Arsip Tag: Pertanian

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Tanggul Sungai TuntangJebol, 278 Hektare Sawah Petani Guntur Gagal Panen

Lingkar.co – Pemkab Demak melalui Dinas Pertanian dan Pangan melaporkan sekitar 278 hektare sawah gagal panen di Kecamatan Guntur ke Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut disebabkan jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang melintas di Desa Trimulyo dan Desa Sidoharjo.

“Kelima desa tersebut, yakni Desa Trimulyo, Tlogorejo, Sidoharjo, Bumiharjo, dan Turitempel,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Agus Herawan di Demak, Minggu, (19/4/2026).

Sementara luas lahan yang puso, kata dia, di Desa Trimulyo seluas 35 hektare, Desa Tlogorejo seluas 25 hektare, Desa Turitempel seluas 80 hektare, Desa Bumiharjo seluas 12 hektare, dan Sidoharjo seluas 126 hektare.

Menurut Agus, dari ratusan hektare sawah tersebut yang paling luas 126 hektar di Desa Sidoharjo dan desa Turitempel kurang lebih 80 hektare.

Secara rinci, ia sebut luas lahan yang puso di Desa Trimulyo seluas 35 hektare, Desa Tlogorejo seluas 25 hektare, Desa Turitempel seluas 80 hektare, Desa Bumiharjo seluas 12 hektare, dan Sidoharjo seluas 126 hektare.

Ia mengungkapkan lahan puso tersebut merupakan hasil pengamatan sejak 3-7 April 2026. Sementara total lahan tanaman padi yang terdampak banjir di Kabupaten Demak seluas 662 hektare yang tersebar di 11 desa yang tersebar di dua kecamatan.

Kedua kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Guntur ada lima desa dengan total luas terdampak 451 hektare, 278 hektare di antaranya mengalami puso. Sedangkan di Kecamatan Karangtengah ada enam desa dengan luas tanaman padi tergenang 211 hektare.

Ia menjelaskan, usia tanaman padi yang terdampak juga bervariasi, antara dua hari hingga 65 hari. Sedangkan yang puso usianya antara tujuh hari hingga 20 hari. Sedangkan varietas tanaman padi yang ditanam petani inpari 32, 50, dan Ciherang.

“Untuk laporan sudah sampai di pusat dan saat ini sudah mendapatkan droping bantuan benih padi 11 ton dari Badan Standarisasi Instrumen Pangan (BSIP) Jawa Tengah,” ujarnya.

Laporan kondisi sawah yang dilakukan ke pusat, lanjutnya, merupakan upaya langkah  penanganan pemerintah agar para petani terdampak dapat bantuan. Sehingga  mengurangi beban petani dan mempercepat pemulihan. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Dorong Perkembangan Pertanian, Bupati Boyolali Pastikan Petani Tembakau Dapat Bantuan

Lingkar.co – Bupati Boyolali, Agus Irawan memastikan para petani mendapatkan berbagai bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah.

Pihaknya menegaskan, akan terus mendorong perkembangan pertanian di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Oleh karena itu ia meminta agar para petani yang membutuhkan bantuan alat-alat pertanian dapat langsung mengajukan permohonan ke dinas terkait.

“Halal bihalal ini untuk kita saling silaturahmi, tentunya juga untuk kita saling tukar pendapat ataupun permasalahan-permasalahan tembakau di Kabupaten Boyolali dan kemudian mencari solusinya.” kata Bupati saat menghadiri Halal Bihalal yang digelar Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Boyolali di Dukuh Karangtalun, Desa Ngagrong Kecamatan Gladagsari, Jum’at (3/4/2026).

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti program cek kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas terdekat.

Selain itu, Agus juga menyampaikan kabar baik yaitu bagi anak-anak sekolah yang memasuki tahun ajaran baru, akan memperoleh seragam dan LKS gratis.

Sementara, Ketua APTI Kabupaten Boyolali Nanang Priyambodo, menyampaikan, halal bihalal tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, juga sebagai sarana menyamakan persepsi bagi para petani tembakau di Boyolali.

Dikatakan Nanang, dari ribuan anggota APTI, setidaknya ada sekitar 600 petani tembakau perwakilan dari Kecamatan Selo, Cepogo, Juwangi, Wonosamodro, Banyudono dan Sawit yang hadir pada acara tersebut.

“Harapan kita, kita akan selalu bermitra dengan beberapa perusahaan, artinya kawan-kawan petani yang kemarin jual sendiri-sendiri, kita akan bermitra sehingga tembakau akan tertampung.” ujar Nanang. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Dirut Perum Bulog Sambangi Petani TebuKabupaten Blora, Siap Tampung Panen Tebu Petani

Lingkar.co – Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan kunjungan kerja secara maraton untuk memastikan stabilitas industri pangan di daerah Blora, Jawa Tengah, Jumat (3/4/2026).

Rizal memulai agenda sambang petani dengan berdiskusi bersama perwakilan petani tebu hingga melakukan panen jagung di Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora Jawa Tengah.

Rizal menegaskan bahwa Bulog tidak akan tinggal diam terhadap kendala yang dihadapi petani lokal.

Rizal bilang langkah pertama yang diambil adalah memberikan jaminan pasar bagi hasil panen masyarakat.

“Perum Bulog bersedia membantu menyerap seluruh tebu petani Blora untuk disalurkan ke empat pabrik gula milik negara di wilayah Jawa Tengah. Ini adalah langkah antisipasi sambil kita menunggu perbaikan Pabrik Gula GMM Bulog selesai,” tegasnya di sela-sela kunjungan.

Tak hanya soal serapan hasil tani, restrukturisasi besar-besaran juga akan menyasar internal manajemen pabrik. Rizal mengungkapkan komitmennya untuk membawa semangat baru dengan melibatkan tenaga ahli lokal.

“Kami akan segera melakukan penggantian direksi pimpinan dan pengurus Pabrik Gula GMM Bulog dengan melibatkan potensi putra daerah,” tambahnya.

Dari sisi teknis produksi, Dirut Bulog memastikan adanya perubahan orientasi mesin pabrik agar lebih berpihak pada petani.

Menurutnya, mesin yang ada saat ini akan dimodifikasi total. “Kami memastikan akan memperbaiki mesin Pabrik Gula GMM Bulog. Yang tadinya mesin untuk gula rafinasi dan gula tebu, akan diubah semuanya hanya fokus untuk gula tebu petani,” jelas Rizal.

Terakhir, Rizal meredam kekhawatiran mengenai nasib para pekerja selama masa transisi perbaikan pabrik. Ia menjamin operasional SDM tetap berjalan meski pabrik sedang dalam tahap renovasi mesin.

“Untuk sementara waktu, kami akan memberdayakan SDM pekerja untuk disalurkan ke beberapa perusahaan Bulog di sekitar Blora, mencakup wilayah Jateng-DIY. Tujuannya agar pekerja tetap bisa produktif dan bekerja sambil menunggu perbaikan Pabrik Gula GMM Bulog tuntas,” pungkasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi titik balik bagi kemajuan sektor perkebunan di Blora, sekaligus memperkuat peran Bulog sebagai penyangga kedaulatan pangan nasional hingga ke level daerah. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Gubernur Sultra: Pemprov Dapat Tambahan Program Cetak Sawah Rakyat 10 Ribu Hektare dari Mentan Amran Sulaiman

Lingkar.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan komitmen dirinya dalam membangun daerah melalui semangat pengabdian dan kepemimpinan yang berintegritas.

“Jangan pernah bertanya apa yang kau dapatkan dari negara, tapi apa yang kau berikan untuk negara. Selaku pemimpin saya memegang prinsip ‘ikan busuk mulai dari kepalanya’, saya harus dalam keadaan bagus agar seluruh ‘badan’ Sulawesi Tenggara juga ikut bagus,” tegasnya.

Ia menegaskan hal itu saat hadir sebagai pembicara dalam Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar (PSBM) XXVI di Ballroom Hotel Claro Makassar, Kamis (26/3/2026).

Kehadiran tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat jejaring dengan pemerintah pusat sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

Lebih lanjut Andi Sumangerukka menjelaskan, nilai-nilai tersebut bukan sekadar prinsip, melainkan terbentuk dari pengalaman hidupnya sejak kecil di Sulawesi Tenggara, khususnya saat tinggal di Pulau Wawonii. Di tempat itulah, ia menyaksikan secara langsung ketulusan masyarakat yang membantu keluarganya tanpa pamrih.

Kenangan tersebut, kata dia, kemudian membentuk komitmennya untuk membalas kebaikan masyarakat melalui kerja nyata dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Prinsip pengabdian tersebut juga tercermin dalam gaya kepemimpinannya saat ini, termasuk komitmen menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai informasi, momentum PSBM XXVI turut menghadirkan dukungan konkret bagi pembangunan Sulawesi Tenggara, khususnya di sektor pertanian.

Gubernur berkata, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Sultra akan mendapatkan tambahan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 10 ribu hektare.

“Sulawesi Tenggara tambah cetak sawah lagi 10 ribu, demi mendorong swasembada selanjutnya,” ungkapnya.

Dengan tambahan tersebut, total program cetak sawah rakyat di Sulawesi Tenggara kini mencapai 24.050 hektare, meningkat dari sebelumnya, yaitu 14.050 hektare. Peningkatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong percepatan swasembada pangan di daerah.

Tambahan program ini juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menempatkan sektor pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan, khususnya melalui pengembangan agromaritim.

Melalui forum yang mengangkat tema “Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh” dan dirangkaikan dengan Halal Bi Halal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), PSBM XXVI menjadi ruang strategis dalam membuka peluang kerja sama yang berdampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Hadiri Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar, Gubernur Kaltara Tawarkan Peluang Investasi di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Lingkar.co – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang mempromosikan berbagai peluang investasi di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia saat menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar (PSBM) ke-XXVI di Ballroom Hotel Claro, Makassar, Kamis (26/3/2026).

Dalam forum bertema ‘Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh’, Zainal mengajak para investor melihat Kaltara sebagai wilayah strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Ia menegaskan pentingnya filosofi siri’ na pacce sebagai pondasi dasar dalam membangun ekonomi dan kepemimpinan.

“Nilai keberanian, kejujuran, kerja keras dan menjaga kehormatan dikenal dalam falsafah siri’ na pacce, menjadi fondasi yang membentuk cara kita dalam melihat kehidupan, memimpin dan mengambil keputusan,” kata Zainal.

Zainal memaparkan sejumlah sektor unggulan yang terbuka untuk investasi, di antaranya hilirisasi produk pertanian dan perkebunan seperti pengolahan selai nanas dari Krayan, serta ekspor bubuk tanaman keraton yang memiliki nilai jual tinggi di pasar dunia.

Di sektor perikanan dan kelautan, potensi rumput laut mencapai 857.797 ton per tahun, ditambah komoditas unggulan seperti udang windu, bandeng, dan kepiting bakau.

Selain itu, industri sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung juga memiliki peluang besar, meski masih membutuhkan investasi untuk pengolahan agar nilai jual meningkat.

Di sektor peternakan ayam dan kebutuhan telur di Kaltara masih jauh lebih tinggi dibanding produksi, sehingga membuka peluang investasi baru.

Zainal juga menyoroti potensi pengembangan pariwisata lintas negara yang menghubungkan Kaltara dengan Sabah (Malaysia), Tawi-Tawi (Filipina), dan Brunei Darussalam.

Ia menambahkan, posisi geografis Kaltara sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan berbagai negara di Asia hingga Australia.

Ia menambahkan, posisi geografis Kaltara sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada pada jalur pelayaran Archipelagic Sea Lanes (ASLs) yang menghubungkan perdagangan ke Hongkong, China, Jepang, Korea, hingga Australia.

“Keberhasilan tidak datang dari kenyamanan, tetapi dari keberanian menghadapi tantangan. Ketangguhan adalah hasil dari proses panjang yang membutuhkan kerja keras dan integritas,” tegasnya.

Melalui forum ini, Zainal berharap para saudagar dapat melihat langsung peluang tersebut dan ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan demi mewujudkan visi Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan. (*)

Berita, Ekonomi, Highlight, Pemerintahan

Kabar Gembira! Ancaman Gagal Panen Akibat Banjir Bisa Klaim Asuransi

Lingkar.co – Banjir yang menerjang persawahan menjadi ancaman gagal panen. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kabar gembira untuk melindungi petani. Pemprov sudah mengajukan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani yang lahannya terdampak banjir di Kabupaten Kudus, Pati, Grobogan, dan Jepara. Saat ini, seluruh data klaim sudah berada di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk proses validasi sebelum realisasi pencairan.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, mengatakan pendataan lahan terdampak telah rampung, khususnya di Kudus, Pati, dan Grobogan. Data tersebut telah diunggah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) sebagai dasar pengajuan klaim AUTP.

“Data sudah masuk ke Jasindo. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi lapangan bersama petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di masing-masing kabupaten untuk memastikan kesesuaian data,” ujar Frans, Senin, 19 Januari 2026.

Ia menjelaskan, proses validasi umumnya memakan waktu sekitar 15 hari sejak laporan kejadian diterima. Setelah dinyatakan valid, Jasindo akan menyalurkan ganti rugi kepada kelompok tani terdampak.

Di Kabupaten Kudus, luas lahan padi yang terdampak banjir mencapai 315,49 hektare. Lahan tersebut tersebar di Kecamatan Jati 50,70 hektare, Kaliwungu 58,02 hektare, Mejobo 130,18 hektare, Undaan 35,86 hektare, dan Jekulo 40,73 hektare.

Sementara di Kabupaten Pati, banjir merendam 672,12 hektare lahan padi, meliputi Kecamatan Jakenan seluas 260 hektare dan Kecamatan Gabus 412,29 hektare. Adapun di Kabupaten Grobogan, tercatat 83,3 hektare lahan di Kecamatan Brati turut terdampak.

“Umumnya yang mendapatkan penggantian adalah tanaman yang sudah mendekati masa panen dan tidak bisa diselamatkan. Di Kudus, misalnya, sebagian besar sawah memang sudah siap panen,” katanya.

Frans menambahkan, berdasarkan peta risiko AUTP Jawa Tengah 2025, terdapat empat daerah yang masuk kategori rawan dampak perubahan iklim dan bencana, yakni Demak, Pati, Kudus, dan Grobogan. Keempat daerah tersebut menjadi prioritas perlindungan asuransi pertanian.

Adapun Kabupaten Jepara belum masuk dalam skema AUTP 2025. Meski demikian, pemerintah provinsi tetap menyiapkan mekanisme bantuan lain bagi petani terdampak.

“Untuk Jepara, karena belum terdaftar AUTP, kami mengajukan bantuan penggantian benih padi dan pupuk agar petani bisa segera menanam ulang,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menginstruksikan seluruh kepala daerah yang wilayahnya terdampak cuaca ekstrem untuk segera mengajukan asuransi gagal panen sebagai bentuk perlindungan terhadap petani.

“Nanti untuk Kudus, Pati, dan Jepara diminta segera ajukan terkait asuransi gagal panen,” kata Luthfi saat memberikan arahan dalam penandatanganan Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Surakarta, Rabu, 14 Januari 2026.

Menurut Ahmad Luthfi, bencana hidrometeorologi memang tidak dapat dihindari, namun dampaknya bisa ditekan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah, salah satunya dengan memperkuat perlindungan asuransi pertanian.

Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,8 miliar untuk program AUTP guna melindungi lahan pertanian seluas 10.449 hektare. Kebijakan ini ditempuh agar target ketahanan pangan dan swasembada pangan Jawa Tengah pada 2026 tetap terjaga meski menghadapi ancaman cuaca ekstrem. (*)

Berita, Ekonomi, Politik

HKTI Kendal Harapkan Insentif Pajak Bagi Lahan Sawah Lestari

Lingkar.co – Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Kendal, Tardi, berharap pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan khusus berupa insentif pajak bagi lahan sawah lestari.

Hal ini ia sampaikan menyusul adanya persetujuan bersama terkait Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beberapa hari lalu.

Tardi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dinilai penting untuk melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi sekaligus menjaga kesejahteraan petani.

“Dengan adanya kebijakan khusus dari Bupati berupa pembebasan atau insentif pajak untuk sawah lestari, petani akan lebih terlindungi dan tetap mempertahankan lahannya dari rongrongan pengembang,” ujar Tardi, Senin 19 Januari 2026.

Tardi yang juga merupakan anggota DPRD Kendal dari Fraksi Golkar menyampaikan, insentif pajak dari pemerintah daerah akan menjadi dorongan nyata bagi petani agar tetap mempertahankan sawahnya sehingga para petani tidak tergoda menjual atau mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian.

“Karena sawah lestari merupakan lahan pertanian yang telah ditetapkan secara hukum melalui peraturan daerah maupun nasional untuk dilindungi dari alih fungsi. Keberadaan sawah lestari sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan, serta keberlanjutan sektor pertanian,” ungkapnya.

Selain perlindungan sawah produktif, Tardi juga menyoroti kondisi lahan pertanian di wilayah pesisir utara Kendal yang terdampak rob. Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir dengan solusi konkret agar lahan yang kini tidak produktif dapat kembali dimanfaatkan.

“Contohnya di pesisir utara sekarang dengan adanya rob yang semakin menggila itu menjadi genangan padahal tadinya sawah subur. Nah itu apakan nanti dibuatkan tanggul, airnya dipompa untuk melindungi agar rob tidak masuk atau di alihfungsikan menjadi perikanan,” harap Tardi.

Selama lahan tersebut belum kembali produktif, Tardi berharap pemerintah daerah tidak menarik pajak dari petani yang lahan sawahnya sementara ini tidak menghasilkan.

“Untuk sawah-sawah yang tidak produktif, terutama di Kecamatan Kendal, Patebon, dan Brangsong, kami berharap pajaknya tidak ditarik terlebih dahulu karena memang tidaj ada hasilnya,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, Tardi mencontohkan kebijakan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah membebaskan pajak bagi sawah lestari. Kebijakan tersebut dinilai sangat membantu dan memotivasi para dalam mengelola lahan pertanian mereka sekaligus mendukung program ketahanan pangan daerah dan nasional.

“Di Sleman, sawah lestari dibebaskan dari pajak. Ini sangat bermanfaat dan menyenangkan bagi petani. Harapannya, Kendal bisa menerapkan kebijakan serupa,” tambahnya.

Disisi lain, Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kendal, Muhammad Iqbal Aldila juga mendorong agar Pemkab Kendal dapat memberikan keringanan pajak bagi para petani.

“Terkait pajak bagi para petani kami sangat sepakat agar petani diberi keringanan. Sehingga petani kita lebih sejahtera dan petani lebih semangat dan bangga menjadi petani,” pungkasnya. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Hasil Kolaboratif Jaga Swasembada Pangan, Produktivitas Padi di Nganjuk Hingga 9 Ton Per Hektare

Lingkar.co – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Ida Shobihatin,menyampaikan kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, petani, serta dukungan TNI dan Polri berhasil menjaga swasembada pangan hingga mampu produktifitas pagi mencapai 9 ton per hektare.

“Capaian swasembada pangan ini tidak bisa kami wujudkan sendiri. Ini adalah hasil sinergi antara petani, penyuluh, TNI, Polri, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Tanpa kebersamaan, target ini tidak mungkin tercapai,” papar Ida Shobihatin dalam kegiatan Tasyakuran Swasembada Pangan di Pendopo Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (7/1/2026).

Ia lanjut menguraikan, sepanjang tahun 2025 luas tanam padi di Kabupaten Nganjuk mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produktivitas 8 hingga 9 ton per hektare. Sementara untuk komoditas jagung tercatat luas tanam sekitar 31 ribu hektare, kedelai 3.100 hektare, serta bawang merah yang terus meningkat hingga 20 ribu hektare.

“Alhamdulillah, produksi padi, jagung, kedelai, hingga bawang merah menunjukkan tren peningkatan. Ini menjadi bukti bahwa visi misi kepala daerah dalam memperkuat ketahanan pangan mulai terwujud,” ujarnya.

Selain peningkatan produksi, Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga memberikan dukungan sarana prasarana pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kami telah memfasilitasi petani dengan bantuan enam unit hand traktor, sepuluh kendaraan roda tiga, serta pembangunan tujuh jalan usaha tani dari APBD Kabupaten Nganjuk agar hasil panen dapat lebih optimal,” imbuhnya.

Sementara, Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Darmantono, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama pemerintah pusat serius melindungi petani, terutama dalam menjaga stabilitas harga hasil panen.

“Pemerintah hadir dan serius. Harga gabah kini ditetapkan agar petani tidak dirugikan. Ini bukti bahwa keberpihakan negara kepada petani benar-benar nyata,” tegas Darmantono.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi aktif antara petani dan pemerintah jika terjadi kendala di lapangan. “Kalau ada persoalan pupuk, bibit, atau harga, segera komunikasikan. Jangan sampai ada permainan harga di tingkat bawah yang justru merugikan petani,” ujarnya.

Menurut Darmantono, swasembada pangan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional, terutama di tengah tantangan krisis pangan global.

“Ketahanan pangan adalah salah satu pilar ketahanan negara. Kita patut bersyukur, saat negara lain kesulitan pangan, Indonesia masih mampu mencukupi kebutuhannya sendiri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, adir dalam acara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Dandim 0810/Nganjuk, Perwakilan Polres Nganjuk, , Forpimcam Lengkong, Kepala BPP Lengkong, Kepala Desa se Kecamatan Lengkong, serta Kelompok Tani se Kecamatan Lengkong.

Kegiatan tasyakuran ini dilaksanakan serentak oleh seluruh BPP se-Kabupaten Nganjuk dan menjadi momentum refleksi bersama untuk terus memperkuat ketahanan pangan daerah demi kesejahteraan petani dan masyarakat. (*)

Berita, Ekonomi, Highlight

Berhasil Kembali Wujudkan Swasembada Pangan, Presiden Prabowo: Impor Pangan Tidak Masuk Akal

Lingkar.co – Presiden Prabowo Subianto menyatakan prihatin dengan ketergantungan impor pangan di masa lalu. Ia menyebut impor pangan merupakan suatu hal yang tidak masuk akal. Ia menilai Indonesia sangat kaya karena dikaruniai sumber daya alam dan tanah yang subur.

“Yang tidak masuk di akal saya, bagaimana bisa negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur, tetapi kita tergantung bangsa lain. Untuk pangan kita impor, impor, impor pangan, tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya,” ujarnya saat Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026).

Panen raya padi di Karawang ini dirangkaikan dengan Pengumuman Swasembada Pangan, yang menandai capaian strategis sektor pertanian nasional sebagai hasil kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani di seluruh Indonesia.

Pengumuman swasembada beras nasional ini disambut antusias oleh seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Panen Raya secara virtual dari berbagai daerah. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat peran sektor pertanian guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

“Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya, saya diundang panen raya dan pengumuman resmi bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan,” kata Presiden

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya sikap waspada dan keberanian bangsa dalam menghadapi tantangan ke depan, serta perlunya evaluasi berkelanjutan demi menjaga kedaulatan nasional.

“Saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa bangsa Indonesia harus sungguh-sungguh menjadi bangsa yang waspada, bangsa yang selalu mau mengoreksi diri, bangsa yang selalu berani menghadapi segala keadaan. Saudara-saudara sekalian kita mengerti dan paham bahwa bangsa kita negara yang kaya,” kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan terima kasih, syukur dan bangga atas capaian swasembada beras yang berhasil diraih Indonesia.

“Saya bangga dengan kalian hari ini. Bahagia saya, saya senang sekali dan saya melihat tadi penuh harapan dan keyakinan,” tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menyaksikan panen di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, yang merupakan bagian dari sentra produksi nasional.

Panen dilakukan menggunakan teknologi combine harvester yang memungkinkan proses panen dilakukan lebih cepat, menekan kehilangan hasil, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.

Selain itu, teknologi yang telah disebarluaskan dan diadopsi oleh petani juga terlihat dari varietas unggul padi Inpari 32. Benih padi yang dikembangkan Kementerian Pertanian ini memiliki potensi hasil 8,42 ton per hektare, sebuah teknologi pengungkit produksi padi nasional.

Presiden Prabowo mendorong agar ke depan varietas unggul padi terus dikembangkan untuk menghasilkan produktivitas hingga 15 ton per hektare. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Lindungi Lumbung Pangan, Pemprov Jateng Siapkan Program Petani Muda Gajian

Lingkar.co – Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya melindungi lumbung pangan dengan memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian dan regenerasi petani.

Ia mengakui, generasi muda lebih banyak yang memilih bekerja sebagai buruh pabrik daripada menjadi petani. Menurut dia, hal itu lantaran tidak ada kepastian masa depan jika menjadi petani.

“Salah satu program Gubernur itu ada Kartu Zilenial yang membuat beberapa klaster pemuda. Nah di situ ada salah satu program yang namanya Petani Muda Milenial Gajian,” katanya saat jumpa pers usai kegiatan Outlook 2026: Refleksi, Capaian, dan Tantangan Pembangunan Jawa Tengah di Chanadia Cipta Rasa, Jl. Erlangga, Kota Semarang, Sabtu (27/12/2025).

Ia menjelaskan, konsep tersebut dimulai dari akses permodalan kredit yang ringan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dinas Pertanian mendampingi dalam mengolah lahan, dan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) berperan dalam asuransi serta memberikan jaminan kepastian pasar. Dengan demikian, petani tidak merasa dirugikan

“Karena kan yang dikhawatirkan kita-kita yang generasi muda itu kan tidak adanya kepastian. Nah, pertanian ini harus dipastikan dari hulu sampai hilir,” jelasnya.

Ia mengakui hal itu sebagaimana paparan Guru Besar Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Firmansyah yang menyampaikan pada umumnya petani memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Sehingga, mereka hanya mengandalkan bantuan pupuk, alsintan dan sebagainya. Petani juga kerap dirugikan dengan rendahnya harga panen, meskipun harga pasaran sedang melambung tinggi.

Sebelumnya, Zulkifli dalam kegiatan tersebut memaparkan, pada tahun pertama kepemimpinan Ahmad Luthfi, berbagai capaian strategis telah diraih. Selain layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga masuk 10 besar nasional.

“Pertumbuhan ekonomi ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan 2025,” ujarnya.

Ia juga menyebut, realisasi investasi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 mencatatkan serapan tenaga kerja tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa.

Menanggapi tantangan ke depan, Zulkifli menegaskan pentingnya menyiapkan industri berkelas tinggi (high class industry) dengan tenaga kerja yang memiliki kualitas dan keterampilan mumpuni.

“Ke depan, penurunan kemiskinan tidak hanya soal orang bekerja, tetapi juga kualitas pekerjaan dan pengetahuan tenaga kerjanya. Ini menjadi PR besar Jawa Tengah,” tandasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat