Arsip Tag: Pemkot Malang

Berita, Kesehatan, Pemerintahan, Pendidikan

Kota Malang Uji Coba Pertama Program MBG Sistem Prasmanan di MIN 2

Lingkar.co – Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan untuk pertama kalinya dilaksanakan di Kota Malang, tepatnya dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN) 2 Kota Malang, Jawa Timur.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, berkesempatan meninjau langsung uji coba MBG prasmanan tersebut.

Selain meninjau, ia juga ikut membaur makan bersama para siswa serta berdialog langsung, khususnya dengan para siswa kelas VI.

Berdasarkan hasil pengamatan dan dialog dengan para siswa, Wahyu menilai bahwa metode prasmanan seperti ini lebih disukai oleh para siswa dibandingkan dengan sistem sebelumnya.

Para siswa pun tampak antusias dalam mengambil makanan dan makan bersama.

“Anak-anak lebih suka metode prasmanan ini karena makanan disajikan dalam kondisi lebih hangat, porsi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” ungkapnya, Senin (6/4/2026)

Dari sisi kualitas makanan, Wahyu menilai MBG prasmanan sudah memenuhi standar gizi yang baik. Menu yang disajikan mencakup protein, karbohidrat, vitamin melalui buah-buahan, hingga minuman, sehingga dinilai cukup lengkap.

Selain itu, sistem prasmanan juga dinilai lebih baik dalam menjaga kualitas, termasuk suhu, makanan tetap hangat dibandingkan metode distribusi menggunakan ompreng yang dikemas dari dapur SPPG.

Meski demikian, Wahyu menyoroti tantangan dalam hal efektivitas waktu. Sistem antre dalam prasmanan dinilai berpotensi menyita waktu belajar siswa.

“Antre butuh waktu, makan juga ada waktu, berarti ada jam pelajaran yang tersita. Ini yang harus diatur kembali,” jelasnya

Lebih lanjut, Wahyu menuturkan bahwa hasil uji coba ini akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dievaluasi lebih lanjut. Pemerintah Kota Malang akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna menentukan kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penerapan lebih luas.

Terkait kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang lebih besar dalam sistem prasmanan, disebutkannya hal tersebut masih dalam tahap evaluasi.

“Ini masih uji coba, nanti kami koordinasikan dengan BGN untuk melihat kelebihan dan kekurangannya,” imbuhnya.

Menanggapi isu yang sempat muncul terkait pelaksanaan MBG saat Bulan Ramadan, Wahyu memastikan bahwa kondisi di Kota Malang tetap aman.

Ia pun menyebut pihaknya telah melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala, termasuk berkoordinasi dengan Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN.

“Secara umum di Kota Malang aman. Saat Ramadan kemarin memang makanan kering yang dibawa ke rumah. Tentu ada hal-hal yang dipertimbangkan dan sekarang sudah normal kembali dan dievaluasi, alhamdulillah Kota Malang relatif aman,” pungkasnya. (*)

Berita, Sosial

Wali Kota Malang: PMI Tak Banyak Sorotan Tapi Selalu di Garis Depan

Lingkar.co – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyebut Palang Merah Indonesia (PMI) selalu berada di garis depan kegiatan kemanusiaan meski tak menjadi sorotan.

“Saya sering melihat sendiri, bagaimana keluarga besar PMI Kota Malang ini bekerja. Tidak banyak sorotan, tapi selalu ada di garis depan. Tidak banyak mengeluh, tapi terus bergerak. Saat masyarakat membutuhkan, PMI langsung hadir dengan tindakan nyata,” tutur Wali Kota Malang dalam silaturahmi Keluarga Besar PMI Kota Malang, Jawa Timur.

Ia menilai PMI bukan hanya sebuah organisasi, tapi sudah menjadi rumah besar bagi orang-orang yang memiliki kepedulian luar biasa. Di dalamnya ada keikhlasan, ada ketulusan, dan ada semangat untuk selalu hadir membantu sesama.

Wahyu pun menyebut bahwa gerakan Palang Merah inilah yang disebut sebagai kekuatan kemanusiaan yang sesungguhnya, bekerja dengan hati, bergerak dengan empati, dan mengabdi dengan penuh ketulusan.

“Di zaman yang penuh dinamika, tantangan kemanusiaan tidak lagi sederhana. Perubahan iklim meningkatkan potensi bencana, kebutuhan darah terus meningkat setiap hari, dan krisis kesehatan bisa datang tanpa aba-aba,” ujanya, Minggu (5/4/2026).

Lebih lanjut dia mengatakan, di titik inilah PMI dituntut tidak hanya hadir, tetapi harus sigap, harus adaptif, dan harus unggul. Karena itulah pihaknya mendorong PMI Kota Malang untuk terus memperkuat kapasitas relawan yang tangguh dan profesional dan mengakselerasi layanan donor darah berbasis digital agar lebih mudah diakses masyarakat.

Selain itu, ia ingin PMI hendaknya memperluas kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan generasi muda sebagai motor gerakan kemanusiaan ke depan.

“Atas nama Pemerintah Kota Malang, saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran PMI Kota Malang atas semua pengabdian dan dedikasinya selama ini,” ucapnya.

“Terima kasih atas setiap tetes keringat, setiap waktu yang dikorbankan, dan setiap langkah kemanusiaan yang telah diberikan. Tentu kami, Pemerintah Kota Malang, akan selalu hadir sebagai mitra untuk mendukung, menguatkan, dan berjalan bersama PMI dalam setiap langkah kemanusiaan,” pungkasnya. (*)

Berita, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan

Malang Raya Teken PKS PSEL dengan Pemprov Jatim, Ini Pesan Menteri Lingkungan Hidup

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyelenggaraan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WtE) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur Sabtu (28/3/2026).

Program strategis tersebut menandai babak baru dalam mengolah sampah di area Malang Raya. Yakni; Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan, penandatanganan PKS PSEL merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung target pemerintah pusat untuk meningkatkan capaian pengelolaan sampah nasional hingga 69 persen pada tahun 2029.

“Program ini tidak hanya menjadi solusi pengurangan sampah, tetapi juga merupakan langkah transformasi dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber energi baru terbarukan, khususnya energi listrik,” terangnya.

Ia menjelaskan, dalam implementasi program tersebut, Kota Malang akan berkontribusi sekitar 500 ton sampah per hari untuk diolah pada fasilitas pengolahan sampah yang direncanakan berlokasi di wilayah Kabupaten Malang sebagai bagian dari sistem aglomerasi Malang Raya.

Penandatanganan PKS PSEL di Provinsi Jawa Timur ini didahului dengan pertemuan teknis antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta kepala daerah dari wilayah aglomerasi Malang Raya dan Surabaya Raya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya kesiapan lahan yang mencakup aksesibilitas dan area penunjang, termasuk kedekatan dengan sumber air guna mendukung operasional fasilitas PSEL.

“Tim pusat, termasuk saya sendiri, akan melakukan peninjauan lapangan. Jika dinilai siap, proses pembangunan akan ditangani oleh Danantara,” ungkapnya.

Selain itu, Menteri Hanif menegaskan pentingnya penerapan pemilahan sampah sejak dari sumber (hulu) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

“Pemilahan sampah menjadi kunci karena efektivitas proses pengolahan sangat ditentukan oleh jenis dan kualitas sampah yang telah terpilah,” tuturnya.

Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH mencatat terdapat 40 kabupaten/kota yang terlibat dalam program pengolahan sampah menjadi energi secara nasional. Di Jawa Timur, program ini mencakup dua wilayah aglomerasi, yakni Surabaya Raya dan Malang Raya, dengan melibatkan sepuluh daerah.

Menteri Hanif juga menyebut Jawa Timur sebagai provinsi dengan capaian pengelolaan sampah tertinggi secara nasional, yakni mencapai 52,7 persen, melampaui rata-rata nasional yang masih berada di kisaran 39 persen. Meski demikian, ia mengakui masih adanya tantangan, terutama praktik pembuangan terbuka (open dumping) di sejumlah daerah.

Konsep aglomerasi disebutnya sebagai solusi strategis agar pengelolaan sampah tidak bertumpu pada satu wilayah, melainkan dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi antardaerah.

Senada, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa pengelolaan sampah kini telah memasuki fase baru, tidak lagi sekadar pembuangan, melainkan pemanfaatan yang bernilai ekonomi dan produktif.

“Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah, salah satunya sebagai energi listrik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mendampingi kabupaten/kota dalam penguatan dua wilayah aglomerasi utama, yakni Surabaya Raya dan Malang Raya,” terang Khofifah.

Untuk mendukung optimalisasi program tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH juga mendorong penguatan Gerakan Pilah Sampah (GPS) sebagai langkah awal dalam memastikan keberhasilan pengolahan sampah menjadi energi. (*)

Berita, Pemerintahan

Dukung Instruksi Mendagri, Wali Kota Malang Minta Semua Jajaran Tak Mudik ke Luar Daerah

Lingkar.co – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan dukungan terhadap instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait instruksi bagi seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah selama periode Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar tetap berada di daerah masing-masing selama masa libur Idulfitri guna memastikan pelayanan dan keamanan masyarakat tetap terjaga.

Wahyu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyatakan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi peningkatan aktivitas masyarakat selama libur Idulfitri di Kota Malang.

Wahyu mengatakan, pihaknya bersama jajaran Forkopimda telah sepakat untuk tetap berada di wilayah Kota Malang selama periode tersebut guna memastikan situasi tetap kondusif.

“Dengan instruksi Mendagri tersebut, saya sependapat dan mendukung sepenuhnya, karena kepala daerah dan wakil kepala daerah harus berada di wilayahnya masing-masing untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan mengantisipasi apabila terjadi gejolak atau lonjakan aktivitas,” jelasnya, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, Kota Malang berpotensi mengalami peningkatan kunjungan selama masa libur Lebaran, baik dari masyarakat yang mudik maupun wisatawan yang datang berlibur.

Selain itu, rangkaian hari libur yang berdekatan, seperti Hari Raya Nyepi serta adanya kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere juga diperkirakan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat menuju Kota Malang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Wahyu menyebut pemerintah kota bersama Forkopimda akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik selama periode H-7 hingga H+7 Lebaran, termasuk saat malam takbiran. “Kami bersama Forkopimda akan rutin berkeliling untuk melihat kesiapan di lapangan, agar masyarakat yang datang maupun warga Kota Malang dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman,” pungkasnya. (*)

Berita, Ekonomi, Kesehatan

Gandeng Dinkes, Dishub Malang Gelar Tes Kesehatan Sopir untuk Jamin Keselamatan Pemudik 2026

Lingkar.co – Untuk menjamin keselamatan penumpang selama arus mudik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan (Dishub) serta jajaran Forkopimda Plus menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi bus angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP) di Terminal Arjosari, Selasa (10/3/2026).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat meninjau langsung ke Terminal Arjosari menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, baik dari faktor manusia maupun kelaikan armada. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan para pemilik armada atau Perusahaan Otobus (PO).

“Dari Forkopimda Plus akan selalu mengingatkan mereka. Kami juga akan bersurat kepada pemilik angkutan agar benar-benar memberikan arahan dan sosialisasi kepada driver. Ini penting, agar saat mengemudi nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” ucap Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan pengecekan ini mencakup kondisi fisik pengemudi dan kondisi fisik kendaraan (ramp check). “Kami pastikan mereka benar-benar layak, baik pengemudi maupun kendaraannya, demi keselamatan bersama,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinkes Kota Malang, dr. Husnul Muarif, mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan pemeriksaan terhadap 130 sopir bus. Hingga siang hari, tercatat 53 pengemudi telah menjalani rangkaian tes kesehatan. “Tesnya meliputi fisik dasar seperti tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Kemudian dilanjutkan tes laboratorium untuk gula darah, kadar alkohol, hingga tes narkoba dengan enam parameter,” terang dr. Husnul.

Penyakit yang paling sering ditemukan pada pengemudi, dikatakan dr. Husnul adalah tekanan darah tinggi (hipertensi). Hal ini biasanya dipicu oleh kurangnya waktu istirahat bagi sopir yang baru saja tiba dari perjalanan jauh.

dr. Husnul menegaskan bahwa pengemudi yang tidak memenuhi kriteria kesehatan harus diistirahatkan dan harus menjalani tes lanjutan di faskes terdekat. Bagi pengemudi yang dinyatakan sehat dan lolos seluruh parameter tes, akan diberikan surat rekomendasi laik jalan.

Kegiatan rutin yang dilakukan setiap momen Nataru dan Idulfitri ini pun mendapat dukungan penuh dari Dishub dan Satpol PP Kota Malang dalam mengoordinasikan para sopir, baik yang baru tiba di terminal maupun yang akan berangkat membawa pemudik. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu Per Kilogram, TPID Malang Tinjau ke Perkebunan

Lingkar.co – Berdasarkan hasil pemantauan pasar, harga cabai di tingkat konsumen masih berada pada kisaran Rp100.000,- hingga Rp120.000,- per kilogram. Sementara itu, harga di daerah pemasok tercatat sekitar Rp80.000,- per kilogram. Kondisi ini menunjukkan pasokan dari luar daerah belum sepenuhnya mampu menekan harga di tingkat konsumen.

Hal itu menjadi fokus pembahasan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang yang dirangkai dengan peninjauan lahan perkebunan cabai dan peternakan ayam di Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (4/3/2026).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa TPID Kota Malang tidak hanya memantau kenaikan harga, tetapi juga menyiapkan langkah konkret guna menjaga stabilitas tanpa merugikan petani dan peternak lokal.

“Harga cabai saat ini memang tinggi seiring meningkatnya permintaan menjelang hari besar keagamaan. Kami tidak ingin harga di tingkat konsumen tinggi, sementara petani dan peternak tidak memperoleh keuntungan yang layak. Karena itu, setiap intervensi harus diperhitungkan secara cermat agar adil bagi semua pihak,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Malang menyiapkan sejumlah instrumen intervensi, antara lain optimalisasi program Warung Tekan Inflasi (WTI) dengan dukungan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Melalui skema tersebut, pemerintah membeli komoditas dengan harga tertentu dan menjualnya kembali di pasar dengan harga yang sama sebagai referensi harga.

Selain itu, TPID memetakan opsi kerja sama antar daerah (KAD) serta mengoptimalkan potensi lahan pertanian cabai dan peternakan ayam di wilayah Kota Malang, khususnya di kawasan Kedungkandang dan Tlogowaru. Pemantauan langsung ke pasar akan terus dilakukan sebagai dasar evaluasi kebijakan lanjutan.

“Kami akan menindaklanjuti hasil pemantauan pasar dan rekomendasi TPID untuk menentukan bentuk intervensi yang paling tepat, baik melalui kerja sama antar daerah maupun optimalisasi potensi dalam kota. Yang terpenting, harga tetap stabil dan inflasi Kota Malang terkendali,” pungkasnya. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Jelang Hari Raya, Pemkot Malang Pantau Harga Bahan Pokok

Lingkar.co – Pemerintah Kota Malang terus memantau tingkat stabilitas harga dan ketersediaan komoditas strategis, khususnya cabai, telur, dan daging pada momen menjelang momen peringatan hari besar keagamaan yakni Hari Raya Nyepi dan juga Hari Raya Idulfitri.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan Hariyadi, menjelaskan produksi cabai di Kota Malang sangat bergantung pada siklus masa tanam dan panen di masing-masing lahan.

Saat ini, katanya, luas lahan cabai di Kota Malang mencapai sekitar 65 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah. Menurutnya, setiap lahan memiliki fase produksi yang berbeda sehingga tidak dapat dihitung secara serentak.

“Setiap lahan memiliki masa tanam dan masa panen berbeda. Ada yang sudah memasuki panen kedua, ada yang belum panen, bahkan ada yang bisa sampai 30 kali panen. Jadi tidak bisa langsung ditotal dalam satu waktu,” terangnya usai mengikuti High Level Meeting (HLM) TPID Kota Malang serta peninjauan lahan cabai dan peternakan ayam di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (4/3/2026),

Sebagai gambaran, pada lahan seluas 4.000 meter persegi dengan sekitar 4.500 pohon cabai, hasil panen pada puncaknya yakni sekitar panen ke-12 hingga ke-14, dapat mencapai tiga kuintal dalam sekali panen. Namun pada panen awal, hasilnya relatif lebih rendah, sekitar 80 kilogram.

Dalam satu siklus tanam penuh, dari panen pertama hingga panen ke-30, potensi produksi disebut dapat mencapai 3.000 hingga 4.000 ton. Meski demikian, kebutuhan masyarakat bersifat fluktuatif, terutama saat aktivitas mahasiswa kembali normal dan menjelang hari besar keagamaan.

Ia mengakui, produksi cabai dari dalam kota belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga pasokan dari luar daerah masih diperlukan. Pergerakan harga pun sangat dipengaruhi mekanisme pasar.

“Ketika harga cabai di Kota Malang naik dan dinilai menguntungkan, pasokan dari luar daerah akan masuk. Saat pasokan melimpah, harga biasanya ikut turun. Itu mekanisme pasar yang terjadi,” jelasnya.

Pada komoditas telur, harga telur ayam kampung di pasar saat ini berkisar Rp60 ribu per kilogram, sedangkan telur ayam ras sekitar Rp29 ribu per kilogram.

Produksi telur di Kota Malang berasal dari peternakan di wilayah Wonokoyo dengan sekitar sembilan kandang, masing-masing berkapasitas 2.500 hingga 9.000 ekor. Namun demikian, produksi telur dalam kota juga belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan, sehingga tetap ditopang pasokan dari luar daerah.

Sementara itu, harga daging sapi relatif stabil di kisaran Rp122 ribu per kilogram. Pemotongan dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang oleh sekitar 25 jagal, dengan jumlah pemotongan 30 hingga 40 ekor per hari, tergantung ukuran sapi.

Ia menegaskan, kebutuhan masyarakat cenderung meningkat pada momen tertentu seperti Ramadan dan saat aktivitas mahasiswa kembali aktif. Karena itu, pengendalian pasokan dan distribusi terus menjadi perhatian pemerintah.

“Kami terus melakukan pemantauan agar ketersediaan tetap aman dan harga terkendali, terutama menjelang momen keagamaan dan peningkatan aktivitas masyarakat,” pungkasnya. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan, Wisata

Revitalisasi Selesai, Alun-alun Merdeka Kota Malang Kembali Dibuka untuk Umum

Lingkar.co – Alun-Alun Merdeka Kota Malang Jawa Timur kembali dibuka untuk umum setelah proses revitalisasi selesai. Prosesi pembukaan ini dilakukan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Rabu (28/1/2026) malam. Kehadiran wajah baru ikon Kota Pendidikan ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat hiburan, tetapi juga ruang edukasi dan ruang bersatunya seluruh lapisan masyarakat.

Wali Kota Malang menyampaikan bahwa revitalisasi yang didukung penuh dari Corporate Social Responbility (CSR) Bank Jatim ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki bagi masyarakat.

“Kami ingin masyarakat ikut menjaga dan memelihara. Membangun itu mudah, yang sulit adalah merawatnya. Dengan rasa memiliki, keasrian alun-alun ini akan terus terjaga,” tuturnya.

Wajah baru Alun-Alun Merdeka kini hadir dengan berbagai fasilitas yang lebih segar dan inklusif. Selain daya tarik utama berupa atraksi air mancur yang menawan, perbaikan signifikan juga dilakukan pada area toilet, penyediaan ruang bagi ibu menyusui, serta penambahan arena bermain anak. Rencana ke depannya adalah penyediaan area membaca yang didukung oleh kehadiran mobil perpustakaan keliling secara rutin.

Sebagai paru-paru kota, Alun-Alun Merdeka tetap difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan sistem resapan air yang optimal. Selain itu, desain baru ini juga dirancang untuk mendukung kegiatan keagamaan di Masjid Agung Jami’ Malang.

“Jika ada kegiatan besar di Masjid Agung, seperti Salat Id atau acara keagamaan lainnya, Alun-Alun Merdeka ini bisa terintegrasi dan dimanfaatkan oleh jemaah untuk beribadah dengan nyaman,” jelasnya.

Terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir, orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan kajian mendalam terkait relokasi PKL ke tempat yang representatif namun tetap dalam radius yang dekat dengan alun-alun.

“Kami terus kaji pilihannya agar tidak menimbulkan pro kontra. Targetnya, PKL akan direlokasikan di satu tempat yang nantinya juga diproyeksikan sebagai daerah tujuan wisata kuliner. Kami tetap memperhatikan nasib para pedagang,” pungkasnya. (*)

Berita, Pemerintahan

Pemkot Malang dan Kendari Teken Kerja Sama Bidang Pengelolaan Air Minum, Pajak dan Tata Kota

Lingkar.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (26/1/2026) di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Jawa Timur. Keduanya sepakat bekerja sama pada bidang pengelolaan air minum, pajak daerah dan tata kota.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam sambutan mengatakan, momen itu tidak hanya menjadi sarana silaturahmi saja, namun juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antardaerah. Pertemuan tersebut, menurutnya menjadi sangat krusial, mengingat tantangan tata kelola pemerintahan di era disrupsi menuntut untuk bergerak lebih lincah dan adaptif.

“Kerja sama ini merupakan manifestasi dari komitmen bersama untuk melakukan akselerasi pembangunan melalui transfer of knowledge dan kolaborasi yang bersifat mutualisme, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah,” jelasnya.

Lebih jauh Wahyu mengungkapkan, ketertarikan Pemkot Kendari terhadap berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Malang tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri.

Ia bilang, pengakuan tersebut merupakan bentuk validasi atas kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan terobosan-terobosan yang berdampak nyata, sehingga dinilai relevan untuk direplikasi oleh daerah lain, termasuk Kota Kendari.

“Keinginan Pemerintah Kota Kendari untuk mengadopsi praktik di bidang pengelolaan pajak daerah merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital,” kata Wahyu.

Sebab, kata dia, digitalisasi layanan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan, efektif, dan akuntabel.

“Dan sebagai penyelenggara pemerintahan, tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk terus berinovasi, membuka ruang kolaborasi, serta memastikan setiap kebijakan dan terobosan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Pemerintah daerah pun tidak dapat lagi berjalan sendiri, melainkan harus saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat jejaring kerja sama antardaerah.

“Perlu saya sampaikan bahwa dalam pengelolaan pajak daerah, Pemerintah Kota Malang telah menjalankan berbagai inovasi. Salah satunya adalah aplikasi Persada (Pelayanan Online Restoran dan Subjek Pajak Daerah Lainnya) yang berhasil masuk dalam Top 90 Kovablik Jawa Timur tahun 2025,” bebernya lagi.

Selain itu, Pemkot Malang juga menyediakan berbagai portal aplikasi pajak dan retribusi daerah secara daring yang dikembangkan oleh Bapenda Kota Malang bersama perangkat daerah pemungut PAD sebagai upaya meningkatkan kinerja pendapatan daerah.

Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran yang datang bersama jajaran perangkat daerah dan anggota DPRD mengaku Kota Malang menjadi pilihan yang tepat sebagai mitra dalam kerja sama ini.

Pasalnya, Kota Malang memiliki berbagai keunggulan, baik dari segi pemerintahan maupun tata kelola lain. Selain kota yang indah, Kota Malang merupakan kota yang maju serta nyaman. Ke depan kerja sama di bidang lain pun akan segera menyusul, sehingga Kota Malang dan Kota Kendari menjadi sister city. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Wali Kota Malang Komitmen Dukung Penguatan Koperasi

Lingkar.co – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan komitmen dirinya dalam mendukung penguatan koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian daerah.

“Pemerintah Kota Malang berkomitmen mendukung penguatan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan visi Menuju Malang Mbois dan Berkelas, khususnya dalam penguatan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gajayana di Hotel Pelangi Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (21/1/2026).

RAT ini adalah agenda rutin yang digelar dalam rangka pertanggungjawaban pengurus dan pengawas serta penyampaian Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB).

Wahyu mengapresiasi pelaksanaan rapat anggota yang dinilainya bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum tertinggi dalam koperasi yang mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi, transparansi, dan akuntabilitas.

“KPRI Gajayana telah berperan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang mayoritas merupakan ASN aktif maupun pensiunan. Ini tentu patut diapresiasi,” tutur orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu.

Menurutnya, keberadaan KPRI Gajayana juga turut mendukung perekonomian daerah, salah satunya melalui pengembangan berbagai unit usaha yang melayani kebutuhan ASN di lingkungan Pemkot Malang. Ke depan, ia berharap koperasi tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga mengembangkan usaha-usaha produktif lainnya.

Wahyu pun berharap RAT Tahun Buku 2025 ini mampu menghasilkan keputusan strategis yang disepakati bersama anggota serta menjadi pijakan bagi KPRI Gajayana untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan koperasi di masa mendatang.

Sebagai informasi, RAT KPRI Gajayana ini diikuti oleh pengurus, pengawas, anggota koperasi, serta perwakilan perangkat daerah dan mitra terkait di lingkungan Pemerintah Kota Malang. (*)