Persoalan perumahan di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan besar. Meski ratusan ribu unit telah ditangani sepanjang 2025 dan 2026, hingga triwulan II 2026 masih terdapat 993.005 unit backlog yang membutuhkan intervensi.
Angka tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Jawa Tengah yang memasuki usia ke-81. Pemerintah provinsi tidak hanya dituntut mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga memastikan rumah yang sudah ditempati masyarakat memenuhi standar kelayakan.
Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit backlog berhasil ditangani. Capaian itu membuat backlog turun dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Penanganan terus dilanjutkan pada 2026. Hingga triwulan II, sebanyak 65.449 unit telah mendapatkan intervensi melalui berbagai sumber pendanaan, mulai APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Desa, kementerian/lembaga, APBD provinsi dan kabupaten/kota, hingga dukungan CSR dan Baznas.
Dari APBD Provinsi Jawa Tengah sendiri, realisasi penanganan mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.
Menariknya, strategi pemerintah lebih banyak menyasar rumah yang sudah dimiliki atau ditempati masyarakat daripada membangun hunian baru. Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH. Sementara pembangunan rumah baru hanya 340 unit.
Data backlog awal 2026 juga menunjukkan persoalan kelayakan rumah jauh lebih besar dibanding persoalan kepemilikan. Dari 1.058.454 unit backlog, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan, sedangkan backlog kepemilikan tercatat 296.390 unit.
Kondisi itu membuat program peningkatan kualitas rumah menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan hunian di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, penanganan RTLH tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik rumah. Persoalan lain yang membebani keluarga penerima juga perlu mendapatkan perhatian.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Ahmad Luthfi saat menyalurkan bantuan RTLH di Desa Gondang, Sragen, 4 Maret 2026.
Pendekatan tersebut terlihat dalam penanganan keluarga Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.
Ketika Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau rumah Sailah yang telah mendapatkan bantuan RTLH, perhatian tidak hanya tertuju pada bangunan yang telah diperbaiki.
Kondisi ekonomi keluarga juga menjadi perhatian. Suami Sailah, Ade Suratman, masih merantau ke Cirebon sebagai pedagang cilok. Sementara Sailah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Penghasilan keduanya masih terbatas.
Anak sulung mereka yang sudah lulus SMA juga belum mendapatkan pekerjaan. Taj Yasin kemudian berupaya menghubungkan anak tersebut dengan peluang kerja dan peningkatan keterampilan.
Mulai dari bursa kerja, pelatihan vokasi, magang hingga peluang bekerja di Jepang menjadi opsi yang didorong apabila tersedia.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya.
Bagi Sailah, bantuan pemerintah membuat kondisi rumah yang selama ini menjadi persoalan akhirnya berubah. Rumah yang sebelumnya masih berlantai tanah dan dindingnya belum diplester kini menjadi lebih layak.
“Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” tutur Sailah, 14 Juli 2026.
Persoalan keterbatasan biaya memperbaiki rumah juga dialami Hadi Mulyono, warga Kudus. Ia mengaku sudah lama ingin memperbaiki rumah, tetapi penghasilannya belum memungkinkan.
“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini,” ujar Hadi, 29 Juni 2026.
Kisah tersebut memperlihatkan tantangan penanganan perumahan di Jawa Tengah memiliki dua sisi. Di satu sisi, pemerintah harus mengejar pengurangan backlog yang jumlahnya masih sangat besar. Di sisi lain, bantuan harus diarahkan agar benar-benar menjawab kebutuhan keluarga berpenghasilan terbatas.
Dengan masih tersisanya 993.005 unit backlog hingga triwulan II 2026, percepatan program perumahan menjadi pekerjaan yang belum selesai.
Namun, ukuran keberhasilan tidak semata-mata dihitung dari jumlah rumah yang berhasil dibangun atau diperbaiki. Lebih jauh, program tersebut perlu memastikan masyarakat dapat tinggal di hunian yang sehat dan aman sekaligus memiliki kesempatan memperbaiki kondisi ekonominya.
Di usia ke-81 Jawa Tengah, persoalan perumahan menjadi bagian dari agenda yang lebih besar: mengurangi kesenjangan dan membuka jalan bagi keluarga rentan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
