Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Ali Said, mengaku masih menerima laporan warga yang menolak berpartisipasi atau memberi informasi dalam Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, salah satu pemicunya adalah konten media sosial (medsos) yang menghubungkan Sensus Ekonomi dengan isu pajak.
Ali menilai ada sejumlah konten di medsos yang membuat narasi keliru terkait Sensus Ekonomi 2026, salah satunya mengaitkan kegiatan itu dengan pungutan pajak. Padahal hal tersebut tidak benar.
"Sekali lagi perlu saya sampaikan, para konten kreator seharusnya memahami bahwa data yang kami kumpulkan tidak akan diberikan kepada kantor pajak atau instansi lain," ujar Ali ketika diwawancara, Minggu (5/7/2026).
Ia menambahkan, peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengatur hal tersebut. "Di peraturan Kementerian Keuangan sendiri, di sana disebutkan bahwa walaupun ada penjelasan, ada pasal semua instansi pemerintah wajib memberikan informasi kepada Kementerian Keuangan, tapi ada klausul di situ, dikecualikan BPS tidak wajib," ucapnya.
Menurut Ali, data yang terkumpul dalam Sensus Ekonomi 2026 juga tidak akan diserahkan ke Kemenkeu. "Kami bisa menjamin, keamanan dari data atau informasi yang diberikan responden secara individual, kami tentu jaga kerahasiannya," ujarnya.
Ia menyebut, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan berskala besar. Karena itu konten seputar kegiatan itu mudah terdeteksi algoritma medsos. "Nah ini mempengaruhi masyarakat. Sementara masyarakat kita belum bisa menyaring secara cermat informasi ini benar atau tidak. Main terima saja pengaruh itu," kata Ali.
Untuk meluruskan narasi keliru yang beredar, BPS tetap melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat bersama petugas RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Mereka juga memetakan wilayah yang warganya masih menolak didata.
"Saya kira kalau kami turun ke lapangan, sebenarnya penolakan hanya beberapa gelintir orang sebenarnya. Jadi tidak secara masif," ucap Ali.
Ia menyebut, hingga 30/6/2026, jumlah responden di Jateng yang sudah didata petugas sensus mencapai 22,92 persen atau sekitar 4 juta orang. "Karena ini masih panjang, sampai 31/8/2026, tentu targetnya (responden) adalah 100 persen. Jadi kami bisa mendata semua yang masuk dalam cakupan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah yang berjumlah 16 jutaan," ujarnya.
*Kendala di Kota Semarang*
Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengungkapkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayahnya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya masih banyak warga yang enggan menginformasikan pendapatan karena khawatir berdampak pada kenaikan pajak.
Rudi menjelaskan, data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk kepentingan statistik. Namun daftar pertanyaan memang mencakup besaran pendapatan, pengeluaran, dan pola konsumsi.
"Sehingga masyarakat itu khawatir, 'Oh ini pasti ada hubungannya dengan pajak'. Ini juga menjadi salah satu alasan untuk sejumlah masyarakat, mereka belum berkenan menerima petugas sensus karena khawatir pendataan ini ada kaitannya dengan pajak," kata Rudi ketika diwawancara, Minggu (5/7/2026).
Lebih spesifik, Rudi menyebut warga yang menolak sensus khawatir besaran pajak mereka akan naik. "Nanti kan kalau pendapatannya diketahui, wah berarti nanti pasti jadi target untuk pajaknya dinaikkan," ujarnya.
Selain itu, warga saat ini sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya kerahasiaan dan keamanan data. Karena itu mereka khawatir data yang dihimpun akan terpublikasi atau bocor.
Menurut Rudi, kendala seperti itu membuat target dua pekan pertama belum tercapai. "Untuk dua pekan pertama, target kami 20 persen. Posisi itu kemarin baru di kisaran 16 persen yang statusnya sudah ter-submit," ujarnya.
Ia menyebut ada 1.437 petugas yang dikerahkan untuk Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang. "Jadi sensus ini pendataan lengkap, baik itu usaha maupun keluarga. Kalau di Kota Semarang, target kami kurang lebih sekitar 900 ribu lebih usaha," ucap Rudi.
Untuk mengatasi kendala, BPS Kota Semarang meminta aparat RT, RW, dan kelurahan membantu sosialisasi terkait tujuan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan juga diharapkan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
"Kepada bapak/ibu warga Kota Semarang, saya berharap bapak/ibu berkenan menerima kunjungan petugas sensus. Bahwa data yang dikumpulkan ini semata-mata hanya untuk keperluan statistik. Dari data ini akan mencerminkan sebenarnya bagaimana kondisi ekonomi kita yang sesungguhnya," kata Rudi.
Sebelumnya, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiotomo Harmadi mengatakan, dalam Sensus Ekonomi 2026 pihaknya akan fokus mendata aktivitas perekonomian pelaku usaha maupun keluarga yang memanfaatkan platform digital atau lokapasar. Dengan begitu, pedagang di TikTok atau medsos lain juga akan didata.
Sonny menjelaskan, petugas sensus akan datang door to door ke rumah warga. "Itu akan datang door to door ke rumah-rumah. Karena memang banyak sekali aktivitas usaha yang dilakukan di dalam rumah, sekarang kan sudah pakai TikTok, sudah pakai medsos, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data, baru bisa kita identifikasi, kalau kita masuk ke rumah-rumah," ucapnya saat menghadiri Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Jateng, (18/6/2026).
Menurutnya, pendataan itu penting untuk memetakan potensi dan kondisi ekonomi secara lengkap di tiap daerah. Data tersebut juga bisa digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan ekonomi yang tepat.
"Jadi nanti kita akan datang ke seluruh unit pelaku usaha dan juga door to door ke rumah. Karena banyak usaha yang dilakukan di rumah tapi tidak punya plang, tidak tercatat," kata Sonny.
Ia mencontohkan ada keluarga di Kota Medan, Sumatra Utara, yang hanya punya warung kelontong dan pembuat keranjang. "Tapi kok bisa rumahnya bagus, kendaraan bagus, anaknya kuliah semua. Ternyata apa? Anak-anaknya jualan melalui medsos dengan keuntungan yang besar. Jadi yang seperti ini nanti akan terdata, karena sudah berubah perilaku ekonominya," ucapnya.
Karena itu ia meminta dukungan kepala daerah untuk membantu pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung (15/6/2026) - (31/8/2026).
Sonny menyebut jumlah pelaku usaha yang diproyeksikan terdata sebanyak 32 juta. "Untuk keluarga itu jumlahnya 95,3 juta. Untuk individu kurang lebih 289,3 juta," ujarnya.
Ia memastikan kerahasiaan data Sensus Ekonomi 2026 akan dijaga. Sementara Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, di wilayahnya jumlah petugas yang diterjunkan hampir 36 ribu orang.
"Sudah saya perintahkan kepada bupati, wali kota dan seluruh ASN di tempat kita untuk mengimbau kepada masyarakat kita, khususnya wirausaha, baik UMKM mikro, kecil, menengah, untuk dibuka, terbuka, sampai ke rumah tangga. Dibuka apa adanya, data akan rahasia, dan ini semua adalah untuk memberikan suatu investasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ke depan," kata Luthfi.
