Rencana unjuk rasa sekitar 1.500 buruh di depan Kementerian Keuangan yang semula dijadwalkan Kamis (9/7/2026) dipastikan batal. Keputusan itu diumumkan Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal.
Menurut Said, pembatalan dilakukan setelah ada kesepakatan awal dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Rabu (8/7/2026). Pembahasan menyangkut isu pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).
"Aksi besok ini dibatalkan karena sudah ada titik temu, sudah ada good faith, itikad baik dari pemerintah. Saya juga pemerintah, tapi di sini ada komunikasi yang baik antar pemerintah, walaupun saya setingkat Menteri, tapi kan saya tidak punya kewenangan untuk menggerakkan kementerian dan kelembagaan," kata Said Iqbal di Jakarta Pusat.
Pembahasan Lanjut ke BPJS Ketenagakerjaan
Said menjelaskan dialog belum selesai. Tim Kemenkeu akan lebih dulu berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memverifikasi data penerima manfaat JHT. Fokusnya pada pernyataan bahwa 95% pencairan di bawah Rp50 juta tidak dikenai pajak.
"Dari tim mereka akan bekerja, mereka akan bertemu dulu dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena yang dibilang 95% di bawah Rp 50 juta (tidak kena pajak). Tadi kami jelaskan itu kan karyawan kontrak, yang misal kontrak 3 bulan, dia keluar, dia ngambil JHT. Jadi berkali-kali orang diitungnya, ya kan. Atau dia pekerja informal, kan banyak pekerja informal juga ikut program JHT dari BPJS Ketenagakerjaan," bebernya.
Ia juga berencana menemui pimpinan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu dekat. Pertemuan dijadwalkan Jumat pekan ini atau Senin pekan depan.
"Nah saya juga, mungkin 2 hari ke depan, saya akan bertemu dengan Ketua BPJS Ketenagakerjaan. Saya mah sederhana, karena saya bukan kementerian kan, walaupun setingkat Menteri, nggak diterima, diterima, saya tetap datang. Kalau nggak dikasih, ya saya berdiri di pintunya aja, sampai beliau membukakan pintu," imbuhnya.
Empat Tuntutan Awal Buruh
Sebelumnya Said Iqbal menerima pemberitahuan aksi ribuan buruh Jabodetabek di depan Kantor Kemenkeu. Aksi direncanakan diikuti 1.000 hingga 1.500 orang dari FSPMI, FSPKEP, SPN, dan sejumlah serikat pekerja lain.
Empat tuntutan utama yang akan disuarakan yaitu:
- Hapus pajak atas pencairan JHT
- Hapus pajak atas Tunjangan Hari Raya
- Hapus pajak atas pesangon
- Hapus berbagai pungutan pajak terkait manfaat program jaminan sosial, termasuk manfaat pensiun
