Lingkar.co – Program ‘Expose Uncensored’ di Trans7 yang ditayangkan pada Senin, (13/10/2025) kemarin menuai protes dari sejumlah kalangan, terutama kalangan pesantren dan ormas keagamaan yang menilai tayangan tersebut merendahkan martabat kiai, santri dan pesantren.
Wajar jika mereka yang merasa sakit hati dengan program Expose Unsensored Trans7 membuat gerakan perlawanan dengan aksi tagar #boikottrans7 di media sosial. Gelombang protes juga dilayangkan ke lembaga negara seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kepolisian.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menilai, tayangan tersebut tidak hanya melanggar prinsip penyiaran, tetapi juga melecehkan pendidikan pesantren dan para tokoh yang berkecimpung di dalamnya
“Konten itu tidak mencerminkan prinsip penghormatan terhadap nilai-nilai tradisi serta keberagaman sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran,” ungkap Sarif, Rabu (15/10/2025).
Tayangan tersebut, menurutnya, juga dipenuhi dengan logical fallacy atau sesat pikir. Ini yang menyebabkan tayangan itu tidak lebih dari sebuah tindakan pencemaran nama baik bagi kiai, maupun pesantren secara umum.
“Alih-alih menarasikan kebenaran dengan jernih, tayangan di Trans7 ini malah berubah menjadi corong opini yang menggiring persepsi publik secara sepihak,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Pria yang akrab disapa Kakung ini menegaskan, pesantren memiliki ruh yang berbeda. Pesantren bukan sekadar tempat belajar ilmu agama, melainkan tempat membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil, terutama dalam hal akhlak dan adab.
“Di sinilah letak kekhasan pesantren, yakni pendidikan yang hidup, mengalir, dan berlangsung sepanjang waktu, bukan hanya dalam ruang kelas,” terangnya.
Sikap hormat dan adab yang harus dijaga santri terhadap kiai tidak boleh dipandang sebagai sekadar formalitas, melainkan wujud penghormatan terhadap ilmu dan pemberi ilmu.
“Tindakan ini lahir dari kesadaran spiritual bahwa ilmu membutuhkan penghormatan. Santri melakukan itu bukan karena terpaksa, melainkan karena memahami bahwa keberkahan ilmu muncul dari adab,” terangnya.
Kakung menambahkan, pendidikan pesantren tidak berakhir pada ijazah atau wisuda, namun berlanjut seumur hidup. Seorang santri akan selalu menjadi murid, dan kiai akan selalu menjadi guru.
“Karena itu saat sowan membawakan hadiah, ini adalah ungkapan syukur dan penghormatan. Bagi santri, keberhasilannya adalah buah dari doa kiai yang mustajab,” tegas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Pesantren, lanjutnya, ingin melahirkan orang baik, bukan hanya orang pintar. Kegagalan bukan diukur dari nilai jelek, melainkan dari rusaknya akhlak.
“Karena itu ada maqolah yang berbunyi al-adabu fauqol ‘ilmi, yang artinya, adab atau akhlak berada setingkat lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Santri diajarkan untuk selalu menjaga hati, menghormati guru, dan tidak sombong meskipun memiliki banyak pengetahuan,” katanya.
Atas dasar itu, kata Kakung, lembaga penyiaran seperti televisi perlu diingatkan kembali tentang perannya sebagai penjaga kebenaran, bukan pencipta sensasi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga harus turun tangan agar kejadian ini tidak terulang.
“Kasus ini sudah membuat gaduh dan kontraproduktif terhadap dunia penyiaran yang selama ini sudah mulai berjalan dengan baik,” tandasnya. (*)
