Arsip Tag: Presiden Joko Widodo

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Pemerintah Sediakan PIP Hingga Rp 23,8 Triliun

Lingkar.co – Saat kunjungi Blora, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara simbolis juga serahkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2024 kepada para pelajar tingkat SD, SMP, SMA di GOR Mustika Blora , Selasa (23/1/2024).

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan persaingan kedepan tidaklah gampang, tantangan kedepan sangat sulit,oleh sebab itu SDM akan menjadi penting mengingat persaingan antar negara semakin sulit oleh karena itu anak anak harus sekolah semua.

“Saya minta bapak ibu semua ,mengawasi anak anaknya agar belajar dengan serius dengan benar,” ucapnya

Menurut Jokowi Pemerintah menyiapkan anggaran 11 trilun untuk 20 juta KIP, dan 12,8 trilun untuk KIP kuliah.

“ saat ini sudah 960 ribu anak dapat KIP kuliah, oleh sebab itu semua harus kuliah dan harus belajar dengan baik,” tuturnya

Untuk besarannya, Presiden menjelaskan ditingkat SD sebesar 450 ribu , SMP 750, SMA yang awalnya 1juta naik menjadi 1.800.00.

“Kenapa ada kartu Indonesia pintar untuk SD /SMP /SMA dan juga ada kartu KIP kuliah? agar anak – anak pintar,yang pintar tidak usah bingung biaya dari KIP kuliah dan ada juga LPDP, karena pemerintah menyediakan biaya, oleh karena itu terus manfaatkan sebesar besarnya,” ucapnya.

Presiden juga berpesan uang KIP harus dipakai untuk hal hal yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah,diantaranya beli buku, alat tulis , seragam sekolah.

“Tidak boleh untuk beli pulsa ya ,” pungkas Presiden.

Sementara itu, salah satu pelajar dari SMK PGRI Blora, Yeni mengatakan sejak kelas 6 SD sudah mendapatkan PIP hingga kelas 3 SMK ini.

“ Mendapat terus, dan Alhamdulillah sangat terbantu sekali, dan setiap dapat pasti saya buat untuk membeli kebetuhan sekolah seperti perlatan sekolah, baju dan sepatu,” ucapnya

Ia juga mengakun senang dan berterima kasih kepada pak Presiden yang telah memberikan bantuan PIP buat kami pelajar Indonesia.

“ bapak saya petani, dengan adanya bantuan ini sangat membantu sekali,” tuturnya

Usai dari pembagian PIP, tak lupa presiden juga membagikan 2 sepeda kepada dua siswa yang di undang maju serta membagikan kaos kepada sejumlah pelajar yang datang. (Adv)

Berita, Lingkar Pemilu, Politik

Kaesang Jadi Ketum PSI, Ali Abdul Rohman Harap Jadi Pemantik Milenial dan Gen Z Aktif di Dunia Politik

Lingkar.co – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Muda Hanura (LASMURA) Ali Abdul Rohman berharap didapuknya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menjadi pemantik generasi milenial dan Gen Z aktif dalam politik.

Menenggapi peristiwa politik tersebut, Ali mengatakan setelah selesai dunia kampus masuk di partai politik (Parpol) memang keputusan yang tepat.

Menurutnya, hal itu sebagaimana pesan Ketum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

“Momen yang tepat terlibat dalam dunia politik, mengingat sebentar lagi perhelatan pemilu digelar,” ucap Ali menegaskan pesan OSO di Jakarta, Rabu (27/9/2023)

Terlebih Ali, berharap, Kaesang bisa menjadi pemantik untuk kaum Milenial dan Gen Z untuk ikut berpatisipasi aktif di dunia politik, mengingat bonus demografi sekarang mayoritas data pemilih berdasarkan rilis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) adalah generasi Milenial dan Gen Z.

“Sebagaimana disampaikan Ketum OSO di berbagai kesempatan bahwa hari ini Milenial dan Gen Z-lah yang menjadi kunci, dan Milenial & Gen Z sekarang sudah pintar-pintar,” terangnya.

Pria asal Kota Wali Demak Jawa Tengah itu menambahkan, iklim Pemilu di Indonesia akan menjadi lebih baik dengan peran aktif generasi muda.

“Kalau Milenial dan Gen Z ada yang menggerakkan, nantinya akan menjadi bagus untuk iklim Pemilu dan politik di negara yang kita cintai ini,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai Ketum DPP PSI menggantikan Giring ‘Nidji’ Ganesha dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Sementara Jokowi menilai Kaesang sudah memperhitungkan risiko dari keputusannya tersebut karena iklim dalam keluarga mengajarkan untuk mandiri dan siap bertanggung jawab atas segala keputusan.

“Soal Kaesang (jadi Ketum PSI) tanyakan ke PSI dan Kaesang. Kaesang minta doa restu orang tua, saya restui,” kata Jokowi (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Peristiwa, Politik

Lidah Tani Blora Ungkap Dampak Buruk Progam KHDPK Bagi Petani

Lingkar.co – Ketua Lidah Tani Blora, Ngudiono mengungkapkan dampak buruk program Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KHDPK) bagi petani.

Hal itu ia sampaikan dalam keterangan pers tertulis saat melakukan aksi geruduk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora pada Hari Tani Nasional tahun 2024, Senin 25/9/2023).

Ia jelaskan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup beserta Gubernur Jawa Tengah, telah menyatakan sikap mendukung program KHDPK tersebut.

Kemudian menetapkan Kabupaten Kendal dan Blora sebagai pilot project atau percontohan dari program KHDPK.

Bahkan, target KHDPK mencapai 1,1 juta hektar hutan Jawa. Baik dalam kategori hutan produksi maupun lindung yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani.

Dari luasan hutan Perhutani yang berjumlah 9.426 ha 46% persennya akan di KHDPK kan di kabupaten Blora. Dan menurutnya, Bupati Blora menyampaikan bahwa dari target 271 desa 138 berada di kawasan hutan yang nantinya jadi data awal program ini.

Karenanya, menilai KHDPK merupakan upaya penguatan monopoli tanah yang dimotori oleh negara melalui KLHK. Sementara bila melihat SK KLHK kawasan hutan yang akan dijadikan KHDPK akan diberikan dalam bentuk Skema Hutan Desa, HKM, HTR, nantinya akan memudahkan penyelenggarakan Perhutanan Sosial di dalam KHDPK.

Salah satu contohnya adalah melibatkan pihak Pemerintah Desa untuk mendata luas kawasan hutan yang sudah digarap oleh petani/pesanggem.

Hal ini pula memicu pecah belah diantara rakyat sekaligus serta membuat kaum tani yang bertahun-tahun menggarap lahan harus rela menjadi buruh murah dalam KHDPK.

“Kalau mengacu Permen no.4 tahun 2023 pengelolaan PS di dalam KHDPK tidak memberikan keuntungan bagi petani. Sebab kaum tani tidak diberikan keleluasaan untuk mengolah tanah garapannya,” ujarnya.

“Sementara aturan PS di KHDPK tetap membagi presentasi tanaman 50:30:20. Proses bagi hasil ini sejatinya hanya menguntungkan pemerintah dan menghisap tenaga kaum tani begitu hebat,” sambungnya.

“Dan yang paling berbahaya dari KHDPK adalah cara pemerintah mendongkrak pendapatan negara di sektor kehutanan, Jokowi dengan tegas membagi peruntukan Perhutanan sosial yang akan dijalankan di KHDPK adalah 75% untuk Korporasi dan 25% untuk rakyat,” ulasnya.

“Artinya KHDPK akan diorientasikan untuk menampung investasi di kawasan hutan utamanya Perkebunan, Pertambangan, Pertanian yang akan di kelola oleh perusahaan asing maupun BUMN,” tandasnya. (*)
Penulis: Lilik Yuliantoro
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Shalat Idulfitri Bersama Ganjar, Jokowi Sebut yang Cocok Jadi Cawapres

3 Komentar

Lingkar.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menetapkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres).

Menurut Jokowi, hal itu membuat masyarakat semakin mendapat gambaran tentang siapa calon pemimpin masa depan.

“Ya kemaein kan sudah lihat semuanya pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh ketua umum PDIP, Ibu Megawati,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan hal itu usai salat idulfitri bersama Ganjar Pranowo di Masjid Sheikh Zayed Al Nahyan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/4/2023).

“Ya satu persatu calonnya sudah semakin jelas. Tinggal menunggu siapa Cawapresnya,” lanjutnya.

Saat ditanya siapa Cawapres yang paling cocok mendampingi Ganjar, Jokowi hanya tersenyum. Ia justru meminta awak media tanya langsung ke Ganjar.

“Kok tanya saya, ya yang cocok sama beliau (Ganjar) kan banyak. Banyak itu,” ucapnya sambil tertawa.

Jokowi kemudian menyebutkan beberapa nama yang cocok mendampingi Ganjar. Ada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ada Menparekraf Sandiaga Uno, ada Menkopolhukam Mahfud MD dan lainnya.

“Ada juga pak Ridwan Kamil, pak Airlangga. Banyak,” ucapnya.

Saat awak media menanyakan nama Prabowo, Jokowi juga mengomentarinya. Sebelumnya nama Prabowo belum disebutkannya.

“Nah, termasuk pak Prabowo. Nanti juga segera Cawapresnya ketemu. Saya juga nanti kedatangan pak Prabowo di rumah. Nanti dia ketemu. Beliau siang ke rumah,” ungkapnya.

Sementara itu, Ganjar juga belum mau berkomentar banyak. Saat ditanya siapa wakil yang cocok mendampinginya, Ganjar hanya mengatakan pasti ada.

“Kan sudah jelas semua, Bu Mega sudah ngumumin, seluruh DPP ada dan kemarin saya pulang nderekke pak Jokowi. Kemarin saya dibreafing. Kalau soal wakil, nanti dulu to sabar. Biar beritanya tambah,” ucapnya.

Tugas Menangkan Pemilu 2024

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Pada kesempatan itu, Megawati memakaikan peci hitam kepada Ganjar Pranowo sebagai simbol terpilihnya orang nomor satu di Jateng sebagai capres partai berlambang Banteng Kekar.

Selanjutnya, Megawati, memberikan tugas khusus kepada Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

“Saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku kepala situation room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024,” ucap Megawati.

Sedangkan Puan Maharani, mendapat tugas dari Megawati, untuk membentuk tim pemenangan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024.

“Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP bidang politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik,” ucap Megawati (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Pemerintahan

Presiden Jokowi: Selamat Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Lingkar.co – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1 Syawal 1444 Hijriah, yang jatuh pada Sabtu, 22 April 2023.

Ucapan tersebut, Presiden Jokowi sampaikan dalam video yang diunggah pada kanal YouTube Setpres, Jumat (21/4/2023).

“Selamat Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin,” ucap Presiden Jokowi.

“Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah SWT,” lanjutnya.

Presiden Jokowi, menyebut, setelah tiga tahun merayakan Idulfitri di tengah suasana pandemi, kini masyarakat bisa kembali melaksanakan mudik lebaran.

“Tahun ini adalah mudik pertama tanpa PPKM setelah tiga tahun kita berada dalam suasana pandemi,” ucap Presiden Jokowi.

“Tentunya pergerakan masyarakat akan jauh meningkat, lebih padat dan lebih ramai,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam perjalanan.

“Saya mengimbau bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk tetap berhati-hati saat mudik dan juga saat arus balik nantinya,” imbaunya.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Jumat (21/4/2023).

Pramono berharap, perayaan Idulfitri pertama setelah pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) lebih memberikan ketenangan bagi masyarakat.

“Setelah tiga tahun kita menghadapi pandemi, tahun ini kita merayakan hari raya Idulfitri dengan lebih sejuk, lebih tenang, lebih damai,” ucapnya.

Tentunya hal itu kata Pramono, karena persoalan Covid-19 relatif sudah bisa diselesaikan oleh pemerintah.

Tak lupa, Pramono pun menyampaikan ucapan selamat hari raya Idulfitri bagi segenap umat Islam di seluruh tanah air.

“(Selamat) merayakan Idulfitri dengan damai, dengan sejuk, dengan tenang, bersilaturahmi dengan keluarga,” ucapnya.

“Dan mudah-mudahan ini semua membawa berkah bagi kita semua,” pungkas Seskab Pramono. (*)

Penulis: M. Rain Daling
Editor: M. Rain Daling

Berita, Highlight, Pemerintahan

Bandingkan Dengan Gedung Putih, Senator Abdul Kholik Kritik Larangan Buka Bersama Kurang Bijak

Lingkar.co – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik menyebut larangan buka bersama para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) kurang bijak. Bahkan, ia membandingkan dengan kecenderungan internasional melakukan buka bersama. Salah satunya di Gedung Putih.

Menurutnya kegiatan tersebut sudah semakin berkembang sebagai bentuk hubungan harmonis dan saling mengakui antarumat beragama.

Ia sebut di Gedung Putih yang menjadi simbol demokrasi di negara yang umat Islamnya minoritas, buka bersama Presiden AS, jajaran pemerintahan, serta komunitas Muslim Amerika telah rutin dilakukan.

“Maka, ada pesan kuat momentum Ramadan sangat dihargai oleh kalangan non-Muslim. Ajang buka bersama tersebut dipakai sebagai alat rekonsiliasi antarumat beragama di AS dengan pejabat pemerintahannya,” ujarnya kepada lingkar.co di Semarang, Jum’at (24/3/2023).

Selain di Gedung Putih, Abdul Kholik juga memberi bukti bahwa acara buka bersama sudah mendunia, yakni di dunia olah raga.

Misalnya, sejumlah klub elit di Liga Inggris seperti Chelsea, Everton, dan lainnya juga menggelar buka bersama sebagai penghargaan kepada pemain Muslim dan warga Muslim di Inggris.

Para klub tersebut menyediakan stadion untuk berbuka bersama. Yang hadir pun bukan hanya umat Islam, tapi non Muslim juga ikut serta.

”Lebih dari itu, Liga Inggris sudah membuat kebijakan menghentikan pertandingan untuk memberikan kesempatan berbuka puasa kepada pemain Muslim,” jelasnya.

“Maka tampak jelas bahwa larangan buka puasa itu tidak sejalan dengan tren dunia yang makin inklusif dan menjadikan ajang ini sebagai momentum rekonsiliasi dan persaudaraan umat beragama. Maka larangan buka puasa itu perlu ditinjau kembali,” tuturnya.

Oleh karena itu, Abdul Kholik menilai larangan tersebut kurang bijak. Sebab, momentum bulan Ramadan salah satunya adalah identik dengan buka bersama sebagai bentuk rasa syukur dan semangat persaudaraan.

“Ingat, buka bersama juga sarana memperbanyak amalan sodakoh. Sebab, acara itu sering mengundang para anak yatim dan kaum duafa untuk berbagi kebahagiaan. Jadi larangan buka puasa itu kontraproduktif dengan semangat syiar bulan Ramadan,” tutupnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pemerintahan

Larangan Pejabat-ASN Buka Puasa Bersama, Pramono: Tidak Berlaku Bagi Masyarakat Umum

Lingkar.co – Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, menjelaskan perihal larangan atau peniadaan buka bersama yang tercantum dalam surat Seskab, Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.

Surat itu, kata Pramono, ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.

Dengan tegas, ia mengatakan bahwa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peniadaan buka bersama selama Ramadan hanya untuk pejabat pemerintahan.

“Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama,” ucapnya, melalui kanal YouTube Setpres, Kamis (23/3/2023).

“Yang pertama, bahwa (larangan) atau arahan Presiden Jokowi itu hanya ditujukan kepada para menteri, kepala badan/lembaga pemerintah,” sambungnya.

Kedua, kata dia, dalam surat tersebut, larangan acara buka puasa bersama tidak berlaku bagi masyarakat umum.

Dengan demikian kata Pramono, masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H.“Tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa,” jelasnya.

Ketiga, kata Pramono, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.

Oleh karena itu, kata dia, Presiden Jokowi, meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana.

Sehingga kata Pramono, Presiden Jokowi, mengarahkan agar tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam untuk melakukan buka puasa bersama.

“Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh Presiden itu merupakan acuan yang utama,” ucap Pramono.

Buka Bersama Pejabat-ASN Ditiadakan

Sebelumnya beredarsurat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Isi surat tersebut, merupakan arahan Presiden Jokowi, agar para pejabat dan ASN meniadakan acara buka bersama selama Ramadan 1444 H.

Surat itu, ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.

Ada tiga poin dalam surat tersebut:

  1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
  2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan.
  3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
    “Demikian disampaikan agar saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing,” bunyi dalam surat tersebut.
    Surat tersebut diteken oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, pada 21 Maret 2023, dengan tembusan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai laporan.*

Penulis: M. Rain Daling
Editor: M. Rain Daling

Berita, Pemerintahan

Jokowi Larang Buka Bersama Pejabat-ASN, Menpan RB Sebut Ada Sanksi Bila Melanggar

Lingkar.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, meminta pejabat dan ASN mematuhi arahan Presiden Jokowi.

Arahan Presiden Jokowi yang dimaksud Menteri Anas, agar para pejabat dan ASN tidak menggelar acara buka bersama selama Ramadan 1444 H.

“Arahan Presiden Jokowi tersebut demi kebaikan bersama, dan sebenarnya ini juga telah dilakukan pada Ramadan tahun lalu,” ucap Menteri Anas.

Dia mengatakan, arahan Presiden Jokowi terkait meniadakan buka bersama pejabat dan ASN selama Ramadan harus jadi perhatian serta dipatuhi.

“Intinya kita harus tetap berhati-hati, karena ini transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi,” ucap Menteri Anas, dalam keterangannya, Kamis (23/3/2023).

Ia pun mengingatkan, PNS berkewajiban melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, sesuai PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Tentu bila tetap ada PNS yang buka bersama di lingkungan pemerintahan nanti bisa dilihat sejauh mana pelanggarannya. Sudah diatur, apakah masuk kategori ringan, sedang, atau berat,” tegasnya.

“Dan jenis hukumannya juga sudah ada, mulai lisan, tertulis, dan sebagainya. Tentu nanti Inspektorat di masing-masing instansi yang akan mengkaji,” lanjutnya.

Menteri Anas mengatakan, buka bersama selama ini memang bisa memperkuat silaturahmi. Namun kata dia, memperkuat silaturahmi di lingkungan kantor pemerintah tidak harus lewat buka bersama.

“Ada banyak cara lain seperti tetap saling komunikasi di grup-grup WA,” ucapnya.

“Bahkan koordinasi pekerjaan bahkan antar Kementerian/Lembaga/Pemda juga bagian dari upaya memperkuat silaturahmi,” sambung Menteri Anas.

Dia mengatakan, pada bulan Ramadan, semua ASN harus tetap fokus berkinerja meningkatkan pelayanan publik.

“Jadi jangan sampai ada kesan di publik, ada ASN yang sibuk jadi panitia buka bersama,” ujarnya.

Menteri Anas, menyarankan bila ada dana gotong royong yang digalang ASN untuk buka bersama di lingkungan instansi pemerintah, bisa disalurkan ke panti asuhan dengan perwakilan ASN yang datang.

“Saya kira itu juga bagus untuk memupuk kebersamaan sekaligus solidaritas sosial,” jelasnya.

Arahan Presiden Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar para pejabat dan ASN meniadakan acara buka bersama selama Ramadan 1444 H.

Hal tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Surat tersebut diteken oleh Sekretaris Kabinet (Sekkab), Pramono Anung, pada 21 Maret 2023.
Surat itu, ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.

Ada tiga poin dalam surat tersebut. Pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan.

Ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

“Demikian disampaikan agar saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing,” bunyi dalam surat tersebut.*

Penulis: M. Rain Daling
Editor: M. Rain Daling

Berita, Peristiwa

Petani Hutan Bernafas Lega, Terima SK Tanah

Lingkar.co – Petani hutan di Blora kini bisa bernafas lega. Karena Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) bagi masyarakat yang ada di berbagai kabupaten.

Salah satunya adalah Kabupaten Blora, pada Jumat (10/03/2023) di Area Sawah Desa Gabusan Kecamatan Jati, Blora, Jawa Tengah.

Salah satu petani Blora yang menerima manfaat dari adanya penyerahan SK tersebut adalah Susilowati, warga Dukuh Pakuwon, Desa Gabusan. Ia bersama suaminya selama ini menggarap tanah hutan milik Perhutani yang ada di sekitar desanya, untuk ditanami Palawija.

Dengan adanya SK ini, dirinya merasa lebih tenang, karena bisa memperoleh kepastian pengelolaan lahan hutan dari pemerintah untuk pertanian.

“Alhamdulillah senang sekali bisa memperoleh SK ini, lahannya selama ini ditanami jagung, lega rasannya diberi SK jadi lebih tenang, harapannya kedepan petani seperti kami ini bisa semakin baik, bisa sejahtera,” ungkapnya

Susilowati menuturkan, lahan yang digarapnya terbilang cukup subur. Oleh karena itu, nantinya ia akan menanam selain Jagung. Ia mengakutertarik untuk memanfaatkan lahan tersebut agar semakin produktif dengan berbagai tanaman.

Hal yang sama juga diungkapkan Supriyanto petani hutan dari Bendoharjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan yang mengaku senang dan bersyukur atas terbitnya sertifikat ini.

“Semakin semangat dan bisa tenang tidak ada rasa was was dalam menggarap lahan perhutani,” ucapnya.

Selama ini, ia mengelola lahan hutan pemerintah untuk ditanami palawija, jagung, dan kacang.

“Alhamdulillah hasilnya juga banyak, karena lahannya subur,” ucapnya.

Usai menyerahkan SK, Presiden Joko Widodo menilai bahwa penerbitan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial merupakan langkah pemerintah dalam memberi kepastian hukum kepada masyarakat untuk menggarap lahan yang diberikan agar produktif.

“SK Hutan Sosial—SK Hijau Perhutanan Sosial, itu juga memberikan kepastian kepada rakyat yang ingin menggarap lahan itu,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa lahan tersebut harus dikelola dengan cara agroforestri. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan, selain ditanami dengan komoditas perkebunan dan pertanian, juga harus ditanami dengan pepohonan.

“Tapi memang harus digarap dengan agroforestri, ada tanaman kerasnya, pohon kerasnya, misalnya kayu jati atau mahoni,” jelas Presiden.

“Tapi juga ada tanaman jagungnya, ketela pohonnya, ketelanya,” tuturnya. (*)

Penulis: Lilik Yuliantoro
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat