Lingkar.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati rencana pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp 90 miliar ke pemerintah pusat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah percepatan pembangunan infrastruktur di Bumi Mina Tani.
Kesepakatan tersebut selanjutnya akan dibahas lebih detail bersama Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi DPRD Pati sebelum ditetapkan.
Bupati Pati, Sudewo, menegaskan bahwa dana pinjaman akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, penanganan banjir, dan perbaikan sarana pendidikan.
“Prioritas penganggaran kami tetap pada pembangunan infrastruktur jalan, mengatasi banjir, dan memperbaiki kondisi sekolah. Kami ingin kondisi jalan yang baik segera bisa dimanfaatkan masyarakat agar pergerakan ekonomi lebih lancar,” ujar Sudewo usai rapat Paripurna di DPRD Pati, Senin (10/11/2025).
Ia menyebut pinjaman daerah ini merupakan langkah strategis percepatan pembangunan tanpa menambah beban kepada masyarakat. Skema pengembalian dirancang mulai 2027 dan ditargetkan selesai pada 2029.
“Pembayarannya tidak memberikan beban kepada masyarakat sedikit pun. Kami mulai mencicil di tahun 2027, dan pada 2029 sudah lunas,” jelasnya.
Ia menjelaskan pinjaman senilai Rp 90 miliar tersebut telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati. Adapun beban cicilan per tahun diperkirakan sekitar Rp 32 miliar hingga Rp33 miliar.
Lebih lanjut, Sudewo menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan dorongan pemerintah pusat agar daerah lebih berani melakukan terobosan pembangunan.
“Ini juga merupakan saran dari pemerintah pusat, khususnya dari Menteri Keuangan, agar kepala daerah melakukan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan,” tandasnya.
Dengan tambahan pembiayaan ini, pihaknya berharap berbagai proyek infrastruktur dapat segera dipercepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
