Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gempita Sumatra Barat untuk memberikan akses pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bagi 101 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Padang siap memperkuat sinergi dengan pihak Lapas, tidak hanya pada aspek pemenuhan hak pendidikan formal kesetaraan tetapi juga pengembangan pelatihan vokasi.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dari percepatan peningkatan Angka Harapan Sekolah (AHS) dan perluasan akses pendidikan merata.
"Program pembinaan pendidikan kesetaraan ini sejalan dengan cita-cita kita melalui gerakan Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Padang Melayani dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Kami berharap inovasi ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Sumatera Barat," ujar Fadly Amran saat membuka secara resmi program pendidikan PKBM Gempita di Aula Sahardjo, Lapas Kelas IIA, Kota Padang, Sumbar, Kamis (23/7/2026).
Fadly menambahkan bahwa ijazah kesetaraan memiliki legalitas yang setara dengan sekolah formal, sehingga membuka peluang kerja dan akses melanjutkan pendidikan tinggi bagi warga binaan.
"Kami berharap 101 warga binaan Lapas Kelas IIA Padang yang mengikuti program ini dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus. Ke depan, Pemko Padang juga siap mendukung pengembangan pelatihan keterampilan, seperti servis AC, menjahit, servis kendaraan, maupun keahlian vokasi lainnya," tambah Wali Kota.
Sementara, Kepala Lapas Kelas IIA Padang, Ronaldo Devinci Talesa, menjelaskan bahwa program ini merupakan momen bersejarah karena baru pertama kali dilaksanakan sejak Lapas Kelas IIA Padang berdiri.
"Program ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan sejak Lapas Kelas IIA Padang berdiri. Pembelajaran akan dilaksanakan oleh tutor PKBM Gempita Sumbar dengan dukungan modul dan perlengkapan belajar yang telah disiapkan," terang Ronaldo.
Ia menyebut sebanyak 101 peserta yang terpilih merupakan hasil asesmen ketat dari total 671 penghuni Lapas, dengan mempertimbangkan motivasi belajar, masa pidana, dan komitmen peserta.
Pada kesempatan itu, Kakanwil Ditjenpas Sumbar, Kunrat Kasmiri, mengapresiasi terobosan ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sekaligus bagian dari program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Pendidikan menjadi kesempatan kedua bagi warga binaan untuk memperbaiki diri sebelum kembali ke masyarakat. Kami berharap program ini dilengkapi pelatihan vokasi agar mereka memiliki keterampilan kerja dan dapat kembali sebagai pribadi yang lebih baik, produktif, serta mampu berinteraksi dengan masyarakat," ungkap Kunrat.
Di sisi lain, Kepala PKBM Gempita Sumbar, Silvia Sismona, menilai kerja sama ini sebagai langkah konkret dalam mendukung program Pemkot Padang untuk menuntaskan masalah Anak Tidak Sekolah (*).
"Kami sangat berharap dukungan pemerintah dalam penyediaan tutor, sarana pembelajaran, serta fasilitas asesmen dan ujian berbasis komputer di Lapas Kelas IIA Padang agar program ini berjalan optimal," pungkas Silvia.(Charlie
