan dialokasikan anggaran Rp 4 miliar. Kami akan menyelesaikan infrastruktur jalan di Pamotan,” ujar Bupati.

Sementara itu, Heru warga Desa Tulung mengungkapkan akses jalan Ringin-Tulung banyak dilewati warga. Menurutnya, jalan tersebut bisa mempersingkat waktu warga dari pamotan menuju Lasem ataupun sebaliknya.

“Ruas jalan ringin-tulung memang untuk akses jalan pertanian, transportasi umum. Jadi kami sangat menginginkan untuk diperbaiki. Karena jalan itu bisa untuk mempersingkat waktu untuk ke Lasem maupun ke Pamotan,” katanya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Berita, Highlight, Hukum dan Kriminal, Peristiwa

KPK Geledah Rumah di Pati, CV Javatech: Tak Ada Kaitannya dengan Proyek Gapoktan

Lingkar.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah ER, pemilik CV Javatech Agro Persada yang bergerak di bidang Alsintan. Penggeledahan yang dilakukan pada Minggu (10/12/2023) lalu itu buntut dari penetapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Dirjen Alsintan Muhammad Hatta sebagai tersangka.

Koordinator di CV Javatech, Indra mengatakan penggeledahan rumah di Desa Winong, Kecamatan/Kabupaten Pati itu tidak ada kaitannya dengan proyek Gapoktan yang ada di Pati. Namun, itu murni hasil pengembangan KPK, setelah menetapkan SYL dan Hatta sebagai tersangka.

“Kalau ada infornasi yang mengatakan penggeledahan rumah ER dikaitkan dengan lumbung pangan di Pati, itu tidak benar. Ini murni keterkaitan dengan SYL dan Hatta,” kata Indra yang juga sebagai Kepala Desa Ngurensiti, Kecamatan Wedarijaksa saat ditemui di kantornya, Kamis (4/1/2024).

Menurutnya, proyek lumbung pangan pada tahun 2022 itu sudah selesai dan tidak ada masalah.

“Proyek Gapoktan itu sudah clear dan sudah selesai. Ini murni berkaitan dengan SYL dan Hatta, tidak lebih dari itu. Kalau ada yang mengira ini proyek Gapoktan di Pati, itu tidak benar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa semua proyek yang dikelola oleh CV Javatech di Pati selama ini tidak ada masalah.

“Buktinya sampai saat ini kami masih jalan, dan masih dapat proyek, jadi aman,” cetusnya.

Ia juga mengatakan bahwa rencananya pemilik CV Javatech akan diperiksa terkait kasus tersebut. “Tapi kapan waktunya saya belum tahu, tapi akan dipanggil,” ungkapnya.

Disinggung apakah nanti ada keterlibatan yang mengarah pada dirinya, indra mengaku tidak ada, karena itu urusan owner dari CV Javatech.

“Kalau saya diperiksa, mudah-mudahan tidak, karena itu urusan owner, dan pihak CV Javatech juga siap apabila dipanggil,” ujarnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Editor: Muhammad Nurseha

Berita, Ekonomi

Tinjau Proyek Pematangan Lahan, KITB Pastikan Akselerasi Drainase Temporer Antisipasi Air ke Jalur Kereta Api

Lingkar.co – PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) atau yang juga kerap disebut sebagai Grand Batang City melakukan langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya luapan air hujan ke jalur kereta api, yaitu dengan cara membangun tambahan drainase pada sisi lahan yang berdekatan dengan rel kereta api. Proses pematangan lahan menjadi penanda akan dimulainya pengembangan lahan di Cluster 1 Fase 2 yang mencakup 400 Ha.

Bahkan, Sabtu (30/12/2023) ini, Direktur Operasi dan Teknik, I Made Kartu beserta jajaran manajemen melakukan inspeksi lapangan secara langsung untuk memastikan percepatan pembuatan Sistem Drainase Temporer.

Menurut Made, pembuatan drainase temporer tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya potensi limpasan air hujan yang dapat terjadi akibat dari konstruksi pematangan lahan yang sedang dikerjakan di beberapa area kawasan, terutama yang berdekatan dengan jalan tol dan jalur kereta api.

Dijelaskan, drainase temporer tersebut berfungsi untuk mengalirkan air hujan ke hulu sungai. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi risiko genangan air dan memastikan kelancaran proses konstruksi.

Menurutnya, pembuatan sistem drainase yang efektif menjadi salah satu hal penting dalam merancang dan melaksanakan pekerjaan pematangan lahan. Untuk itu dirinya turut menekankan pentingnya mitigasi risiko.

“Ini tidak hanya untuk meningkatkan keamanan konstruksi, tetapi juga untuk mencerminkan komitmen KITB yang beroperasi dengan memperhatikan dampak lingkungan,” ujarnya.

Made yakin bahwa langkah-langkah yang diinisiasi oleh KITB ini akan memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran dan keberhasilan proses pematangan lahan.

“Kami (KITB) berkomitmen untuk menjaga standar tertinggi dalam setiap aspek pembangunan, termasuk perlindungan dan keberlanjutan. Harapannya ini dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan,” tambahnya.

Proses tersebut didukung penuh oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) – Jawa Tengah (Jateng) – D.I. Yogyakarta (DIY), yang melibatkan perataan dan pemadatan tanah serta earthwork (gali timbun tanah) untuk memastikan lahan siap dibangun oleh investor.

Dia melanjutkan, proses pematangan lahan yang dimulai sejak akhir November 2023 lalu tersebut diperkirakan selesai pada bulan Agustus 2024. Sementara itu, saat ini KITB pun tengah bersiap untuk operasional Kawasan Industri yang berada pada Kawasan Cluster 1 Fase 1 dengan luas 450 Ha.
Lahan tersebut telah terjual habis dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun dengan berisikan 13 tenant. Bahkan, dari jumlah itu, terdapat 7 tenant yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi, dan rencananya akan mulai beroperasi di Q1-2024 dan Q2-2024 mendatang. (*)

Penulis: Wahyudi
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Highlight, Nasional

Dibiarkan Sebulan Rusak Parah, Jalan Provinsi di Demak Baru Mulai Dicor

DEMAK, Lingkar.co – Setelah satu bulan lebih mengalami rusak parah hingga sebabkan kecelakaan, jalan provinsi penghubung Karangawen-Grobogan di Kabupaten Demak akhirnya dicor.

Sebelumnya, jalanan rusak tersebut hanya dilakukan penambalan dengan material aspal. Sehingga tak butuh waktu lama, jalan kembali rusak.

Dari pantauan di lapangan, ruas yang baru dilakukan pengecoran berada ke arah timur menuju Grobogan. Sementara jalanan provinsi yang berada di sebelah barat seperti di Desa Kuripan, belum mendapat penanganan dan masih ditemui jalanan rusak dan berlubang serta beberapa jalan digenangi air. 

Salah satu warga Karangawen, Edi mengatakan, jalanan yang berada di sisi timur perempatan Pasar Karangawen itu, mengalami rusak parah dan sering sebabkan kecelakaan.

“Jalan sini rusaknya parah banget, warga yang jualan juga kena dampak debu-debu kendaraan. Selain itu, sering terjadi kecelakaan karena lubang. Pernah kecelakaan jam 8 malam, eh lima menit berikutnya ada kecelakaan lagi,” ungkapnya, Selasa (9/3/2021).

Edi berharap, pelaksanaan proyek tersebut secara sungguh-sungguh. Sehingga kualitas jalan baik dan awet.

“Ya semoga saja perbaikan ini bisa lancar. Kalau memang dibenerin, ya dibenerin dengan sungguh-sungguh jangan main-main,” katanya.(dit/lut)

Highlight

Akademisi: Kerusakan Jalan Jadi Proyek Abadi

DEMAK, Lingkar.co – Kerusakan jalan yang terus terjadi selama musim penghujan mendapat sorotan dari akademisi. Bahkan, adanya kerusakan jalan tersebut menjadi proyek abadi pemerintah. Untuk itu, perlu solusi jangka pendek, menengah dan panjang mengatasi persoalan tersebut.

Akademisi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang fokus pada bidang Penata dan Perencanaan Wilayah dan Kota Okto Risdianto Manullang mengatakan, secara teori jalan rusak disebabkan karena beban. 

“Situasi musim hujan seperti ini banyak menyebabkan jalan rusak hingga berlubang. Itu penyebabnya karena tonase kendaraan berlebihan dan tidak adanya penyerapan air pada jalan,” katanya.

Menurutnya, air merupakan musuh utama aspal. Sehingga ketika air menggenangi jalan beraspal, bisa melonggarkan ikatan antara agregat dengan aspal. Pada mulanya lubang kecil, karena banyak kendaraan terutama kendaraan besar lubang lewat, lubang menjadi besar.

Okto menjelaskan, kerusakan jalan tahun ini dengan tahun sebelumnya hampir sama. Menurut Okto, kerusakan jalan di pantura memang menjadi proyek abadi. Padahal, pembangunan tol trans Jawa harusnya bisa mengurai kerusakan jalan pantura, tetapi nyatanya masih saja rusak.

“Jalan rusak di pantura itu proyek abadi, pasti akan mengalami kerusakan terus menerus. Makanya pemerintah harus memikirkan pembangunan yang bisa berdampak pada jangka pendek, menengah, dan panjang,” jelasnya.

Okto mengakui, pembangunan jalan memang tidak semuanya bisa menggunakan beton. Lantaran perbedaan struktur tanah pada tiap-tiap jalan. Namun dia mengusulkan agar menggunakan teknik jalan berpori yang telah dikembangkan oleh dosen di Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Karena kalau jalan yang struktur tanahnya tidak memadai dan dibeton akan ambles. Maka perlu adanya pembenahan pembangunan jalan seperti misalnya menggunakan jalan berpori (spons),” akunya.

Jalan berpori atau GeoPore merupakan hasil pengembangan material geopolimer alami seperti keramik. Bahan ini sangat kuat, tahan lama, dan tak beracun. Geopolimer adalah campuran material alumina dan silika yang diaktivasi larutan alkali. Karakternyapun mirip spons, yakni menyerap air dengan cepat.

Lebih lanjut, Okto mengatakan jika jalan berpori tersebut bisa diterapkan, penyerapan air pada jalanan akan berjalan optimal. Meski demikian, pembersihan drainase serta kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan juga harus diperhatikan.

“Permasalahan jalan rusak inikan menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah harus menemukan skema terbaik pembangunan, serta menertibkan kendaraan yang melebihi tonase. Masyarakat atau pengguna jalan juga harus berperan seperti tidak membuang sampah sembarangan,” katanya.(dit/lut)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

Highlight, Pemerintahan

Pemkot Semarang Butuh Rp 2,5 Triliun untuk Realisasikan Pengolahan Sampah Jadi Listrik

SEMARANG, Lingkar.co– Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah membutuhkan dana Rp 2,5 triliun guna realisasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Rencananya, pelaksanaan program tersebut di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, nilai investasi untuk proyek PSEL mencapai Rp 2,5 triliun. Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendukung realisasi PSEL Jatibarang dengan menganggarkan Rp100 miliar untuk tipping fee.

“Teralisasinya proyek dengan nilai investasi hingga Rp2,5 triliun ini. Harapannya bisa mengatasi persoalan sampah di Kota Semarang dan Indonesia pada umumnya,” tutupnya.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan, lelang investasi proyek PSEL Jatibarang, terlaksana di tahun 2021. Menurutnya, saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan pihak terkait.

“Lelang ditargetkan dapat dilakukan pada triwulan kedua tahun ini,” kata walikota yang akrab diapa Hendi, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, PSEL Jatibarang mendesak untuk segera terealisasi mengingat volume sampah di Ibu Kota Jawa Tengah ini yang semakin meningkat. Ia menyebut, rata-rata 1.300 ton sampah di Kota Semarang setiap harinya.

Selain itu, lanjut Hendi, PSEL Jatibarang tersebut juga termasuk dalam proyek strategis nasional. “Sebagai bentuk dukungan terhadap realisasi proyek tersebut, kata dia, pemkot bersama DPRD Kota Semarang juga menyiapkan peraturan daerah serta penganggaran,” paparnya.(ris/lut)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

Highlight, Pemerintahan

Lelang Proyek PSEL Semarang ditarget Terlaksana di 2021

SEMARANG, Lingkar.co – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan, lelang investasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Jatibarang, Semarang dapat terlaksana di tahun 2021.

Wali Kota yang akrab disapa Hendi tersebut, mengakui saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan pihak terkait.

“Lelang ditargetkan dapat dilakukan pada triwulan kedua tahun ini,” katanya, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, PSEL Jatibarang mendesak untuk segera direalisasikan mengingat volume sampah di Ibu Kota Jawa Tengah ini yang semakin meningkat.

Ia menyebut, rata-rata 1.300 ton sampah dihasilkan Kota Semarang setiap harinya.

Sejumlah pekerja mengerjakan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) gas metana di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/1/2019). (KORAN LINGKAR JATENG/LINGKAR.CO)
Sejumlah pekerja mengerjakan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) gas metana di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/1/2019). (KORAN LINGKAR JATENG/LINGKAR.CO)

Selain itu, lanjut Hendi, PSEL Jatibarang tersebut juga termasuk dalam proyek strategis nasional.

“Sebagai bentuk dukungan terhadap realisasi proyek tersebut, kata dia, pemkot bersama DPRD Kota Semarang juga menyiapkan peraturan daerah serta penganggaran,”paparnya

Ia menjelaskan, alokasi anggaran untuk mendukung realisasi PSEL Jatibarang mencapai Rp100 miliar yang ditujukan unthk “tipping fee”.

“Teralisasinya proyek dengan nilai investasi hingga Rp2,5 triliun ini, diharapkan bisa mengatasi persoalan sampah di Kota Semarang pada umumnya dan Indonesia pada umumnya,”tutupnya. (ara/aji)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

Pemerintahan

Amburadul, Proyek Pembangunan TPST di Sragen Dinilai Molor dan Rugikan Warga

SRAGEN, Lingkar.co – Pembangunan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Kampung Manding, Kelurahan Sragen kulon dikeluhkan warga sekitar dan terkesan amburadul.

Pasalnya, tak hanya molor, proyek tersebut juga merugikan warga sekitar dengan menimbulkan genangan air.

Salah seorang warga Desa Cantel Kulon RT.04/23 Sragen Kulon Sainem (64) menyampaikan adanya genangan air akibat luapan lahan pyoyek  Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sebelumnya adanya proyek, air yang mengalir disekitar rumahnya selalu meresap dengan baik.

“Mampet air tidak mengalir ke parit,  kemarin saat hujan deras hingga setinggi lutut orang dewasa. Pohon pisang saya mulai mati karena terendam air,” keluh Sainem.

Keluhan lainnya juga disampikan Sayem (73), warga cantel kulon RT 04/23 Sragen Kulon. Selain dampak bau sampah, bagian dapur rumahnya juga tergenang air dari proyek tersebut.

“Airnya masuk ke halaman rumah hingga lantai tanah dapur basah, saat hujan deras tiba air langsung meluap ke perkarangan, sebelumnya tidak air menggenangi halaman rumah. Luapan air yang terparah halaman milik sainem dan rumah saya,” kata Sayem.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang persampahan DLH Sragen sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek TPST Manding,  Lukman Farid membenarkan, proyek itu mengalami keterlambatan lebih dari sepekan. Saat ini pembangunan sedang dikebut agar cepat selesai.  Sedangkan pihak penggarap terkena sanksi denda.

“TPS Manding Sudah selesai. perpanjangan sampai akhir tahun nanti, ini tinggal pembersihan aja. Sesuai kontrak denda per mill,” ujar Lukman. 

Soal genangan air yang sampai ke lahan warga,  pihaknya tidak menepis kondisi tersebut. Lantas segera dilakukan perbaikan saluran agar tidak membuat genangan lagi.

“Sudah saya perintahkan rekanannya diberesi untuk saluran,” terang Lukman. (fid/aji)

Baca Juga:
Vaksinasi Lansia di Tiga Kecamatan Masih Rendah