Lingkar.co - Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani mempertanyakan kebijakan pemerintah yang melibatkan TNI dalam pelatihan bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut Jaleswari, pengelolaan koperasi merupakan ranah sipil yang seharusnya ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, bukan melalui pendekatan militer.
"Pertanyaan besar saya adalah mengapa kawan-kawan TNI ini, militer ini memasuki wilayah-wilayah, ruang-ruang sipil? Kalau untuk koperasi kenapa enggak diserahkan kepada masyarakat sipil?" kata Jaleswari usai peluncuran buku "Memoar Agus Widjojo: Militer Pemikir, Pemikir Militer" di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia menilai pengelolaan koperasi membutuhkan pengetahuan dan kemampuan manajerial yang spesifik sehingga proses pembinaannya sebaiknya dilakukan oleh kalangan sipil yang memahami tata kelola koperasi.
"Padahal untuk koperasi itu juga pengetahuan yang harus dimiliki dengan keahlian tertentu, manajemennya seperti apa," ujarnya.
Baca Juga: 100 Titik Dapur MBG di Cilacap Diduga Bodong, Ada yang Berada di Area Hutan dan Pemakaman
Perempuan yang akrab disapa Dhani itu menegaskan bahwa membangun kapasitas sumber daya manusia koperasi tidak dapat disamakan dengan pelatihan yang menitikberatkan pada kedisiplinan atau baris-berbaris.
Selain itu, ia mengingatkan potensi dampak sosial apabila militer semakin sering terlibat dalam berbagai aktivitas sipil. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.
"Semakin tentara semakin banyak masuk ke ruang-ruang publik, percayalah itu konflik, friksi yang ada di lapangan akan semakin masif," ungkap Kepala LAB 45 yang juga pernah menjabat sebagai Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengungkapkan sebanyak 30.000 calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan selama 45 hari.
"Jumlah peserta yang direncanakan mengikuti program tersebut sekitar 35.476 orang, terdiri dari sekitar 30.000 calon pengelola KDKMP dan 5.476 calon pengelola KNMP," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi, Rabu (17/6/2026).
Rico menjelaskan pelatihan akan digelar di 67 satuan pendidikan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Adapun materi pelatihan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama berupa pembekalan kedisiplinan dan bela negara selama 30 hari. Selanjutnya peserta akan mengikuti pelatihan manajerial selama 15 hari yang disusun bersama kementerian teknis terkait.
"Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan manajerial selama 15 hari yang disusun bersama kementerian teknis terkait," jelasnya.
