Arsip Tag: Indonesia

Berita, Lifestyle

Tips Kurangi Sampah Plastik, Bisa Dimulai dari Kebiasaan Sederhana

Lingkar.co – Penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi persoalan serius bagi lingkungan global. Setiap tahunnya, jutaan ton sampah plastik mencemari lautan dan mengancam keberlangsungan ekosistem, termasuk kehidupan biota laut.

Di Indonesia, persoalan ini juga menjadi perhatian besar karena tingginya penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong belanja, botol minuman, hingga sedotan.

Untuk menekan dampak tersebut, masyarakat dapat memulai dari langkah-langkah sederhana berikut:

  1. Gunakan Tas Belanja Ramah Lingkungan

Mengganti kantong plastik dengan tas kain atau reusable bag menjadi langkah awal yang efektif. Tas ini dapat digunakan berkali-kali dan membantu mengurangi limbah plastik secara signifikan.

  1. Pilih Produk dengan Kemasan Minimal

Masyarakat disarankan lebih selektif dalam berbelanja dengan menghindari produk berkemasan berlapis plastik. Pilihan kemasan ramah lingkungan seperti kertas atau kaca dapat menjadi alternatif.

  1. Bawa Botol Minum Sendiri

Menggunakan tumbler atau botol minum pribadi dapat menekan penggunaan botol plastik sekali pakai sekaligus menjaga kebersihan air yang dikonsumsi.

  1. Kurangi Penggunaan Sedotan Plastik

Sedotan plastik termasuk limbah yang sulit didaur ulang. Sebagai gantinya, gunakan sedotan berbahan logam, bambu, atau biasakan minum tanpa sedotan.

  1. Gunakan Wadah Makan Pribadi

Untuk mengurangi sampah dari kemasan makanan, masyarakat dapat membawa wadah sendiri saat membeli makanan di luar atau saat memesan makanan.

  1. Terapkan Gaya Hidup Minim Plastik di Rumah

Langkah sederhana seperti menggunakan wadah kaca, mengganti plastik pembungkus makanan dengan bahan ramah lingkungan, serta memilih produk rumah tangga tanpa plastik dapat membantu mengurangi limbah.

  1. Lakukan Pemilahan dan Daur Ulang Sampah

Memilah sampah sejak dari rumah dan menyalurkannya ke bank sampah menjadi upaya penting dalam mengurangi jumlah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

  1. Terapkan Prinsip 5R

Prinsip 5R meliputi Refuse (menolak), Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang), dan Rot (mengomposkan). Penerapan prinsip ini menjadi kunci dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

  1. Edukasi dan Ajak Lingkungan Sekitar

Mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi penggunaan plastik dapat memperluas dampak positif bagi lingkungan.

Melalui langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, setiap individu dapat berperan dalam mengurangi pencemaran plastik serta menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan.

Penulis : Putri Septina

Nasional, Pemerintahan

Wapres ke-6 Meninggal Dunia, Agustina Intruksikan Warga Kota Semarang Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Lingkar.co – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang untuk bersama-sama mendoakan almarhum Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, dan mengibarkan Bendera Merah Putih setengah tiang selama tiga hari berturut-turut, mulai tanggal 2 hingga 4 Maret 2026.

Ajakan tersebut disampaikan menyusul Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-02/M/S/TU.00.00/03/2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang Pengibaran Bendera Negara Setengah Tiang dan Hari Berkabung Nasional sebagai bentuk penghormatan atas wafatnya Try Sutrisno pada hari Senin (2/3) di Jakarta.

Agustina menegaskan bahwa penghormatan ini bukan hanya kewajiban institusi pemerintah, tetapi juga momentum refleksi bersama bagi seluruh masyarakat atas jasa besar para tokoh bangsa.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Semarang untuk mengibarkan Bendera Merah Putih setengah tiang selama tiga hari, mulai tanggal 2 sampai 4 Maret 2026, serta mendoakan almarhum Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno. Ini adalah bentuk penghormatan kita sebagai bangsa yang menghargai jasa para pemimpin yang telah mengabdikan hidupnya untuk Indonesia,” ujar Agustina.

Dirinya juga menginstruksikan seluruh kantor pemerintahan, instansi vertikal, BUMD, lembaga pendidikan, serta masyarakat umum di Kota Semarang untuk mengikuti ketentuan tersebut sebagai bagian dari Hari Berkabung Nasional.

Menurut Agustina, Try Sutrisno merupakan sosok negarawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa, baik melalui pengabdiannya di TNI maupun saat menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1993–1998.

“Semangat pengabdian, kedisiplinan, dan keteladanan beliau adalah warisan nilai positif yang harus kita jaga. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” lanjutnya.

Pemerintah Kota Semarang juga mengimbau masyarakat untuk memaknai masa berkabung nasional ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, semangat kebangsaan, serta rasa hormat kepada para tokoh yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. ***

Berita, Internasional

Yordania Siap Back Up Indonesia jika Kirim Pasukan ke Gaza

Lingkar.co – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengungkapkan bahwa pemerintah dan militer Yordania menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung Indonesia apabila nantinya mengirimkan pasukan ke Gaza, Palestina. Pasukan tersebut direncanakan bertugas bersama Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang dibentuk Dewan Perdamaian (BoP) Gaza.

Komitmen dukungan itu disampaikan langsung oleh Raja Abdullah II ibn Al-Hussein kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah di Istana Basman, Amman, Rabu (26/2/2026).

“Intinya bahwa Yordania siap memberikan dukungan dan support-nya kepada Indonesia pada saat nanti kita mengirimkan pasukan. Kemudian, beberapa hal yang sifatnya teknis dari segi militer juga akan saling bantu,” kata Sugiono menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Pangkalan Udara Angkatan Udara Yordania Marka, Amman, Rabu (26/02/26), menjelaskan salah satu poin pertemuan bilateral di Istana Basman.

Agenda bilateral tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II. Turut mendampingi dari pihak Indonesia antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sementara dari pihak Yordania, Raja Abdullah II hadir bersama Putra Mahkota Hussein bin Abdullah, Menteri Luar Negeri Ayman Safadi, serta sejumlah pejabat tinggi negara dan petinggi militer.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga menyoroti kekhawatiran Indonesia terhadap tindakan Zionis Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

“Kami sangat khawatir terhadap insiden-insiden yang terjadi di Tepi Barat. Kami merasa insiden itu dapat menghambat keberhasilan apapun upaya yang tengah kita sama-sama coba lakukan di Gaza,” kata Presiden Prabowo kepada Raja Yordania.

Sebagai respons atas situasi tersebut, Prabowo menegaskan kesiapan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Yordania guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkembang.

“Kami ingin memperkuat dan meningkatkan kerja sama ini, dan saya pikir tim saya akan bekerja erat dengan tim Yang Mulia, jadi kita selalu mengantisipasi segala situasi yang ada. Kita sama-sama tahu apa yang akan terjadi,” demikian pernyataan Presiden.

Penulis: Putri Septina

Berita, Internasional

Tak Bayar Iuran Board of Peace, Indonesia Pilih Kirim Pasukan

Lingkar.co – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia belum memberikan dana apa pun kepada Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Ia menyatakan, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut tidak mensyaratkan kontribusi finansial.

Menurut Sugiono, Board of Peace memang menawarkan kontribusi sebesar USD 1 miliar kepada calon anggota. Namun, dana tersebut bukan iuran wajib maupun prasyarat resmi untuk menjadi anggota.

“Dari awal saya bilang ini namanya bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah anggota (Board of Peace) jadi tidak perlu bayar juga tidak apa-apa,” ujar Sugiono, Jumat (20/2/2026).

Sugiono juga memastikan Indonesia belum menyumbangkan dana untuk rekonstruksi Gaza sebagaimana diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace sehari sebelumnya.

Ia menjelaskan, kontribusi rekonstruksi tersebut berada di luar tawaran kontribusi keanggotaan sebesar USD 1 miliar. Sejumlah negara telah menyatakan komitmen pendanaan tambahan dengan total mencapai USD 7 miliar.

Sembilan negara yang telah menyampaikan komitmen tersebut yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait.

“Jadi kemarin yang dibicarakan ini on top of USD 1 miliar itu. Ada negara-negara lain yang ingin kontribusi di situ, dan sudah ada pledge USD 7 miliar,” jelasnya.

Sugiono menegaskan, setiap anggota Board of Peace memiliki skema kontribusi yang berbeda. Jika sebagian negara memilih menyalurkan bantuan dana, Indonesia akan berpartisipasi melalui pengerahan pasukan dalam kerangka International Stabilization Force (ISF).

Ia menekankan, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut tidak mencakup pelucutan senjata maupun operasi tempur. Peran yang diemban difokuskan pada stabilisasi lingkungan sipil serta dukungan terhadap misi kemanusiaan di Gaza.

“Jadi kontribusinya ada yang dalam bentuk uang, ada yang pasukan,” pungkas Sugiono.

Penulis: Putri Septina

Nasional

Usman Hamid Ingatkan Rekam Jejak Indonesia yang Buruk Setelah Peresmian Sebagai Presiden Dewan HAM PBB

Lingkar.co – Indonesia telah resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026. Penetapan ini dilakukan di Markas Besar PBB, Jenewa, pada 8 Januari 2026. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, Indonesia akan diwakili oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, selaku Wakil Tetap RI di Jenewa.

Melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia secara aktif mengerahkan seluruh kantor perwakilan diplomatik serta menjalin komunikasi intensif dengan kedutaan besar negara sahabat di Jakarta.

Upaya ini merupakan langkah nyata dalam melaksanakan instruksi pimpinan nasional untuk memperkokoh posisi Indonesia di kancah multilateral.

Langkah diplomasi ini diperkuat dengan dukungan dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG), yang sebelumnya telah menyetujui pencalonan Indonesia melalui mekanisme internal kawasan pada akhir Desember 2025.

Selama masa kepresidenan di tahun 2026, Indonesia akan bertindak sebagai pemimpin yang inklusif dan berimbang dalam menangani isu-isu HAM dunia. Dengan tema “A Presidency for All”, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan konsensus yang lebih kuat dan meningkatkan efektivitas kinerja Dewan HAM PBB demi memperkokoh peran sistem multilateral.

Namun, dengan ditunjuknya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB masih menimbulkan pembicaraan. Seperti yang disuarakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, menekankan bahwa kepemimpinan internasional ini tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kondisi HAM domestik.

Ia menuntut adanya sinkronisasi antara peran global Indonesia dengan penanganan kasus HAM di dalam negeri yang lebih serius.

“Tidak banyak yang bisa diharapkan mengingat rekam jejak HAM Indonesia sendiri belakangan ini sangat problematik. Banyak kasus pemenjaraan para aktivis dan warga hanya karena terlibat di sebuah demonstrasi,” kata Usman, Kamis (8/1/2026).

Menurut Usman, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan menjadi tolok ukur bagi komitmen pemerintah. Masyarakat dapat menilai keseriusan tersebut dari kesediaan Indonesia dalam memberikan akses bagi para ahli internasional untuk berkunjung dan mengaudit kondisi hak asasi manusia di tanah air dari berbagai dimensi secara langsung.

“Tapi kita bisa menguji seberapa serius Indonesia memimpin Dewan HAM dengan melihat apakah Indonesia berperan aktif mendorong para anggota anggota Dewan HAM termasuk Indonesia sendiri untuk mengundang dan memfasilitasi para ahli independen dan pelapor khusus PBB untuk melakukan kunjungan ke Indonesia guna memeriksa situasi HAM dari berbagai aspek hak. Dari sana, kita bisa menggunakan penilaian dan evaluasi mereka terhadap situasi HAM sesaat obyektif.” Kata Usman. ***

Penulis : Alfina luthfi

Berita, Wisata

Potensi Kerja Sama Pariwisata Indonesia dengan Malaysia Saling Menguntungkan

Lingkar.co – Malaysia semakin serius menggarap pasar wisatawan Indonesia. Melalui Malaysian Association of Tour & Travel Agents (MATTA), pelaku industri pariwisata Malaysia melakukan langkah proaktif dengan menggelar roadshow promosi destinasi wisata ke sejumlah kota besar di Indonesia, salah satunya Semarang, Rabu (7/1/2026).

Kegiatan promosi bertajuk MATTA Travel Exchange (MTAX) ini mempertemukan langsung pelaku industri pariwisata Malaysia dengan agen perjalanan, pelaku usaha wisata, dan pemangku kepentingan pariwisata di Jawa Tengah.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disporapar Jawa Tengah, Aria Chandra Destianto, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, kegiatan ini membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara pelaku pariwisata Indonesia dan Malaysia.

“Kami menyambut baik kegiatan seperti ini karena mempertemukan langsung para stakeholder, supplier, dan pelaku usaha pariwisata. Ini memudahkan untuk berkreasi membuat paket wisata yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan wisatawan,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama promosi lintas negara ini bisa berlangsung berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi peningkatan kunjungan wisata ke Jawa Tengah maupun ke Malaysia.

Hal senada disampaikan Alex Gunarto, Ketua BDPD Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Jawa Tengah atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Jawa Tengah. Alex menilai kegiatan ini memiliki nilai strategis karena karakter kebutuhan wisatawan Indonesia dan Malaysia relatif serupa.

“Indonesia dan Malaysia itu pasar yang sangat dekat, baik secara budaya maupun preferensi wisata. Sebelum pandemi, destinasi Malaysia sangat diminati wisatawan Indonesia karena akses penerbangan langsung. Sekarang penerbangan langsung kembali dibuka, ini momentum yang sangat bagus,” jelasnya.

Alex menambahkan, pelaku industri kini bisa menyusun paket wisata yang lebih kompetitif dan terjangkau dengan adanya penerbangan langsung serta kerja sama antarpelaku usaha.

“Kami bisa membuat paket yang lebih menarik, lebih murah, dan sesuai kebutuhan pasar. Bukan hanya menjual Malaysia ke Indonesia, tapi juga sebaliknya menjual Jawa Tengah ke pasar Malaysia,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan MATTA dan Selangor Tourism menyatakan komitmennya untuk terus mempromosikan destinasi-destinasi unggulan Malaysia seperti Kuala Lumpur, Selangor, Batu Caves, dan Masjid Biru, serta kuliner khas seperti nasi lemak yang telah lama menjadi daya tarik bagi wisatawan Indonesia.

Mereka juga membuka peluang untuk melakukan sales mission balasan ke Jawa Tengah guna mempromosikan destinasi wisata Semarang dan wilayah lain di Jawa Tengah kepada pasar Malaysia.

“Ke depan kami ingin gantian mempromosikan Jawa Tengah di Malaysia. Potensinya sangat besar, apalagi sekarang konektivitas penerbangan sudah semakin baik,” ujar salah satu perwakilan travel Malaysia.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta ekosistem promosi pariwisata dua arah yang saling menguntungkan, mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan, serta menggerakkan perekonomian sektor pariwisata di kedua negara. (*)

Penulis: Husni Muso

Berita, Internasional, Pemerintahan

Komitmen Perdalam Kemitraan, Presiden Prabowo Kunjungan ke Pakistan

Lingkar.co – Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Pakistan menegaskan kembali komitmen memperdalam kemitraan strategis kedua negara melalui kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia ke Islamabad pada 8–9 Desember 2025.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Islamabad pada 8 Desember 2025 dan disambut secara resmi oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menandai dimulainya rangkaian kegiatan kenegaraan.

Presiden Prabowo dan PM Shehbaz Sharif mengadakan pertemuan untuk membahas arah dan penguatan kerja sama bilateral.

“Hari ini kita telah mengadakan pertemuan yang sangat produktif. Kita telah mencapai banyak kesepakatan di berbagai bidang dan kita telah membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama,” ujar Presiden Prabowo dalam siaran persnya, Kamis (11/12/2025).

Momentum pertemuan ini juga ditandai dengan pertukaran nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Implementasi kerja sama tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkokoh kontribusi kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan.

Presiden Prabowo mengadakan pertemuan resmi dengan Presiden Pakistan di Aiwan-e‑Sadr, sekaligus menerima penghargaan tertinggi “Nishan‑e‑Pakistan” sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral.

Penandatanganan nota kerja sama dan penganugerahan penghargaan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperdalam hubungan strategis jangka panjang, memperkuat solidaritas, dan memperluas kerja sama nyata di sektor-sektor prioritas, sebagai respons bersama terhadap tantangan regional dan global. (*)

Berita, Ekonomi, Highlight, Nasional

Negosiasi Berbuah Manis, Tarif Impor Produk Indonesia ke AS Turun Jadi 19 Persen

Lingkar.co – Amerika Serikat resmi menurunkan tarif impor terhadap produk-produk Indonesia menjadi 19 persen, dari sebelumnya 32 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tarif impor yang dikenakan kepada negara-negara lain di kawasan Asia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan, keberhasilan ini diraih setelah proses negosiasi panjang antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, tarif impor untuk Vietnam saat ini ditetapkan sebesar 20 persen.

“Banyak pihak yang mengapresiasi keberhasilan Vietnam bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Tapi sekarang, tarif impor produk Indonesia justru lebih rendah, hanya 19 persen. Ini pencapaian yang lebih baik dibandingkan negara lain di Asia,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Hasan menjelaskan, kesepakatan ini merupakan hasil langsung dari negosiasi Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump. Dalam pertemuan bilateral keduanya, kesepakatan soal penurunan tarif ini akhirnya tercapai.

Selain itu, keberhasilan negosiasi juga tak lepas dari kerja keras tim negosiasi tarif resiprokal yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Kalau diibaratkan, sebelumnya ada pagar setinggi 32 persen yang membatasi ekspor kita. Setelah negosiasi, pagar itu diturunkan menjadi 19 persen. Ini kemajuan besar yang dicapai lewat perjuangan luar biasa tim negosiator kita,” tegas Hasan.

Terkait rincian isi kesepakatan, Hasan mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan penjelasan langsung kepada media setelah kembali dari kunjungan kenegaraannya di AS.

Sementara itu, Presiden Donald Trump mengonfirmasi pemberlakuan tarif impor 19 persen atas produk Indonesia dalam unggahan di platform Truth Social. Trump menyebut kesepakatan ini tercapai usai negosiasi langsung dengan Presiden Prabowo.

“Indonesia akan membayar tarif 19 persen untuk semua barang yang mereka ekspor ke negara kita,” tulis Trump dalam unggahannya.

Trump juga mengungkapkan satu poin penting lainnya dalam kesepakatan, yakni Indonesia sepakat untuk tidak mengenakan tarif apa pun atas produk ekspor asal Amerika Serikat. Sebaliknya, AS akan tetap mengenakan tarif 19 persen atas produk Indonesia.

Selain itu, Trump menyebut Indonesia dikenal sebagai produsen tembaga berkualitas tinggi yang akan dimanfaatkan oleh AS. Meski belum ada rincian khusus, Trump mengisyaratkan bahwa produk tembaga dari Indonesia mungkin akan dikenakan tarif lebih rendah atau bahkan bebas tarif.

Tak hanya soal tarif, Trump juga membeberkan adanya komitmen pembelian besar dari Indonesia. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berjanji untuk membeli energi asal AS senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, serta 50 unit pesawat Boeing, termasuk tipe Boeing 777. (*)

Berita, Ekonomi, Nasional

Menuju Negara Maju 2045, Menko Yusril Yakin Indonesia Gabung OECD Tiga Tahun Lagi

Lingkar.co – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia akan resmi menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam waktu maksimal tiga tahun ke depan. Menurut Yusril, keanggotaan Indonesia di OECD merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju negara maju.

“Kita memiliki ambisi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun. Dengan target tersebut, pada 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita berharap sudah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap dan menjadi negara maju,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan OECD, termasuk melakukan aksesi terhadap berbagai konvensi penting. Di antaranya adalah komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta menegakkan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat dan pelaku usaha.

“Salah satu syarat utama menjadi anggota OECD adalah memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan. Ini merupakan kewajiban negara yang harus dijaga agar iklim investasi dan bisnis semakin menarik,” jelas Yusril.

Ia mengatakan proses aksesi Indonesia ke OECD sudah berjalan dengan baik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, katanya, juga telah menyerahkan initial memorandum kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, pada pertemuan tingkat menteri OECD yang berlangsung di Paris, Prancis, awal Juni 2025 lalu. Dokumen ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses keanggotaan Indonesia.

Yusril menambahkan, dialog dan koordinasi intensif dengan OECD juga terus dilakukan agar proses aksesi dapat berjalan lancar dan sesuai target.

“Bersama Pak Airlangga, kami terus berdiskusi dan berkomunikasi dengan OECD. Insya Allah, dalam waktu tidak lebih dari tiga tahun, Indonesia bisa resmi bergabung sebagai anggota OECD,” tuturnya. (*)

Berita, Politik

Milad ke-58, KAHMI Pati Adakan Diskusi dan Konsolidasi, Bahas Sistem Pemilu Indonesia

Lingkar.co – Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Pati mengadakan Diskusi Kebangsaan dengan tema “Apakah Sistem Pemilu Saat Ini Menyumbang Perilaku Koruptif di Indonesia” di Kedai Perko, Rabu (17/9/2024).

Diskusi yang diikuti oleh puluhan kader HMI dan KAHMI se-Kabupaten Pati ini berjalan seru. Meskipun terdapat pemikiran berbeda yang disampaikan, namun acara tetap berjalan dengan khidmat dan tertib.

Sekretaris Majelis Daerah (MD) KAHMI Pati, sekaligus koordinator acara, M. Arif Setianto mengatakan bahwa acara ini digelar dalam rangka memperingati Milad KAHMI ke-58 tahun.

“Acara ini dilaksanakan dalam rangka milad KAHMI ke-58. Kebetulan jatuh pada tanggal 17 September 2024,” katanya.

Selain itu, katanya, acara ini juga dalam rangka konsolidasi bersama, yang harapannya bisa menggerakkan pemikiran-pemikiran yang masih berserakan di anggota KAHMI.

“Yang kedua memberikan kontribusi pemikiran itu kepada bangsa dan keumatan, Indonesia pada umumnya dan Pati pada khususnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Majelis Daerah (MD) KAHMI Pati Bogi Yulistanto berharap di momen milad ke-58 ini, KAHMI bisa lebih mewarnai Kabupaten Pati.

“Kami presidium KAHMI mengucapkan selamat milad KAHMI ke-58. Harapan kami KAHMI bisa lebih baik lagi dan lebih mewarnai Kabupaten Pati, bisa memberikan kemanfaatan bagi ummat,” harapnya.

Di sisi lain, Ketua Forum Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Wati (Forhati) Pati Siti Inayah mengaku terkesan dengan agenda kali ini. Dirinya pun berharap KAHMI selalu eksis dan jaya mewarnai Kabupaten Pati.

“Acara hari ini adalah acara yang paling berkesan bagi saya, karena di sinilah demokrasi KAHMI dimulai. Banyak kader KAHMI yang sudah masuk di beberapa partai politik, ada PKS, Golkar, PDI, NasDem, PPP, dan seterusnya. Semuanya berkumpul di sini untuk mendiskusikan Pati ke depan,” katanya.

“Selamat ulang tahun KAHMI, jayalah KAHMI,” tandasnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam