Tim 17 Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (UNDIP) menggagas pembangunan embung berbasis masyarakat di kawasan transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua. Infrastruktur tersebut dirancang untuk menjawab persoalan keterbatasan pasokan air sekaligus mendorong produktivitas lahan pertanian masyarakat di kawasan perbatasan.
Program bertajuk “Penyediaan dan Optimalisasi Air Irigasi Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan di Kawasan Transmigrasi Senggi” itu menjadi bagian dari dukungan UNDIP terhadap program strategis Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan.
Rencana pembangunan embung diawali dengan kajian teknis terhadap kondisi tanah di lokasi. Tim melakukan pengujian laju infiltrasi air pada lapisan tanah gambut menggunakan peralatan yang tersedia.
Hasil pengujian menunjukkan tanah yang telah dipadatkan memiliki daya serap air yang sangat rendah. Kondisi tersebut dinilai mendukung lokasi untuk dijadikan dasar bangunan embung karena mampu menekan potensi kebocoran air.
Berdasarkan data laju infiltrasi dan estimasi penguapan musiman di kawasan Senggi, Tim 17 kemudian merancang embung dengan panjang 60 meter, lebar 25 meter, dan kedalaman 3 meter.
Perhitungan hidrologi tersebut ditujukan untuk memastikan kapasitas tampungan dapat mendukung kebutuhan air irigasi secara berkelanjutan, termasuk menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau.
Embung Diharapkan Buka Lahan Pertanian
Pembangunan embung tidak hanya mengandalkan perhitungan teknis. Tim 17 Ekspedisi Patriot UNDIP juga melibatkan masyarakat melalui dialog dengan warga Woslay, pengurus kelompok masyarakat, serta gabungan kelompok tani.
Pendekatan tersebut dilakukan untuk membangun rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur yang akan dibangun. Warga diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, kendala, dan harapan terkait kebutuhan air serta pengembangan pertanian di wilayah mereka.
Ketua Kelompok Masyarakat setempat, Gundi, menilai keberadaan tim ekspedisi harus menghasilkan langkah nyata agar masyarakat semakin percaya terhadap program yang dijalankan.
“Menurut saya, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2025 melakukan babat lahan, kemudian TEP 2026 membuat pondasi. Agar masyarakat paham dan percaya, maka harus ada realisasi nyata,” tutur Gundi.
Menurut Gundi, keterbatasan air selama ini menjadi salah satu persoalan yang membuat masyarakat belum optimal mengolah lahan pertanian di sekitar jalur Satuan Permukiman (SP) 2 Senggi.
“Jembatan ke sana belum ditanami. Mungkin yang sudah ditanami itu lahan milik Pak Sibur dan Pak Alber. Harapannya setelah adanya embung dan bisa mengaliri, bisa membuat masyarakat lain tergerak untuk lebih semangat bertani,” ungkap Gundi.
Ketersediaan air yang lebih terjamin diharapkan dapat mendorong pemanfaatan lahan marginal di SP 2 Woslay. Selain itu, masyarakat diharapkan memiliki peluang untuk mengembangkan komoditas pertanian yang lebih beragam, tidak hanya bergantung pada pola tanam padi sawah tradisional.
Pemkab Keerom Dorong Sinergi dengan Adat
Rencana pembangunan embung tersebut juga telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Keerom pada 24 Agustus 2026. Tim memaparkan desain teknis embung di Jalur 3 SP 2 Senggi sekaligus menyampaikan pemetaan kondisi sosial masyarakat.
Audiensi dilakukan bersama Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Dinas Transmigrasi Kabupaten Keerom. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebijakan daerah.
Plt. Kepala Bidang Transmigrasi, Maneta Bero, menyambut baik inisiatif Tim Ekspedisi Patriot UNDIP.
“Kami menyambut dengan baik rencana kegiatan yang telah dirancang oleh Tim Ekspedisi Patriot UNDIP 2026. Begitupun kami merasa terbantu karena dengan adanya Tim, kami bisa hadir untuk meningkatkan produktivitas masyarakat transmigran di Senggi,” ungkapnya.
Kepala Bagian Sumber Daya Air, Sisko, menilai kajian tanah dan perancangan hidrologi yang dilakukan tim telah cukup matang. Namun, ia mengingatkan pembangunan embung juga harus memperhatikan aspek sosial serta status tanah ulayat.
“Perihal penggunaan tanah yang akan dijadikan embung, bisa diperjelas dengan melakukan pendekatan kepada Ondoafi atau pihak setempat pemilik hak ulayat,” ujarnya.
Menurut Sisko, komunikasi dengan tokoh adat menjadi penting untuk memastikan pembangunan dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat transmigran dan warga adat.
Jika pembangunan embung tersebut mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan perekonomian petani, pemerintah daerah juga membuka peluang replikasi infrastruktur serupa di kawasan lain.
“Saran saya, jika pembangunan embung ini berhasil, maka ke depan bisa dibangun di beberapa titik yang berdekatan dengan lokasi CSR,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Keerom, Hevi, menyampaikan persoalan lain yang masih dihadapi petani, yakni pendangkalan parit penampungan utama. Kondisi tersebut membuat distribusi air dari jaringan tersier menuju persawahan belum optimal.
Normalisasi parit menjadi salah satu kebutuhan yang diharapkan dapat memperlancar aliran air ke lahan pertanian.
Dengan demikian, pembangunan embung, normalisasi saluran irigasi, serta pelibatan masyarakat dan pemangku adat menjadi bagian yang saling berkaitan dalam penguatan pertanian di Senggi.
Bagi UNDIP, program ini sekaligus menjadi implementasi kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan. Program tersebut dikaitkan dengan SDG 1 Tanpa Kemiskinan, SDG 2 Tanpa Kelaparan, SDG 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, SDG 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, serta SDG 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Melalui kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, masyarakat transmigran, dan pemangku adat, embung di Senggi diharapkan tidak hanya menjadi infrastruktur penampungan air, tetapi juga menjadi penopang produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di kawasan perbatasan. ***
