Lingkar.co - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyarankan Partai Golongan Karya lebih fokus mengatasi persoalan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah daripada mempertanyakan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Pertama, saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan," kata Deddy dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (20/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul komentar sejumlah elite Golkar terkait posisi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Deddy menyinggung keberadaan kader Golkar di kabinet, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di tengah terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah.
Menurut Deddy, PDIP tidak memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan dan tidak selalu harus berada dalam pemerintahan untuk tetap berperan dalam kehidupan politik nasional.
“Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” ujar dia.
Meski mengakui berada di pemerintahan dapat memberikan keuntungan politik tertentu, Deddy menilai pilihan untuk berada di luar pemerintahan juga harus dihormati.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” jelasnya.
*Tekankan Pentingnya Fungsi Checks and Balances*
Deddy juga menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji, yang mempertanyakan fungsi penyeimbang yang diklaim PDIP.
Menurutnya, fungsi penyeimbang yang dimaksud adalah mekanisme *checks and balances* DPR terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan kekuasaan.
“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” ujar dia.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” tambahnya.
Deddy menegaskan bahwa menjadi penyeimbang bukan berarti selalu berseberangan dengan pemerintah. PDIP, kata dia, tetap akan mendukung kebijakan yang dianggap baik, namun tetap menyampaikan kritik dan masukan apabila diperlukan.
“Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi,” ucap dia.
Ia juga mempertanyakan apakah partai-partai yang memiliki wakil di kabinet berani secara terbuka mengkritik menteri dari partainya sendiri maupun kebijakan pemerintah secara umum.
*Perbedaan Sikap Politik Dinilai Wajar dalam Demokrasi*
Lebih lanjut, Deddy menilai perbedaan posisi politik merupakan hal yang normal dalam sistem demokrasi. Menurutnya, keberadaan partai di luar pemerintahan justru menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan demokratis.
“Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok,” tegas dia.
Ia menambahkan bahwa demokrasi membutuhkan keberagaman pandangan dan posisi politik agar sistem pengawasan terhadap kekuasaan tetap berjalan.
*Golkar Sebelumnya Singgung Posisi PDIP*
Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Muhamad Sarmuji menanggapi perdebatan mengenai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Sarmuji, secara formal PDIP memang tidak bergabung dalam pemerintahan. Namun, ia mempertanyakan praktik peran penyeimbang yang selama ini diklaim partai berlambang banteng tersebut.
"Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).
"Terserah PDI-P saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDI-P sebagai penyeimbang," kata Sarmuji.
“Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,” pungkasnya.
Perdebatan mengenai posisi politik PDIP mengemuka setelah muncul sorotan terhadap dugaan keterlibatan kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
