Arsip Tag: Bangun Sinergitas

Sinergi Pemkot Magelang dengan LAZISMU Renovasi Rumah Warga

Lingkar.co – Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LAZISMU Kota Magelang yang selama ini konsisten bersinergi dengan pemerintah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, salah satunya bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kamis (22/1/2026).

“Ini contoh nyata kolaborasi antara Pemkot Magelang dan LAZISMU. Sasarannya adalah warga Kota Magelang tanpa melihat latar belakang,” ujar Damar saat serah terima simbolis RTLH warga RW 20 RT 06 Nambangan, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Damar bilang, Pemkot Magelang juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga lain seperti Baznas, PSMTI, serta program CSR Bank Jateng dan pihak lainnya sebagai wujud komitmen melayani masyarakat.

“Kami terus mendata rumah tidak layak huni untuk diperbaiki agar menjadi hunian yang layak ditempati,” katanya.

Damar juga meminta peran aktif RT dan RW untuk mendata warga yang rumahnya masih tidak layak huni dan segera melaporkannya kepada lurah atau camat. Dengan keterbatasan anggaran, Pemkot akan terus menggandeng berbagai lembaga agar seluruh warga Kota Magelang dapat tinggal di rumah yang layak.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus LAZISMU Kota Magelang, Nugroho Adibroto, menjelaskan, program bedah rumah pada tahun 2025 dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Wates dan Nambangan, termasuk rumah milik Agus Romadhon tersebut.

“Pak Agus sebelumnya juga merupakan penerima manfaat bantuan pengobatan untuk anaknya. Untuk bedah rumah ini, kami menganggarkan sekitar Rp28 juta yang digunakan untuk perbaikan dinding, lantai, dan kamar mandi,” jelasnya.

Sebelum direnovasi kondisi rumah belum diplester lantainya, tidak memiliki sekat ruangan, serta sanitasi yang kurang layak. Proses pengerjaan semula ditargetkan selesai dalam tiga minggu, namun sempat molor menjadi satu bulan karena Agus mengalami gangguan kesehatan jantung.

“Alhamdulillah sekarang rumah sudah lebih layak, bahkan ditambah ruang kecil untuk usaha istri Pak Agus,” tuturnya.

Rasa syukur diungkapkan Agus Romadhon (48), rumah yang ia tempati bersama istri dan anaknya kini berubah menjadi hunian yang lebih layak dan nyaman. Meski hanya berukuran 5 x 8 meter, namun telah dipermak sedemikian rupa.

Dalam renovasi tersebut, disediakan pula ruang kecil yang akan difungsikan sebagai warung sederhana untuk menunjang perekonomian keluarga.

Agus mengaku bantuan tersebut sangat berarti bagi keluarganya, terlebih anak bungsunya yang berusia lima tahun tengah menderita meningitis sehingga membutuhkan lingkungan rumah yang bersih dan layak untuk pemulihan.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada LAZISMU dan Pak Wali Kota yang sudah membantu memperbaiki rumah kami. Sekarang rumahnya jauh lebih baik dan nyaman untuk ditinggali,” ungkap Agus saat peresmian rumahnya, Senin (19/1/2026) sore.

Setiap hari Agus bekerja sebagai buruh bangunan. Namun, akibat penyakit jantung yang dideritanya, ia berencana beralih profesi dengan berjualan dari rumah. (*)

Perempuan Lebih Efektif, PKK Kota Semarang Ajak Muslimat NU Tembalang Sukseskan Program Pemerintah

Lingkar.co – Ketua TP PKK Kota Semarang, Listyati Purnama Rusdiana mengajak Pimpinan Anak Cabang PAC Muslimat NU Kecamatan Tembalang untuk menyukseskan program pemerintah. Ia menilai para ibu yang aktif di badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) tersebut lebih efektif dari RT dalam program di lingkungan keluarga atau rumah.

Makanya, ia berharap agar Muslimat NU mau menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan kebiasaan memilah dan mengolah sampah hingga menekan angka stunting.

“Walaupun ada Pak RT tapi kan yang bergerak itu ibu-ibu,” kata List sapaan akrabnya dalam kegiatan pengajian dan pertemuan rutin yang dilaksanakan di daerah RT 02 RW 08 Kelurahan Sendang Mulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Ahad (11/1/2026) pagi

Ia lantas mengungkapkan, ada 10.600 RT di kota Semarang yang setiap PKK RT sudah ada alokasi anggaran Rp3 juta. Belum lagi ada dan Rp25 untuk operasional setiap RT. Ia berharap dana yang sudah digelontorkan tidak sia-sia.

“Harus ada pergerakan dari masyarakat, harus kolaborasi dengan organisasi perempuan yang aktif seperti Muslimat, Fatayat, dan Aisyiyah,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, Wali Kota Semarang berpesan agar elemen masyarakat yang ada mendukung program Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Tangguh, dan Semarang Makmur.

Katanya, generasi muda yang akan datang harus tertata sedikini mungkin dengan menyukseskan program tersebut. Dengan demikian, prediksi bonus demografi akan menjadi Indonesia Emas.

“Kita memang harus menyiapkan SDM unggul untuk nanti bersaing menyambut Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Dijelaskannya, penduduk Indonesia pada tahun 2045 didominasi oleh usia produktif dengan persentase 80%, “Jika tidak mampu bersaing, ada mengakibatkan banyak pengangguran, kemiskinan dana sebagainya,” urainya.

Lingkungan dan Stunting

Ketua TP PKK Kota Semarang berfoto bersama pengurus PAC Muslimat NU Tembalang seusai pengajian dan pertemuan pertemuan rutin di rumah warga RT 02 RW 08 Kelurahan Sendang Mulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Ahad (11/1/2026) siang. Foto: istimewa
Ketua TP PKK Kota Semarang berfoto bersama pengurus PAC Muslimat NU Tembalang seusai pengajian dan pertemuan pertemuan rutin di rumah warga RT 02 RW 08 Kelurahan Sendang Mulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Ahad (11/1/2026) siang. Foto: istimewa

Pada kesempatan itu, Lis juga mengungkapkan data warga yang melakukan program pilah sampah baru sekitar 36% dari seluruh rumah.

“Data ini menjadi pegangan wali kota untuk meneliti kapasitas kinerja lurah, dan camat. Data tersebut dilakukan secara online melalui SIM PKK,” jelasnya.

Ia bilang, wali kota sangat memperhatikan persoalan kesehatan lingkungan. Sehingga sudah ada koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk program sampah menjadi energi listrik.

Menyambut arahan tersebut, Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Tembalang, Dwi Supratiwi mengungkapkan, sejak dirinya terpilih dalam Konferensi Anak Cabang (Konferancab) yang digelar 19 Desember 2025 kemarin, sudah mulai melakukan sosialisasi program unggulan untuk masa khidmah 2025-2030.

“Ada 3 program unggulan PAC Muslimat NU Tembalang terkait sinergi dengan pemerintah,” katanya.

Ia menyebut program Mustika Darling (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan), Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem), dan Mustika Segar (Muslimat Cantik Sehat dan Bugar).

“Tiga program ini menjadi prioritas utama kami dalam sinergi dengan pemerintah. Jadi perlu kita tegaskan aktif berorganisasi Muslimat NU itu tidak hanya sebatas kumpulan pengajian, tapi ada kegiatan sosial dan kemasyarakatan juga,” jelasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Jadi Ketua Mabicab Pramuka, Bupati Ciamis Tegaskan Pembinaan Karakter Generasi Muda

Lingkar.co – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis masa bakti 2025–2030 di Astana Gede Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Usai dilantik, Herdiat menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremonial organisasi, melainkan momentum penting untuk memperkuat peran Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, berdisiplin, berjiwa nasionalis, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

“Gerakan Pramuka harus terus relevan dengan dinamika zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Dasa Darma dan Tri Satya,” ujar Bupati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/1/2026).

Herdiat juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk terus mendukung keberlangsungan dan penguatan Gerakan Pramuka di daerah. Dukungan tersebut, kata dia, tidak hanya bersifat moral, tetapi juga melalui kebijakan, fasilitasi, serta sinergi program pembangunan daerah yang sejalan dengan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan.

Menurut Bupati, Mabicab memiliki peran strategis sebagai pembimbing, pengarah, dan pemberi dukungan terhadap Kwartir Cabang (Kwarcab) dalam menjalankan roda organisasi. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis, komunikatif, dan saling menguatkan antara Mabicab dan Kwarcab harus terus dijaga agar pelaksanaan program kepramukaan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kepada pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis yang baru dilantik, Bupati Herdiat menyampaikan ucapan selamat dan harapan besar.

“Saya berharap para pengurus dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta mampu melahirkan inovasi-inovasi kegiatan yang menarik dan berdampak positif bagi peserta didik maupun masyarakat luas,” tuturnya.

Selain itu, Bupati juga berharap Gerakan Pramuka mampu mengambil peran nyata dalam menjawab berbagai tantangan sosial, seperti pembentukan karakter generasi muda, penguatan nilai kebangsaan, kepedulian terhadap lingkungan, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

“Pramuka harus hadir sebagai garda terdepan dalam pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Herdiat mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, TNI, Polri, dunia pendidikan, maupun masyarakat, untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung kegiatan kepramukaan.

“Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, saya yakin Gerakan Pramuka di Kabupaten Ciamis akan semakin maju dan berprestasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pelantikan Ketua Mabicab beserta jajaran anggota tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Barat, Herman Suryatman, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, turut dilantik kepengurusan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis serta Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) masa bakti 2025–2030.

Pada kesempatan itu, Herman Suryatman, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik. Ia berharap seluruh jajaran kepengurusan dapat menjalankan amanah organisasi dengan mulus, rahayu, dan penuh keberkahan.

Herman menekankan, Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama pembangunan daerah.

Menurutnya, Pramuka tidak hanya berperan dalam pembinaan karakter generasi muda, tetapi juga dapat menjadi stimulus pembangunan serta dinamisator yang menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor.

“Gerakan Pramuka harus hadir sebagai kekuatan yang mendorong kemajuan daerah, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Ciamis,” ujarnya. (*)

Pemprov Jateng–Lampung Teken 11 Kerja Sama Lintas Sektor, Total Rp832,3 Miliar per Tahun

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung resmi menjalin kerja sama lintas sektor melalui penandatanganan 11 perjanjian kerja sama dengan nilai transaksi mencapai Rp 832,3 miliar per tahun. Penandatanganan berlangsung di Mahan Agung, Bandar Lampung, Selasa (6/1/2026) malam

Momen tersebut disaksikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan pendidikan vokasi, pengembangan industri dan perdagangan, energi, pangan, pariwisata, hingga penguatan rantai pasok antarwilayah. Sejumlah perjanjian memiliki masa berlaku hingga lima tahun.

Pada sektor pendidikan, kerja sama dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi dengan penyelenggaraan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kembar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kedua provinsi. Di bidang industri dan perdagangan, kerja sama difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah dan Lampung.

Kerja sama juga melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), antara lain nota kesepahaman pemanfaatan gas bumi dan pengembangan energi baru terbarukan antara PT Jateng Petro Energi (JPEN) dengan PT Lampung Jasa Utama (Perseroda). Selain itu, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) menjalin kerja sama perdagangan multi-komoditas dengan PT Wahana Raharja (Perseroda).

Pada sektor pangan, PT Jateng Argo Berdikari (Perseroda) bekerja sama dengan PT Wahana Raharja serta Koperasi Produsen Agro Gelem Hijau dalam penyediaan bahan pangan hasil pertanian dan perkebunan.

Kolaborasi juga melibatkan asosiasi pengusaha kedua provinsi. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Tengah dan Hipmi Lampung sepakat meningkatkan kapasitas institusi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, maritim, kelautan, dan perikanan. Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Jawa Tengah dan Lampung bekerja sama mengembangkan sektor pariwisata.

Sementara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Tengah dan Lampung menjalin kerja sama perdagangan berbagai komoditas strategis, seperti garam, gula, kelapa, jahe gajah, beras, singkong, tepung tapioka, udang, hingga sapi.

Kemitraan antarpelaku usaha juga terjalin, di antaranya antara PT Goldensnack Mas Sejahtera dan PT Asindo Tech terkait suplai bahan baku tepung tapioka, serta kerja sama rantai pasok industri dan perdagangan antara PT Fajar Mulia Transindo dengan PT Wahana Raharja (Perseroda), meliputi gula kristal, kopi, bawang putih, dan lainnya.

Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan, kunjungannya ke Lampung membawa mandat kepentingan lebih dari 37 juta penduduk Jawa Tengah yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Menurutnya, hubungan strategis antara Jawa Tengah dan Lampung memiliki keterkaitan kuat, baik secara struktural maupun ekonomi.

“Hari ini kita bangga diterima Gubernur Lampung dalam rangka memperkuat kerja sama antarprovinsi. Kerja sama ini melibatkan dinas terkait dan BUMD untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di masing-masing daerah,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menegaskan, kerja sama tersebut bukan bertujuan menunjukkan keunggulan salah satu provinsi, melainkan mendorong kemajuan dan berkembang bersama melalui konsep collaborative government. Kerja sama ini juga merupakan tindak lanjut kesepakatan pertemuan antar Gubernur di Kepulauan Riau pada Juni 2025.

“Ini kita tindak lanjuti agar perkembangan ekonomi Lampung dan Jawa Tengah bisa tumbuh dan berkembang bersama. Semoga kerja sama ini terealisasi dengan baik, selaras dengan program Presiden terkait pemerataan pembangunan nasional, di mana para gubernur dan bupati diharapkan mampu mengefektifkan pertumbuhan ekonomi baru secara kolaboratif,” kata Ahmad Luthfi.

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah kepala daerah dari Jawa Tengah turut hadir, antara lain Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, dan Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna, yang memaparkan potensi daerah masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai kerja sama ini mencakup pembahasan yang luas, mulai dari kerja sama antarorganisasi perangkat daerah hingga asosiasi pengusaha. Nilai transaksi Rp 832,3 miliar menjadi fondasi awal kolaborasi jangka panjang.

“Kami berharap ke depan akan ada hubungan kolaborasi yang saling menunjang dan menguatkan antara Lampung dan Jawa Tengah. Karakteristik komoditas dan kebutuhan industri kedua provinsi sangat potensial untuk saling melengkapi,” ujarnya.

Mirzani juga menyebut Jawa Tengah sebagai salah satu rujukan nasional dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dalam berbagai kesempatan bertemu dengan perwakilan pemerintah pusat, Jawa Tengah kerap dijadikan tolok ukur dan percontohan, terutama terkait investasi dan perkembangan maupun dukungan infrastruktur kawasan industri.

“Semua menteri selalu mencontohkan Jawa Tengah seperti masuknya investasi yang besar lalu soal keamanan dan dukungan kawasan,” ujarnya.

Di luar 11 kerja sama baru tersebut, kedua provinsi sebelumnya juga telah menjalin kolaborasi pada 2025, antara lain melalui kerja sama Dinas Koperasi dan UKM melalui mitra agen dan penjualan ritel. Kemudian Dinas Sosial melalui layanan pemulangan Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS), layanan dalam panti, layanan rujukan ke fasilitas kesehatan. Adapun Dinas Ketahanan Pangan, termasuk perdagangan komoditas strategis seperti cabai rawit, bawang merah, dan DOC ayam KUB. (*)

Gubernur Optimistis Penyediaan Rumah Layak Huni di Jateng Tuntas dalam 5 Tahun, Pemkot Semarang Siap Sinergi

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi optimistis perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kebutuhan rumah (backlog) di Jawa Tengah akan tuntas selama lima tahun ke depan. Sebab, kata dia, Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai program 1 KK 1 rumah layak huni. Program tersebut sudah dihitung secara fiskal. Harapannya, perbaikan RTLH di seluruh Jawa Tengah bisa selesai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

“Dengan per tahun ada sebanyak 17.000 ribu perbaikan RTLH, maka tidak ada lagi rumah miskin ekstrem atau RTLH di tempat kita. Begitu juga dengan backlog, makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk memvalidkan data,” jelas Luthfi saat acara penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait bidang perumahan, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat (20/6/2025) malam.

Menurut dia, kebutuhan perumahan di Jateng pada 2025 sebanyak 26.356 unit. Rinciannya adalah 17.510 unit bersumber dari APBD Provinsi Jateng, 17.000 unit untuk RTLH dan 510 unit backlog. Adapun yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sebanyak 6.776 unit, dan dari CSR sebanyak 2.070 unit.

Luthfi bilang, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu indikator untuk memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jateng. Maka dari itu, diperlukan sinergisitas dan kolaborasi dari seluruh pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta CSR dan bantuan sosial dari pihak ketiga.

Kegiatan penandatanganan dengan Kementerian PKP ini untuk menyatukan data dan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh bupati dan wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS, serta BP Tapera.

“Kesepakatan itu di antaranya adalah bagaimana nanti bisa membuat formulasi terkait data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Kesepakatan ini perlu, karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi terkait dengan bantuan-bantuan rumah yang secara simultan akan diratakan di seluruh kabupaten/kota di Jateng,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, mengatakan, sektor perumahan merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas nasional.

Berdasarkan data pada 2024, capaian rumah layak huni baru sekitar 65%. Sedangkan backlog rumah seluruh Indonesia masih sekitar 9,9 juta rumah tangga, dan 26,9 juta menempati rumah tidak layak huni. Roadmap pengurangan backlog dan RTLH ditargetkan sebanyak 3 juta unit rumah di seluruh Indonesia.

“Bicara pengurangan backlog dan RTLH, penyediaan data dan pendataan perumahan menjadi penting. Dari data tersebutlah kemudian kebijakan-kebijakan dikeluarkan dan diarahkan,” katanya.

Nota kesepakatan ini, lanjut Aziz, merupakan komitmen bersama untuk memperkuat sinergisitas dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat, terkini, dan terintegrasi. Keselarasan data tersebut akan menjadi acuan untuk pemenuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Nah, ketika sudah dapat data-data tersebut, kemudian treatment dilakukan dengan berbagai hal tadi. Dari Jawa Tengah ada treatment dengan menggunakan dana alokasi yang disiapkan Bapak Gubernur, ada CSR, dan ada bentuk gotong royong yang lain,” katanya.

Melalui nota kesepakatan itu juga akan direalisasikan terkait penyelenggaraan rumah bagi MBR dan ASN. Terutama melalui program pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera sejumlah kurang lebih 20.000 unit di Jawa Tengah.

Pemkot Semarang Siap Sinergi

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan, nota kesepahaman tersebut siap dijalankan guna menyinergikan dan mengoptimalkan penyaluran program pemenuhan hunian pertama bagi masyarakat Jawa Tengah yang didukung oleh data yang lengkap dan akurat dari BPS.

“Ini adalah contoh kebijakan berbasis data melalui peranan BPS. Tentunya Pemerintah Kota Semarang sangat menyambut baik dan akan menggunakan data dari BPS sebagai acuan agar tepat sasaran khususnya dalam memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” tutur Agustina.

Menurut Agustina, pada pertemuan tersebut pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai strategi selain pemutakhiran data BPS, juga memberikan kemudahan dalam pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pencegahan deadlock, termasuk berkolaborasi dengan sejumlah pihak seperti para asosiasi pengembang perumahan.

“Semangat ini demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Harapannya tidak ada yang dirugikan baik itu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha, serta roda perekonomian melalui pembangunan perumahan terus bergulir,” ujarnya.

Disinggung terkait rencana kementerian yang akan meningkatkan pemenuhan target penyaluran dari sebelumnya 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit pada tahun 2025, Agustina menegaskan menunggu keputusan alokasi yang diberikan untuk Kota Semarang. “Berapa pun kami siap,” katanya.

Agustina menekankan peran penting data dalam menunjang peningkatan kuota perumahan nasional yang dijalankan pemerintah pusat. Menurutnya, dengan data dari BPS, Pemerintah Kota Semarang dapat mengidentifikasi keluarga-keluarga yang benar-benar layak dan harus mendapatkan bantuan perumahan atau kepemilikan rumah murah.

“Data BPS Kota Semarang nanti akan menjadi titik awal penetapan sasaran program, menjadi data valid. Dan itu yang akan kami jalankan pertama kali sebelum menentukan skema perumahan terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)

Semarak Agustusan di Bawaslu Pati, Bangun Sinergitas Hadapi Pilkada Serentak 2024

Lingkar.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati mengadakan kegiatan jalan sehat dan berbagai lomba menarik pada Kamis (15/8/2024).

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Bawaslu Pati itu digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) dan HUT Bawaslu Kabupaten/Kota ke-6.

Ketua Bawaslu Pati Supriyanto menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Pati dan perwakilan dari 21 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Pati. Ia memperkirakan ada ratusan peserta yang hadir.

“Setiap Panwaslucam kita minta untuk menghadirkan 5 orang. Jadi setiap delegasi kecamatan mengirimkan 5 peserta,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini digelar juga dalam rangka mempererat dan meningkatkan sinergitas antara anggota Panwascam dan Bawaslu Pati. Apalagi, katanya, dalam waktu dekat akan disibukkan dengan berbagai pengawasan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentah Tahun 2024.

“Tujuannya paling utama adalah membangun kebersamaan dengan teman-teman Panwaslucam. Dalam hitungan kami, momentum Agustus, tahapan pengawasan pemilihan ini sudah semakin ketat,” ungkapnya.

Ia mengatakan pengawasan akan semakin masif dilakukan setelah Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan pada bulan ini.

Pada bulan Agustus ini, katanya, tahapan pencalonan juga akan mulai dilakukan. Sehingga, pihaknya harus mempersiapkannya dengan matang.

“Maka kami manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan konsolidasi di internal melalui kegiatan fun game. Di sela-sela itu ada diskusi kecil, teman-teman Panwaslucam, itu sebenarnya esensi yang ingin kita dapatkan dari kegiatan ini,” pungkasnya.

Salah satu peserta, Didik Frendi Herianto mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Apalagi di tengah kesibukannya sebagai pengawas, menurutnya sekali-sekali butuh merefreskan pikiran supaya tidak monoton.

“Menurut saya kegiatannya sangat seru. Selain itu, di sela-sela kegiatan juga bisa saya manfaatkan untuk saling bertanya dan berdiskusi dengan pengawas lain. Lebih-lebih kegiatan ini menurut saya juga bisa meningkatkan sinergitas antarjajaran,” kata Ketua Panwascam Gabus ini.

Diketahui, peringatan Agustusan di Bawasli Pati dimulai dengan Apel Pagi. Dilanjutkan dengan Jalan Sehat. Kemudian ada berbagai lomba, mulai dari estafet sarung, estafet air, estafet ping pong, balap balon, sendok tepung, memasukkan pensil dan karaoke. Agenda kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan hadiah kepada para pemenang. (*)

Penulis: Miftahus Salam