Arsip Tag: Sinergi

Berita, Pemerintahan, Sosial

Sinergi Pemkot Magelang dengan LAZISMU Renovasi Rumah Warga

Lingkar.co – Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LAZISMU Kota Magelang yang selama ini konsisten bersinergi dengan pemerintah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, salah satunya bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kamis (22/1/2026).

“Ini contoh nyata kolaborasi antara Pemkot Magelang dan LAZISMU. Sasarannya adalah warga Kota Magelang tanpa melihat latar belakang,” ujar Damar saat serah terima simbolis RTLH warga RW 20 RT 06 Nambangan, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Damar bilang, Pemkot Magelang juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga lain seperti Baznas, PSMTI, serta program CSR Bank Jateng dan pihak lainnya sebagai wujud komitmen melayani masyarakat.

“Kami terus mendata rumah tidak layak huni untuk diperbaiki agar menjadi hunian yang layak ditempati,” katanya.

Damar juga meminta peran aktif RT dan RW untuk mendata warga yang rumahnya masih tidak layak huni dan segera melaporkannya kepada lurah atau camat. Dengan keterbatasan anggaran, Pemkot akan terus menggandeng berbagai lembaga agar seluruh warga Kota Magelang dapat tinggal di rumah yang layak.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus LAZISMU Kota Magelang, Nugroho Adibroto, menjelaskan, program bedah rumah pada tahun 2025 dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Wates dan Nambangan, termasuk rumah milik Agus Romadhon tersebut.

“Pak Agus sebelumnya juga merupakan penerima manfaat bantuan pengobatan untuk anaknya. Untuk bedah rumah ini, kami menganggarkan sekitar Rp28 juta yang digunakan untuk perbaikan dinding, lantai, dan kamar mandi,” jelasnya.

Sebelum direnovasi kondisi rumah belum diplester lantainya, tidak memiliki sekat ruangan, serta sanitasi yang kurang layak. Proses pengerjaan semula ditargetkan selesai dalam tiga minggu, namun sempat molor menjadi satu bulan karena Agus mengalami gangguan kesehatan jantung.

“Alhamdulillah sekarang rumah sudah lebih layak, bahkan ditambah ruang kecil untuk usaha istri Pak Agus,” tuturnya.

Rasa syukur diungkapkan Agus Romadhon (48), rumah yang ia tempati bersama istri dan anaknya kini berubah menjadi hunian yang lebih layak dan nyaman. Meski hanya berukuran 5 x 8 meter, namun telah dipermak sedemikian rupa.

Dalam renovasi tersebut, disediakan pula ruang kecil yang akan difungsikan sebagai warung sederhana untuk menunjang perekonomian keluarga.

Agus mengaku bantuan tersebut sangat berarti bagi keluarganya, terlebih anak bungsunya yang berusia lima tahun tengah menderita meningitis sehingga membutuhkan lingkungan rumah yang bersih dan layak untuk pemulihan.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada LAZISMU dan Pak Wali Kota yang sudah membantu memperbaiki rumah kami. Sekarang rumahnya jauh lebih baik dan nyaman untuk ditinggali,” ungkap Agus saat peresmian rumahnya, Senin (19/1/2026) sore.

Setiap hari Agus bekerja sebagai buruh bangunan. Namun, akibat penyakit jantung yang dideritanya, ia berencana beralih profesi dengan berjualan dari rumah. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Hasil Kolaboratif Jaga Swasembada Pangan, Produktivitas Padi di Nganjuk Hingga 9 Ton Per Hektare

Lingkar.co – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Ida Shobihatin,menyampaikan kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, petani, serta dukungan TNI dan Polri berhasil menjaga swasembada pangan hingga mampu produktifitas pagi mencapai 9 ton per hektare.

“Capaian swasembada pangan ini tidak bisa kami wujudkan sendiri. Ini adalah hasil sinergi antara petani, penyuluh, TNI, Polri, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Tanpa kebersamaan, target ini tidak mungkin tercapai,” papar Ida Shobihatin dalam kegiatan Tasyakuran Swasembada Pangan di Pendopo Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (7/1/2026).

Ia lanjut menguraikan, sepanjang tahun 2025 luas tanam padi di Kabupaten Nganjuk mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produktivitas 8 hingga 9 ton per hektare. Sementara untuk komoditas jagung tercatat luas tanam sekitar 31 ribu hektare, kedelai 3.100 hektare, serta bawang merah yang terus meningkat hingga 20 ribu hektare.

“Alhamdulillah, produksi padi, jagung, kedelai, hingga bawang merah menunjukkan tren peningkatan. Ini menjadi bukti bahwa visi misi kepala daerah dalam memperkuat ketahanan pangan mulai terwujud,” ujarnya.

Selain peningkatan produksi, Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga memberikan dukungan sarana prasarana pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kami telah memfasilitasi petani dengan bantuan enam unit hand traktor, sepuluh kendaraan roda tiga, serta pembangunan tujuh jalan usaha tani dari APBD Kabupaten Nganjuk agar hasil panen dapat lebih optimal,” imbuhnya.

Sementara, Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Darmantono, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama pemerintah pusat serius melindungi petani, terutama dalam menjaga stabilitas harga hasil panen.

“Pemerintah hadir dan serius. Harga gabah kini ditetapkan agar petani tidak dirugikan. Ini bukti bahwa keberpihakan negara kepada petani benar-benar nyata,” tegas Darmantono.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi aktif antara petani dan pemerintah jika terjadi kendala di lapangan. “Kalau ada persoalan pupuk, bibit, atau harga, segera komunikasikan. Jangan sampai ada permainan harga di tingkat bawah yang justru merugikan petani,” ujarnya.

Menurut Darmantono, swasembada pangan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional, terutama di tengah tantangan krisis pangan global.

“Ketahanan pangan adalah salah satu pilar ketahanan negara. Kita patut bersyukur, saat negara lain kesulitan pangan, Indonesia masih mampu mencukupi kebutuhannya sendiri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, adir dalam acara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Dandim 0810/Nganjuk, Perwakilan Polres Nganjuk, , Forpimcam Lengkong, Kepala BPP Lengkong, Kepala Desa se Kecamatan Lengkong, serta Kelompok Tani se Kecamatan Lengkong.

Kegiatan tasyakuran ini dilaksanakan serentak oleh seluruh BPP se-Kabupaten Nganjuk dan menjadi momentum refleksi bersama untuk terus memperkuat ketahanan pangan daerah demi kesejahteraan petani dan masyarakat. (*)

Berita, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Jadi Ketua Mabicab Pramuka, Bupati Ciamis Tegaskan Pembinaan Karakter Generasi Muda

Lingkar.co – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis masa bakti 2025–2030 di Astana Gede Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Usai dilantik, Herdiat menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremonial organisasi, melainkan momentum penting untuk memperkuat peran Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, berdisiplin, berjiwa nasionalis, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

“Gerakan Pramuka harus terus relevan dengan dinamika zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Dasa Darma dan Tri Satya,” ujar Bupati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/1/2026).

Herdiat juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk terus mendukung keberlangsungan dan penguatan Gerakan Pramuka di daerah. Dukungan tersebut, kata dia, tidak hanya bersifat moral, tetapi juga melalui kebijakan, fasilitasi, serta sinergi program pembangunan daerah yang sejalan dengan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan.

Menurut Bupati, Mabicab memiliki peran strategis sebagai pembimbing, pengarah, dan pemberi dukungan terhadap Kwartir Cabang (Kwarcab) dalam menjalankan roda organisasi. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis, komunikatif, dan saling menguatkan antara Mabicab dan Kwarcab harus terus dijaga agar pelaksanaan program kepramukaan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kepada pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis yang baru dilantik, Bupati Herdiat menyampaikan ucapan selamat dan harapan besar.

“Saya berharap para pengurus dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta mampu melahirkan inovasi-inovasi kegiatan yang menarik dan berdampak positif bagi peserta didik maupun masyarakat luas,” tuturnya.

Selain itu, Bupati juga berharap Gerakan Pramuka mampu mengambil peran nyata dalam menjawab berbagai tantangan sosial, seperti pembentukan karakter generasi muda, penguatan nilai kebangsaan, kepedulian terhadap lingkungan, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

“Pramuka harus hadir sebagai garda terdepan dalam pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Herdiat mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, TNI, Polri, dunia pendidikan, maupun masyarakat, untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung kegiatan kepramukaan.

“Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, saya yakin Gerakan Pramuka di Kabupaten Ciamis akan semakin maju dan berprestasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pelantikan Ketua Mabicab beserta jajaran anggota tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Barat, Herman Suryatman, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, turut dilantik kepengurusan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis serta Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) masa bakti 2025–2030.

Pada kesempatan itu, Herman Suryatman, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik. Ia berharap seluruh jajaran kepengurusan dapat menjalankan amanah organisasi dengan mulus, rahayu, dan penuh keberkahan.

Herman menekankan, Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama pembangunan daerah.

Menurutnya, Pramuka tidak hanya berperan dalam pembinaan karakter generasi muda, tetapi juga dapat menjadi stimulus pembangunan serta dinamisator yang menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor.

“Gerakan Pramuka harus hadir sebagai kekuatan yang mendorong kemajuan daerah, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Ciamis,” ujarnya. (*)

Berita, Pemerintahan

HAB ke-80 Kemenag, Nasaruddin Usung Semangat Kesederhanaan dan Kebersamaan

Lingkar.co – Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama (Kemenag) mengusung semangat kesederhanaan dan kebersamaan dengan tema ‘Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju’.

Pembukaan peringatan HAB ke-80 ditandai dengan senam sehat di halaman kantor pusat Kemenag dan puncaknya akan berlangsung pada 3 Januari 2026 dengan upacara serentak di kantor Kemenag, pusat dan daerah.

Menag Prof. Dr. Nasaruddin Umar menekankan bahwa kesederhanaan ini harus dilandasi semangat dan optimisme dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan melakukan loncatan berpikir yang melampaui zamannya, sejalan dengan visi institusi yang progresif.

Nasaruddin secara khusus memberi penekanan pada aspek ekoteologi. Menurutnya, program yang sudah berjalan satu tahun terakhir ini sudah mulai dipahamai masyarakat dan bahkan menjadi perhatian global.

“Hari ini, dunia sudah mulai menggunakan ekoteologi. Ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama telah berada on the right tracking,” ujar Menag dalam siaran persnya, Senin (8/12/2025)

Terkait tema rukun dan sinergi, Menag menjelaskan bahwa rukun adalah sebuah subsistem yang saling merajut dan menopang untuk membentuk suatu sistem yang utuh.

“Rukun adalah sebuah subsistem yang jika tidak ada kekompakan di dalamnya, maka totalitas sistem yang sedang dibangun akan terpengaruh secara signifikan. Tujuan akhir dari kerukunan dan sinergi ini adalah terwujudnya kedamaian dan kemajuan bangsa,” jelas Menag.

Kurangi Sampah Plastik

Senada dengan Menteri Agama, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin mengingatkan seluruh jajaran untuk mewujudkan semangat ‘Ecotheology in Action’. Salah satu upayanya adalah dengan tidak lagi menggunakan sampah plastik di lingkungan kementerian.

“Mohon menjadi perhatian kita, sebisa mungkin tidak ada lagi penggunaan sampah plastik dan menghindari hal-hal yang berpotensi memperkeruh lingkungan kita,” kata Sekjen.

Sekjen juga menjelaskan bahwa rangkaian peringatan HAB tahun ini akan diselenggarakan dengan sangat sederhana. Kesederhanaan ini merupakan bentuk empati Kemenag terhadap saudara-saudara sebangsa yang sedang tertimpa musibah di Sumatra dan Aceh.

Kemenag telah mengambil langkah cepat untuk membantu korban bencana. Hingga hari ini, telah terkumpul lebih dari Rp4 miliar dana bantuan melalui rekening Tanggap Darurat Kementerian Agama.

Jumlah ini masih akan terus bertambah karena kesempatan berdonasi masih dibuka. Selain itu, Kemenag bersama Baznas, Forum Zakat (FOZ), dan Poroz juga telah menghimpun dana bantuan bencana dengan jumlah mencapai Rp155 miliar, termasuk dari APBN Kementerian Agama.

Tantangan terbesar di akhir tahun ini adalah memastikan anggaran tersebut dapat dieksekusi sesuai dengan tata kelola yang benar dan akuntabel. Harapannya, seluruh pihak dapat mengambil porsi dan mengawal proses tersebut agar berjalan baik. (*).

Berita, Peristiwa, Sosial

Sinergi Al Fazza Nabawi bersama NU Peduli Bantu Terdampak Banjir

Lingkar.co – Gerakan NU Care atau NU Peduli bagi terdampak banjir di kawasan Gayamsari Kota Semarang yang teknis lapangan dioperasikan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana (LPBI) dimulai dengan donasi dari PT Al Fazza Nabawi Tour & Travel.

Melalui donasi Rp10 juta, LPBI langsung mendirikan dapur umum (DU) di tas jembatan Kaligawe Semarang. Selain itu, sejumlah karyawan dan marketing biro jasa haji dan umroh tersebut juga bersinergi dengan relawan di lokasi terdampak banjir,.

“Donasi Rp10 juta menjadi modal untuk mendirikan DU di atas jembatan Kaligawe, dan alhamdulilah seperti yang kita saksikan ini berjalan lancar,” kata Bendahara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang, H. Pargono disela kegiatan, Jum’at (31/10/2025).

Ia mengapresiasi langkah cepat LPBI yang berinisiatif melakukan penggalangan dana. Di lain sisi, juga berkoordinasi dengan PCNU, “Dalam kondisi darurat begini, kita bisa memaklumi tidak harus nunggu, yang penting tetap ada koordinasi,” ujarnya.

Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) memberi dukungan gerakan NU Peduli untuk masyarakat terdampak banjir di kota Semarang. Dukungan tersebut disampaikan oleh Aniqotun Nafiah selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Kecamatan Tembalang.

Bersama beberapa pengurus, ia membawa sejumlah bahan makanan untuk diolah di Dapur Umum (DU) yang dikelola oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang yang didirikan di jembatan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Kamis (30/10/2025) petang.

“Untuk saat ini ya baru ini saja yang bisa kami berikan untuk keperluan di DU NU Peduli terdampak banjir di kawasan Gayamsari Semarang, tidak banyak memang, namun kami berharap yang tidak seberapa ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Sementara, Direktur PT Al Fazza Nabawi Tour & Travel, dr. Muhammad Hayyi Wildani mengatakan, dirinya tidak mengira akan terjadi banjir yang lebih tinggi dari biasanya, “Kebetulan kan saya juga warga sini, Tambakrejo, biasanya kalau musim hujan sudah persiapan, tapi tidak menyangka sampai seperti ini,” ujarnya.

Selaku ketua LPBI PCNU Kota Semarang, ia langsung berkoordinasi dengan jajaran pengurus dan PCNU untuk langkah strategis agar NU tidak tertinggal dalam kegiatan kemanusiaan, “Karena butuh fast responce, ya yang penting kita jalankan dulu sambil berkoordinasi lanjutan dengan PCNU,” ungkapnya.

Berikut ini daftar donasi peduli banjir :

  1. PT Alfazza Nabawi Tour & Travel Rp10 juta
  2. Zidan Esriyanto Rp2 juta
  3. Ayatullah Khumaini Rp500 ribu
  4. Muhammad Arfandika Rp200 ribu
  5. Ali Makruf Rp100 ribu
  6. H. Pargono Rp200 ribu
  7. MWCNU Banyumanik Rp500 ribu
  8. Nur Hadhir Rp200 ribu
  9. dr. Sofi Rp300 ribu
  10. Muhammad Ngainirrichadl Rp500 ribu
  11. H. Amir Darmanto Demak Rp1 juta
    12 Muhammad Khosim Rp200 ribu

Adapun donasi berbentuk barang diberikan oleh:

  1. Fatayat NU Semarang
  • Beras 2 Sak @ 25Kg
  • Telur 2 Kotak
  • Mie Instan 2 dus
  • Ekomie 2 dus
  • Gula Pasir 10 Kg
  • Minyak Goreng 2 krat
  • Kecap 2 Pcs
  • Kopi 3 renteng
  • Teh 2 pack
  • Garam 2 pack
  • Penyedap rasa 2 Pcs
  • Sabun cuci piring 2 Pcs
  1. MWCNU Ngaliyan
  • Mie instan 2 dus
  • Mie superior 5 slop kecil
  • Minyak 4 liter
  • Beras 25 kg
  1. Posko Warga
  • beras 30 kg
  • minyak goreng 1 dus rose brand
  • mie instan 3 dus
  • beres 50 kg
  • Telur 1 peti

Pantauan di lokasi, hingga saat ini air masih menggenangi sejumlah titik di permukiman warga. Dapur Umum NU Peduli terdampak banjir juga masih beroperasi di Genuk dan Gayamsari. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Ingatkan Pentingnya Sinergitas Pemda untuk Tekan Inflasi di Jawa Tengah

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan , provinsi Jawa Tengah memiliki potensi produksi pangan yang besar sehingga berpotensi dalam pengendalian harga dan menjamin ketersediaan pangan.

Luthfi menyontohkan beras di kabupaten Klaten, bawang merah di Brebes, cabai di Temanggung, Rembang, dan daerah lain. Hal ini, menurut dia, semestinya bisa didorong untuk menyuplai wilayah lain agar tidak terjadi lonjakan harga.

Oleh karena itu dirinya menegaskan pentingnya langkah konkret dan sinergis pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengendalikan harga, serta menjamin ketersediaan pangan strategis di Jawa Tengah.

“Maka kita penetrasi ke daerah lain, sehingga tidak ada inflasi terkait dengan harga itu,” kata Ahmad Luthfi dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertemakan ‘Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Guna Mendukung Stabilitas Harga’ di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu, (16/7/2025).

Sebagai informasi, harga beras medium per 8 Juli 2025 rata-rata mencapai Rp 13.565, melampaui HAP sebesar Rp 12.500. Bahkan di beberapa daerah seperti Kota Semarang dan Kota Pekalongan, harga beras menembus Rp 14.750 per kilogram. Kenaikan ini sejalan dengan naiknya harga gabah kering panen (GKP) petani dari Rp 6.415 menjadi Rp 6.693.

Menanggapi kenaikan harga yang terjadi, Luthfi menjelaskan, Pemprov Jateng melalui BUMD telah melakukan operasi pasar dan mendirikan Toko TPID di 11 kabupaten/kota.

“Itu sudah berjalan. Saya sudah suruh kabupaten kota yang lain agar mendirikan toko TPID,” ungkap Luthfi.

Pemprov Jateng, lanjutnya, juga terus mendorong penguatan kemitraan melalui skema champion komoditas seperti bawang merah dan cabai rawit. Saat ini, telah terjalin kemitraan dengan luasan tanam cabai hingga 300 hektare dan kolaborasi dengan 15 mitra champion.

Selain itu, kata Gubernur, untuk memperkuat daya tahan pangan lokal, Pemprov telah membentuk berbagai BUMD dan koperasi pangan di level provinsi maupun kabupaten/kota. Tercatat ada 29 Badan Usaha Milik Petani aktif dan koperasi “Merah Putih” sebagai ujung tombak distribusi.

Gubernur menekankan strategi pengendalian inflasi harus dijalankan dalam dua arah kebijakan: jangka pendek melalui optimalisasi pasokan dan distribusi pangan.

“Kita melakukan rapat HLM untuk membahas kenaikan bapok di wilayah kita. Rapat ini untuk penetrasi, tidak hanya terkait harga tetapi juga distribusinya, sehingga masyarakat terlayani,” ujar Luthfi.

Dijelaskan, sedangkan jangka panjang dengan pembangunan ekosistem ekonomi digital, penguatan data pangan, hingga pendirian good hub modern dengan fasilitas cold storage.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyebut, inflasi Jateng pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,24% (month-to-month). Beras, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi.

Rahmat mendukung penuh langkah-langkah yang diupayakan Gubernur Ahmad Luthfi dalam rangka pengendalian inflasi tersebut.

“Betul disampaikan Pak Gubernur, kita akan fokus pada pengendalian harga bahan pokok penting. Jawa Tengah sudah berhasil di 11 kabupaten/kota, dan Pak Gubernur sudah meminta agar kabupaten/kota lain mengikuti,” ujar Rahmat. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Gubernur Optimistis Penyediaan Rumah Layak Huni di Jateng Tuntas dalam 5 Tahun, Pemkot Semarang Siap Sinergi

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi optimistis perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kebutuhan rumah (backlog) di Jawa Tengah akan tuntas selama lima tahun ke depan. Sebab, kata dia, Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai program 1 KK 1 rumah layak huni. Program tersebut sudah dihitung secara fiskal. Harapannya, perbaikan RTLH di seluruh Jawa Tengah bisa selesai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

“Dengan per tahun ada sebanyak 17.000 ribu perbaikan RTLH, maka tidak ada lagi rumah miskin ekstrem atau RTLH di tempat kita. Begitu juga dengan backlog, makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk memvalidkan data,” jelas Luthfi saat acara penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait bidang perumahan, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat (20/6/2025) malam.

Menurut dia, kebutuhan perumahan di Jateng pada 2025 sebanyak 26.356 unit. Rinciannya adalah 17.510 unit bersumber dari APBD Provinsi Jateng, 17.000 unit untuk RTLH dan 510 unit backlog. Adapun yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sebanyak 6.776 unit, dan dari CSR sebanyak 2.070 unit.

Luthfi bilang, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu indikator untuk memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jateng. Maka dari itu, diperlukan sinergisitas dan kolaborasi dari seluruh pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta CSR dan bantuan sosial dari pihak ketiga.

Kegiatan penandatanganan dengan Kementerian PKP ini untuk menyatukan data dan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh bupati dan wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS, serta BP Tapera.

“Kesepakatan itu di antaranya adalah bagaimana nanti bisa membuat formulasi terkait data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Kesepakatan ini perlu, karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi terkait dengan bantuan-bantuan rumah yang secara simultan akan diratakan di seluruh kabupaten/kota di Jateng,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, mengatakan, sektor perumahan merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas nasional.

Berdasarkan data pada 2024, capaian rumah layak huni baru sekitar 65%. Sedangkan backlog rumah seluruh Indonesia masih sekitar 9,9 juta rumah tangga, dan 26,9 juta menempati rumah tidak layak huni. Roadmap pengurangan backlog dan RTLH ditargetkan sebanyak 3 juta unit rumah di seluruh Indonesia.

“Bicara pengurangan backlog dan RTLH, penyediaan data dan pendataan perumahan menjadi penting. Dari data tersebutlah kemudian kebijakan-kebijakan dikeluarkan dan diarahkan,” katanya.

Nota kesepakatan ini, lanjut Aziz, merupakan komitmen bersama untuk memperkuat sinergisitas dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat, terkini, dan terintegrasi. Keselarasan data tersebut akan menjadi acuan untuk pemenuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Nah, ketika sudah dapat data-data tersebut, kemudian treatment dilakukan dengan berbagai hal tadi. Dari Jawa Tengah ada treatment dengan menggunakan dana alokasi yang disiapkan Bapak Gubernur, ada CSR, dan ada bentuk gotong royong yang lain,” katanya.

Melalui nota kesepakatan itu juga akan direalisasikan terkait penyelenggaraan rumah bagi MBR dan ASN. Terutama melalui program pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera sejumlah kurang lebih 20.000 unit di Jawa Tengah.

Pemkot Semarang Siap Sinergi

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan, nota kesepahaman tersebut siap dijalankan guna menyinergikan dan mengoptimalkan penyaluran program pemenuhan hunian pertama bagi masyarakat Jawa Tengah yang didukung oleh data yang lengkap dan akurat dari BPS.

“Ini adalah contoh kebijakan berbasis data melalui peranan BPS. Tentunya Pemerintah Kota Semarang sangat menyambut baik dan akan menggunakan data dari BPS sebagai acuan agar tepat sasaran khususnya dalam memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” tutur Agustina.

Menurut Agustina, pada pertemuan tersebut pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai strategi selain pemutakhiran data BPS, juga memberikan kemudahan dalam pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pencegahan deadlock, termasuk berkolaborasi dengan sejumlah pihak seperti para asosiasi pengembang perumahan.

“Semangat ini demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Harapannya tidak ada yang dirugikan baik itu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha, serta roda perekonomian melalui pembangunan perumahan terus bergulir,” ujarnya.

Disinggung terkait rencana kementerian yang akan meningkatkan pemenuhan target penyaluran dari sebelumnya 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit pada tahun 2025, Agustina menegaskan menunggu keputusan alokasi yang diberikan untuk Kota Semarang. “Berapa pun kami siap,” katanya.

Agustina menekankan peran penting data dalam menunjang peningkatan kuota perumahan nasional yang dijalankan pemerintah pusat. Menurutnya, dengan data dari BPS, Pemerintah Kota Semarang dapat mengidentifikasi keluarga-keluarga yang benar-benar layak dan harus mendapatkan bantuan perumahan atau kepemilikan rumah murah.

“Data BPS Kota Semarang nanti akan menjadi titik awal penetapan sasaran program, menjadi data valid. Dan itu yang akan kami jalankan pertama kali sebelum menentukan skema perumahan terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)

Berita, Pendidikan, Peristiwa

Hadiri Pembukaan Diklatsar Banser Kendal, Wabup: Kaderisasi Harus Didukung

Lingkar.co – Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi hadir dalam pembukaan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Pegandon ke-XXIII angkatan ke-2. Kegiatan secara resmi dibuka di Lapangan Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (8/5/2025).

Dalam kesempatan itu Wabup mengapresiasi semangat para peserta. Ia menyebut bahwa keputusan menjadi Banser adalah bentuk kecintaan luar biasa terhadap ulama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahkan, Benny menyebut menjadi Banser bisa jadi lebih tinggi derajatnya di akhirat jika dibandingkan dengan para tamu undangan yang berseragam dinas resmi.

“Menjadi Banser itu pangkatnya bisa jadi lebih tinggi kelak di akhirat daripada bapak-bapak yang berseragam di sini, karena niatnya luar biasa. Ini bukan pekerjaan biasa, tapi panggilan jiwa,” ucapnya.

Ia melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Kendal siap bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan seperti Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser yang dinilai punya peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keagamaan.

“Kaderisasi semacam ini harus terus kita dukung karena manfaatnya sangat besar untuk masa depan Kendal,” tegasnya.

Sebagai informasi, merupakan kaderisasi dasar untuk menjadi Banser. Ada 60 peserta Diklatsar yang sebelumnya telah dinyatakan lulus dalam Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) GP Ansor. Kegiatan berorientasi lapangan ini akan berlangsung selama tiga hari, dan secara resmi ditutup pada Senin (10/5/2025).

Kepala Satuan Koordinasi Cabang (Kasatkorcab) Banser Kendal, Primardiyanto, yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan bahwa Diklatsar merupakan gerbang awal dalam perjalanan menjadi Banser.

“Menjadi Banser bukan hanya soal fisik, tapi soal membentuk mental dan nurani sebagai seorang patriot. Seperti besi yang harus rela ditempa, dipanaskan, dan diasah agar menjadi pedang tajam, demikian pula Banser harus siap diuji agar tumbuh kuat, tangguh, dan berprinsip,” ujarnya Ndan Jefri demikian sapaannya.

Sementara itu, Wakil Ketua PC GP Ansor Kendal Bidang Pengkaderan, Khasanuddin, menyoroti perubahan zaman dan peningkatan kualitas kader.

Laman: 1 2
Berita, Lingkar Pemilu, Politik

Iswar Yakin Deklarasi Tekadh Membara Untuk Pilgub Jateng Linier Dukung Agustina-Iswar di Pilwalkot Semarang

Lingkar.co – Calon Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengaku yakin gerakan relawan Teman Dekat Andika-Hendi Menang Bersama Rakyat (Tekadh Membara) sinergi memanjangkan Agustina-Iswar di Pilwalkot Semarang.

Ia menilai hal itu lantaran, Paslon 01 di Pilgub Jawa Tengah linier dengan Paslon 01 di Pilwalkot Semarang. Yakni diusung partai yang sama dan sedang dikeroyok oleh koalisi besar.

“Tentu karena ini linier, kita harap bisa memenangkan Pilkada Kota Semarang maupun provinsi Jawa Tengah,” kata Iswar seusai menghadiri deklarasi di Legacy Convention Hall, Plampitan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (11/10/2024) sore.

Iswar bilang, dukungan terhadap Andika-Hendi dalam deklarasi tersebut cukup besar dengan hadirnya relawan dari luar kota Semarang. Dirinya semakin yakin gerakan relawan bisa linier karena ia melihat para relawan dari kota Semarang.

“Tadi kawan-kawan sudah memberikan dukungan yang cukup besar dari beberapa kabupaten kota, dan Alhamdulillah hari ini dengan Teman Dekat Andika Hendi yang dari kota Semarang juga bisa hadir. Jadi kita bisa lebih yakin bahwa proses pemenangan itu semakin dekat,” tegasnya.

Terkait perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah, utamanya Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, mantan Sekda Kota Semarang ini menyoroti kekompakan masyarakat yang semakin sadar dengan kondisi perekonomian yang ada.

“Saya kira hal yang menonjol itu adalah masyarakat saya lihat sudah mulai kompak, Ia menyadari ini ada sebuah harapan yang besar tentang bagaimana kemudian memberikan ruang agar perekonomian masyarakat bisa bergerak,” ungkapnya.

“Karena menurut masyarakat beberapa bulan terakhir ada hal yang tidak apa ya namanya, krisis ekonomi ya. Itu relevan juga dengan pata pedagang pasar bahwa kemampuan daya belinya menurun. Saya cocokkan dengan masyarakat yang itu jadi gatuk. Saya kira itu sih, dari sisi ekonomi,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pelayanan, Pemerintahan

Buka TMMD Tahap III, Wali Kota Semarang Sering Katakan Bekerja Harus Disengkuyung Bareng

Lingkar.co – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu sering mengatakan bahwa bekerja harus disengkuyung bareng (disangga bersama dengan semangat gotong royong) agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan pemerintah bersama masyarakat.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin yang mewakili Wali Kota Semarang untuk melakukan penandatanganan dan serah terima program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2024 Kota Semarang di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Rabu, (24/7/2024).

Kebersamaan itu juga berlangsung antara Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0733/Kota Semarang dalam program TMMD III

Sebelumnya, TMMD Sengkuyung I telah dilaksanakan di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Mijen dan Sengkuyung II dilaksanakan di Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari.

“TMMD adalah bagian dari bergerak bersama untuk membangun Kota Semarang, Bu Wali juga sering mengatakan bahwa kita bekerja harus disengkuyung bareng sehingga kemudian cita-cita kita bersama akan terwujud lebih cepat,” ujarnya.

Iswar juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 0733/Kota Semarang atas perhatian dan sumbangsihnya dalam mendukung pembangunan di Kota Semarang melalui program TMMD. Tidak hanya berkelanjutan, pelaksanaan TMMD tahun ini juga terdapat peningkatan, yang semula hanya 3 tahap per tahun menjadi 4 tahap per tahun.

“Ruang lingkup kegiatan di masing-masing lokus berupa Kegiatan Fisik, Non Fisik, Perbaikan RTLH (CSR Baznas), dan Penyediaan Tower Air (PDAM). Saya optimis kegiatan fisik dan non fisik pada TMMD ini Insyaa Allah bisa mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi,” kata Iswar.

Selain kegiatan fisik dan non fisik, TMMD juga menggelar pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta penanaman nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan yang berguna untuk mengembangkan kemampuan dan nasionalisme masyarakat. Iswar menghimbau seluruh warga masyarakat Rowosari untuk mendukung dan mensukseskan TMMD Tahap III ini.

Pada kesempatan tersebut, Iswar juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berbagai pihak untuk mengantisipasi banjir hingga kekeringan yang rawan terjadi di Rowosari. Menurutnya, penyebab utama banjir di Rowosari adalah maraknya alih fungsi lahan di Semarang bagian atas sehingga berdampak ke daerah Semarang bagian bawah, termasuk Rowosari.

“Saya sudah menemui Pak Sekda Provinsi, saya menyampaikan apa sih yang diharapkan dari Kota Semarang untuk persoalan hulu-hilir? Saya bilang cita-cita kita bagaimana sudah tidak ada limpasan dari aliran air yang cukup banyak yang dari atas,” terang Iswar.

“Untuk antisipasi kekeringan di Rowosari, teman-teman BPBD sudah menyiapkan skenarionya, PDAM kan sudah menyiapkan juga. Tahun kemarin banyak bantuan. Dari swasta, terutama dari PDAM. Kekeringan itu kan biasa ya, yang penting konsumsi air masyarakat yang dibutuhkan masih ada, suplainya masih aman,” tandasnya. (ADV)