Poster bertuliskan “Semarang Menolak Tenggelam” yang dibentangkan mahasiswa dalam kegiatan PBAK UIN Walisongo Semarang menjadi pengingat bahwa persoalan pesisir masih membutuhkan penanganan serius.
Pesan tersebut muncul saat Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan Orasi Kebangsaan dalam rangka Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Walisongo Semarang, Selasa (18/8/2026).
Belasan mahasiswa membawa poster tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan penurunan tanah dan banjir rob yang masih menghantui kawasan pesisir Kota Semarang.
Taj Yasin yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tidak mengabaikan aksi tersebut. Ia justru menghentikan orasinya dan meminta salah satu mahasiswa maju untuk menjelaskan pesan di balik poster tersebut.
“Sini, ada adik-adik yang di belakang coba yang bawa spanduk ke sini satu. Maju satu. Ada yang ingin menyampaikan?” kata Taj Yasin di Lapangan Kampus 3 UIN Walisongo.
Jolang Teja Manah, mahasiswa FISIP angkatan 2024, kemudian menyampaikan keresahan mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa poster tersebut berkaitan dengan kajian mahasiswa mengenai ancaman penurunan tanah serta rob di kawasan pesisir Semarang.
Menurut Jolang, penurunan tanah menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap kondisi kawasan pesisir dalam jangka panjang.
Merespons hal itu, Taj Yasin menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak rob. Penanganan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Ia mencontohkan kawasan Kaligawe yang sebelumnya sering mengalami genangan rob. Saat ini, menurut Taj Yasin, intensitas persoalan di kawasan tersebut telah berkurang. Namun, dampak rob kemudian lebih banyak dirasakan di kawasan timur, terutama wilayah perbatasan Semarang dan Demak.
“Dulu tiap tahun rob, bukan hanya tiap tahun, tiap masa-masa rob. Sekarang teralih ke timur. Artinya apa? Di situlah penanganan kita,” ujarnya.
Untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir, Pemprov Jateng telah menyiapkan pembangunan Hybrid Sea Wall. Program ini menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk menghadapi ancaman rob dan perubahan kondisi pesisir.
Taj Yasin menyebut pengembangan Hybrid Sea Wall juga mendapat dukungan dari perguruan tinggi. Undip, misalnya, turut memberikan kajian dan metode yang dapat digunakan dalam penanganan kawasan pesisir.
“Dari kampus memberikan masukan kepada kita. Undip memberikan metodenya. Ada yang namanya Hybrid Sea Wall,” katanya.
Penerapan metode tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Tengah, seperti Jepara, Demak, dan Pemalang.
Namun, Taj Yasin mengingatkan bahwa persoalan pesisir memiliki cakupan yang luas sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemprov Jateng tidak dapat menanggung seluruh kebutuhan penanganan seorang diri.
“Kami di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mungkin menangani ini sendiri karena anggarannya tidak lagi berbicara satu, 10, 100 miliar, tetapi ini sudah di angka triliun,” tuturnya.
Karena itu, penanganan kawasan pesisir diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Salah satu program yang diharapkan mampu memperkuat perlindungan pesisir adalah Giant Sea Wall.
Semarang menjadi salah satu kawasan yang masuk prioritas dalam program tersebut. Penanganannya dirancang tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan kawasan pesisir lain seperti Demak, Jepara, hingga Kendal.
Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan survei serta pemetaan untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan. Dalam proses tersebut, perguruan tinggi kembali dilibatkan untuk memberikan perspektif akademik.
“Giant Sea Wall yang diprogramkan oleh Bapak Presiden, salah satu yang menjadi prioritas adalah Semarang,” kata Taj Yasin.
Meski sebelumnya diharapkan dapat dimulai pada 2026, pelaksanaan Giant Sea Wall kini diproyeksikan mulai pada 2027 setelah dilakukan penyesuaian.
Di sisi lain, Pemprov Jateng juga menyiapkan solusi untuk persoalan air bersih di wilayah pesisir melalui program desalinasi. Air laut akan diolah agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang menghadapi keterbatasan sumber air.
Program tersebut disiapkan di sejumlah wilayah pesisir, antara lain Brebes, Demak, Jepara, dan Rembang.
Taj Yasin juga menilai kampus memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah menghadapi persoalan lingkungan dan kebencanaan. Karena itu, penelitian dan kajian mahasiswa diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen akademik.
Ia mengajak mahasiswa untuk turut memetakan persoalan, mengembangkan alternatif penanganan, serta menyampaikan rekomendasi yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan.
Menurutnya, kritik mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol publik. Namun, kritik akan semakin bermakna jika dibarengi gagasan dan solusi yang dapat diterapkan.
“Terima kasih juga kampus-kampus yang memberikan masukan kepada kita. Yuk, kita tangani sedikit-sedikit,” ujar Taj Yasin.
Pesan “Semarang Menolak Tenggelam” akhirnya bukan sekadar slogan yang terpampang di tengah kegiatan PBAK. Poster tersebut menjadi alarm sekaligus ruang dialog mengenai masa depan kawasan pesisir, ketika pemerintah dan mahasiswa sama-sama ditantang untuk mencari jalan keluar sebelum ancaman rob semakin meluas.
