Lingkar.co - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto mengungkap secara terbuka pihak yang diduga membiayai atau menggerakkan aksi demonstrasi jika memang memiliki informasi terkait hal tersebut.
"Mestinya ya Pak Prabowo ungkapkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar," kata Mahfud saat ditemui di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UC UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (25/6/2026).
"Harusnya diomongin aja terang-terangan lah. Ini, BEM ini dibayar ini, ini yang bayar kan gitu," lanjutnya.
Mahfud menilai setiap tudingan mengenai adanya pihak yang membayar peserta demonstrasi seharusnya disampaikan secara jelas, termasuk menyebut pihak yang dimaksud serta bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa selama ini umumnya disertai penjelasan mengenai kebijakan atau persoalan yang dipersoalkan.
"Kayak mahasiswa kan jelas, ini salahnya di sini lho pemerintah disebut, pemerintahnya disebut, kebijakannya. Kalau hanya bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita? Kalau mahasiswa jelas kan kalau kritik pemerintah nyebut kasusnya, MBG, korupsinya sekian, ini sekian, ini ini, kan disebut, ini pelakunya, kan gitu, ini institusinya," ungkapnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menyoroti pengakuan sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno yang disebut menerima uang Rp20 juta terkait aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Mahfud mengaku prihatin apabila mahasiswa benar-benar terlibat dalam kegiatan demonstrasi yang didorong oleh imbalan tertentu.
"Ya sangat menyedihkan ya kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu. Meskipun di setiap waktu itu selalu ada kelompok-kelompok kecil mahasiswa yang keluar dari arus utama perjuangan tuh sejak dulu ada," katanya.
Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih aktif sebagai mahasiswa. Menurut Mahfud, pada masa lalu terdapat sejumlah individu yang menjalankan peran ganda sebagai aktivis sekaligus informan.
"Dulu banyak intel-intel tuh mahasiswa, merangkap intel, merangkap jadi aktivis. Dan baru cair lagi hubungan kami sesudah Orde Baru runtuh, lalu kita, oh kamu dulu intel, iya dulu saya intel dibayar dan sebagainya. Sekarang orang yang dibayar tuh ada buzzer kan? Kemudian ada aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta di UBK itu. Tapi itu arus kecil, arus kecil dan mudah ketahuan juga kan," kenangnya.
Meski mengakui praktik semacam itu pernah terjadi, Mahfud menegaskan kelompok-kelompok tersebut tidak mencerminkan arus utama gerakan mahasiswa di Indonesia.
Karena itu, ia mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terpecah oleh berbagai kepentingan dan tetap memperjuangkan aspirasi secara objektif.
"Sebaiknya mahasiswa tuh jangan mau di pecah-pecah, ada BEM tandingan, ada BEM ini BEM itu gitu. Pokoknya perjuangan aja secara objektif bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan, kan gitu," katanya.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan mengetahui pihak yang diduga membiayai sejumlah aksi demonstrasi. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
"Hati-hati loh saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu," kata Prabowo.
Meski demikian, Presiden tidak mengungkap identitas pihak yang dimaksud. Dalam pidatonya, ia menyinggung adanya peserta demonstrasi yang disebut menerima bayaran untuk mengikuti aksi.
"Ditanya anak-anak demo enggak ngerti 'mau demo apa ya?' 'hm hm hm'. Kami dibayar Rp200 ribu, tapi ada," kata dia.
Pernyataan tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan, termasuk dari Mahfud yang meminta agar informasi mengenai dugaan pendanaan aksi demonstrasi disampaikan secara terbuka dan disertai bukti yang jelas. ***
