Arsip Tag: Kabupaten Purworejo

Berita, Pemerintahan

Siap Beroperasi, SPPG Gowong Bakal Layani 3.000 Penerima Manfaat Area Pegunungan

Lingkar.co – Upaya memperkuat layanan pemenuhan gizi di wilayah pegunungan terus dilakukan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gowong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah resmi beroperasi dan siap melayani ribuan penerima manfaat, Minggu (4/1/2026).

Berlokasi di Dusun Gondangsari, Desa Gowong, dapur SPPG diresmikan melalui pemotongan pita oleh Danramil Bruno, Kapten Inf Setyo Herdianto. Peresmian ini sekaligus menandai dimulainya operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan dengan akses geografis menantang.

Ketua Yayasan Bina Generasi Anak Desa, Muchsinun, mengatakan SPPG Gowong hadir untuk menjawab kebutuhan pemenuhan gizi anak-anak sekolah di wilayah pegunungan. Sedikitnya 3.000 penerima manfaat dari 26 sekolah akan dilayani oleh dapur ini.

“SPPG Gowong kami desain agar menyatu dengan masyarakat. Tenaga kerja mayoritas warga lokal, kualitas makanan dijaga sesuai standar gizi, dan distribusi disesuaikan dengan kondisi wilayah,” ujarnya.

Sebanyak 50 warga sekitar direkrut sebagai tenaga dapur, ditambah dua petugas dari yayasan. Untuk menjangkau sekolah-sekolah dengan akses sulit, khususnya di wilayah Plipliran atas, distribusi makanan disiapkan menggunakan sepeda motor dengan gerobak khusus.

Tak hanya dari sisi layanan, SPPG Gowong juga menjadi perhatian karena aspek legalitas dan standarnya. Dapur ini tercatat sebagai satu-satunya SPPG di Purworejo yang tengah mengurus dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara lengkap dan dijadikan pilot project dapur MBG.

“Sertifikat halal sudah ada, koki bersertifikat standar, lahan milik pribadi seluas 1.500 meter persegi, dengan bangunan dapur 20×20 meter sesuai layout ketentuan,” jelas Muchsinun.

Yayasan Bina Generasi Anak Desa juga mengantisipasi risiko kebencanaan mengingat Bruno merupakan wilayah rawan longsor. Koordinasi dengan BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan, termasuk rekomendasi pembangunan bronjong pengaman.

SPPG Gowong dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada 8 Januari 2026. Ke depan, yayasan menargetkan pengembangan SPPG di Loano dan Butuh, dengan total penerima manfaat di wilayah Bruno diperkirakan mencapai 9.500 orang.

“Ini bagian dari ikhtiar mencetak generasi anak desa yang sehat dan berkualitas, sekaligus mendukung program nasional,” pungkasnya.(*)

Penulis: Lukman Khakim

Berita, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Jadi Obyek Studi Ilmu Parlemen, Hampir Tiap Hari Ratusan Siswa Datangi DPRD Purworejo


Lingkar.co – Selain berfungsi sebagai lembaga yang memiliki peran legislasi, anggaran dan pengawasan, saat ini DPRD Kabupaten Purworejo menjadi salah satu obyek pembelajaran bidang pemerintahan khususnya berkaitan dengan parlemen.

Hampir setiap hari, sekolah-sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi datang silih berganti memenuhi ruang paripurna DPRD Kabupaten Purworejo.
Seperti pada, Rabu (22/10) lalu.

Seratusan siswa SMAN Negeri 1 Purworejo mengunjungi Gedung DPRD Kabupaten Purworejo. Bertepatan dengan Hari Santri 2025, mereka yang datang bersama dewan guru menggunakan angkutan umum kompak mengenakan kostum ala santri.

Rombongan dipimpin oleh Wakil Kepala SMAN 1 Urusan Kesiswaan, Sunardi MPd, dan diterima oleh Ketua Komisi 4 DPRD Purworejo, Sri Susilowati, bersama Sekretaris DPRD Agus Ari Setiyadi SSos, Kabag Umum dan Keuangan Ulik Sri Widiyatmi Ssos MAP, Kabag Legislasi dan Publikasi Ary Puspitaningrum SE MM, serta jajaran Sekretariat DPRD.

Mewakili Kepala Sekolah, Sunardi, menyebut ada seratusan siswa dari unsur OSIS, MPK, dan PKS yang mengikuti kegiatan. Kehadiran para siswa di Gedung DPRD merupakan bagian dari program sekolah bernama Ganesha Parlemen. Lewat program ini, para siswa diharapkan dapat mengenal lebih dekat tugas dan fungsi DPRD.

“Ganesha Parlemen ini program mandiri yang tidak didanai dana BOS untuk belajar tentang parlemen. Kami kesini ngangsu kawruh agar sidang-sidang yang dikelola OSIS MPK lebih baik,” katanya.

Seluk beluk tetang tugas dan fungsi anggota DPRD dipaparkan oleh Sri Susilowati. Menurutnya, tugas utama DPRD adalah legislasi (membentuk peraturan daerah), anggaran (membahas dan menyetujui APBD), dan pengawasan (mengawasi pelaksanaan Perda dan APBD). Selain itu, DPRD juga berperan menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja pemerintah daerah.

“Saya berharap adik-adik bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga dapat mengambil peran bagi bangsa dan negara ke depan,” kata Sri Susilowati yang juga alumni SMAN 1 Purworejo. (*)

Penulis: Lukman Khakim

Berita, Hukum dan Kriminal, Pemerintahan, Politik

Fraksi PPP Desak APH Usut Tuntas Dugaan Korupsi Mini Zoo dan Bank Purworejo

Lingkar.co – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Purworejo menyoroti kasus dugaan tindak pidana korupsi Mini Zoo dan Bank Purworejo yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Fraksi PPP menilai persoalan ini harus ditangani secara serius, transparan, dan dijadikan pembelajaran penting dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, KH Akhmat Tawabi S.Sos.I, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Purworejo dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2026, Kamis (18/9/2025).

“Kasus dugaan tindak pidana korupsi Mini Zoo dan Bank Purworejo tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Kami mendorong kepada yudikatif agar kasus ini ditangani secara serius, akuntable dan transparan,” tegas Tawabi di hadapan forum paripurna.

Menurutnya, kerugian negara yang ditimbulkan dari dua kasus tersebut mencapai miliaran rupiah. Dana itu sejatinya merupakan uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Purworejo.

“Itu uang rakyat. Harusnya bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, misalnya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur ekonomi, atau mendukung sektor pertanian yang menjadi penopang hidup mayoritas warga Purworejo. Bukannya justru hilang akibat proses perencanaan dan penganggaran yang asal-asalan,” lanjutnya.

Fraksi PPP mengingatkan, pengalaman pahit ini harus dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan pengelolaan APBD 2026. Dengan demikian, tata kelola keuangan daerah harus semakin hati-hati, transparan, dan mengedepankan akuntabilitas.

“Kami berharap kasus serupa tidak terulang kembali. Ke depan, setiap rupiah dari APBD harus benar-benar dikelola secara bijaksana, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” pungkas Tawabi. (*)

Penulis: Lukman Hakim

Berita, Pemerintahan

Fraksi PPP DPRD Purworejo Menilai RAPBD 2026 Belum Berpihak ke Petani

Lingkar.co – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Purworejo menyoroti kecilnya alokasi anggaran sektor pertanian dalam Rancangan APBD 2026.

Padahal, pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Purworejo yang dikenal sebagai lumbung pangan Jawa Tengah bagian selatan.
Juru Bicara Fraksi PPP, KH Akhmat Tawabi S.Sos.I, dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2026, Kamis (18/9/2025), menyampaikan bahwa 65 persen wilayah Purworejo adalah lahan pertanian.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, luas lahan pertanian di Purworejo mencapai 67.290 hektare, terdiri atas 35.210 hektare lahan sawah dan 32.080 hektare lahan kering atau tegalan.

“Dengan luas lahan sebesar itu, tentu diperlukan anggaran yang cukup sebagai bentuk keberpihakan kita kepada masyarakat petani. Anggaran yang kecil menunjukkan pemerintah belum menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas, padahal mayoritas penduduk Purworejo adalah petani,” tegas Tawabi.

Ia menambahkan, Fraksi PPP memahami kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi, sehingga ada pemangkasan sejumlah pos belanja. Namun, pihaknya berharap anggaran pertanian tidak dipangkas terlalu besar.

“Ini jelas bertolak belakang dengan visi dan misi Bupati Hj Yuli Hastuti dan Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi, yakni Sejahtera Petanine. Jika anggaran pertanian terus ditekan, bagaimana mungkin kesejahteraan petani bisa tercapai?” pungkasnya. ***

Penulis : Lukman Hakim

Pelayanan

Bulan Dana PMI 2025 Kabupaten Purworejo Ditarget Rp 1,2 Miliar

Lingkar.co – Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Purworejo Tahun 2025 resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi, Kamis (14/8/2025) bertempat di Ruang Arahiwang Setda Kabupaten Purworejo.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodim 0708/Purworejo, Letkol Inf. Imam Purwoko SE MHI, dipercaya sebagai Ketua Panitia Bulan Dana PMI 2025. Ia dilantik bersama 131 anggota panitia lainnya yang berasal dari unsur TNI, Polri, OPD terkait, serta Camat se-Kabupaten Purworejo.

Wabup Dion menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang bersedia menjadi bagian dari panitia.

“Saya percaya di bawah kepemimpinan ketua panitia, pelaksanaan Bulan Dana PMI akan berjalan lancar dan mencapai hasil maksimal,” ujarnya.

Menurut Dion, target Rp1,2 miliar tersebut didasarkan pada semakin luasnya kegiatan PMI, termasuk standarisasi pelayanan Unit Donor Darah yang profesional sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.

Panitia Bulan Dana PMI tahun 2025. (dok Lukman Khakim)

Dana yang terkumpul akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti membantu korban bencana, kecelakaan, serta masyarakat yang membutuhkan bantuan mendesak.
Dion juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

“Sekecil apapun kontribusi yang kita berikan, akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ungkapnya.

Dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, Pemkab Purworejo optimis target Bulan Dana PMI 2025 dapat tercapai, demi meringankan beban masyarakat yang sedang dalam kesulitan.

Penulis : Lukman Khakim

Politik

Jatman Dilantik, Prof Ali Minta Warga NU Tidak Tolah Toleh

Lingkar.co – Prof Dr KH Ali Masykur Musa, SH MSi MHum selaku Mudir Ali Jatman masa khidmah 2025-2030 mengajak warga NU yang menjadi pengamal tarekat untuk solid dan istiqomah bernaung di bawah organisasi Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (Jatman). Karena Jatman merupakan satu-satunya organisasi tarekat yang bahkan menjadi badan otonom NU.

Hal itu disampaikannya dihadapan awak media dalam konferensi pers yang dilakukan usai pelantikan Idarah Aliyyah Jatman masa khidmah 2025-2030 yang dilaksanakan di kompleks Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, Senin (7/07/2025).

“Kalau dalam bahasa jawa, pokoke ojo tolah toleh melok NU. Mohon untuk terus istiqomah di jalan sodiqin, jalannya orang-orang yang lurus dengan berpegang teguh terhadap jam’iyah Nahdlatul Ulama,” terangnya.

Disinggung mengenai adanya organisasi tarekat selain Jatman, ia menjawab bahwa demokrasi memberikan ruang kepada siapapun untuk berkumpul dan berserikat. “Negara ini adalah negara demokratis. Tentu ini menjadi ruang bagi siapa saja untuk mendirikan organisasi termasuk organisasi tarekat,” katanya.

Namun yang perlu diingat, sambungnya, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi juga memiliki aturan organisasi. “Tadi juga disampaikan bahwa Jatman adalah satu-satunya organisasi tarekat yang menjadi Badan Otomom NU,” tuturnya.

Disampaikannya, secara organisatoris pelantikan ini adalah resepsi atau ikhbar atas absahnya kepengurusan Jatman masa khidmah 2025-20230 hasil Kongres ke-13 di Asrama Haji Solo. Keluarga besar PBNU solid memberikan dukungan terhadap Jatman yang telah sah kepengurusannya sesuai dengan SK PBNU Nomor: 3504/PB.01/A.II.01.33/99/01/2025.

“Termasuk tadi Wakil Menteri Pertahanan dalam keynote speakernya juga menegaskan bahwa Jatman adalah mitra stregis pemerintah dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan mengedapankan spiritualitas dalam membangun bangsa,” tandasnya. ***

Penulis : Lukman

Politik

Pengurus Idarah Aliyyah Jatman Resmi Dilantik

Lingkar.co – Organisasi perkumpulan tarekat di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yakni Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (Jatman) masa khidmah 2025-2030 resmi dilantik, Senin (7/07/2025) di kompleks Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, Purworejo, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dirangkai dengan agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Idarah Aliyyah Jatman Masa Khidmah 2025-2030 secara resmi digelar di Pondok Pesantren An-Nawawi, Berjan, Purworejo, Jawa Tengah.

Pengasuh Ponpes An-Nawawi, KH Achmad Chalwani Nawawi dilantik sebagai Rais Ali atau pimpinan tertinggi Idarah Aliyyah Jatman, sementara Prof Dr KH Ali Masykur Musa, SH MSi MHum dilantik sebagai Mudir Ali Jatman. Pelantikan tersebut secara langsung dilakukan oleh Rais Am PBNU, KH Miftachul Akhyar.

Dalam mauidhatul khasanahnya, Rais Am menyampaikan bahwa PBNU bersyukur memiliki badan otonom yang bernama Jatman ini. Menurutnya, pengamal tarekat memiliki peran yang sangat strategis untuk menguatkan ketauhidan dan pembersihan hati. Mendidik spiritual agar menjadi umat yang tidak hanya pinter tapi juga benar.

“Saya sangat senang sekali kalau pengurus NU bertarekat di bawah naungan organisasi Jatman. Karena nanti akan dapat berjalan bersama-sama. Tarekatnya jalan, roda organisasi NU juga akan berjalan,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, keynote speaker, Wakil Menteri Pertahanan, Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T., menekankan pentingnya peran ormas Islam seperti Jatman dalam membangun ketahanan nasional, khususnya ketahanan mental-spiritual masyarakat. Beliau menyoroti kontribusi nyata Jatman dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, dan perdamaian yang sejalan dengan upaya pertahanan negara.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, dalam kesempatannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara penting ini di Jawa Tengah.

“Saya berharap kepemimpinan baru Jatman dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, damai, dan sejahtera,” terangnya. ***

Penulis : Lukman

Pemerintahan

Puluhan Tahun Menanti, Warga ‘Perumahan Becak’ Akhirnya Terima Sertifikat

Lingkar.co — Setelah menanti lebih dari tiga dekade sejak pembangunan dimulai pada tahun 1991, sebanyak 40 warga penerima Program Rumah Sub Inti (PRSI) atau dikenal dengan perumahan becak di Kelurahan Keseneng, Kecamatan Purworejo, akhirnya menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan yang mereka tempati.

Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis oleh Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti, S.H. di Ruang Arahiwang, Setda Purworejo, kemarin. Program Rumah Sub Inti merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak awal 1990-an untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam penyediaan hunian yang layak. Program ini memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Andri Kristianto, S.Kom., M.T., juga menyerahkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas Gedung Diklat BKPSDM, Hotel Puri Mandiri, serta tanah eks bengkok Kelurahan Kledung Kradenan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo. Bupati Yuli Hastuti dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para penerima yang telah menunggu selama puluhan tahun. Ia berharap dengan adanya sertifikat, masyarakat kini dapat merasa lebih aman dan tenang menempati rumahnya.

“Alhamdulillah, proses pensertifikatan akhirnya dapat diselesaikan. Semoga dengan bukti kepemilikan tanah yang sah, masyarakat dapat hidup lebih nyaman dan terlindungi secara hukum,” ujar Bupati.

Yuli Hastuti juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam memperkuat tata kelola aset daerah secara tertib, legal, dan akuntabel. Sertifikasi aset, menurutnya, merupakan langkah penting dalam menjamin kepastian hukum, mencegah potensi sengketa, serta mendukung efisiensi pemanfaatan aset untuk program-program pembangunan strategis.

“Hari ini adalah bukti nyata dari upaya tersebut. Saya berharap ke depan pengelolaan aset dapat lebih profesional dan berdampak positif bagi masyarakat luas,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Purworejo, Anggit Wahyu Nugroho, S.Si., M.Acc., melaporkan bahwa pada 23 September 2024 lalu, ke-40 warga PRSI telah menerima berita acara serah terima tanah dan bangunan dari Pemkab. Pemkab kemudian memfasilitasi proses pensertifikatan secara administratif hingga akhirnya SHM diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada 27 Mei 2025.

“Setelah melalui berbagai tahapan dan prosedur, Sertifikat Hak Milik Rumah Sub Inti Kelurahan Keseneng resmi terbit dan diserahkan hari ini,” jelas Anggit.

Acara penyerahan sertifikat ini menjadi momentum penting dalam upaya mempercepat legalisasi kepemilikan lahan serta penataan aset daerah secara berkelanjutan. ***

Penulis : Lukman

Berita, Pendidikan

227 Wisudawan IAI An-Nawawi Diminta Ikut Kawal Tranformasi Digital

Lingkar.co – Dunia pesantren kerap diasosiasikan sebagai kelompok masyarakat tradisional yang gagap terhadap perkembangan zaman dan teknologi digital. Menghadapi perkembangan zaman, intelektual pesantren sangat dibutuhkan dalam mengawal tranformasi.


Hal itu diungkapkan Rektor Institut Agama Islam An-Nawawi (IAIAN) Purworejo, Hj. Ashfa Khoirun Nisa’, M.S.I., pada Sidang Senat Terbuka dalam wisuda yang diikuti 227 Wisudawan. Kegiatan ini berlangsung di Ganecca Convention Hall, kemarin.


Dikatakannya, transformasi digital bukan sekadar soal teknologi. Ini tentang bagaimana ilmu diproduksi, disebarkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan. Namun, teknologi hanyalah sebagai alat. Tanpa nilai, teknologi bisa menjadi pisau bermata dua.


“Maka, tugas kita adalah memastikan bahwa nilai-nilai pesantren yang berbasiskan keikhlasan, kejujuran, kesederhanaan, adab, dan cinta ilmu tetap hadir serta hidup dalam setiap transformasi yang kita jalani,” pesan Rektor.


Disampaikan di hadapan para wisudawan, bahwa mereka bukan hanya sarjana, tapi pewaris nilai, yang tak hanya siap kerja, tapi siap berkarya dan memimpin.


Menurut Rektor, dunia digital menunggu inovasi dari jiwa-jiwa yang bersih dan tangguh seperti para wisudawan. Jangan takut menghadapi tantangan zaman. Jadikan nilai-nilai pesantren sebagai dasar dan kompas dalam setiap langkah.


Pihaknya yakin, alumni IAIAN Purworejo akan menjadi pionir pendidikan Islam yang mampu menjembatani dua dunia, dunia pesantren dan dunia digital.


“Kalian adalah jembatan itu, maka bangunlah dunia yang lebih baik dengan ilmu, akhlak, dan keberanian,” tutup Rektor.

Dalam laporannya, ia menyampaikan, dari 227 jumlah wisudawan, terdiri dari Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) 60 wisudawan, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 59 wisudawan, Prodi Perbankan Syariah 32 wisudawan, Prodi Manajemen Bisnis Syariah 6 wisudawan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 63 wisudawan dan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 7 wisudawan.


“Jumlah wisudawan yang berpredikat Cumlaude ada 118. Untuk lulusan dengan IPK Tertinggi (Cumlaude), Annisa Fadhillah, S.Sos., dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan IPK 3,96, masa studi 3 tahun 5 bulan 10 hari,” ungkap Rektor.


Untuk lulusan tercepat (Cumlaude) Alifia Nadia Salsabila, S.H., dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan masa studi 3 tahun 5 bulan 3 hari dan IPK 3,92, lulusan termuda (Cumlaude) Tsaniya Nur Alifiya, S.Pd., Prodi Manajemen Pendidikan Islam, usia 20 tahun 10 bulan 17 hari dengan IPK 3,78 dan lulusan tertua (Cumlaude) Sumarno, S.H., Prodi Hukum Ekonomi Syariah, usia 54 tahun 2 bulan 6 hari dan IPK 3,80.


Rektor menyebut, bahwa IAIAN Purworejo tumbuh dari akar pesantren yang kuat, yakni Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan. Sejak awal berdiri, kampus ini telah berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai spiritualitas dan tradisi keilmuan klasik Islam.


Wisuda tersebut dihadiri Direktur Diktis Kemenag RI, Prof. Dr. Phil. H. Sahiron, M.A., Koordinator Kopertais Wilayah X Jateng Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., Ketua Dewan Senat IAIAN Purworejo sekaligus Pengasuh Ponpes An-Nawawi Berjan Purworejo, al-Mukarram K.H. Achmad Chalwani Nawawi, M.H.


Ketua PWNU Jawa Tengah, Dr. K.H. Abdul Ghofar Rozin, Ketua LP Ma’arif NU Jawa Tengah, Fahruddin Karmani, S.Pd.I., M.S.I., jajaran Forkopimda, Rais Syuriyah PCNU Purworejo, K.H. R. Dawud Masykuri, Ketua Yayasan An-Nawawi Purworejo, K.H.R. Muhammad Maulana Alwi, S.H., . Civitas Akademika IAIAN Purworejo dan sejumlah tamu undangan lainnya. ***

Penulis : Lukman

Berita, Pelayanan

Kendaraan Berat Diimbau Hindari Jalur Tengkorak Kalijambe Purworejo

Lingkar.co – Kecelakaan berturut-turut hingga menyebabkan belasan nyawa melayang di jalur tengkorak tepatnya di Jalan Purworejo-Magelang yang terjadi dalam sepekan ini menuai perhatian serius dari Jajaran Polres Purworejo.

Kapolres Purworejo, AKBP Andry Agustiano, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa saat ini jalur truk-truk dengan muatan berat untuk sementara waktu dialihkan agar tidak melewati jalur tersebut guna mengantisipasi tidak terjadi kecelakaan kembali, kemarin.

“Diperlukan langkah langkah preemtif dan preventif agar kejadian serupa tidak terulang, terlebih di jalan-jalan menurun dan berliku seperti di kawasan Kalijambe,” ungkap Kapolres.

Polres Purworejo melalui Satlantas menyebarkan unggahan berisi imbauan untuk menghindari jalur Kalijambe. (dok Istimewa)


Dalam unggahan media sosial Satlantas Polres Purworejo disampaikan bahwa untuk menghindari jalur tengkorak tersebut, pengemudi kendaraan berat atau yang bersumbu tiga atau lebih yang dari arah Kebumen diminta untuk melewati jalur Kulonprogo Yogyakarta.


Dari arah Kebumen di perempatan monumen A Yani berbelok ke kanan menuju Bagelen, Kulonprogo, Sleman lalu masuk ke wilayah Magelang.


Sementara yang dari arah utara, diminta untuk berbelok ke kiri di tugu bundaran Salaman. Menuju ke arah Sawitan, Borobudur, Sleman, Kulonprogo, Purworejo lalu Kebumen.


“Jalur ini (Kalijambe.red) memiliki kondisi yang tidak ideal untuk kendaraan besar. Terutama di tanjakan dan tikungan tajam. Gunakan alternatif jalur lain yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan anda. Mari jaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan,” ujarnya. ***

Penulis : Lukmam