Lingkar.co - Ribuan nelayan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Senin (4/5/2026). Mereka menuntut pemerintah segera mengeluarkan kebijakan terkait penyediaan solar non-subsidi khusus bagi nelayan dengan harga maksimal Rp13.600 per liter.
Aksi tersebut dipicu melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai memberatkan nelayan hingga menghambat aktivitas melaut. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Mohammad Agung, menegaskan bahwa nelayan membutuhkan kebijakan khusus agar tetap bisa beroperasi.
“Nelayan perikanan tangkap hari ini meminta solar non-subsidi dengan harga dua kali dari solar subsidi, maksimal Rp13.600, agar keberlangsungan melaut tetap terjaga,” ujarnya.
Agung menyebut, tingginya harga BBM saat ini, yang mencapai sekitar Rp30.000 per liter, membuat sebagian besar nelayan tidak mampu melaut. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas dan penghasilan mereka.
“Dengan harga BBM sekarang, kapal dari Juwana yang berangkat hanya sekitar 15 persen. Sisanya tidak bisa melaut,” katanya.
Ia memperkirakan sekitar 1.500 hingga 1.600 nelayan terdampak dan tidak dapat melaut akibat tingginya biaya operasional. Bahkan, nelayan yang sudah terlanjur melaut pun terpaksa kembali lebih awal karena kehabisan BBM.
“Yang sudah di laut, termasuk dari Papua, banyak yang pulang karena BBM habis dan tidak bisa melanjutkan aktivitas,” tambahnya.
Menurut Agung, kenaikan harga BBM yang dipengaruhi kondisi global tidak sebanding dengan harga jual hasil tangkapan ikan yang cenderung stagnan. Hal ini membuat margin keuntungan nelayan semakin tergerus.
Dalam aksi tersebut, nelayan juga meminta pemerintah daerah dan pusat untuk segera mengambil langkah konkret. Mereka memberikan tenggat waktu 15 hari bagi pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut.
“Kami menunggu komitmen pemerintah. Jika dalam 15 hari belum ada realisasi, kami akan bergerak ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan pihaknya siap mendukung dan mengawal aspirasi nelayan hingga ke tingkat nasional. Ia menjelaskan bahwa tuntutan nelayan terkait penyesuaian harga BBM akan segera dibawa ke pemerintah pusat.
“Hari ini nelayan Kabupaten Pati hadir di Pendopo meminta agar pemerintah daerah bersama DPRD mendukung penyesuaian harga BBM untuk kapal nelayan, yakni maksimal dua kali lipat dari harga solar subsidi. Ini akan kita masukkan ke agenda nasional dan kita sampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak KKP telah merespons positif aspirasi tersebut. Pemerintah daerah juga telah menyampaikan berbagai perhitungan ekonomis sebagai bahan pertimbangan.
“Respon KKP bagus, mereka menerima dan sudah kita jelaskan maksud dan tujuan serta dasar perhitungannya,” katanya.
Chandra juga menegaskan komitmennya untuk mendampingi nelayan jika harus menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah pusat.
“Kami siap mengawal teman-teman nelayan ke Jakarta agar aspirasinya bisa diterima pemerintah pusat,” tegasnya. (*)
