Arsip Tag: Ulama

Berita, Pemerintahan, Religi

Gus Yasin Minta Alim Ulama Selalu Soakan Jawa Tengah

Lingkar.co – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), meminta agar para orang alim ilmu agama selalu mendoakan Jawa Tengah karena doa mereka sangat berarti bagi seluruh masyarakat yang saat ini tengah mendapat ujian dari Allah SWT.

“Saya yakin bila di Indonesia tercurah doa dari para ahli zikir, negara ini pasti akan dijaga Allah SWT,” kata Gus Yasin mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, menghadiri Silaturahmi Mursyid, Manaqib Kubro, Istighosah dan Pengajian Akbarr Idaroh Wustho Jateng & DIY, di Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang, Jepara, Sabtu (22/11/2025).

“Saya membawa salam dari Bapak Gubernur Ahmad Luthfi yang berhalangan hadir, dan menugaskan kepada saya. Beliau minta agar didoakan, dan provinsi Jawa Tengah menjadi daerah yang benar-benar ‘gandulan’ kepada para mursyid,” ujarnya.

Gus Yasin meminta doa para mursyid agar selalu menjaga zikir. Karena zikir, menjadikan orang tidak akan lalai dari agamanya.

Pada kesempatan tersebut, Gus Yasin juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah yang telah menerbitkan keputusan kepada ASN Pemprov Jateng agar mengenakan sarung pada hari Jumat.

“Terima kasih dengan terbitnya keputusan mengenakan sarung pada hari Jumat, sekaligus memudahkan ASN untuk mengerjakan salat Jumat,” pungkasnya. (*)

Berita, Pendidikan, Religi

PWNU Jateng Ajak Kawal Dirjen Pesantren, Tidak Boleh Memperkuat Hegemoni Pemerintah

Lingkar.co – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menegaskan pentingnya peran pesantren dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang Pesantren agar tidak melenceng dari tujuan aslinya.

Keberadaan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren merupakan hadiah presiden dan momentum penting dalam sejarah kebijakan pemerintah. Sejalan dengan hal itu, Dirjen Pesantren, tidak boleh memperkuat hegemoni pemerintah terhadap pesantren.

Hal itu ia sampaikan Ketua Tanfidziah PWNU Jateng, KH. Abdul Ghaffar Razin dalam Halaqah Pengasuh Pesantren se-Jawa Tengah yang digelar di Gedung PGRI, Wujil, Bergas, Kabupaten Semarang, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, kehadiran Dirjen Pesantren yang baru dibentuk berdasarkan perintah Presiden merupakan momentum penting dalam sejarah kebijakan pesantren di Indonesia.

“Dirjen Pesantren ini tidak boleh memperkuat hegemoninya negara terhadap pesantren. Negara hadir untuk memperkuat, bukan mengintervensi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sejak Undang-Undang Pesantren disahkan pada tahun 2019, banyak amanat besar yang belum terealisasi secara utuh. Dari tiga fungsi utama pesantren—pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat—baru fungsi pendidikan yang berjalan baik. Sementara dua fungsi lainnya, termasuk pengelolaan dana abadi pesantren, belum menjadi perhatian serius pemerintah.

Gus Rozin juga menyoroti pelaksanaan regulasi turunan di daerah. Berdasarkan pantauan PWNU Jateng, dari 90 daerah yang telah membuat peraturan daerah atau peraturan bupati tentang pesantren, sekitar 80 persen tidak sesuai dengan amanat undang-undang.

“Ini harus menjadi perhatian bersama agar Undang-Undang Pesantren berjalan sesuai relnya,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya rekognisi atau pengakuan negara terhadap ijazah pesantren. Santri yang lulus tidak boleh diperlakukan berbeda hanya karena ijazahnya tidak berasal dari lembaga formal.

“Lulusan pesantren tidak boleh ditolak hanya karena ijazahnya. Mereka harus diakui secara sah oleh negara, termasuk dalam pendaftaran P3K atau jabatan publik lainnya,” tegasnya.

Menurutnya, bantuan negara melalui APBN maupun APBD bersifat suplemeter, bukan komplementer. Artinya, pesantren harus tetap mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada negara.

“Semakin pesantren mandiri, semakin baik. Negara hadir kalau diperlukan, tapi jangan sampai membuat pesantren kehilangan kemandirian,” imbuhnya.

Senada, Rais Syuriyah PWNU Jateng KH Ubaidillah Shodaqoh menambahkan bahwa dalam menghadapi perubahan zaman, pesantren harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang telah diwariskan para kiai dan guru terdahulu. Menurutnya, modernisasi dan inovasi penting dilakukan, namun tidak boleh menggeser ruh pesantren yang menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual bangsa.

“Kita boleh punya metode baru dan cara baru, tapi jangan meninggalkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh para guru kita. Kalau nilai-nilai itu ditinggalkan, arah pesantren bisa menyimpang,” pesannya.

Kiai Ubaid menegaskan bahwa kekuatan pesantren terletak pada keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Pesantren, katanya, harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan jati diri.

“Transformasi boleh dilakukan, tapi nilai dasar harus tetap dijaga. Di situlah letak keistimewaan pesantren,” ujarnya.

Halaqah yang diikuti para pengasuh pesantren se-Jawa Tengah ini menjadi ajang refleksi dan konsolidasi bersama, agar pesantren tidak hanya mampu beradaptasi dengan dinamika kebijakan pemerintah, tetapi juga terus menjaga marwahnya sebagai benteng moral dan kebudayaan bangsa. (*)

Berita, Peristiwa, Religi

Teladani Ulama Pejuang, PCNU Kota Semarang Ziarahi Makam Syuhada dan Pendiri NU

Lingkar.co – Ketua Tanfidzjyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang, Dr KH Anasom, MHum mengatakan para santri maupun aktivis Nahdlatul Ulama dapat meneladani kegigihan, ketekunan, semangat dan ketegaran para ulama terdahulu yang tak kenal lelah dalam berjuang membela bangsa, mencerdaskan bangsa dan membesarkan NU walau ditengah-tengah kesulitan.

Oleh karena itu, PCNU mengawali rangkaian Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2025 dengan mengajak para pimpinan badan otonom dan lembaga menggelar doa untuk para syuhada dan pendiri NU yang dimakamkan di Kota Semarang yang dipusatkan di makam KH Abdullah Sajad di komplek makam Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Ziarah dipimpin Rais Syuriyah PCNU Kota Semarang KH Hanief Ismail Lc. “Almarhum kiai Abdullah Sajad adalah salah satu murid Kiai Sholeh Darat Semarang yang berdakwah di wilayah Semarang bentangan timur sekaligus penggerak NU,” kata Kiai Anasom disela-sela mengikuti ziarah di komplek makam Kiai Abdullah Sajad Sendangguwo Semarang pada Kamis (16/10).

Anasom menceritakan, pada saat menjelang berdirinya NU para kiai di Semarang berbagi tugas. Ada yang berkomunikasi dengan para kiai di Surabaya, yaitu KH Ridwan Mujahid yang di kemudian hari tercatat sebagai salah satu pendiri dan pengurus PBNU angkatan pertama. Sedang beberapa yang lain, berkonsentrasi di lingkungannya. Makam almarhum Kiai Ridwan Mujahid berada di komplek makam bukit Bergota Semarang, sedang lainnya tersebar di sejumlah makam di kota Semarang.

Lebih lanjut Anasom mengungkapkan, PCNU Kota Semarang menyiapkan 15 kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Santri tahun 2025. Ziarah ke makam para syuhada dan pendiri NU merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Santri.

Sementara, Drs KH Dzikron Abdullah mewakili keluarga almarhum Kiai Abdullah Sajad, saat pada kesempatan itu merasa terharu dan berterima kasih kepada para kiai dan warga NU Kota Semarang yang menziarahi makam kakeknya.

“Saya terharu dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga NU melalui PCNU Kota Semarang yang hari ini mengajak santri-santri menziarahi makam embah saya,” ucapnya.

Dzikron yang juga Rais Mustafadl Idaroh Aliyah (Pimpinan Pusat) Jam’iyyah Ahli Thoriqoh al-Muktabarah an-Nahdliyyah (Jatman) NU mengatakan kiai Abdullah Sajad saat berdakwah di wilayah Semarang bentangan timur terutama di Sendangguwo menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Menurutnya, saat itu warga masih mengamalkan ritual dan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, salah satunya pengkultusan sumber air atau sendang yang akhirnya sendang itu ditutup.

“Alhamdulillah perjuangan meluruskan aqidah melalui aktifitas dakwah membuahkan hasil, masyarakat meninggalkan tradisi – tradisi yang bertentangan dengan Islam,menjadi tugas kita untuk melanjutkan tugas dakwah itu,” katanya. (*)

Berita, Politik

Anggap Program Expose Uncensored Trans7 Rendahkan Pesantren, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta KPI Turun Tangan

Lingkar.co – Program ‘Expose Uncensored’ di Trans7 yang ditayangkan pada Senin, (13/10/2025) kemarin menuai protes dari sejumlah kalangan, terutama kalangan pesantren dan ormas keagamaan yang menilai tayangan tersebut merendahkan martabat kiai, santri dan pesantren.

Wajar jika mereka yang merasa sakit hati dengan program Expose Unsensored Trans7 membuat gerakan perlawanan dengan aksi tagar #boikottrans7 di media sosial. Gelombang protes juga dilayangkan ke lembaga negara seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kepolisian.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menilai, tayangan tersebut tidak hanya melanggar prinsip penyiaran, tetapi juga melecehkan pendidikan pesantren dan para tokoh yang berkecimpung di dalamnya

“Konten itu tidak mencerminkan prinsip penghormatan terhadap nilai-nilai tradisi serta keberagaman sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran,” ungkap Sarif, Rabu (15/10/2025).

Tayangan tersebut, menurutnya, juga dipenuhi dengan logical fallacy atau sesat pikir. Ini yang menyebabkan tayangan itu tidak lebih dari sebuah tindakan pencemaran nama baik bagi kiai, maupun pesantren secara umum.

“Alih-alih menarasikan kebenaran dengan jernih, tayangan di Trans7 ini malah berubah menjadi corong opini yang menggiring persepsi publik secara sepihak,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Pria yang akrab disapa Kakung ini menegaskan, pesantren memiliki ruh yang berbeda. Pesantren bukan sekadar tempat belajar ilmu agama, melainkan tempat membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil, terutama dalam hal akhlak dan adab.

“Di sinilah letak kekhasan pesantren, yakni pendidikan yang hidup, mengalir, dan berlangsung sepanjang waktu, bukan hanya dalam ruang kelas,” terangnya.

Sikap hormat dan adab yang harus dijaga santri terhadap kiai tidak boleh dipandang sebagai sekadar formalitas, melainkan wujud penghormatan terhadap ilmu dan pemberi ilmu.

“Tindakan ini lahir dari kesadaran spiritual bahwa ilmu membutuhkan penghormatan. Santri melakukan itu bukan karena terpaksa, melainkan karena memahami bahwa keberkahan ilmu muncul dari adab,” terangnya.

Kakung menambahkan, pendidikan pesantren tidak berakhir pada ijazah atau wisuda, namun berlanjut seumur hidup. Seorang santri akan selalu menjadi murid, dan kiai akan selalu menjadi guru.

“Karena itu saat sowan membawakan hadiah, ini adalah ungkapan syukur dan penghormatan. Bagi santri, keberhasilannya adalah buah dari doa kiai yang mustajab,” tegas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Pesantren, lanjutnya, ingin melahirkan orang baik, bukan hanya orang pintar. Kegagalan bukan diukur dari nilai jelek, melainkan dari rusaknya akhlak.

“Karena itu ada maqolah yang berbunyi al-adabu fauqol ‘ilmi, yang artinya, adab atau akhlak berada setingkat lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Santri diajarkan untuk selalu menjaga hati, menghormati guru, dan tidak sombong meskipun memiliki banyak pengetahuan,” katanya.

Atas dasar itu, kata Kakung, lembaga penyiaran seperti televisi perlu diingatkan kembali tentang perannya sebagai penjaga kebenaran, bukan pencipta sensasi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga harus turun tangan agar kejadian ini tidak terulang.

“Kasus ini sudah membuat gaduh dan kontraproduktif terhadap dunia penyiaran yang selama ini sudah mulai berjalan dengan baik,” tandasnya. (*)

Berita, Highlight, Hukum dan Kriminal, Peristiwa

Tayangan Xpose Unsensored Dianggap Hina Dunia Pesantren, Banser Serukan Boikot Trans7 dan LBH Ansor Jateng Layangkan Somasi Atas Dugaan Pelanggaran UU Pers

Lingkar.co – Tagar #boikotTrans7 menggema di media sosial. Penyebabnya adalah tayangan dalam program Xpose pada Senin 13 Oktober 2025 yang dianggap khalayak menghina kiai dan santri.

Dalam tayangan tersebut, Xpose Trans7 mencuplik video tape (VT) KH Anwar Mansyur dengan narasi mengumpulkan amplop masyarakat dan santri untuk memperkaya diri.

VT yang dicuplik tersebut tak jelas siapa yang merekam. Diduga Trans 7 mengambil secara acak rekaman orang lain dari media sosial.

Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jawa Tengah, Muhtar Hadi Wibowo menyayangkan tayangan yang merendahkan kiai dan santri tersebut. Apalagi dengan VT yang dicuplik secara serampangan.

“Kami menyayangkan cuplikan video yang diambil tanpa konfirmasi tersebut. Kami menduga video itu diambil dari video amatir yang direkam pihak tak bertanggungjawab,” ujar Muhtar pada Selasa (14/10/2025).

Langkah Hukum LBH Ansor Jateng

Dalam video itu, Muhtar juga menyayangkan sang narator berbicara dengan nada menyindir serta bahasa yang tidak pantas. Hal itu bisa memicu persepsi negatif di masyarakat.

“Gaya bicara narator juga sangat tidak pantas. Apalagi tuduhannya tanpa bukti. Ini sudah melanggar hukum,” jelasnya.

Muhtar melanjutkan, LBH Ansor Jawa Tengah akan melakukan langkah hukum yang diawali dengan somasi terhadap redaktur, manajemen, dan owner Trans 7.

“Kita akan segera mengirim somasi kepada redaktur, manajemen, dan sang owner Khoirul Tandjung atas tayangan tak mendidik tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Aziel Masykur selaku Komandan Satuan Kordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Tengah sekaligus Pakar Hukum mengatakan jika suatu media mengutip berita atau informasi tanpa mencantumkan sumbernya, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

“Mengutip berita tanpa mencantumkan sumber adalah bentuk pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi,” tuturnya.

Azil melanjutkan, jika sebuah media terbukti melanggar kode etik jurnalistik, sanksi dapat dijatuhkan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers yang bersangkutan.

Melanggar Undan-undang Pers

Kemudian Azil mengatakan bahwa Trans 7 berpotensi atau diduga melanggar Pasal 51 UU 40/1999 tentang Pers (UU Pers) yang menyatakan, “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

Pelanggaran Pasal 51 juga jelas sanksinya pada Bab VIII Pasal 18 dalam UU Pers. Bahkan jika terbukti melanggar hak cipta atas VT KH Anwar Mansyur tanpa mengkonfirmasi pembuat videonya, berpotensi pula melanggar UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

“Ada potensi atau dugaan pelanggaran di Pasal 51 UU Pers. Sanksinya ada di Pasal 18. Kalau videonya asal nyomot, berpotensi melanggar UU 28/2014 tentang Hak Cipta,” ujar Azil.

Kemudian Azil dan Banser Jawa Tengah menyayangkan tayangan Xpose Trans 7 yang tendensius dan tak jelas sumber videonya.

Azil menduga ada unsur kesengajaan untuk menurunkan marwah kiai di mata masyarakat. Hal ini tentu melanggar Kode Etik Jurnalistik yang melarang wartawan merendahkan martabat individu (Pasal 8) dan larangan penghinaan dan fitnah terhadap seseorang (Pasal 4).

“Satkorwil Banser Jawa Tengah menyayangkan narasi yang dibangun Trans 7. Dugaan saya ada unsur kesengajaan menurunkan marwah kiai dimata publik dan ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 dan 8,” tuturnya.

BoikotTrans7

Azil mengatakan pihaknya memerintahkan kepada kader Ansor dan Banser untuk memboikot Trans 7.

“Saat ini sementara kita serukan Kader Ansor dan Banser se Jawa Tengah, untuk Boikot Trans7 dan semua hal yang terkait dengan Bisnis Trans7,” bebernya.

Azil menjelaskan pihaknya siaga untuk menerima perintah lanjutan dan PBNU dan PP GP Ansor.

“Banser sebagai pengawal marwah kiai dan ulama, saat ini dalam posisi siap siaga menunggu komando menunggu arahan dan perintah PBNU dan Ketua Umum GP Ansor,” jelasnya.

Sebelumnya, LBH Ansor Kota Kediri menyatakan akan memberikan Peringatan Hukum kepada pimpinan program Xpose yang tayang di stasiun televisi Trans7.

Ketua LBH Ansor Kota Kediri, Bagus Wibowo mengatakan langkah ini diambil menyusul beredarnya video siaran yang dinilai tidak mendidik dan jauh dari kode etik jurnalistik.

“Redaksi kata-kata dalam video itu sangat tidak beradab dan cenderung melecehkan ulama. Seharusnya sebelum menayangkan pemberitaan, tim redaksi melakukan konfirmasi kepada pihak yang ada di dalam video,” ungkap Wibowo.

Wibowo mengatakan peran Kyai dan pondok pesantren sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyak pondok pesantren yang berdiri jauh sebelum kemerdekaan dan berperan besar dalam perjuangan tanpa meminta imbalan.

Gelombang kekecewaan juga masif datang dari kalangan Santri Terutana di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) di semua platform yang mengikuti viralnya sebuah narasi dan pernyataan yang ditayangkan di stasiun televisi TRANS 7.

Muhtar mengatakan gelombang kekecewaan terhadap Trans 7 itu akibat narasi dalam prigram Xpose yang dianggap tendensius, merugikan, dan tidak proporsional.

Hal tersebut telah memicu kemarahan dan keresahan, terutama di lingkungan pondok pesantren yang menjadi basis utama NU.

“Pernyataan yang disiarkan oleh TRANS 7 dalam sebuah program TRANS 7 dinilai telah mencederai marwah dan citra santri ,Ulama dan lembaga ponpes seolah-olah menggeneralisasi atau mendistorsi peran dan kontribusi santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Muhtar. (*)

Berita, Pendidikan, Politik

Refleksi HUT ke-80 RI, IKA PMII Jateng Bedah Buku Menyalakan Api Perlawanan Masterpiece Perjuangan Ulama Jawa Tengah Melawan Penjajah

Lingkar.co – Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jawa Tengah menggelar refleksi kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di aula Wisma Perdamaian Tugu Muda Semarang, Jum’at, (22/8/2025) siang.

Kegiatan dirangkai dengan launching dan bedah buku berjudul Menyalakan Api Perlawanan Masterpiece Perjuangan Ulama Jawa Tengah Melawan Penjajah. Buku tersebut merupakan karya pengurus IKA PMII, Dr. M. Kholidul Adib. Ia sejak aktif sebagai kader PMII memang sudah dikenal gemar berdiskusi dan menggali sejarah.

Sebanyak 4 tokoh hadir sebagai narasumber bedah buku, yakni; Prof. Dr. H. Musahadi M.Ag. (Ketua PW IKA PMII Jateng) Prof. Dr. H. Arief Junaidi M.Ag. (Ketua LP2M UIN Walisongo) Muslihah Setiasih mantan Plt. Kepala Kesbangpol Jateng dan Drs. KH. Ali Munir Basyir M.Pd (Pengasuh PP Alfirdaus YPMI Ngaliyan Semarang). Bedah buku dipandu moderator sekaligus penyunting buku Dr. M. Kholidul Adib.

Membuka bedah buka, Adib, sapaan akrab M. Kholidul Adib memaparkan bahwa buku yang ia tulis merupakan implementasi deklarasi PW IKA PMII Jawa Tengah saat halal bi halal pada tanggal 24 April 2025 di Pendopo Bupati Blora. Saat itu, kata dia, IKA PMII Jateng melakukan deklarasi untuk bergerak menulis sejarah 100 ulama pejuang di Jawa Tengah. Proses pembuatan buku melibatkan penulis dari anggota IKA PMII di Jawa Tengah.

Menurutnya, buku tersebut mengupas sejarah perjuangan ulama sejak di era kesultanan Demak hingga era kemerdekaan. “Pada buku edisi pertama ini disusun dalam waktu dua bulan, yaitu Mei-Juni dan berisi 51 sejarah singkat ulama pejuang di Jawa Tengah dan insya Allah akan disusul edisi kedua,” kata Adib.

Lebih lanjut Adib menyebut budaya literasi untuk melanggengkan kontribusi dalam berjuang bukanlah satu-satunya tujuan dalam penulisan buku tersebut. Lebih dari itu menjadi pemetaan potensi pengajuan gelar pahlawan nasional.

“Tujuan penulisan buku ini ada tiga. Pertama literasi sejarah 100 ulama pejuang di Jawa Tengah. Kedua meneladani pejuangan para ulama untuk konteks kehidupan sekarang dan ketiga jika memenuhi syarat bisa diajukan sebagai pahlawan nasional,” ujarnya.

Kata dia, kegiatan bedah buku diadakan di Wisma Perdamaian karena berada di depan Tugu Muda yang dibangun untuk mengenang perjuangan masyarakat Semarang yang gigih berjuang melawan penjajah pada tanggal 15-19 Oktober 1945. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan istilah Pertempuran 5 Hari di Semarang.

Laman: 1 2
Berita, Pendidikan, Politik

IKA PMII Jateng Gelar Refleksi HUT ke-80 RI, Ketua MUI Jateng Sebut Ulama Sebagai Pelopor Perjuangan Melawan Penjajah

Lingkar.co – Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jawa Tengah menggelar refleksi kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di aula Wisma Perdamaian Tugu Muda Semarang, Jum’at, (22/8/2025) siang.

Kegiatan dirangkul dengan launching dan bedah buku berjudul Menyalakan Api Perlawanan Masterpiece Perjuangan Ulama Jawa Tengah Melawan Penjajah. Buku tersebut merupakan karya pengurus IKA PMII, Dr. M. Kholidul Adib. Ia sejak aktif sebagai kader PMII memang sudah dikenal gemar berdiskusi dan menggali sejarah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah Dr. KH Ahmad Darodji yang didaulat Keynote Speach memberikan pemantik bahwa sejak dahulu para tokoh Islam atau ulama merupakan pelopor perjuangan bangsa dalam melawan kolonialisme di Nusantara (Indonesia).

“Dari dulu yang gigih mempelopori perjuangan perlawanan terhadap penjajah itu ya ulama. Namun selama ini kiprah perjuangan para ulama belum banyak yang ditulis sehingga generasi muda sekarang belum banyak yang tahu,” kata Darodji.

Menurut Darodji, sebagai umat Islam yang berbangsa Indonesia harus bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang diperoleh melalui perjuangan para orang tua terdahulu, terutama para ulama yang menjadi pelopor pejuangan melawan penjajah.

“Untuk itu, guna mengenang dan meneladani perjuangan para ulama sekaligus memupuk jiwa nasionalisme kita semua, terutama para generasi muda, maka refleksi kemerdekaan ke-80 dan launching buku ini menjadi sangat penting untuk kita apresiasi,” ujarnya.

Usai Darodji memberikan orasi kebangsaan, kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM dr. Ikhwan Hamzah, dan dilanjutkan dengan bedah buku.

Sebanyak 4 tokoh hadir sebagai narasumber bedah buku, yakni; Prof. Dr. H. Musahadi M.Ag. (Ketua PW IKA PMII Jateng) Prof. Dr. H. Arief Junaidi M.Ag. (Ketua LP2M UIN Walisongo) Muslihah Setiasih mantan Plt. Kepala Kesbangpol Jateng dan Drs. KH. Ali Munir Basyir M.Pd (Pengasuh PP Alfirdaus YPMI Ngaliyan Semarang). Bedah buku dipandu moderator sekaligus penyunting buku Dr. M. Kholidul Adib.

Suasana bedah buku berjudul Menyalakan Api Perlawanan Masterpiece Perjuangan Ulama Jawa Tengah Melawan Penjajah yang dilakukan IKA PMII Jateng di Wisma Perdamaian Semarang, Jum'at (22/8/2025). Foto: dokumentasi
Suasana bedah buku berjudul Menyalakan Api Perlawanan Masterpiece Perjuangan Ulama Jawa Tengah Melawan Penjajah yang dilakukan IKA PMII Jateng di Wisma Perdamaian Semarang, Jum’at (22/8/2025). Foto: dokumentasi

Ajukan Gelar Pahlawan Nasional

Ketua LP2M UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Arief Junaidi menyatakan penulisan sejarah yang dilakukan PW IKA PMII Jawa Tengah ini sangat penting. Sebab, hal itu bisa jadi pijakan untuk merengkuh masa depan.

“Penulisan sejarah ini bagian dari upaya menapaki pijakan sejarah supaya kita dapat menempatkan sejarah dalam locus dan tempus tertentu. Untuk itu kita harus melengkapi diri kita dengan data-data sejarah yang banyak dan valid,” ujarnya.

Laman: 1 2
Berita, Pendidikan, Religi

Haul Mbah Thohir Penggaron, Kenang Perjuangan Ulama Tarekat Melawan Belanda

Lingkar.co – Keluarga besar keturunan KH Thohir menggelar haul KH Thohir ke-57 sesuai kalender Masehi atau 59 dalam kalender Hijriyah di Ponpes At-Thohiriyah, Penggaron, Pedurungan Kota Semarang, Jumat (18/4/2025).

Pengasuh PP At-Thohiriyah, KH Yusuf Masykuri mengatakan, KH Thohir adalah seorang ulama penganut tarekat Naqsabandiyah yang gigih berjuang melawan penjajah.

“Beliau (KH Thohir) mursyid thoriqoh Naqsyabandiyah Kholidiyah yang ikut mempelopori pergerakan masyarakat di wilayah Penggaron Pedurungan untuk melawan penjajah,” katanya.

“Sejarah perjuangan KH Thohir dalam melawan penjajah penting diungkap sebagai pelajaran generasi muda agar mengenal perjuangan para ulama di masa lalu agar dapat meneladani dan melanjutkan perjuangannya untuk kemajuan bangsa di masa mendatang,” lanjutnya.

Ia mengungkapkan, banyak penuturan dari sesepuh yang mengisahkan paska proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali berupaya menjajah Indonesia. Saat itu, kata dia, masyarakat Kota Semarang juga ikut waspada dan menyusun kekuatan jika harus berjuang melawan Belanda.

Baca juga: Bupati Pati Tegaskan Pramuka Jadi Sarana Penting Bentuk Karakter Anak Sejak Dini

“Masyarakat Penggaron, Bugen, Bangetayu dan Kudu pada tahun 1946 masih bagian dari wilayah Kecamatan Genuk Kabupaten Demak pun ikut mempersiapkan diri. Wilayah perbatasan Semarang dan Demak ini menjadi salah satu basis laskar Hizbullah dan Sabilillah yang mayoritas dari kalangan santri yang disiapkan untuk melawan Belanda,” ungkapnya.

KH Yusuf Masykuri menambahkan, KH Thohir kala itu juga aktif menggalang kekuatan para pejuang. Ia bahkan menjadikan rumahnya menjadi markas para pejuang. “Belanda pun mentarget markas-markas laskar tersebut untuk dihancurkan,” ucapnya.

Untuk mengabadikan perjuangannya, pemerintah dan masyarakat sepakat menyematkan nama KH Thohir menjadi nama jalan di Pedurungan. Jalan KH Thohir yaitu jalan yang menghubungkan Penggaron Kidul dan Penggaron Lor menuju Tlogomulyo dan Jalan Woltermonginsidi Semarang.

Laman: 1 2
Berita, Highlight, Lingkar Pemilu, Politik, Religi

Ulama Semarang Sepakat Serukan Umat Islam Wajib Pilih Yoyok-Joss di Pilwalkot Semarang

Lingkar.co – Puluhan kiai atau orang alim (Ulama) Kota Semarang menyatakan bahwa memilih pemimpin yang siap memperjuangkan kepentingan agama hukumnya wajib. Oleh karena itu, pasangan Cawalkot-Cawawalkot Semarang Yoyok Sukawi dan Joko Santoso (Yoyok-Joss) wajib.

“Umat Islam wajib memilih Yoyok-Joss di Pilwalkot Semarang 27 November nanti,” kata Pengasuh Ponpes Fadhlul Fadhlan, KH. Fadholan Musyafa’ dalam Doa dan Istighosah Bersama Untuk Kemenangan Yoyok-Joss yang digelar di hotel Pandanaran, Sabtu (16/11/2024).

Kiai yang belasan tahun tinggal di Mesir ini melanjutkan, Alamsyah Satyanegara (AS) Sukawijaya atau Yoyok Sukawi bersama Joko Santoso memiliki komitmen untuk memperjuangkan Perda Pesantren, jika menjadi pemimpin di ibu kota Jawa Tengah.

Kata dia, hal itu juga merupakan bentuk pengamalan dari maqashidus syari’ah (maksud syariat dalam ajaran Islam). Yakni berjuang melalui jalur politik dengan dasar prinsip beribadah. “Ibadah dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Maka, kegiatan berpolitik umat Islam mestinya karena keterpanggilan untuk beribadah,” ujarnya.

Ia lanjut menerangkan, ulama menyepakati maqashidus syari’ah karena pada dasarnya semua ketentuan dalam syari’ah adalah bertujuan demi terciptanya maslahah atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat

Tokoh yang lama di kedutaan ini mengingatkan bahwa, setiap warga negara memiliki hak pilih atau hak untuk menyuarakan, menyalurkan aspirasi politik. Secara khusus ada hukum syari’at untuk menentukan pemimpin bagi orang yang paham dengan ilmu agama.

Para kiai pengasuh pesantren, muballighin dan tokoh agama saat melakukan deklarasi dukungan kepada paslon Yoyok Sukawi dan Joko Santoso di hotel Pandanaran Semarang. Foto: istimewa
Para kiai pengasuh pesantren, muballighin dan tokoh agama saat melakukan deklarasi dukungan kepada paslon Yoyok Sukawi dan Joko Santoso di hotel Pandanaran Semarang. Foto: istimewa

“Para kiai sungguh hukumnya beda dengan warga, karena kiai memiliki amanat sebagai pemimpin, kullukum ro’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyatikum (setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT),” tegasnya.

Ia jelaskan, maka terkadang politik praktis hukumnya menjadi Fardlu Ain (Wajib bagi setiap umat Islam). Berpolitik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan berjuang di jalan Allah (Jihad fi sabilillah) untuk melindungi hak hidup, beragama, berbangsa, dan bernegara.

“Berpolitik bagi umat Islam dalam bingkai NKRI terutama mengikuti agama Islam ala manhaj Aswaja An-Nahdliyah. Tata niat jihad, bismillah Pilwalkot Semarang Yoyok-Joss harus menang,” tandasnya.

Laman: 1 2
Berita, Lingkar Pemilu, Pendidikan, Politik

Wujudkan Visi Semarang Maju Bermartabat, Yoyok Sukawi dan Joko Santoso Bakal Libatkan Tokoh Agama

Lingkar.co – Calon Wali Kota Semarang nomor urut 2, Yoyok Sukawi menegaskan, dia bersama calon Wakil Wali Kota Semarang, Joko Santoso bakal melibatkan peran kiai, habaib, serta tokoh agama untuk mewujudkan visinya menjadikan Semarang sebagai kota metropolitan yang maju dan bermartabat.

Yoyok Sukawi menyampaikan hal itu saat menerima audiensi puluhan kiai dan habaib di Omahe Bocahe Dewe Posko Pemenangan Yoyok-Joss di Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (15/10/2024).

Menurutnya, untuk mewujudkan Semarang sebagai kota yang maju dan bermartabat, butuh peran dan partisipasi dari kalangan kiai dan habaib serta tokoh agama. Pasalnya kiai dan habaib serta tokoh agama menjadi aktor utama sebagai pendidik moral dan karakter generasi muda Semarang.

“Kami punya cita-cita membawa Kota Semarang sebagai kota yang maju dan bermartabat. Ini tentu cukup berat, karena di dalam martabat ada integritas dan ada akhlak. Dan itu semua adalah kekuatan para ulama serta tokoh agama dalam melakukan pendidikan akhlak,” ujar Yoyok Sukawi.

Para kiai dan Habaib saat mendengarkan paparan visi-misi Yoyok Sukawi dalam memajukan pendidikan formal dan pesantren di posko pemenangan, Omahe Bocahe Dewe, Banyumanik Semarang. Foto: dokumentasi
Para kiai dan Habaib saat mendengarkan paparan visi-misi Yoyok Sukawi dalam memajukan pendidikan formal dan pesantren di posko pemenangan, Omahe Bocahe Dewe, Banyumanik Semarang. Foto: dokumentasi

Menurut pria bernama asli Alamsyah Satyanegara Sukawijaya ini, salah satu tantangan yang dihadapi Kota Semarang saat ini adalah pergaulan bebas dan kenalakan remaja. Sinergi bersama kiai, ulama, dan tokoh agama diharapkan membuat maraknya kelompok gengster atau kreak yang meresahkan warga bisa tertangani.

“Cita-cita besar sembilan partai politik pengusung Yoyok-Joss adalah kami ingin mengembalikan urusan pendidikan ini sebagai prioritas pertama. Banyak sekali urusan pendidikan yang akan ditingkatkan, pendidikan pesantren dengan Perda Pesantren, serta perda lainnya,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, pihaknya berkomitmen memberikan akses dan layanan pendidikan yang gratis dan merata bagi anak-anak di Kota Semarang. Tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non-formal.

“Banyak program yang nanti bisa diakses dan bisa dikolaborasikan, khususnya dalam pendidikan. Kami ingin mengambalikan urusan pendidikan sebagai prioritas utama untuk mewujudkan Semarang maju bermartabat,” ungkapnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat