Proses dan Skema Peluncuran Program Bansos dengan Digital
Pemerintah akan meluncurkan program nasional sistem perlindungan sosial (Perlinsos) berbasis digital pada bulan Oktober 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistemnya akan dirilis setelah melalui tahap uji coba di Banyuwangi dan kemudian diperluas hingga 215 kabupaten setelah itu. Sejalan dengan itu, pemerintah menargetkan sekitar 80 persen pembenahan data perlindungan sosial telah selesai ketika sistem tersebut mulai diluncurkan.
"Presiden kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga, kita akan bisa roll-out (luncurkan). Kita berharap pada waktu itu 80% ini sudah selesai," ujarnya, di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Sementara itu, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam proses pemutakhiran data atau bisa disebut agen perlindungan sosial atau Agen Perlinsos.
"Kamu juga bisa jadi agen," kata Luhut, ketika ditanya mengenai siapa yang dapat menjadi Agen Perlinsos.
Masyarakat dapat melakukan pendaftaran sekaligus verifikasi identitas menggunakan face recognition atau pengenalan wajah. Data yang telah didaftarkan kemudian masuk ke sistem pemerintah, termasuk data kependudukan.
"Saya mau mendaftar, ya saya kamu bisa ambil face recognition, saya qualified atau tidak untuk terima," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga membuka mekanisme sanggah bagi masyarakat yang menemukan kesalahan dalam data penerima bantuan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai mekanisme sanggah diperlukan karena pemerintah menyadari sistem tidak mungkin langsung menghasilkan data yang sempurna ketika pertama kali diluncurkan.
"Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki," tuturnya.
Pemerintah akan melakukan stress test dan load test dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem tetap dapat berfungsi dengan melakukan perbaikan data ketika diakses dalam jumlah besar sekaligus menjaga keamanan data masyarakat.
"Mudah-mudahan Oktober sudah data sudah bisa jauh lebih siap, sistem infrastruktur sudah lebih siap, dan masyarakat juga sudah bisa lebih siap juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan data," lanjutnya.
Digitalisasi tidak hanya diterapkan dalam proses pendataan. Pemerintah juga menyiapkan perubahan dalam mekanisme penggunaan dana bantuan sosial. Luhut mengatakan penyaluran bantuan nantinya diarahkan menggunakan transaksi nontunai atau cashless sebagai mitigasi mengurangi potensi korupsi karena mengurangi interaksi langsung dalam proses penyaluran.
"Jadi semua cashless transaction. Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi," ujarnya.
Luhut mengatakan salah satu opsi yang sedang dipikirkan adalah penggunaan mekanisme seperti kupon sehingga dana hanya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti dapat digunakan untuk membayar listrik, membeli beras, maupun membeli bahan bakar.
"Jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin segala macam," kata Luhut.
Pembatasan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah dana bantuan digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan program, termasuk judi online jadi masyarakat juga harus waspada.
"Kita waspadai jangan sampai jadi apa judol," tukasnya.