Lingkar.co - Masrifah Afna resmi menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kendal masa bakti 2026-2031 berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari DPP PPP dengan nomor: 0286/SK/DPP/C/V/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Muhammad Mardiono dan Wakil Sekretaris Jenderal Jabbar Idris pada 23 Mei 2026
Ia menyatakan siap menyambut ijtihad politik saat menerima SK kepengurusan dari Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah, Muhammad Naryoko
"Alhamdulillah, ini amanah besar sekaligus kehormatan. Terpilih bukan karena saya perempuan, tapi karena ijtihad dari DPP (PPP) yang memberikan mandat kepada saya untuk menahkodai DPC PPP Kendal," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).
"Dan DPC PPP Kendal sudah siap membuka ruang lebih luas. Ka'bah bukan hanya simbol, tapi rumah untuk semua kader," lanjutnya.
Berkesempatan mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama menjadi pemimpin partai berlambang Ka'bah, ia menyatakan dedikasi kepemimpinan untuk mendorong kesetaraan gender.
"Menjadi pemimpin PPP perempuan pertama kali, ini saya dedikasikan untuk ibu-ibu, mbak-mbak, dan adik perempuan di Kendal yang selama ini kerja senyap di akar rumput. Sekarang saatnya naik ke panggung keputusan," tegasnya.
Afna mengaku optimistis dapat mengemban amanah yang diberikan oleh DPP PPP. Kendati demikian, ia mengakui ada tantangan tersendiri dalam mempersiapkan mesin partai menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.
"Tantangannya ada, tapi PPP punya DNA perjuangan dan musyawarah. Strategi saya 3P: Perkuat kaderisasi, Perluas kerja nyata ke masyarakat, Perbesar kolaborasi dengan NU, ulama, dan komunitas perempuan," ungkapnya.
Menurut Afna, perempuan memiliki keunikan tersendiri dalam memimpin lantaran memiliki kebiasaan cermat dalam memperhitungkan atau menimbang sesuatu hal. Sehingga aspirasi masyarakat dapat terekam dengan rinci.
"Kepemimpinan perempuan itu detail, sabar, dan dekat dengan persoalan dapur, sekolah, kesehatan. Itu justru yang dibutuhkan politik hari ini," paparnya.
Strategi Penuhi Keterwakilan Perempuan
Terkait dorongan agar keterwakilan perempuan dalam pemilu tidak sebatas mengisi aturan kuota 30 persen, ia menyebut beberapa persoalan yang harus dirampungkan dengan tahapan, tak bisa selesai secara instan.
Pertama, kata dia, mengubah mindset bahwa politik itu urusan rumah tangga besar. Ia menilai banyak perempuan mundur dari konstelasi politik karena beranggapan politik itu kotor atau hanya menjadi urusan laki-laki. Sehingga kebijakan pemerintah yang lahir dari keputusan politik tidak sesuai dengan kebutuhan.
"Padahal keputusan DPRD soal pasar, stunting, air bersih, itu langsung ngaruh ke dapur. Dorongannya, kalau kita nggak duduk di meja keputusan, menu-nya pasti nggak sesuai selera kita," ujarnya.
Kedua, ia menyoroti persoalan kaderisasi yang terstruktur berdasarkan persiapan yang matang dan aturan kaderisasi, "Kaderisasi dari bawah, bukan dadakan menjelang 2029. Jangan nunggu 2028 baru rekrut caleg perempuan," tegasnya.
Oleh karena itu, ia menilai serangkaian kaderisasi formal dan informal perlu dicanangkan mulai sekarang. Misalnya Sekolah Politik yang meliputi latihan public speaking, membuat program kampanye, belajar memahami Perda dan sebagainya. "PPP Kendal bisa mulai kegiatan itu dari tiap PAC," urainya.
Selain itu, kaderisasi juga bisa berbentuk magang politik. Yakni menempatkan kader perempuan dalam ruang strategis, seperti staf ahli fraksi, tim sukses, pengurus badan otonom agar paham dengan mesin politik.
Terakhir, Afna menyoroti pola penempatan perempuan sebagai pelengkap kuota 30 persen dalam daftar Calon Legislatif (Caleg).
"Jangan cuma tempel nama di nomor urut 5 yang nggak kepilih. Taruh perempuan di dapil yang winnable, kasih akses mesin partai, dan jadikan jurkam utama. Kalau perempuan menang, kader lain jadi ikut percaya diri," pungkasnya. (*)
