Transportasi publik dinilai bukan sekadar sarana mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi penyangga daya beli pekerja di kawasan selatan aglomerasi Subosukawonosraten, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri.
Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jawa Tengah, Anastasia Yulianti, mengatakan biaya mobilitas menjadi salah satu komponen penting yang harus diperhatikan karena mayoritas pekerja di kawasan tersebut memiliki penghasilan pada kisaran upah minimum.
"Transportasi publik bukan hanya soal bagaimana orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada fungsi ekonomi yang sangat besar, terutama dalam menjaga pendapatan pekerja agar tidak habis untuk biaya mobilitas," ujar Anastasia.
Berdasarkan data BPS 2025, jumlah penduduk di tiga wilayah tersebut mencapai hampir 2,5 juta jiwa. Kota Surakarta menjadi pusat perdagangan, jasa, pendidikan dan pemerintahan, sementara Sukoharjo berkembang sebagai kawasan industri dan Wonogiri menjadi salah satu wilayah penyangga dengan mobilitas komuter yang cukup tinggi.
Pergerakan masyarakat setiap hari pun sangat beragam, mulai dari buruh pabrik, ASN, pedagang, mahasiswa hingga pekerja sektor formal dan informal yang melakukan perjalanan lintas wilayah.
Di tengah kondisi tersebut, Anastasia menilai keberadaan Trans Jateng Koridor Solo–Wonogiri dan KA Perintis Batara Kresna memiliki posisi strategis.
Sepanjang 2025, Trans Jateng Koridor Solo–Wonogiri tercatat mengangkut sekitar 1,54 juta penumpang, sedangkan KA Perintis Batara Kresna melayani sekitar 353 ribu penumpang.
Jika digabungkan, kedua moda tersebut melayani hampir 1,9 juta perjalanan penumpang dalam setahun.
Menurut Anastasia, angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap angkutan umum di jalur Solo–Sukoharjo–Wonogiri sudah nyata, bukan sekadar potensi.
"Angka penumpang itu memperlihatkan bahwa masyarakat memang membutuhkan transportasi publik yang murah, tersedia dan bisa diandalkan untuk aktivitas sehari-hari," katanya.
Bukan Moda yang Saling Mematikan
Anastasia menilai Trans Jateng dan Batara Kresna tidak seharusnya dilihat sebagai dua moda yang saling bersaing meski memiliki rute yang berdekatan.
Keduanya justru memiliki karakter layanan berbeda dan dapat dikembangkan menjadi sistem transportasi yang saling melengkapi.
Trans Jateng lebih cocok menjadi angkutan komuter harian karena memiliki banyak titik pemberhentian serta frekuensi perjalanan yang relatif rapat. Moda tersebut dapat melayani pekerja industri, pelajar, mahasiswa maupun masyarakat yang membutuhkan fleksibilitas perjalanan.
Sementara Batara Kresna memiliki keunggulan berupa perjalanan berbasis rel yang tidak terpengaruh kemacetan jalan raya. Kereta tersebut dapat menjadi pilihan perjalanan langsung dari Solo menuju Wonogiri maupun sebaliknya.
"Trans Jateng bisa menjadi tulang punggung komuter harian, sedangkan Batara Kresna melayani perjalanan point-to-point. Jadi sebenarnya bukan saling mematikan, tetapi bisa saling mengisi," jelas Anastasia.
Dengan tarif Trans Jateng sebesar Rp5.000 bagi penumpang umum dan Rp1.000 bagi kelompok tertentu seperti buruh dan pelajar, serta tarif Batara Kresna Rp4.000 per perjalanan, biaya transportasi masyarakat relatif lebih terjangkau dibandingkan apabila seluruh perjalanan dilakukan menggunakan kendaraan pribadi.
Dorong Integrasi di Tiga Titik
Untuk mengoptimalkan kedua moda tersebut, Anastasia mendorong pemerintah melakukan integrasi layanan di sejumlah titik strategis.
Tiga lokasi yang dinilai penting yakni Stasiun Wonogiri, Stasiun Sukoharjo dan kawasan Pasar Nguter.
Di Stasiun Wonogiri, halte Trans Jateng dapat diintegrasikan sedekat mungkin dengan akses stasiun sehingga penumpang kereta bisa langsung meneruskan perjalanan menggunakan bus.
Stasiun Sukoharjo juga dinilai potensial menjadi titik perpindahan moda bagi masyarakat yang hendak melanjutkan perjalanan menggunakan kereta maupun bus.
Sementara kawasan Pasar Nguter dapat dikembangkan sebagai simpul transit karena berdekatan dengan aktivitas industri dan kawasan ekonomi masyarakat.
"Yang harus diperkuat adalah koneksi antarmodanya. Penumpang jangan sampai turun dari kereta kemudian harus berjalan jauh atau menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bus," katanya.
Selain integrasi fisik, penyelarasan jadwal juga dinilai penting. Konsep timed transfer dapat diterapkan dengan mengatur kedatangan dan keberangkatan bus agar menyesuaikan jadwal kereta.
Dengan pola tersebut, penumpang yang tiba menggunakan Batara Kresna dapat langsung melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Jateng tanpa waktu tunggu panjang.
Tekan Biaya, Kurangi Kendaraan Pribadi
Menurut Anastasia, manfaat integrasi transportasi publik tidak berhenti pada persoalan kenyamanan perjalanan.
Semakin banyak masyarakat menggunakan angkutan umum, semakin besar pula peluang berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi di jalur Solo–Sukoharjo–Wonogiri.
Ruas tersebut selama ini menjadi jalur pertemuan kendaraan industri, bus antarkota, kendaraan pribadi dan sepeda motor komuter.
"Kalau sebagian mobilitas bisa dialihkan ke angkutan umum, manfaatnya ganda. Biaya perjalanan masyarakat turun, sementara tekanan terhadap jalan dan risiko kecelakaan juga bisa dikurangi," ujarnya.
Ia menambahkan, transportasi publik yang terintegrasi juga dapat memperluas akses masyarakat Wonogiri dan Sukoharjo menuju pusat pendidikan maupun lapangan kerja di Kota Surakarta tanpa harus tinggal di kota atau mengeluarkan biaya tambahan untuk tempat tinggal.
Sebaliknya, kawasan industri Sukoharjo dan potensi wisata Wonogiri juga akan semakin mudah dijangkau masyarakat dari wilayah Solo Raya.
Anastasia berharap pemerintah tidak hanya mempertahankan keberadaan kedua moda tersebut, tetapi mulai melihatnya sebagai satu kesatuan sistem transportasi kawasan.
"Kalau integrasinya berjalan baik, transportasi publik bisa menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Masyarakat tetap bisa tinggal di daerah asal, tetapi memiliki akses yang mudah dan murah menuju pusat pekerjaan, pendidikan maupun aktivitas ekonomi," pungkasnya.