Arsip Tag: muhammadiyah

Berita, Highlight, Nasional, Pendidikan

Soroti Ketimpangan Perguruan Tinggi Negeri dengan Swasta, Muhammadiyah Minta Regulasi Jangan ‘Bunuh’ PTS

Lingkar.co – Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti ketimpangan yang terjadi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Oleh karena itu, Muhammadiyah meminta jangan sampai regulasi yang tidak berkeadilan membunuh PTS di Indonesia.

Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Bambang Setiaji menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Rabu (15/4/2026).

Bambang menyebut terdapat kenaikan mahasiswa di Indonesia. Akan tetapi kenaikan jumlah mahasiswa itu hanya dirasakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sementara PTS semakin turun.

“Seharusnya ke arah sana (naik) semua, namun agak landai. Tapi ini secara absolut menurun, ini memang ada masalah. Maka kalau tidak segera kita pecahkan akan terus jadi masalah,” ungkap Bambang di hadapan Komisi X DPR RI.

Ia mengakui jumlah mahasiswa aktif secara nasional dari 2020 hingga 2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun jumlah mahasiswa PTN mengalami kenaikan signifikan pada 2025 menjadi 4,5 juta, padahal pada 2022 hanya berjumlah 2,9 juta.

Berbanding terbalik, PTS yang seharusnya jumlah mahasiswanya ikut naik pada tahun-tahun yang sama justru mengalami penurunan. Misalnya dari 4,8 juta pada 2023, menjadi 4,3 juta pada 2025.

“Kemudian yang saya tangkap adanya nuansa atau keinginan untuk membunuh atau mematikan PTS kecil. Industri kita ini 90 persen lebih itu UMKM, itu yang bisa melayani itu PTS kecil,” katanya.

Ia menegaskan, PTS juga berkontribusi dalam melahirkan sumber daya untuk pembangunan ekonomi Indonesia berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk UMKM yang berada di kawasan PTS juga perlu perhatian.

Bambang menjelaskan maksud dari nuansa ingin ‘membunuh’ PTS kecil, di antaranya adalah dengan menetapkan peraturan jumlah kuota mahasiswa perguruan yang bisa dibina harus memiliki minimal 300 mahasiswa.

Ia menilai peraturan tersebut menyebabkan kampus yang jumlah mahasiswanya di bawah itu tidak masuk pembinaan.

“Sehingga jumlah kampus yang mahasiswanya tidak lebih dari 300 tidak berhak mengakses dana negara. Mestinya itu seratus pun boleh kan?,” kata Bambang.

Menurutnya biaya terjangkau yang ditawarkan oleh PTS di daerah-daerah ini menjadi pembuka kesempatan berkembang bagi UMKM. Sebab sarjana yang dihasilkan mematok harga yang tidak mahal, sehingga cocok untuk pelaku UMKM.

“Jadi PTS kecil itu sangat penting, karena menghasilkan sarjana yang akan melayani industri-industri kita UMKM,” ungkapnya.

Dia memandang jika ruang kerja di sektor UMKM diserahkan kepada anak-anak yang berasal dari PTN besar. Mereka akan berharap akan digaji tinggi, padahal UMKM belum tentu mampu untuk menggaji mereka karena terjadi mismatch.

“Untuk menolong industri UMKM kita itu, peran PTS kecil sangat penting. Oleh sebab itu mohon izin tolong diperbaiki ini,” imbuhnya.

Selain akses dana program pembinaan PTS, Bambang juga meminta supaya kuota beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) lebih berkeadilan. Sebab kuota beasiswa KIP di PTS sangat terbatas.

Perubahan Pemendikbudristek 48 Tahun 2022

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Majelis Dikitilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Ahmad Muttaqin meminta adanya perubahan regulasi, khususnya Pemendikbudristek 48 Tahun 2022 tentang Seleksi PTN.

Dalam regulasi tersebut, PTNBH menurutnya seperti Pukat Harimau yang mengeruk seluruh calon mahasiswa. Sehingga PTS terdampak, dengan jumlah mahasiswa barunya yang terus mengalami penurunan.

Meski sudah ada perubahan dengan Permendiktisaintek 3 Tahun 2026 tentang PMB PT, akan tetapi masih ada peluang bagi PTN untuk mengeruk mahasiswa sebab ada kuota lewat jalur mandiri.

“Maka kami termasuk yang setuju kalau seandainya tadi dari teman-teman APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) dan lain-lain, sampai kepada jalur mandiri dibuang saja,” katanya.

Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk membangun regulasi yang berkeadilan bagi PTS. Dengan itu diharapkan PTS dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas agar tetap kompetitif.

Sementara, PTNBH didorong pada peningkatan mutu menjadi World Class University (WCU) dengan membatasi jumlah mahasiswa S1, untuk fokus pada master dan doktor.

Di sisi lain, Pemerintah memberi mandat kepada PTS untuk peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi, dan bagi PTS yang unggul diberi tugas untuk juga pada peningkatan mutu menjadi WCU.

“Kebijakan PMB antara PTN dan PTS yang berkeadilan ini saya kira akan menjadi kunci tercapainya target SDG’s perguruan tinggi di Indonesia,” tutupnya. (*)

Nasional

Haedar Nashir Ingatkan Konsistensi Reformasi, Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian

Lingkar.co – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak sejalan dengan arah reformasi nasional yang telah ditempuh Indonesia sejak 1998. Ia menegaskan, perubahan tersebut justru berpotensi mengaburkan konsistensi reformasi yang selama ini dijaga.

Hal itu disampaikan Haedar usai menghadiri kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1/2026) malam.

Menurutnya, lebih dari dua dekade reformasi telah membawa konsekuensi penting dalam tata kelola negara, salah satunya menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.

“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risikonya. Hasil reformasi 1998 itu justru menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” kata Haedar.

Ia menilai, alih-alih kembali mengubah struktur kelembagaan, bangsa ini seharusnya fokus pada penguatan dan konsolidasi reformasi yang telah berjalan. Perubahan struktur dinilai berisiko melahirkan persoalan baru yang tidak substansial.

Dalam pandangan Muhammadiyah, kata Haedar, persoalan yang muncul di tubuh lembaga negara, termasuk Polri dan TNI, lebih tepat diselesaikan melalui pembenahan internal.

“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” ujarnya.

Haedar juga mengingatkan bahwa menempatkan institusi seperti Polri atau TNI di bawah kementerian justru berpotensi menambah beban birokrasi. Ia menilai reformasi birokrasi di kementerian sendiri masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

“Kalau ditempatkan di bawah kementerian, bisa muncul problem baru. Reformasi birokrasi di kementerian saja belum selesai,” katanya.

Ia menegaskan, mempertahankan Polri tetap berada di bawah Presiden dengan komitmen perbaikan internal yang berkelanjutan merupakan langkah paling rasional. Pilihan tersebut dinilai penting untuk menjaga arah reformasi tetap jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan publik.

“Supaya tidak muncul kontroversi yang membuat rakyat bingung soal arah bangsa ini ke mana,” ucap Haedar.

Lebih lanjut, Haedar menyebut keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden sejalan dengan platform reformasi nasional sejak 1998. Ia juga meyakini pandangan tersebut sejalan dengan sikap banyak organisasi kemasyarakatan.

“Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi,” pungkasnya. ***

Berita, Pemerintahan, Sosial

Sinergi Pemkot Magelang dengan LAZISMU Renovasi Rumah Warga

Lingkar.co – Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LAZISMU Kota Magelang yang selama ini konsisten bersinergi dengan pemerintah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, salah satunya bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kamis (22/1/2026).

“Ini contoh nyata kolaborasi antara Pemkot Magelang dan LAZISMU. Sasarannya adalah warga Kota Magelang tanpa melihat latar belakang,” ujar Damar saat serah terima simbolis RTLH warga RW 20 RT 06 Nambangan, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Damar bilang, Pemkot Magelang juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga lain seperti Baznas, PSMTI, serta program CSR Bank Jateng dan pihak lainnya sebagai wujud komitmen melayani masyarakat.

“Kami terus mendata rumah tidak layak huni untuk diperbaiki agar menjadi hunian yang layak ditempati,” katanya.

Damar juga meminta peran aktif RT dan RW untuk mendata warga yang rumahnya masih tidak layak huni dan segera melaporkannya kepada lurah atau camat. Dengan keterbatasan anggaran, Pemkot akan terus menggandeng berbagai lembaga agar seluruh warga Kota Magelang dapat tinggal di rumah yang layak.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus LAZISMU Kota Magelang, Nugroho Adibroto, menjelaskan, program bedah rumah pada tahun 2025 dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Wates dan Nambangan, termasuk rumah milik Agus Romadhon tersebut.

“Pak Agus sebelumnya juga merupakan penerima manfaat bantuan pengobatan untuk anaknya. Untuk bedah rumah ini, kami menganggarkan sekitar Rp28 juta yang digunakan untuk perbaikan dinding, lantai, dan kamar mandi,” jelasnya.

Sebelum direnovasi kondisi rumah belum diplester lantainya, tidak memiliki sekat ruangan, serta sanitasi yang kurang layak. Proses pengerjaan semula ditargetkan selesai dalam tiga minggu, namun sempat molor menjadi satu bulan karena Agus mengalami gangguan kesehatan jantung.

“Alhamdulillah sekarang rumah sudah lebih layak, bahkan ditambah ruang kecil untuk usaha istri Pak Agus,” tuturnya.

Rasa syukur diungkapkan Agus Romadhon (48), rumah yang ia tempati bersama istri dan anaknya kini berubah menjadi hunian yang lebih layak dan nyaman. Meski hanya berukuran 5 x 8 meter, namun telah dipermak sedemikian rupa.

Dalam renovasi tersebut, disediakan pula ruang kecil yang akan difungsikan sebagai warung sederhana untuk menunjang perekonomian keluarga.

Agus mengaku bantuan tersebut sangat berarti bagi keluarganya, terlebih anak bungsunya yang berusia lima tahun tengah menderita meningitis sehingga membutuhkan lingkungan rumah yang bersih dan layak untuk pemulihan.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada LAZISMU dan Pak Wali Kota yang sudah membantu memperbaiki rumah kami. Sekarang rumahnya jauh lebih baik dan nyaman untuk ditinggali,” ungkap Agus saat peresmian rumahnya, Senin (19/1/2026) sore.

Setiap hari Agus bekerja sebagai buruh bangunan. Namun, akibat penyakit jantung yang dideritanya, ia berencana beralih profesi dengan berjualan dari rumah. (*)

Berita, Religi

BWI Kota Semarang Gencarkan Pendataan dan Pemutakhiran Wakaf

Lingkar.co – Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Semarang berkomitmen administrasi pencatatan wakaf bisa tercatat dengan baik. Oleh sebab itu, BWI Kota Semarang menggelar kegiatan pendataan dan pemutakhiran wakaf sekaligus launching gerakan wakaf uang di Aula Rumdin Wali Kota Semarang, Minggu (14/12/2025).

Sedikitnya 350 orang utusan mengikuti dengan penuh semangat dan khidmat kegiatan tersebut. Mereka berasal dari Pengurus PCNU Kota Semarang, PD Muhammadiyah Kota Semarang, Pengurus Daerah MUI Kota Semarang, PD DMI Kota Semarang, penyuluh KUA Kecamatan Se-Kota Semarang, Forum Nadhir Wakaf Kecamatan Se-Kota Semarang, Sahabat Wakaf Kecamatan Se-Kota Semarang dan beberapa nadhir.

Ketua BWI Kota Semarang, Prof Dr Imam Yahya, M.Ag menuturkan, saat ini ada tanah wakaf di 1.771 titik di Kota Semarang. Ia berharap wakaf yang ada itu bisa ter-administrasi di aplikasi google satelit.

“Dengan pendataan dan pemutakhiran data ini, jadi bisa diketahui tanah wakafnya dimana, siapa nadhirnya, siapa wakifnya dan peruntukannya apa,” ucap Prof Imam disela acara pendataan dan pemutakhiran data.

Sekretaris Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Provinsi Jawa Tengah ini mentarget, untuk pendataan wakaf dari jumlah 1.771 titik tersebut, tahun ini bisa merampungkan 750 titik.

“Target kita tahun ini bisa dapat 750 titik. Adapun selebihnya nanti kita rampungkan tahun depan,” ungkap Prof. Imam

Selain untuk memastikan pendataan wakaf, dalam kesempatan ini, Prof Imam juga mengajak pentingnya wakaf uang. Menurutnya, selama ini orang berpandangan wakaf harus dengan tanah.

“Dengan gerakan wakaf uang ini, saya berharap ada kesadaran wakaf dengan uang. Wakaf uang ini tidak terpatok dengan nominal, boleh wakaf senilai 1 juta, 500 ribu bahkan hanya 100 ribu,” urainya

Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang ini membeber, sejak dilaunching 22 Oktober lalu, implementasi wakaf uang sudah berjalan cukup baik, namun masih di kalangan Kemenag. Ia berharap gerakan wakaf ini bisa lebih meluas dan lebih masif lagi.

“Kami (BWI Kota Semarang, red) akan menggiatkan lagi sosialisasi ke Ormas-ormas Keagaman, baik NU dan Muhammadiyah. Kami juga akan goes to wakaf ke kampus-kampus islam swasta, seperti Unwahas, Unimus, Unissula. Selain itu, kami juga akan ke Sekolah-sekolah,” pungkas Ketua FKUB Jateng ini.

Sementara itu, Suhardi, dari Ngalian yang merupakan utusan dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kota Semarang mengaku sangat mendukung program pendataan dan administrasi wajaf wakaf yang dilakukan BWI Kota Semarang bersama Kemenag Kota Semarang ini.

“Pencatatan dan administrasi wakaf ini sangat vital, karena berkaitan dengan hukum negara. Banyak terjadi wakaf karena tidak terdata dengan baik setelah sekian tahun ahli warisnya meminta balik. Dengan pendataan yang jelas ini, keamanan dan kenyamanan jamaah dalam beribadah bisa terwujud,” ucap Suhardi.

Suhardi melanjutkan, soal wakaf uang. Dirinya juga menyambut baik dan mendukung gerakan ini. “Wakaf uang nominalnya bebas, tidak ditentukan, cukup dengan Q-RIS kita bisa berwakaf uang. Dengan wakaf uang ini, semoga bisa bermanfaat untuk kebaikan dan kemaslahatan umat kedepan,” tukasnya. (*).

Berita, Highlight, Nasional, Pendidikan

Jadi Polemik, Bimtek Bagi 200 Sekolah Muhammadiyah di Wilayah Jateng IV Batal

Lingkar.co – Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi membatalkan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2.

Pembatalan kegiatan bimtek yang menurut rencana dilaksanakan di DWANGSA Solo Hotel by LORIN tersebut tertuang dalam surat dengan nomor 2246/C4/DM.00.02/2025. Surat pembatalan ditandatangani secara digital oleh Maulani Mega Hapsari, S.IP, MA selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama pada Minggu 17 Agustus 2025. Surat pembatalan dengan lampiran 3 lembar berisikan daftar kepala sekolah atau guru dari SD, SMP, dan SMK yang seluruhnya Muhammadiyah.

Pembatalan kegiatan tersebut menyusul viralnya surat undangan peserta dan jadi polemik. Surat bernomor 2218/C4/DM.00.02/2025 jadi polemik karena terdapat manual acara yang seluruhnya juga Muhammadiyah. Dari lagu Indonesia Raya yang disusul mars Muhammadiyah, yaitu Sang Surya. Selanjutnya Laporan Kegiatan oleh H. Pahri, S.Ag, MM selaku Direktur Diksuspala dan Penjaminan Mutu Nasional Sekolah/Madrasah Muhammadiyah

Dalam pembukaan juga terdapat Keynote Speech yang mencantumkan nama H. Didik Suhardi, Ph.D selaku Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah, Welcoming Speech oleh Dr. KH. Tafsir, MAg selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dan Opening Speech Prof. Dr. H. Anwar Abbas, MM, MAg selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sedangkan pada penutupan kegiatan, terdapat Laporan Akhir Kegiatan oleh Direktur Diksuspala dan Penjaminan Mutu Nasional Sekolah/Madrasah Muhammadiyah, H. Pahri, SAg, MM, yang disambung dengan arahan dan rencana tindak lanjut yang dipandu oleh Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah, H. Didik Suhardi, Ph.D.

Namun demikian, pembatalan kegiatan bimtek tersebut bukan berarti tidak terjadi hal serupa. Pada tanggal 5 Agustus 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV juga mengeluarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: 400.3.8.1/10/2025. Surat diteken secara digital oleh Budhi Eviani Herliyanto, SP, MP atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, Kepala Seksi SMK Cabdin Wilayah IV. Adapun dasar pada poin kelima yang melandasi keluarnya surat tersebut yakni Surat Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 395/I.4/F/2025, tanggal 04 Agustus 2025.

Surat tersebut berisikan perintah untuk melaksanakan Diklat Pembelajaran Mendalam, Koding AI, dan Penguatan Karakter bagi Guru-Guru di Sekolah Muhammadiyah yang dilaksanakan pada hari Rabu – Minggu, 6 – 10 Agustus 2025 di MG Setos Hotel Semarang

Adapun 10 peserta kegiatan tersebut antara lain; Alifia Rosyida, S.Pd., Gr., M.Pd (SMK Muhammadiyah Randublatung), Romzi Hamid, S.Kom (SMK Muhammadiyah 2 Cepu), Eka Mulyasari S.Ds (SMK Muhammadiyah 2 Blora), Wirastuti (SMK Muhammadiyah 1 Cepu), Oky Rimbawanto, S.Kom (SMK Muhammadiyah 1 Blora), Risma Kurnia Fitri, S.Pd (SMAS Muhammadiyah Cepu), Sulikah,SE, (SMA Muhammadiyah Todanan), Eko Yulianto Prambudi, S.Pd (SMA Muhammadiyah Randublatung), Priyanto, S.E (SMA Muhammadiyah 1 Blora), dan Richard Argadia, S.Kom (SMA AT-TAJDID Cepu).

Privatisasi Kementerian

Sebagaimana diketahui, surat undangan peserta Bimtek di Solo tersebut menjadi viral salah satunya melalui akun Facebook pribadi Fakhruddin Karmani, Ketua PW LP Ma`arif NU Jateng. Saat dikonfirmasi, Fahrudin menyatakan pihaknya meminta agar Kemendikdasmen jangan diprivatisasi untuk kepentingan ormas tertentu.

“Kemendikdasmen harus hadir untuk Semua anak di indonesia. Keadilan harus menjadi spirit membangun pendidikan karena pendidikan adalah bagi semuanya sesuai amanat Undang-undang. Kemendikdasmen jangan diprivatisasi untuk kepentingan ormas tertentu.” katanya tegas dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

Lebih lanjut Fakhruddin juga meminta Mendikdasmen melihat dan memastikan ulang untuk adil dalam kebijakan penerima BOS Afirmasi pelatihan AI dan Coding atau pelatihan lainnya, serta bantuan sekolah vokasi. “Dikdasmen harus berdiri tegak ditengah-tengah anak bangsa, lihatlah semua, lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia yang tersebar di penjuru negeri ini. Mereka semua punya jasa yang sama untuk mendidik dan membangun sumber daya manusia indonesia” ujarnya.

Diskriminatif Rugikan Anak Bangsa

Sementara, Kepala MA Sabilunnajah, Muslih mengatakan bahwa perlakuan diskriminatif terhadap sekolah non Muhammadiyah merupakan tindakan yang merugikan potensi anak bangsa. Sebab, kata dia, baik MTs maupun MA Sabilunnajah yang berada di Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal bersikap akomodatif terhadap perkembangan zaman.

“Sekolah kami memang berkultur pesantren, bagi siswa yang tidak nyantri atau pulang ke rumah masing-masing tetap mengikuti pembelajaran agama di madrasah diniyah. Nah, untuk mendukung kegiatan literasi digital atau pemanfaatan teknologi, kami sudah ada ekstrakurikuler di laboratorium komputer,” katanya.

Maka dari itu, lanjutnya, sekolah yang ia pimpin maupun sekolah lain juga berhak mendapatkan bimbingan teknis dengan materi pendalaman terhadap pembelajaran teknologi yang sama didapatkan oleh sekolah Muhammadiyah dari Kemendikdasmen.

“Kami harap sekolah Islam yang bukan dari Muhammadiyah dan semua sekolah yang bernaung di Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama bisa mendapatkan hak yang sama. Memiliki kultur pesantren atau menjadi santri bukan berarti tidak bisa jadi polisi, tentara, dokter atau profesi lainnya, termasuk yang berkecimpung di bidang teknologi,” tutupnya.

Harapan tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Dr M Kholidul Adib, seorang Pengamat Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Direktur Eksekutif The Justice Institute yang konsen pada kajian hukum dan kebijakan publik.

Kata Adib, tidak perlu ada pembatalan atau penundaan kegiatan bimtek. Hanya saja, praktek pelaksanaan secara teknis perlu dibenahi, yakni tidak perlu ada mars Muhammadiyah, dan sambutan-sambutan dari para tokoh Muhammadiyah.

“Narasumber benar benar dari pakar, tidak terikat dengan ormas tertentu. Bebas dari mana saja asal mumpuni, dan semua peserta berasal dari berbagai unsur lembaga pendidikan, tidak hanya dari satu ormas saja. Jadi bisa melibatkan banyak ormas atau lembaga pendidikan lintas ormas dan lintas agama,” pungkasnya. (*)

Penulis: A. Rifqi H

Berita, Pendidikan

Bupati Ajak NU-Muhammadiyah Dukung Tata Kelola Pendidikan di Pati

Lingkar.co – Bupati Pati, Sudewo, menegaskan bahwa masa depan Kabupaten Pati sangat bergantung pada bagaimana tata kelola pendidikan dijalankan saat ini. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara istighosah bersama para umaro dan ulama Kabupaten Pati, yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati pada Kamis (26/6/2025) malam.

“Dari semua program yang kami jalankan, bidang pendidikan harus mendapat perhatian utama. Jika tata kelola pendidikan kita baik, benar, dan tepat, Insya Allah Kabupaten Pati akan maju dan bermartabat di masa depan,” ujar Sudewo.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk mendukung kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan. Ia menilai peran pesantren yang dikelola oleh kedua organisasi tersebut sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Banyaknya pesantren yang ada sungguh sangat membantu pemerintah. Jika NU dan Muhammadiyah terus menyelenggarakan pendidikan dengan baik, pemerintah tentu akan sangat terbantu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sudewo menegaskan bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah untuk mencapai ilmu yang tinggi sekaligus membentuk adab yang baik. Oleh karena itu, dukungan dari NU dan Muhammadiyah sangat diharapkan.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pati, KH Yusuf Hasyim, memberikan apresiasi atas inisiatif Bupati yang menggelar istighosah tersebut.

“Semoga kegiatan ini bisa berlanjut, karena ini merupakan momentum penting untuk menyatukan ulama dan umaro. Doa-doa yang dipanjatkan dalam istighosah ini sangat dinanti oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam tausiyahnya, Ketua Rois Syuriah PCNU Kabupaten Pati, KH Minannurrohman, mengingatkan pentingnya berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ia mengimbau agar masyarakat menghindari ucapan yang kurang baik di media sosial.

“Hendaknya kita berkata yang baik atau diam, karena barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia harus menjaga lisan. Ucapan yang mengandung fitnah di grup-grup media sosial tidak akan menyelesaikan masalah,” pesannya.

Acara istighosah ini dihadiri oleh jajaran PCNU beserta seluruh Badan Otonom (Banom), perwakilan Forkopimda, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kegiatan ini menjadi momen penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah, ulama, dan tokoh masyarakat dalam membangun Kabupaten Pati yang lebih baik. (*)

Pendidikan, Ramadhan, Sosial

MPI PDM Kendal Isi Ngabuburit dengan Pelatihan Jurnalistik

Lingkar.co – Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kendal gelar ngabuurit, yang di ikuti oleh 40 peserta dari kalangan Muhammadiyah mengikuti pelatihan jurnalistik bertajuk Membangun Budaya Reportase Muhammadiyah, di Ala Pondok Pesantren Muhamadiyah Darul Arqon, Paten, Kendal.

Tidak hanya di ikuti oleh kalangan pemuda, tetapi juga melibatkan remaja putri dan ibu-ibu yang antusias mengikuti pelatihan. Mereka dengan serius mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber dari MPI PDM Kendal, Wahyudi, yang juga seorang jurnalis Metro TV dan Pemimpin Redaksi Kendalmu.or.id, Ghofur.

Dalam kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, Agus Budi Utomo, yang didampingi oleh Ketua MPI PDM Kendal, Supardi.

Dalam sambutannya, Agus Budi Utomo sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap dapat mencetak jurnalis muhammadiyah yang mampu menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.

“Saya mendorong para peserta untuk menghasilkan tulisan mengenai sejarah amal usaha dan pendidikan muhammadiyah di daerah masing-masing,” ungkapnya dalm sambutan.

Sementara itu, Ketua MPI Kendal, Supardi menyampaikan, bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut.

“Saat ini, terdapat tujuh kecamatan di wilayah atas yang telah mengikuti pelatihan, dan ke depan pelatihan akan diperluas ke wilayah bawah agar seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah dapat mengirimkan perwakilan peserta,” harapnya.

Pada sesi materi, Ghofur memberikan pemaparan tentang teknik menulis yang baik dan benar sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sedangkan wahyudi membahas teknik dasar penulisan jurnalistik serta cara pengambilan gambar, baik dalam bentuk foto maupun video.

Para peserta kemudian diajak untuk berlatih membuat berita dengan menerjemahkan isi ceramah dalam video menjadi tulisan jurnalistik secara kelompok. Hasil karya peserta dievaluasi, dan ternyata sebagian besar mampu menghasilkan tulisan dengan baik karena sudah terbiasa menulis di media sosial.

Dengan hasil yang memuaskan, diharapkan kegiatan ngabuburit jurnalistik ini menjadi awal dari terbentuknya jaringan jurnalis Muhammadiyah yang aktif dalam menyebarkan informasi dan dakwah melalui media. ***

Berita

Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadhan 2025 Pada 1 Maret

Lingkar.co – Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kendal, KH Ikhsan Intizam menyatakan, Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan 2025 jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Ketetapan ini berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah 1446 Hijriyah.

“Kami dari pimpinan daerah, samikna wa athokna untuk mengikuti instruksi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” ujar KH Ikhsan saat dikonfirmasi, Rabu 26 Februari 2025.

KH ikhsan mengungkapkan dalam penetapan awal puasa tahun ini Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal. Yang artinya hitungan berapapun ketinggian derajat hilal selama sudah di atas ufuk maka besoknya sudah puasa atau lebaran.

“Kedepan Muhammadiyah akan mengunakan KHGT (Kalender Hijriyah Global Tunggal). Harapannya seluruh dunia hanya ada satu penanggalan seperti kalender Miladiyah. Metode ini memang berbeda dengan yang di gunakan perintah dalam hal ini Kemenag,” ungkapnya.

Baca Juga: Kunjungi TPA Darupono, Benny Karnadi Akan Bangun Pengolahan Sampah Modern

Ia menuturkan, sangat memahami dan menghormati perbedaan metode ini termasuk konsekuensi jika terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan atau Idul Fitri.

“Umat Islam di Indonesia sudah dewasa, dan toleransinya sudah sangat tinggi. Sehingga jika ada perbedaan sudah tidak ribut karena saling memahami,” tandasnya.

Ketua PD Muhammadiyah Kendal berharap di bulan suci Ramadan ini seluruh umat Islam di Kabupaten Kendal umat Islam di Kabupaten Kendal lebih religius.

“Pesan kami, semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan mampu membentuk pribadi yang bertaqwa, serta meningkatkan kualitas ibadah dan amal sholeh. Bisa mewujudkan masyarakat yang religius meningkat kesholehan sosial,” harapnya.

Disisi lain, Ketua Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kendal, KH Mustamsikin mengatakan, terkait awal puasa Ramadan pihaknya akan mengikuti keputusan Kementerian Agama RI.

Ia menyebut, NU akan menentukan awal puasa Ramadhan melalui Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) menggunakan metode yang sama dengan pemerintah, yakni rukyatul hilal dan hisab.

“Adapun kapan awal puasanya, NU itu mengikuti keputusan pemerintah yang nanti akan diumumkan melalui Kementerian Agama,” ungkap KH Mustamsikin.

Untuk itu dirinya mengajak seluruh warga NU di Kabupaten Kendal untuk menunggu hasil keputusan dari Kementerian Agama RI terkait awal pelaksanaan puasa.

“Kami mohon warga NU agar pelaksanaan ibadah puasa menunggu hasil keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama,” tutupnya.

Sosial

Touring Tadabur Sosial, BikersMu Kunjungi Ponpes Ainul Yakin

Lingkar.co – Komunitas penggemar motor Muhammadiyah yang dikenal dengan BikersMu korwil Yogyakarta menggelar touring sekaligus bakti sosial di Pondok Pesantren Ainul Yakin Tepus, Gunungkidul, pada Minggu (9/2/2025).

Menariknya kegiatan ini dilaksanakan di pondok pesantren yang menampung ODGJ dan anak-anak berkebutuhan khusus. Acara yang bertajuk touring tadabur sosial ini dihadiri oleh sekitar 200 bikers Muhammadiyah dari seluruh penjuru Yogyakarta.

Dalam kegiatan tersebut diawali dengan breafing, bikers diminta untuk mentaati seluruh aturan lalu lintas yang berlaku, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain.

Ketua LDK (Lembaga Dakwah Komunitas) PWM DIY, Ananto Isworo menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bikersmu telah membantu mengembangkan dakwah yang menginspirasi bagi semua kalangan.

“Sebagaimana taglinenya bikersmu melaju bersama dakwah maka kita senantiasa bersinergi tidak hanya hepi-hepi tapi juga mencari ridho illahi. Perkembangan bikersmu ini sangat pesat sehingga bisa menginspirasi daerah lain untuk mendirikan bikersmu,” ujar Ananto.

Komunitas penggemar motor Muhammadiyah yang dikenal dengan BikersMu korwil Yogyakarta. (dok Istimewa)

Sebelum sampai ke lokasi bakti sosial, ratusan bikers singgah di kantor PDM Gunungkidul untuk breafing bersama ortom gabungan dari Gunungkidul. Sesampainya dilokasi, para bikers disambut oleh para santri dan pengurus ponpes. Puncak acara touring tadabur sosial ini dilaksanakan dengan pembagian sembako dan pemeriksaan gratis bagi santri Ponpes Ainul Yakin.

“Ponpes Ainul Yakin didirikan untuk kaum marjinal seperti anak-anak special children. Kebanyakan hadirnya anak-anak disini akibat dari kurangnya motivasi positif bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar perwakilan ponpes saat sambutan.

“Oleh karenanya kita berikan motivasi bahwa fitrah manusia itu BMS (baik, mulia & sempurna). Kami sangat mengapresiasi adanya kegiatan Bakos ini dengan hadirnya panjenegan kesini bisa ikut mengkampanyekan bahwa pada dasarnya manusia memiliki fitrah baik, mulia dan sempurna,” lanjutnya.

Sebelum bakti sosial berakhir, para bikers diajak untuk berkeliling di lokasi pondok yang terbilang cukup unik karena dibangun diatas tebing-tebing. Didalam pondok juga terdapat Goa yang kian menambah keunikan dari pondok ini.

Penulis : Alan Henry

Pemerintahan

Pamit Undur Diri, Mbak Ita Puji Peran Muhammadiyah dan Aisyiyah Bagi Kemajuan Kota Semarang

Lingkar.co – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menghadiri peringatan Hari Bermuhammadiyah dan Hari Ber’Aisyiyah Kota Semarang yang digelar di halaman Rektorat Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), Minggu (9/2/2025).

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., serta pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah

Dalam sambutannya, Mbak Ita menyampaikan apresiasi atas kiprah Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam berbagai bidang, terutama pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Muhammadiyah dan Aisyiyah ini luar biasa, kontribusinya begitu nyata dalam kehidupan, khususnya di Kota Semarang. Bahkan salah satu tokoh Muhammadiyah kini menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Harapannya, di bawah kepemimpinan Prof. Abdul Mu’ti, pendidikan Indonesia semakin maju dan melahirkan generasi emas,” ujarnya.

Di tengah suasana menjelang Ramadhan, Mbak Ita juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Muhammadiyah, Aisyiyah, dan Pemerintah Kota Semarang.

“Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Dengan 1,7 juta penduduk dan hanya sekitar 16 ribu ASN serta non-ASN, kolaborasi menjadi kunci. Muhammadiyah dan Aisyiyah telah banyak berkontribusi, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Kita harus terus menjaga sinergi ini untuk menjadikan Kota Semarang lebih hebat,” tambahnya.

Mbak Ita juga mengingatkan bahwa masa jabatannya akan berakhir pada 19 Februari 2025 dan akan digantikan oleh Ibu Agustina Wilujeng.

“Saya mohon maaf bila ada kekurangan selama saya memimpin. Tapi silaturahmi ini tidak akan putus. Saya tetap bagian dari Muhammadiyah karena keluarga suami saya dari Yogyakarta itu Muhammadiyah tulen,” lanjut mbak Ita.

Di akhir sambutannya, Mbak Ita berharap Muhammadiyah dan Aisyiyah terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Saya yakin ke depan Muhammadiyah dan Aisyiyah semakin hebat, karena banyak tokoh Muhammadiyah yang kini menjadi pemimpin baik di Jakarta maupun di daerah. Terima kasih atas kebersamaan selama ini. Mari terus menjaga silaturahmi dan berkolaborasi membangun Kota Semarang yang lebih baik,” harapnya.

Acara juga diisi dengan pengajian akbar oleh Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., serta berbagai kegiatan lainnya yang memperkuat ukhuwah dan semangat kebersamaan menjelang bulan suci Ramadhan. (Adv)