Masyarakat Kabupaten Pati yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data kesejahteraan yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat mengajukan perubahan atau penurunan desil.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati, Aviani Tritanti Venusia, mengatakan data desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.
Menurutnya, masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 5 masih termasuk kelompok yang dapat menerima sejumlah bantuan pemerintah, seperti bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), maupun kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Yang bisa mendapatkan bantuan itu desil 1 sampai 5, baik bantuan sosial, PKH, maupun BPJS PBI,” kata Aviani, kemarin.
Namun, warga yang tercatat berada di atas desil 5 dan menilai kondisi ekonominya sebenarnya lebih rendah dapat mengusulkan perbaikan data.
Aviani menjelaskan, pengajuan tersebut dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan. Warga cukup menyampaikan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
Selain melalui pemerintah desa, pengajuan perubahan data juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga bisa meminta bantuan pendamping PKH untuk mengusulkan perbaikan data.
“Bisa mengajukan penurunan melalui desa setempat, melalui aplikasi Cek Bansos, atau melalui pendamping PKH,” ujarnya.
Aviani menegaskan, perubahan desil tidak otomatis membuat warga langsung menerima bansos. Setiap usulan tetap harus melewati tahapan verifikasi dan validasi untuk memastikan kesesuaian kondisi penerima dengan data yang diajukan.
Karena itu, ia meminta masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya untuk segera mengajukan pembaruan melalui kanal yang tersedia.
Langkah tersebut penting agar data dalam DTSEN dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat dan penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan sesuai sasaran.
