Lingkar.co - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengusulkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) sebagai salah satu solusi untuk membantu mengatasi persoalan kekurangan dokter di berbagai daerah di Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan Nihayatul saat rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
"Kekurangan dokter yang ada, kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI, Pak," kata Nihayatul.
Ia mempertanyakan kemungkinan teknologi AI dimanfaatkan untuk membantu tenaga kesehatan dalam menganalisis penyakit, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan dokter.
"Bisa enggak ya, Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis dan sebagainya, yang mungkin ada ini kita bisa dibantu AI untuk membantu pasien kita untuk apa menganalisis penyakit dan sebagainya? Karena untuk menjembatani saja, Pak," ujarnya.
Nihayatul mengaku prihatin masih adanya daerah yang belum memiliki dokter. Menurutnya, persoalan tersebut tidak mudah diatasi dalam waktu singkat karena proses pendidikan kedokteran memerlukan tahapan panjang sebelum seseorang dapat bertugas secara penuh.
"Pendidikan dokter ini tidak tidak sama dengan pendidikan-pendidikannya yang lainnya, yang setelah lulus habis itu wisuda selesai bisa langsung bisa langsung terjun. Tapi kalau pendidikan kedokteran ini kan butuh waktu lagi, koas dan sebagainya, butuh waktu," katanya.
Ia menilai program pembiayaan pendidikan bagi putra daerah untuk menjadi dokter merupakan langkah yang baik. Namun, kebijakan tersebut baru akan memberikan hasil dalam jangka panjang.
Karena itu, ia mempertanyakan apakah perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan layanan kesehatan di daerah tertentu.
"Nah, bisa enggak dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain? Walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu," ujarnya.
Dalam rapat yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kekurangan dokter masih menjadi persoalan utama di sektor kesehatan nasional.
Menurut Budi, keterbatasan jumlah dokter menyebabkan beban kerja tenaga kesehatan menjadi sangat tinggi, baik bagi dokter umum, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), maupun dokter yang sedang menjalani masa internship.
"Masalah pertama yang kita lihat adalah beban dari dokter itu banyak sekali. Jadi kita sering sekali denger, internship itu dipekerjakan pengganti dokter yang ada, PPDS kerjanya sampai pagi-pagi, subuh-subuh. Beban dari dokter-dokter kerjanya sampai malam-malam," kata Budi.
Ia juga mengungkapkan masih banyak daerah yang belum memiliki dokter spesialis, bahkan sejumlah puskesmas belum memiliki dokter sama sekali.
Sebagai contoh, Budi menyebut kondisi di Kabupaten Mamberamo Raya yang baru-baru ini disampaikan langsung oleh kepala daerah setempat kepada Kementerian Kesehatan.
"Kemarin kita kedatangan Bupati Mamberamo Raya, tidak ada satu pun dokter spesialis di sana. Dokter giginya 0. Puskesmasnya, mungkin ada dari 17, 12 [puskesmas] enggak punya dokter. Jadi masalah utamanya karena memang kita kekurangan dokter sehingga akibatnya bebannya tinggi sekali," katanya.
Meski demikian, pemanfaatan AI di bidang kesehatan umumnya masih diposisikan sebagai alat bantu untuk mendukung diagnosis, analisis data medis, dan layanan telemedisin. Keputusan medis serta tindakan klinis tetap memerlukan keterlibatan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai standar profesi. ***
