Lingkar.co - Bupati Sukabumi, Asep Japar, meresmikan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Kompleks Pusat Pengembangan Dakwah Islam (Pusbangdai), Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (1/6/2026).
Asep Japar menegaskan bahwa MUI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus pelayan umat. Karena itu, kehadiran gedung baru tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara ulama dan umara dalam membangun kehidupan masyarakat yang berakhlak, religius, dan harmonis.
Ia mengingatkan, gedung tersebut tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan dan pembinaan umat.
“Keberadaan gedung baru ini bukan sekadar simbol kemegahan fisik. Gedung ini harus menjadi pusat syiar Islam, tempat lahirnya pemikiran keagamaan yang konstruktif, perumusan fatwa, serta wadah pemersatu umat Islam di Kabupaten Sukabumi,” ujar Asep Japar.
Asep menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan terus mendukung berbagai program kerja MUI, terutama dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, menjaga kerukunan antarumat, serta membimbing masyarakat menuju kehidupan sosial yang religius, harmonis, dan sejahtera.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan ulama menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berlandaskan nilai moral dan spiritual.
“Tujuan akhirnya adalah terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah atau Mubarakah,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Asep juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Mari kita jaga bersama dan jadikan gedung ini sebagai pusat kajian Islam, pusat pembinaan umat, serta ruang penguatan nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat,” ajaknya.
Sebagai informasi, peresmian gedung yang representatif tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Sukabumi Andreas, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat. (*)
